DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan namun terbatas untuk keperluan mendesak dan harus dilaksanakan pada awal bulan Januari Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGELUARANKAS MENDAHULUI PENETAPANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TENTANG PERATURANBUPATI BUTON UTARA NOMOR 1. TAHUN 2025 ATI EUTON UTARA SISULAWESITENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terns menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025. MEMUTUSKAN: Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan: PasaJ 3 Pengeluaran untuk Belanja yang Bersifat Wajih sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat (3) yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, meliputi:

a.bidang pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;
b.bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan rumah sakit dan puskesmas;
c.melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
d.kewajihan pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau
e.alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 2

( 1) Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, pengeluaran kas mendahu1ui penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan namun terbatas untuk keperluan mendesak dan harus dilaksanakan pada awal bulan Januari Tahun Angaran 2025. (2} Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat { l) paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBDTahun Anggaran 2024.

(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi Belanja yang Bersifat Wajib dan Belanja yang Bersifat Mengikat sebagaimana telah dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBDTahun Anggaran 2025.

11.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD.
12.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Behan APBD.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENGELUARANKAS

Pasal 7

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, bendahara pengeluaran membantu Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas sebelum penetapan APBDdan/atau sebelum pengesahan DPASKPDTahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Penatausahaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

( 1) Pengeluaran untuk Belanja yang Bersifat Mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti gaji dan tunjangan dan belanja barang dan jasa.

(2)Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN termasuk tambahan penghasilanya;
2. b.gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.gaji, uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melipu ti:
1. a.belanja penyediaan jasa komunikasi;
2. b.belanja penyediaan sumber daya air;
3. c.belanja penyediaan sumber daya listrik; dan
4. d.belanjajasa pemeliharaan rutin berkala.
(4)Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang sifatnya harus segera dilaksanakan untuk kepentingan prioritas Daerah, dengan ketentuan pertanggungjawaban atau realisasi keuangan belanja perjalanan dinas dimaksud dilakukan setelah DPASKPD disahkan. BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR l MUHAMMAD HARDHY MUSLIM Diundangkan di Buranga pada tanggal ~ - t - 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, MUHAMMAIJ""RlDW AN ZAKARIAH BTI BUTON UTARA, ~# PAUP KOODINASI Ditetapkan di Buranga pada tanggal £3 - l - 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGELUARANKAS

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGELUARANKAS

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019