DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun memuat pemahaman mendalam tentang kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan daerah terkait layanan peragkat daerah, mencakup analisis terhadap berbagai aspek potensi dan permasalahan perangkat daerah baik eksternal maupun internal, untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan strategis Kabupaten Buton Utara;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamatkan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 ( satu) bulan setelah Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); BUPATIBUTONUTARA_. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAHTAHUN2025-2029 TENTANG PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR '2-S" TAHUN2025 PATI BUTON UTARA SISU ITENGGARA Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4.Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untukjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati yang menjadi pedornan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAHTAHUN2025-2029. MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan , I

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah meliputi:

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e.Satuan Polisi Pamong Praja;
f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g.Dinas Sosial;
h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
1. 1.Dinas Ketahanan Pangan; J. Dinas Pertanahan;
k.Dinas Lingkungan Hidup;
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o.Dinas Perhubungan;

Pasal 3

( 1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I Pendahuluan;
b.bab II Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
c.bab III tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
d.bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e.bab V Penutup.

(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabu paten Bu ton Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

p.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q.Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
r.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
s.Dinas Pemuda dan Olahraga;
t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u.Dinas Perikanan;
v.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
w.Dinas Pertanian;
x.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
y.Dinas Transmigrasi;
z.Sekretariat Daerah; aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bb. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); cc. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; ee. Inspektorat Daerah; ff. Kecamatan Kulisusu; gg. Kecamatan Kulisusu Utara; hh. Kecamatan Kulisusu Barat; ii. Kecamatan Bonegunu; jj. Kecamatan Kambowa; kk. Kecamatan Wakorumba Utara;
1. 11.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR MUHAMMADHARDHY MUSLIM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, Ditetapkan di Buranga pada tanggal ).l. - IO 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Buranga pada tanggal ').'2. - l O - 2025

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…