DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 7 Tahun 2022 tentang Sistern Kerja pada Instansi Pernerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas fungsi dan rnekanisrne kerja antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah lingkup Pernerintah Kabupaten Euton Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Euton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Euton Tengah; ' EUPATIEUTON TENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANEUPATI EUTON TENGAH NOMOR ,3 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PENANAMANMODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAEUPATENEUTON TENGAH EUPATI EUTON TENGAH PROVINS!SULAWESITENGGARA Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan J abatan Administrasi ke dalam J abatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Pasall Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
b.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
d.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
e.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
f.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
g.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
h.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
1. 1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah. J. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
k.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya
1. 1.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pu blik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
m.Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
n.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANBUPATI BUTON TENGAH TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADU SATUPINTU KABUPATENBUTONTENGAH MEMUTUSKAN: Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

Pasal 5

( 1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahi:
1. 1.Subbagian Umum ; dan
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
d.Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
e.Bidang Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
f.Bidang Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal;
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUSUNANORGANISASI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinas menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; B. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; D. Pelaksanaan administrasi dinas; dan E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 2

( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana, program, kegiatan dan anggaran lingkup Dinas;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia lingup Dinas;
c.pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

Pasal 8

( 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas unit organisasi secara terpadu.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidangpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c.pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangpenanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e.pelaksanaan evlauasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f.pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program strategis, mengendalikan dan mengembangkan semua kegiatan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 2) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mencakup Pengembangan Potensi Penanaman Modal, Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal; 3) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

Pasal 12

(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 , mempunyai tugas:
1. a.Melakukan penyusunan rencana kerja dibidang umum , kepegawaian, perencanaan dan Keuangan;
2. b.Melaksanakan Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. c.Melakukan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum. Kepegawaian. Perencanaan dan keuangan;
4. d.Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
5. e.Melaksanakan tugas lain di bidang umum kepegawaian. Perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh sekretaris dinas;

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…