DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 15 ayat (1), Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat penyesuaian alokasi anggaran transfer pusat ke daerah disesuaikan khususnya dana alokasi umum yang mempengaruhi besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2025;
b.bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Menimbang BUPATI BUTON UTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR5 TAHUN2025 TENTANG PENGALOKASIANALOKASIDANADESATAHUNANGGARAN2025 PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR ll TAHUN2025 TENTANG BUPATI BUTON U ARA SISULAWESITENGGARA

(1)Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan paling banyak 5% (lima per seratus) dari ADD;
(2)Belanja operasional BPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari pagu ADD;
(3)Belanja operasional LKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari pagu ADD;

Pasal 15

2.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 43.291.086.840,- (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh enam ribu delapan ratus em pat puluh rupiah).
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besaran ADD untuk setiap Desa.
(3)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari DTU (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diterima oleh Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tidak termasuk dana bagi basil - cukai basil tembakau, dana bagi basil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi basil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi basil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuang peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
(5)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografi dan indeks kinerja Desa.

Pasal 2

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 Nomor 5 ), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN2025. Menetapkan MEMUTUSKAN: BERITADAERAHKABUPATENBUTONUTARATAHUN2025 NOMOR Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ - 7 2025 MUHAMMADHARDHYMUSLIM SEKRETARISDAERAH KABUPATENBUTONUTARA, Diundangkan di Buranga padatanggal 2025 No Nama PARAF KOORDINASI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
3.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)Pengalokasian batas minimal dan maksimal pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis;
(5)Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagi secara merata untuk semua desa;
(6)Sisa dari perhitungan belanja penghasilan tetap tunjangan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan operasional digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang merupakan kewenangan desa;

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

2.PASALDEMI PASAL Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pedoman pengalokasian dana desa maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk:
1.Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
2.Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.
3.Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
4.Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain. Penyaluran Alokasi Dana Desa merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti petumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) betujuan untuk:

a.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
b.Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
c.Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja. dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
d.Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
1. 1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR I ] TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yakni asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)dan asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx)yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2025