DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Nomor: 60
Tahun: 2008
Ditetapkan: 28 Agustus 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem . . .
1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5.Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
6.Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
7.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
8.Kementerian . . .
8.Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
9.Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
10.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11.Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
(2)Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

(1)SPIP terdiri atas unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a.penegakan integritas dan nilai etika;
b.komitmen terhadap kompetensi;
c.kepemimpinan yang kondusif;
d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e.pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f.penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h.hubungan . . .
h.hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
b.memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
c.menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
d.menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
e.menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
b.menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
c.menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
d.memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

a.mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
b.menerapkan manajemen berbasis kinerja;
c.mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
d.melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
e.melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
f.merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 8

(1)Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
1. a.menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
2. b.memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
3. c.memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
4. d.melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
5. e.menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
(2)Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang- kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
b.pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
c.pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (61)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.09/2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 32.A Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Qanun Kota Langsa No. 14 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 67 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 26 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2014

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 49 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 49 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 23 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2