DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS BAB IV PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB V PERSYARATAN BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII MEKANISME KERJA BAB IX MASA KERJA BAB X PENDANAAN BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara serta untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memililci kompetensi, keahlian, lretera.mpilan, dan pengala.man tertentu;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat ( l) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk rnemirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga.n Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
c.bahwa kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenga.h Daerab sangat diperlukan dalam rangka peningkatan a.kuntabilitas kinerja pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, buruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah; BUPATI BUTON UTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR / 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH BuPATI BUTOR UTARA PROVIK818ULAWESIT&NGGARA Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara,
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6.Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tenaga ahli atau perorangan yang mempunyai kompetensi, pengalaman, dan/atau pendiclikan di bidang tertentu yang membantu pelaksanaan tugas Bupati.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah Kabupaten Buton Utara Periode 2025-2029.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Kabupaten Buton Utara.
9.Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara. BABI K.ETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uodang-undang Nomor 2 Tabun 2022 tent.ang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan

Pasal 5

(1)T?2D bidang perencanaan, keuangan, hukum dan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf a bertugas:
1. a.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang perencanaan pembangunan, keuangan, huk:um dan sosial kemasyarakatan; TP2D berfungs:i dalam hal:
2. a.pemberian saran, masukan, pertimbangan dang rekomendasi ata.s pemecaban masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
3. b.perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
4. c.penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan didang keahlian;
5. d.pelaporan terhadap _pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
6. e.pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati,

Pasal 3

(1)TP2D bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekreta.ris Daerah.
(2)TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.TP2D bidang perencanaan, keuangan, hukum dan sosial kemasyarakatan;
2. b.TP20 bidang pendidikan dan kesehatan;
3. c.T?2D bidang teJmologi dan informasi;
4. d.TP2D bidang perekonornian dan industri;
5. e.T?2D bidang transportasi, tata kota dan pariwisata; dan
6. f.TP20 bidang kerjasama, kebudayaan dan linglrungan.

BAB ILL

KEDUDUKAN,FUNGSJ, DANTUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TP2D. BABil PEMBENTUKAN

b.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, pertanahan, aset daerah dan sosial kemasyarakatan;
c.memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuanga.n dan aset daerah;
d.memberikan koosultasi bidang hukum, keuangan dan aset daerab dan pengawasan internal;
e.memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral, etika, budaya masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik clan bersih untuk mendukung misi pembangunan dalarn RPJMD; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (21 TP'lD bidang pendidikan dan kesehatan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3 ayat (21 burufb bertugas: a memberikan saran, masukan, pert.imbangan clan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan;
b.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang penidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan;
c.memberikan konsultasi di bidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan;
d.memberikian masukan perumusan dan telaahan bidang pendidikan dan kesehatan:
e.memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasaahaan berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah clan kesehatan untuk mendukung rnisi pembangunan daJam RPJMD; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)TP2D bidang teknologi dan informasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bertugas:
1. a.analisa dan kebijakan secara konseptuaJ di bidang teknologi dan memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan informasi;
2. b.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang teknologi dan informasi;
3. c.memberikan konsultasi di bidang teknologi dan informasi;
4. d.memberikan masukan perumusan clan telaahan bidang teknologi dan informasi;
5. e.memberika.n rnasukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan penerapan serta penguasaan teknologi dan informasi untuk mendukung m.isi pembangunan dalarn RPJMD; dan
6. f.melaksana.kan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(4)TP2D bidang perekonomian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d bertugas:
1. a.analisa dan kebijakan secara kooseptual di bidang teknologi dan memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian dan industri antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
2. b.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekornendasi pemecaban masalah secara konseptual di bidang perekonomian anta.ra lain investasi pasar tradisional dan perindustrian;
3. c.memberikan masukan perumusan dan telahaan bidang perekonomian antara lain investasi pasar tradisional dan perindustrian; cL memberikan konsultasi bidang perekonomian antara lain investasi pasar tradisionaJ dan perindustrian;
4. e.memberi.kan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan ekooomi kerakyatan dan daya saing untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
5. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(5)TP2D bidang transportasi, tata kota, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bertugas:
1. a.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang transportasi, tata kota, dan pariwisata;

Pasal 6

(1)Pengadaan TP2D dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. b.memberikan saran, masukan, perti.mbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang transportasi, tata kota dan pa.riwisata;
2. c.memberikian masukan perumusan dan telaahan bidang transpotasi, tata kota dan pariwisata;
3. d.memberikan konsultasi bidang transportasi, tata kota, dan pariwisata;
4. e.memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan tata kota, kelestarian lingkungan, pembangunan saran dan prasarana publik dan permukiman untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
5. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(6)TP2D bidang kerjasama, kebudayaan, dan lingkungan sebagaimana diroaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f bertugas:
1. a.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi daJam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kerjasama kebudayaan dan lingku ngan;
2. b.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang kerjasarna kebudayaan dan lingkungan;
3. c.memberikan masukan perumusan dan te1aahan bidang kerjasama kebudayaan dan lingkungan;
4. d.memberikan konsultasi bidang kerjasa.ma kebudayaan clan 1ingkungan;
5. e.rnemberikan rnasukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas kerjasama, kebudayaan, dan lingkungan untuk mendukung misi pembangunan da1am RPJMD; dan
6. f.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

PENGADMN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

( 1) Pemberhentian TP2D dilaksanakan oleh Bupati,

(2)Pemberhentian TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
2. b.tidak menunjukan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
3. c.tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP2D;
4. d.melakukan pelanggaran di bidang hukum;
5. e.mengundurkan diri; atau
6. f.meningga.l dunia.
(3)TP2D berhenti apabila:
1. a.masa kerja berakhir; atau
2. b.meninggal dunia.
(4)Pemberitahuan tentang pemberhentian TP2D disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
(5)Pemberitahuan pengunduran diri TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Bupati paling Jama 1 (satu) bulan sebelumnya.
(6)Pernberhentian TP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

( 1) TP2D diangkat dari unsur non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)Bupat:i dapat meminta pertimbangan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan sebelum mengangkat TP2D.
(3)Pengangkatan TP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. a.pendidikan formal;
2. b.pengala.man kerja; dan
3. c.riwayat hidup.

Pasal 11

TP2D bertanggungjawab atas:

a.kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai:
a.meminta clan mengumpulkan bahan atau data yang diperlukan dari Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
b.melakukan dialog at.au wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Bagian Kesatu Wewenang BABVl WEWENANGDAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Untuk dapat cliangkat sebagai TP20 harus memenuhi persyaratan meliputi:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.sehat jasrnani dan rohani;
d.berijazah minimal S 1 (strata satu);
e.memiliki pengalaman profesiona1 minimal 2 (dua) tahun dalam bidangnya;
f.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
g.tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima} tahun atau lebih;
h.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
i.cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki repu tasi yang baik; dan
j.tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; BABV PERSYARATAN

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 3

KEDUDUKAN,FUNGSJ, DANTUGAS

Pasal 2

Pasal 6

PENGADMN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 3

KEDUDUKAN,FUNGSJ, DANTUGAS

Pasal 2

Pasal 6

PENGADMN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014