Pemerintah Kabupaten Buton Utara
Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lokal. Ruang lingkup operasional Pemkab Butur mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk pembangunan RSUD Tipe C dan program keluarga berencana yang mendukung kesejahteraan warga.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
Pemerintah Kabupaten Buton Utara mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola yang baik, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Buton Utara mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam hal regulasi, Pemkab Buton Utara berwenang menetapkan peraturan daerah yang relevan dengan karakteristik lokal, seperti penetapan Raperda APBD. Aspek pelayanan publik meliputi penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan antara lain pembangunan infrastruktur kesehatan, seperti RSUD Tipe C, serta penguatan statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik. Selain itu, program keluarga berencana dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Buton Utara berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Pembangunan RSUD Tipe C mendukung pemerataan akses kesehatan nasional, sementara program Keluarga Berencana berkontribusi pada pengendalian penduduk. Partisipasi dalam pengadaan PPPK juga menunjukkan komitmen daerah terhadap reformasi birokrasi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk berbagai layanan esensial, mulai dari akses kesehatan, pengurusan administrasi kependudukan, hingga perizinan usaha. Layanan ketenagakerjaan bagi calon ASN dan fasilitas keluarga berencana juga menjadi titik sentuh penting. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai pilar pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Buton Utara memegang peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang komprehensif, dan berbagai program strategis, Pemkab Buton Utara menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional dan penyedia layanan utama bagi warga.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2025
Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan namun terbatas untuk keperluan mendesak dan harus dilaksanakan pada awal bulan Januari Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2020
Mengubah Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 8)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB VI LARANGAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2022
Ruang lingkup pengaturan Pertanahan meliputi: a. pendataan Pertanahan; b. sitem informasi Pertanahan; c. perencanaan penggunaan Tanah; d. izin lokasi; e. izin membuka Tanah; f. redistribusi Tanah; g. penyelesaian sengketa Tanah garapan; h. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah; i. penyelesaian masalah dan pemanfaatan Tanah kosong; j. tim terpadu Pertanahan; k. pembinaan dan pengawasan; l. partisipasi masyarakat; m. pembiayaan; n. ketentuan peralihan; dan o. ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2018
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL- UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENGALOKASIAN ADD, BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN ADD, BAB IV BESARAN ADD, BAB V PENYALURAN, BAB VI PENGGUNAAN ADD, BAB VII PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA, BAB IX BELANJA LAINNYA, BAB X PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN, BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XIII SANKSI, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV ASAS BAB V KEWENANGAN BAB VI PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN BAB VII KERJASAMA BAB VIII KELEMBAGAAN BAB IX PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BAB X SARANA DAN PRASARANA BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV PEMBIAYAAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 12 Tahun 2022
-