DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI, BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dart huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentuan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); MEMUTUSKAN: PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Buton Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Buton Tengah.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah
8.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah.
9.J abatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah.
10.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah UPTD pada Dinas yang merupakan tern pat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan Tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas kelas A.
(2)Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(3)Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TU GAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Pasal 5

UPTD BLK bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang latihan kerja di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

a.prencana kerja UPTD;
b.penyelenggaraan kegiatan UPTD;
c.penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan pelatihan kerja;
d.pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
e.penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan, dan peningkatan standar kompetensi pencari kerja;
f.penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelatihan kerja bagi pencari kerja; dan
g.Pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset UPTD. BABIV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
1. a.sub bagian tata usaha; dan
2. b.Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (T) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a bertugas:
1. a.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
(2)
(3)
(4)
1. b.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata usaha;
2. c.mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD; dan
3. d.mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
4. a.penyusunan dan penataan administrasi kepegawaian, dan rekapitulasi absensi pegawai;
5. b.pelaksanaan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; dan
6. c.penyusunan bahan laporan. dan. evaluasi pelaksanaan tugas. Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan ja:ba:tan pelaksana.

Pasal 9

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pejabat fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. BABV TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha, dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
(3)Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(4)Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang unda:nga:n.
(5)Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporanlebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya serta wajib mengadakan rapat berkala.
(7)Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(8)Dalam hal kepala UPTD berhalangan, kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sektretaris Daerah.
(3)Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/ a atau jabatan pengawas.
(4)Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan eselon IV /b atau jabatan pengawas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…