DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK KERJA SAMA, BAB III MEKANISME KERJASAMA, BAB VI PELAPORAN, BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TATACARAKERJA SAMADENGANPIHAKLAINPADABADANLAYANAN UMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUMDAERAH KABUPATENBUTONUTARA PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR 1/ TAHUN2025 TENTANG r,

Pasal 2

(1)RSUD Buton Utara dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut RSUD Buton Utara adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
6.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
7.Pihak Lain adalah lembaga pemerintah atau sebutan lain, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
9.Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut KSP adalah kerja sama terkait penggunaan barang milik Daerah.

BAB II

BENTUKKERJASAMA sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTONUTARA. MEMUTUSKAN:

Pasal 5

(1)sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meru pakan pemanfaatan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
(2)kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pendayagunaan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
(3)bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
(4)bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu pemanfaatan barang milik Daerah beru pa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah

Pasal 4

(1)KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/ atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUDButon Utara.
(2)KSPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.sewa;
2. b.kerja sama pemanfaatan;
3. c.bangun guna serah; atau
4. d.bangun serah guna.

Pasal 3

(1)KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah. (2} KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam hal RSUD Buton Utara tidak memiliki anggaran dan/ atau sumber daya yang cukup untuk:
1. a.menyediakan alat, fasilitas, dan/ a tau jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan; atau
2. b.memaksimalkan kegiatan operasional.
(2)Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimna dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.KSO; dan
2. b.KSP.

Pasal 11

(l) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan penilaian/ seleksi terhadap penawaran KSO.

(2)Penilaian/ seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 10

(1)Tim kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyusun dokumen rencana KSO, yang memuat:
1. a.informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
2. h.analisis manfaat dan hasil yang terukur;
3. c.bentuk KSO; dan
4. d.jangka waktu kerja sama.
(2)Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Direktur melakukan penawaran kepada Pihak Lain.
(3)Pihak Lain memberikan jawaban atas penawaran kepada Direktur melalui tim kerja sama.

Pasal 8

(1)Bagian yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pada RSUD Buton Utara melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan RSUD Buton Utara yang memerlukan kerja sama.
(2)Pihak Lain dapat menyampaikan penawaran kerja sama kepada Direktur. Umum Pasal 6 Pemimpin BLUD atau Pihak Lain dapat memprakarsai rencana kerja sama mengenai objek tertentu.

Pasal 7

Kerja sama dengan Pihak Lain dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penyusunan naskah perjanjian; dan
c.penandatanganan.

BAB III

MEKANISME KERJASAMA selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 16

Setiap perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas yang diintegrasikan/ dikonsolidasikan dengan laporan kinerja dan

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain kepada Direktur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…