DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TATA CARA PERHITUNGAN, BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, BAB IV SASARAN PENGGUNAAN, BAB V PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN, BAB VI PELAPORAN, BAB VII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan kabupaten/kota yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD);
b.bahwa sesuai Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian ADD, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026.

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 9 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446); 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 Nomor 103);
12.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025 Nomor 669); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah adalah pelaksana kebijakan Bupati Buton Tengah di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa;
5.Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah;
6.Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana perhitungan dari 10% Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan kepada desa;
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
10.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan; 1 1 . Pagu Alokasi Dana Desa adalah anggaran alokasi dana desa yang diterima setiap desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
12.DURK adalah Daftar Urut Rencana Kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Pelakasana tingkat desa, yang pembiayaannya bersumber dari ADD;
13.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD;
14.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Rasio Rentang Koordinasi adalah perbandingan jarak koordinasi setiap Pemerintah Desa dengan Ibu Kota Kecamatannya dan Ibu Kota Kabupaten.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

Pagu ADD Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 33.292.140.600,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 3 1 . 1 0 1 . 6 8 8. 2 0 0 , - (tiga puluh satu milyar seratus satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan yang bersumber dari DBH sebesar Rp. 2.190.452.400,- (dua milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 3

(1)Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) DAU setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Dasar sebesar 69% (enam puluh sembilan persen);
2. b.Alokasi Afirmasi sebesar 3% (tiga persen); dan
3. c.Alokasi Formula sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
(2)Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Bu ton Tengah dengan jumlah Desa di kabupaten Bu ton Tengah.
(3)Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) huruf b adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada desa yang telah melaksanakan program prioritas daerah, yaitu :
1. a.Pembangunan Pagar Seragam; dan
2. b.Pemberian beasiswa dengan tujuan tertentu.
(4)Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c , dihitung dengan bobot sebagai berikut:
1. a.20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
2. b.30% (tiga puluh persen) untuk jumlah perangkat desa;
3. c.30% (tiga puluh persen) untuk jumlah BPD; dan
4. d.20% (dua puluh persen) untuk rasio rentang koordinasi.
(5)Secara matematika, besaran alokasi dana desa setiap desa (ADD,erdesay dirumuskan sebagai : ADD,erdesa = Alokasi Dana Desa (ADD) DAU + Alokasi Dana Desa (ADD) DBH

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa se bagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

1.Kepala Desa menyampaikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Perdes APBDes.
2.Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Penyaluran ADD dikelompokan menjadi 2 yaitu:

a.Penyaluran ADD yang bersumber dari DAU; dan
b.Penyaluran ADD yang bersumber dari DBH.
1. 4.Dalam hal Penyaluran sebagimana ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan menyesuian belanja sesuai realisasi pendapatan belanja Daerah di tahun Anggaran berjalan.
2. 5.Penyesuian belanja sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat di lakukan apabila terjadi efisiensi dan atau pemotongan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang berdampak pada berkurangnya Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dan selanjutnya Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian belanja dan atau perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

1.Penyaluran ADD yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf a dikelompokan menjadi 3 yaitu :

a.Penyaluran ADD DAU untuk siltap dan tunjangan, dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;
b.Penyaluran iuran BPJS Kesehatan 4% (pemberi kerja) dan 1 % (penerima upah) yang di lakukan setiap bulan dan atau dilakukan intersep 1 kali dalam se-tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan
c.Penyaluran ADD DAU untuk kegiatan prioritas lainnya, dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu : - Tahap I paling lambat Bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan - Tahap II paling cepat Bulan Juli, paling lambat Bulan November sebesar 40% (empat puluh persen).
1. 2.Penyaluran ADD yang bersumber dari DBH sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf b, dilakukan satu tahap yaitu : paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 7

(1)Penyaluran ADD DAU untuk siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima:
1. a.Peraturan Desa mengenai APBDes;
2. b.Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa;
3. c.Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
4. d.Daftar usulan kepesertaan aparatur desa dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah disetujui oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Penyaluran iuran BPJS kesehatan 4% (pemberi kerja) dan 1 % (penerima upah) sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf b dapat di lakukan setelah bupati menerima iuran tagihan dari BPJS Kesehatan Kabupaten Buton Tengah dan telah dihitung sesuai jumlah entitas yang di daftarkan oleh masing-masing Pemerintah Desa.
(3)Penyaluran ADD DAU tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat ( 1 ) , dilakukan setelah bupati menerima:
1. a.Daftar Urut Rencana Kegiatan ADD (format sebagaimana terlampir);
2. b.Daftar usulan kepesertaan aparatur desa dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah disetujui oleh Kepala Kantor BPJS masing-masing; dan
3. c.Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
(4)Penyaluran ADD DAU tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa.
(5)Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(6)Penyaluran ADD DBH sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
(2), dilakukan setelah bupati menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD DBH tahun sebelumnya dari Kepala Desa.

Pasal 8

1) Pencairan Dana ADD DAU maupun ADD DBH dari rekening kas desa dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bank, dengan ketentuan telah ditandatangani oleh pihak terkait di desa dan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengendali ADD Tingkat Kabupaten. 2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada (1), terdiri atas:

a.Pelaksana kegiatan anggaran;
b.Sekretaris Desa; dan
c.Kepala Desa.

BAB IV

SASARAN PENGGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan bidang :

a.Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.Pembangunan Desa; dan
c.Pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 10

(1)Penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a, terdiri atas:
1. a.Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. c.Operasional pemerintah Desa;
4. d.Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
5. e.Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
(2)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
(3)Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD terdiri atas :
1. a.Tunjangan jabatan Kepala Desa, tunjangan jabatan Sekretaris Desa, tunjangan jabatan Kepala Urusan Keuangan dan tunjangan jabatan BPD; dan
2. b.Tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.
(4)Besaran tunjuangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan Keputusan Bupati.
(5)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diintegrasikan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang besarannya ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Penggunaan ADD untuk belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pagu ADD setelah dikurangi siltap dan tunjangan.
(7)Belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
1. a.Belanja barang dan jasa; dan
2. b.Belanja Modal;
(8)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas :
1. a.Belanja alat tulis kantor;
2. b.Belanja sewa server Siskeudes dan Sipades;
3. c.Belanja perjalanan dinas; dan
4. d.Belanja operasional kantor lainnya.
(9)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah belanja peralatan inventaris kantor.
(10)Penggunaan ADD untuk tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dan huruf e terdiri atas:
1. a.Tunjangan pimpinan dan anggota BPD perorang perbulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Tengah.
2. b.Operasional BPD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari operasional pemerintah desa yang bersumber dari ADD. Pasal 1 1 Penggunaan ADD untuk bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa se bagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…