( 1) Penghentian sementara pemberian TPP Pegawai ASN dilakukan apabila Pegawai ASN:
a.tidak menyusun sasaran kerja pegawai pada bulan januari;
b.tidak melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai batas waktu yang ditetapkan;
c.menjadi kepala desa;
d.dalam tugas belajar;
e.cuti diluar tanggungan negara; dan/ atau
f.diberhentikan sementara.
(2)Penghentian sementara TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b sejak kewajiban tidak dilaksanakan.
(3)Penghentian sementara TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, sejak bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan.
Bagian Kedua Penghentian Pembayaran TPP Paragraf Kesatu Penghentian sementara
b.laporan pertanggungjawaban kepala Daerah, yang Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah selambat- lambatnya 1 ( satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
c.Iaporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang disampaikan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sekretariat Daerah paling lam bat 1 ( satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
d.laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran, yang disampaikan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
e.laporan keuangan akhir tahun, yang disampaikan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3} Apabila tanggal 10 (sepuluh] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertepatan dengan hari libur kerja, laporan disampikan pada hari kerja berikutnya.
(4)Perangkat Daerah yang tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) kepada semua Pegawai ASN.