DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MUATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB III MATERI PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2025 BAB IV PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, peru bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tenta.ng Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR 11 TAHUN2024 TENTANG RENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAHTAHUN2025 TENTANG PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR10 TAHUN2025 n BUTON UTARA ULAWP;SI T ~~OGARA BUP ~ NS BABJ KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3.Kepala Daerah yang seJanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6.Rencana Kerja Pemerintab yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tabunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAHTAHUN2025. Menetapkan MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode sisa 1 ( satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

9.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun. 1 L Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategi.s Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerab, yang selanju tnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangjat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegi.atan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
17.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MUATANPERUBAHANRENCANAKERJA PEMERINTAH DAE RAH

Pasal 5

1} Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD- Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menetapkan Peru bahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. 2) Pemerintah Daerah menentukan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2025.

a.BABI PENDAHULUAN
b.BABII EVALUASI HASILRKPD-PTRIWULANII TAHUN2025
c.BAB III KERANGKAEKONOMIDANKEUANGAN DAERAH
d.BAB IV SASARANDANPRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH
e.BABV RENCANAKERJA DANPENDANAAN DAERAH
f.BAB VI PENUTUP

BAB IV

PELAKSANAANPERUBAHANRKPDTAHUN2025

Pasal 4

( 1) Peru bah.an RKPD Tahun 2025 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai triwulan II, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, target sasaran pembangunan daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan sistematika:

BAB III

MATERIPERUBAHANRKPD-PTAHUN2025

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal dan Prioritas Provinsi dan Nasional.
(2)Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR .20 MUHAMMAD HARDHY MUSLIM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, Diundangkan di Buranga pada tanggal I g - 8 - 2025 Ditetapkan di Buranga pada tanggal l(J -5 - 2025 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati rm dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Buton Utara.

Pasal 6

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BUPATI BU BABV

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…