DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KELEMBAGAAN, BAB III PROSEDUR KERJA, BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI, BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara; BUPATIBUTONUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menetapkan Mengingat Menimbang POLATATAKELOLASADANLAYANANUMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUM DAERAHKABUPATENBUTONUTARA PERATURANBUPATIBUTONUTARA NOMOR 9 TAHUN2025 TENTANG UTON UTI("'..............~ WESI ENGGAIU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Utara.
4.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara.
6.Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit yang di angkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat pengelola Rumah Sakit.
7.Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan pada umumnya.
8.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9.Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan BLUDuntuk periode 5 (lima)tahunan.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah perangkat daerah yang memilikitugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Pegawai BLUDadalah pegawai Rumah Sakit yang terdiri dari ASN, dan Pegawai Non ASNyang bekerja pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buton Utara.
15.Dewan Pengawas BLVD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Utara untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai BLUD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BLUD, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
(3)Rumah Sakit mempunyai tugas:
1. a.Tugas Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 16.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah perangkat BLUD Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan praktek bisnis sehat. 1 7. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah sekelompok orang dari berbagai jenis profesi apoteker, nutrision, perekam medis, sanitarian, radiographer, epidemologi, administrasi kesehatan, penyuluh kesehatan, elektromedis, analis kesehatan, perencana, fisioterapis, perawat gigi, teknisi gigi, refraksionis optision, dan psikologi klinik.
  2. 18.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinis.
  3. 19.Rekredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis selanjutnya.
  4. 20.Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
  5. 21.Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
  6. 22.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi.
  7. 23.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 6

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang

Pasal 5

(1)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan.
(3)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Bupati adalah pemilik BLUD RSUD.
(2)Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kelembagaan BLUD RSUD terdiri atas:

a.Pemilik;
b.Pejabat Pengelola;
c.Pembina dan Pengawas dan;
d.Organisasi Pelaksana.

(4)Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Rumah Sakit mempunyai fungsi adalah:
1. a.penyusunan rencana program dan anggaran;
2. b.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
3. c.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
5. e.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
6. f.pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan barang milik negara;
7. g.pengelolaan sumber daya manusia;
8. h.pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
  1. 1.pelaksanaan kerjasama dan kemitraan; J. pengelolaan sistem informasi dan rekam medik;
9. k.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  1. 1.pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit. ; L_____________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
10. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
(1)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

Pasal 9

(1)Pemim pin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2)Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

Pasal 8

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 7

bertanggung jawab kepada Bupati.

(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pej a bat teknis kepada Bu pati sesuai dengan ketentuan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan- undangan;
7. g.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
8. h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Pembina dan pengawas BLUD RSUD terdiri atas:
9. a.Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;

Pasal 11

(1)Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional
3. c.dan pelayanan sesuai dengan RBA;
4. d.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
5. e.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3)Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
c.menyiapkan DPA;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
(3)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di ban tu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
(1)Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
1. a.pengamanan harta kekayaan;
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…