DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH, PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR \b TAHUN 2025 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025 BUPATI BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA ! Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 21);
1. 3.Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaiman telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5562); 1. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dan tugas pembantuan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang berdasarkan pertimbanganbahwac. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Mengingat:
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengara Tahun 2024 Nomor 94);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 96); 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 59);
18.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 27 Tahun 2- 24 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran dan/ atau barang.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025-2045 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
8.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang Selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah perubahan perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025. Menetapkan MEMUTUSKAN: Kabuapaten Buton Tengah (BeritaDaerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 265)

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 (satu) Buku meliputi: Nornenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang digunakan sebagai pedornan dalarn Penyusunan Dokurnen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025. penjabaran dari Daerah (RPJMD)

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat tentang Pedoman Pemetaan L. SYAMSUDDIN PAMONE BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : ~1 E1!~r ~. «;und:~ .i., pada tanggal ~ O Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH, AZHARI Ditetapkan di Labungkari pada tanggal 'W Juni 2025 BUPATI BUTON TENGAH,

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Perubahan RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 memiliki tujuan yaitu sebagai kerangka acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Buton Tengah di dalam menyusun perubahan Rencana Kerja pada Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membahas Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plaf on Anggaran yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

BAB V

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

SISTEMATIKA

Pasal 4

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Pasal 6

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Dasar hukum (1)

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

SISTEMATIKA

Pasal 4

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Pasal 6

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Dasar hukum (1)

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2024