DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Piagam Audit Internal Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, piagam audit internal, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk memperkuat peran dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan (assurance) dan pembinaan (consulting) penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai penasihat terpercaya (trusted advisor) dalam memberikan hasil pengawasan yang diarahkan pada pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, maka diperlukan Piagam Pengawasan Internal agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi penugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Piagam Audit Internal Pemerintah Kabupaten Cianjur;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); •
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
12.Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 137 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 260);
13.Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Togas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur (Serita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 83). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI AUDIT INTERNAL ClANJUR. CIANJUR TENTANG PIAGAM PEMERINTAH KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Cianjur.
6.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Cianjur.
7.Piagam Audit adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
9.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan, serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

(1)Piagam Audit Internal memuat Visi dan Misi Kabupaten Cianjur, kedudukan dan peran Inspektorat, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Cianjur, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor dan Pengawas Pemerintah pada Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan bagi Auditor dan Pengawas Pemerintah, Hubungan Kerja dan Koordinasi, serta Penilaian Berkala.
(2)Piagam Audit Internal ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Cianjur.
(3)Bentuk, isi, dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 12 Juni 2025 BUPATI CIANJUR, Ttd/cap. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN Diundangkan di Cianjur ggal 13 Juni 2025 RIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, z m BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 547 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR : 49 TAHUN 2025 TENTANG: PIAGAM AUDIT INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR A. PIAGAM AUDIT INTERN

1.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
2.Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
3.Inspektorat Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui: 1) penegakan integritas dan nilai etika; 2) komitmen terhadap kompetensi; 3) kepemimpinan yang kondusif; 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7) mewujudkan peran APIP yang efektif; dan 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Internal ini dapat direviu dan dilakukan penyempurnaan secara berkala guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL I. PENDAHULUAN
1.Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
2.Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT
1.Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
2.Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:

a.Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
b.Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
c.Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
d.Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati; dan
e.Auditor dan Pengawas Pemerintah yang berkedudukan dalam Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah Lingkup Inspektorat. III. VIS! DAN MIS! INSPEKTORAT
1. 1.Visi Inspektorat adalah terwujudnya APIP yang berkualitas dan profesional.
2. 2.Misi lnspektorat adalah:
a.memantapkan kedudukan, peran, dan fungsi Inspektorat;
b.meningkatkan profesionalisme APIP; dan
c.membangun kerja sama dengan mitra kerja terkait; IV. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT Tugas Inspektorat adalah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dengan menyelenggarakan fungsi:
1. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. 2.Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. 3.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. 4.Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. 5.Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. 6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Supaya APIP melaksanakan tugasnya dengan efektif, harus mampu:
7. 1.Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah;
8. 2.Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
9. 3.Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. V. KEWENANGAN INSPEKTORAT Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, lnspektorat memiliki kewenangan untuk:
10. 1.Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;'
11. 2.Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
12. 3.Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
13. 4.Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
14. 5.Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
15. 6.Menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
16. 7.Mernin ta dan memperoleh dukungan dan/ atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggungjawab untuk:
17. 1.Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
18. 2.Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
19. 3.Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
20. 4.melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
21. 5.Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati. VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
22. 1.Meningkatnya ketaatan, kehematan efisien, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
23. 2.Meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
24. 3.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, lingkup pengawasan Inspektorat meliputi : 1 . Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
25. 2.Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
26. 3.Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
27. 4.Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
28. 5.Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. • VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP. IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH YANG DUDUK DALAM UNIT APIP Persyaratan auditor intern dan pengawas pemerintah yang duduk dalam unit APIP paling sedikit meliputi:
29. 1.Memiliki sertifikat Auditor dan Pengawas Pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
30. 2.Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
31. 3.Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan pengawasan, serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
32. 4.Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
33. 5.Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
34. 6.Memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
35. 7.Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus. X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH
36. 1.Auditor dan Pengawas Pemerintah tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang Auditor dan Pengawas Pemerintah.
37. 2.Auditor dan Pengawas Pemerintah tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat struktural. XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah selaku objek pengawasan, Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan, aparat pengawasan ekstern, dan Aparat Penegak Hukum. • • •
a.INSPEKTORAT DAN PERANGKAT DAERAH
1. 1.Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara pengawas dengan obyek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. 2.Dalam setiap penugasan baik penugasan audit maupun konsultasi, perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. 3.Perangkat daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b.INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4. 1.Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan lnspektorat Kabupaten Cianjur.
5. 2.Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
6. 3.Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan. c.lNSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN
7. 1.Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
8. 2.Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
9. 3.Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
10. 4.Inspektorat menyampaikan laporan pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d.INSPEKTORAT DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 1 . lnspektorat menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi: a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; b) sosialisasi SPIP; c) pendidikan dan pelatihan SPIP; • d) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
11. 2.Inspektorat harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
e.INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM
1. 1.Inspektorat mampu menjadi pemegang peran dalam penegakan hukum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara secara efektif dan berkeadilan.
2. 2.Koordinasi dengan APH dapat dipergunakan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum yang berdasar pada hukum materiil maupun hukum formil sehingga didapatkan kejelasan dan kepastian dalam merespon laporan pengaduan serta efesiensi penyelesaian suatu masalah. XII. PENILAIAN BERKALA
3. 1.lnspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern dalam rangka mencapai tujuannya.
4. 2.Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati. XIII. PENUTUP Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan di lakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna menjarnin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Ditetapkan di Kabupaten Cianjur pada tanggal 12 Juni 2025 BUPATI CIANJUR, Ttd/Cap. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 49 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008