DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN, BAB V PEMBlNAAN DAN PENGAWASAN, BAB VI PENDANAAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; BUPATIBUTON UTARA, DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA PERATURANBUPATIBUTON UTARA NOMOR 13 TAHUN2025 TENTANG PENYELENGGARAANPROGRAMJAMINANSOSIAL KETENAGAKERJMN ~TIBUT SI SULAW •

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Bupati adalah Bupati Bu ton Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Penyeienggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5.Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di Daerah.
6.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh Iingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10.Jaminan Harl Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap. BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANGPENYELENGGARAANPROGRAM JAMlNAN SOSIAL KETENAG.A..KERJAAN. MEMUTUSKAN: tt • I
11.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang rnengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
13.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan ~sial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14.Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan- badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non- pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. l 5. J,asa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
16.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi. 1 7. Pekerjaan Konstruksi adalah kese]uruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang menc.akup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/ atau Pemberi Kerja.
21.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya

Pasal 3

( 1 J Setiap pemberi lrerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

( 1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

a.JKK;
b.JKM;
c.JHT; d.JP;dan e.JKP.

(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '

22.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
23.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/ atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
24.Tim Koordinasi Pembinaan adaiah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
25.Bantuan ruran ada1ah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.
26.Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan merniliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Pasal 5

( 1) Pekerja Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2} huruf b adalah pekerja yang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:

a.pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal · dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
b.pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
c.pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta · pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau

Pasal 4

( 1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a.pejabat negara non-aparatur sipil negara;
b.aparatur desa;
c.badan pennusyawaratan desa;
d.lembaga adat desa;
e.lembaga kemasyarakatan;
f.pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik Daerah;
g.pekerja pada orang perseorangan;
h.orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
1. 1.pekerja dalam masa percobaan;
j.komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
k.pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.

(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a sampai dengan huruf e menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, dan hu.ruf f sampai dengan huruf k menjadi kewajiban pemilik badan usaha selaku pemberi kerja.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.Peserta penerima Upah;
2. b.Peserta bukan penerima Upah;
3. c.Pekerja Jasa Konstruksi;
4. d.Pekerja Migran Indonesia; dan
5. e.Pekerja Sosial Keagamaan. '

Pasal 8

(1)Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 7

( 1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran . Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
b.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

(1)Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian Iepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
(2)Perlindungan .Iaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi kewajiban penyediajasa sebagai pemberi kerja. {3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan. (4} Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. kegiatan minata dan bakat, atau narapidana dalam. proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
1. d.Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
2. e.pekerja yang tidak termasuk dalam. huruf a sampai dengan huruf d yang bukan menerima upah.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

( 1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah untuk:

a.memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia;
b.mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja;
c.mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan
d.mewujudkan UCJ di Daerah.

(2)Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
1. a.menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
2. b.menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial · ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
3. c.mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosia1 Ketenagakerjaan dari APBD;
4. d.peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. e.pemutakhiran clan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), meliputi:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda; dan/atau
3. c.tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
(3)Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.perizinan terkait usaha;
2. b.izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. c.izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
4. d.izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e, persetujuan bangunan gedung.
(4)Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Bagian Kesa.tu

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Pemerintab Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan,

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…