DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, BAB III PEMBAYARAN, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Menimbang BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARi RAYA DANGAJI KETIGABELAS YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUN2025 TENTANG PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR l, TAHUN2025 BUPATI BU" ~N ~~ARA Pl ovt .s: TLA( ~·~I ~ENGGARA Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara.
4.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD I adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten I Buton Utara. I 5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang bary lulus tes selekse penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai. Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebaga Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen). I 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah Harl Raya ldul Fitri.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYADAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 3

(1)Tunjangan Harl Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau Tunjangan um um; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 ( satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan AnggotaDPRD;
4. d.pimpinan badan layanan umum daerah;
5. e.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)PNS sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan yang setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator:
3. c.fungsional utama;
4. d.fungsional ahli madya;
5. e.fungsional ahli pertama
6. f.fungsional penyelia;
7. g.fungsional mahir;
8. h.fungsional terampil
9. i.fungsional pemula; dan
10. j.pelaksana.
(3)Tunjangan Harl Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu} bulan kalender sebelum Harl Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Harl Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Harl Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNSmeliputi:
1. a.80 o/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHARiRAYA DANGAJI KETIGABELAS

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Tunjangan Harl Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam ha! Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Harl Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Harl Raya.
(3)Besaran tunjangan Harl Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 ( satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian turtjangan Harl Raya. BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR ~~~~DAERAH ON UTARA, -z: Diundangkan di Buranga pada tanggal j..O -~7>- 2025 Ditetapkan di Buranga pada tan al J.0-~- 2025 p A-,. A Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati rm dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Pasal 9

PPrAhJrAn R11]"')Ati1ni mul;:i1 ht'r1Aku p~d~ tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mula.i berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 20?.4 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya nan Gaji Ketiga Belas Tahu n 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 Nomor 7), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…