DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MUATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; BUPATI BUTON UTARA, ; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANBUPATI BUTON UTARA NOMOR .2\ TAHUN 2025 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 BUPATI BUTON UTA.RA P OVINSISULAWESITENGGARA Menetapkan Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Euton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Euton Utara.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Euton Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Euton Utara.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Euton Utara.
6.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Bupati.
10.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASadalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 1

(1)RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2026 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 merupakan RKPD penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
(4)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan.
2. b.BAB II Evaluasi Basil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
3. c.BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
  1. 12.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. 13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam Jangka waktu tertentu di Daerah.
  3. 14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
  4. 15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

MUATANRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH

Pasal 4

a.pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2026;
b.landasan dalam menyusun KUAdan PPAS Tahun 2026; dan
c.pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2026 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III

PENGENDALIANDANEVALUASI RKPDTahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

Pasal 3

terhadap peraturan dan evaluasi ketentuan pengendalian sesuai dengan Bappeda melakukan pelaksanaan RKPD perundang-undangan.

d.BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
e.BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
f.BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
g.BAB VII Penutup.

(5)Uraian secara rind RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR :2 MUHAMMAD HARDHY MUSLIM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, Diundangkan di Buranga pada tanggal 2 - ~ - a.o2S Ditetapkan di Buranga pada tanggal 3 - 0 - !UJ1.f Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…