DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, percepatan pembangunan, pengorganisasian, tugas dan wewenang, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota, sekretariat, mekanisme kerja, pengawasan dan pelaporan, anggaran dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan prioritas program pusat, provinsi dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih perlu dilakukan penyelarasan program prioritas dan percepatan pembangunan daerah;
b.bahwa untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan penyelarasan dan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Tim percepatan pembangunan satuan rencana dan aksi warga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga;

1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 ten tang Sis tern Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2 0 1 1 Nomor 36);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2 0 1 1 Nomor 37 Seri D);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
10.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 438); 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
12.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Serita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Serita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SATUAN RENCANA DAN AKSI WARGA.

BAB II

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

(1)Dalam upaya percepatan pelaksanaan program prioritas daerah perlu diupayakan pelaksanaan penyelarasan dan percepatan pembangunan daerah, dibentuk Tim Percepatan Pembangunan atau selanjutnya disebut Satuan Rencana dan Aksi Warga (SATRIA).
(2)Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

PENGORGANlSASIAN

Pasal 3

(1)Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
(2)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tenaga ahli bidang perencanaan Pembangunan daerah.
(3)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga pendukung percepatan pembangunan kecamatan yang ada di kecamatan berjumlah 1 (satu) orang yang disebut SATRIA Kecamatan.
(4)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga pendukungan percepatan pembangunan kecamatan yang ada di desa berjumlah 1 (satu) orang yang disebut SATRIA Desa.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
1. a.Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang Perencanaan Pembangunan daerah;
2. b.Mengkoordinasikan SATRIA Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan;
3. c.Memonitor pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket pekerjaan yang akan didanai dari program 25 juta per RT;
4. d.Melaksanakan koordinasi dengan BAPPERIDA dalam rangka percepatan pembangunan prioritas daerah;
5. e.Menyusun laporan kegiatan setiap bulan; dan
6. f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(2)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan/ atau SATRIA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal :
1. a.Mendampingi pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket perkerjaan yang akan didanai dari program 25 juta per RT Bersama SATRIA Desa;
2. b.Menyusun rekapitulasi usulan paket pekerjaan program 25 juta per RT Tingkat kecamatan yang bersumber dari rekapitulasi paket pekerjaan yang telah disusun SATRIA Desa;
3. c.Mengkoordinasikan SATRIA Desa dalam pelaksanaan tugas tugas Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan SATRIA Desa
4. d.Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder di Tingkat Desa, kecamatan dan Tim Percepatan Pembangunan kabupaten dalam rangka percepatan prioritas program Pemerintah;
5. e.Menyusun Laporan kegiatan setiap Bulan; dan
6. f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Camat.
(3)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa dan/atau SATRIA Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam h al :
1. a.Memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket pekerjaan yang akan didanai dari program 25 juta per RT;
2. b.Menyusun dan menyampaikan hasil Rembug Warga yang akan didanai oleh program 25 juta per RT untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui BAPPERIDA Kabupaten Cianjur;
3. c.Mendorong dan mendampingi Pemerintah Desa setempat dalam menyusun Profil Desa dan Indeks Desa
4. d.Menyusun dan memverifikasi data kependudukan, penduduk miskin, stunting serta masalah-masalah sosial lainnya di Desa setempat;
5. e.Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder di Tingkat Desa, kecamatan dan Tim Percepatan Pembangunan kabupaten dalam rangka percepatan prioritas program Pemerintah;
6. f.Melaksanakan koordinasi dengan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka percepatan prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten di desa masing-masing;
7. g.Menyusun Laporan kegiatan setiap Bulan; dan
8. h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten mempunyai wewenang:
1. a.Meminta data atau informasi dari SKPD setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
2. b.Meminta data atau informasi dari Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa; dan
3. c.Mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan mempunyai wewenang:
1. a.Meminta data atau informasi dari Kepala Desa dan/atau perangkat desa setelah mendapat persetujuan Camat;
2. b.Meminta data atau informasi dari Tim Percepatan Pembangunan tingkat Desa;
3. c.Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
(3)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Pembangunan Tingkat Desa, mempunyai wewenang :
1. a.Meminta data atau informasi dari RT, RW dan Lembaga Kermayrakatan Desa lainnya setelah mendapat persetujuan Kepala Desa; dan
2. b.Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya. BABV PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTlAN ANGGOTA

Pasal 6

(1)Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
3. c.Sehat jasmani dan rohani; dan
4. d.Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
5. e.Tidak sedang memegang jabatan di Instansi Pemerintah.
(2)Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat
3. c.Sehat jasmani dan rohani;
4. d.Usia Maksimal 46 Tahun saat diangkat;
5. e.Tidak sedang memegang jabatan di Instansi Pemerintah;
6. f.Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
7. g.Mewakili unsur tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda.
(3)Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
3. c.Sehat jasmani dan rohani;
4. d.Usia Maksimal 46 Tahun saat diangkat;
5. e.Tidak sedang memegangjabatan di Instansi Pemerintah;
6. f.Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
7. g.Mewakili unsur tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda.

Pasal 7

Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1)Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberhentikan apabila:
1. a.Ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
2. b.Mengundurkan diri;
3. c.Meninggal dunia
4. d.Tidak memenuhi syarat lagi anggota Tim Percepatan Pembangunan;
5. e.Sakit, sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
6. f.Terpilih dan/ atau diangkat mememgang jabatan di Instansi Pemerintah.
(2)Dalam hal Tim Percepatan Pembangunan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri.
(3)Dalam hal Tim Percepatan Pembangunan mengundurkan diri karena sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
(4)Pemberhentian Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 9

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, dibentuk sekretariat.
(2)Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Bapperida dan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa berkedudukan di Kecamatan masing-masing di bawah koordinasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas:

a.Melaksanakan administrasi Tim Percepatan Pembangunan; dan
b.Memfasilitasi kebutuhan rapat Tim Percepatan Pembangunan.

(1)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten
1. a.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bapperida;
2. b.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun jadwal koordinasi;
3. c.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bapperida; dan
4. d.Hasil laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
(2)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan
1. a.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh masing-masing Kecamatan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
2. b.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun jadwal monitoring bulanan;
3. c.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Kecamatan dan Bagian Pemerintahan untuk dikoordinasikan dengan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten; dan
4. d.Hasil laporam Tim Percepatan Tingkat Kecamatan menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
(3)Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa :
1. a.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa dan/atau SATRIA Desa dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh masing masing kecamatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. b.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa dan/atau SATRlA Desa menyusun jadwal kegiatan dan monitoring bulanan;
3. c.Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa dan/atau SATRIA Desa menyusun dan menyampaikan laporan bulanan updating data penduduk miskin, stunting, masalah-masalah sosial lainnya serta realisasi program prioritas Pemerintah Kabupaten yang ada di desa masing-masing kepada Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikoordinasikan dengan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten; dan
4. d.Hasil Laporan Tim Percepatan Desa menjadi Hak Milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualnelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas ijin Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Percepatan Pembangunan Secara Periodik melalui Sekretaris Daerah.
(2)Tim Percepatan Pembangunan berkewajiban membuat laporan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati.
(4)Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2025