DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BAB V PELINDUNGAN KOPERASI BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan rneningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengam.anatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; BUPATIBUTONUTARA, Mengingat Menimbang PENYELENGGARAANKOPERASI DESA/KELURAHANMERAH PUTIH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURANBUPATIBUTON UTARA NOMOR 11 TAHUN2025 TENTANG BUPAT BUTON -:-ARA ~o-, SI "LAWP ~ TENGGARA ' r

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakal, hak asal usul, dan/ a tau hak traclisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya clisebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. PERATURANBUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASIDESA/KELURAHAN MERAHPUTIH. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6856}; Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan Koperasi meliputi:

d.kewenangan Pemerintah Daerah;
e.Pemberdayaan Koperasi;
f.satuan tugas;
g.Pelindungan Koperasi;
h.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.pendanaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagai Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalakan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.
1. 10.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
2. 11.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris dan diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
3. 12.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
4. 13.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
5. 14.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
6. 15.Pemberdayaan adalah upayayang dilakukan Pernerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tum bub dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. 16.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
8. 17.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada koperasi, baik koperasi yang baru didirikan maupun yang sedang berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, ki.nerja, dan daya saing koperasi melalui berbagai dukungan seperti bimbingan teknis, pelatihan, akses ke sumber daya, dan pendanaan.

Pasal 5

( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerin tahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.

(2)Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi program pembentukan koperasi;
2. b.pendampingan pembentukan koperasi;
3. c.pendataan dan penilaian kinerja koperasi.

BAB III

PEMBERDAY AAN KOPERASI

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/ atau kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkal Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarab desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan I. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB II

KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada narnun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilak:ukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(4)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimaqna dimaksud ayat (2) huruf b kepada Pemerintah Desa dan kelurahan.
(5)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan kelurahan dan hasil kinerja koperasi.
(6)Dalam hal basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyata.kan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(7)Dalam hal basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skerna revitalisasi.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.

Pasal 8

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan na:ma desa/kelurahan, ditambahkan nama kecamatan/kabupaten.
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 7

(1)Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa a tau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan khusus atau musyawarah kelurahan kbusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.

Pasal 13

(1)Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
1. a.kelembagaan;
2. b.produksi; Paragraf2 Aspek Kebijakan Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…