DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini antara lain Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan bentuk sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logamdan Batuan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); EUPATI EUTON TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMUNGUTANOPSENPAJAKMINERALBUKANLOGAMDANBATUANDAN BENTUKSINERGIPEMUNGUTANPAJAKMINERALBUKANWGAMDAN BATUANDANOPSENPAJAKMINERALBUKANWGAMDANBATUAN PERATURAN EUPATI EUTON TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENT ANG EUPATI EUTON TENGAH PROVINS! SULAWEI TENGGARA

Pasal 1

Dal.am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi se besar- besarnya kemakmuran rakyat.
2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
3.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
4.Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
5.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
7.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ a tau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan: PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. MEMUTUSKAN:

Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan opsen pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak MBLB.
(2)Pembayaran opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ke kas daerah

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN,DAN PELAPORAN

Pasal 2

( 1) Dasar pengenaan op sen pajak MBLB merupakan pajak MBLB terutang.

(2)Saat terutangnya opsen pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya pajak MBLB.
(3)Wilayah pemungutan opsen pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok opsen pajak MBLB yang teru tang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25°/o (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok pajak terutang bersamaan dengan pemungutan pajak MBLB terutang.

8.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
13.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
14.Gubernur adalah Sulawesi Tenggara.
15.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. . ''·

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak MBLB dan opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah melakukan sinergi pemungutan dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendanaan dan kegiatan dalam BABV SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran opsen pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), termasuk penagihan sanksi administratif atas opsen pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian opsen pajak MBLB ke kas daerah pemerintah provinsi paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah.
(7)Pelaporan opsen pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicantumkan dalam SPfPD pajak MBLB.
(8)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . " ..

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN pemerintah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak MBLB ke kas daerah pemerintah daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan rekonsialisasi data penerimaan Pajak MBLB dan penerimaan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan Bersama Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLBdan Opsen Pajak MBLB..
(3)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.SPfPD;
2. b.SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(4)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sinergi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi secara bersama-sama melakukan:
1. a.Integrasi data/ host to host;
2. b.Pertukaran data, rekonsiliasi data, dan/ atau pemanfaatan data potensi perpajakan, perizinan, serta data dan informasi lainnya yang terkait dengan objek dan subjek pajak;
3. c.Pendataan objek dan subjek pajak;
4. d.Penagihan pajak;
5. e.Pengawasan dan penelitian pajak;
6. f.Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khusus dibidang perpajakan;
7. g.Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan termasuk pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
8. h.Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga termasuk sharing pembiayaan;
9. i.Penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pajak; dan J. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak
(4)Bentuk sinergi pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN NOMOR 6 g,{f pJ~ 7.t 4 ~ (J~~ U.MW,i ·"f ·PJ-~- ~~I Diundangkan Ju Labungkari pada tanggal t ?> fi\..;,r u C\ r f ~ ~ 5 ETARIS DAERAH BUTON TENGAH, ditetapkan di Labungkari pada Tanggal /~ 'fe6ruar~ 201..S ~.;:;...:;:;iirENGAH, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK rangka mendukung pemungutan pajak MBLB dan opsen pajak MBLB.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVII KETENTUANPENUTUP . ' ' , ... !

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…