DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 77 Tahun 2025

Nomor: 77
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pemberian BLT DBHCHT, kriteria penerima BLT DBHCHT, pendataan, verifikasi dan validasi, penyaluran dan pelaporan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b.bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, penggunaan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Ketentuan Umum, Pemberian BLT DBHCHT, Kriteria Penerima BLT DBHCHT, Pendataan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Taiun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2025 tentang Pemutahiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 71);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
16.Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 1 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan bantuan sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2023 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 1 7 Tahun 2022 tentang Tata cara Perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan bantuan sosial (Berita daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 nomor 359); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNA! DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan/ atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cianjur.
6.Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemetaan Potensi Pembangunan Keluarga (P3KE). DTSEN digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial, serta program kesejahteraan sosial lainnya
7.Bank Yang Ditunjuk adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penampungan rekening kas umum Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT untuk memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh yang bersumber dari Dana BagiHasil Cukai Hasil Tembakau.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan guna pemulihan perekonomian masyarakat di Daerah khususnya bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

BAB II

PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh
(2)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan jumlah besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, waktu pemberian bantuan dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cianjur;
(3)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

(1)Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk dan Kartu Keluarga ( KK ) ;
2. b.berprofesi sebagai buruh tani tembakau berdasarkan data dan pengusulan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan/atau Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
3. c.berprofesi sebagai buruh pabrik rokok dan/ atau Perusahaan Tembakau di Daerah berdasarkan data dan pengusulan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
4. d.Anggota masyarakat lainnya ( petani tembakau dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) termasuk petani cengkeh dan buruh cengkeh dimana:
  1. 1.Petani tembakau berdasarkan data dan pengusulan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan/ atau Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
  2. 2.Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh berdasarkan data dan pengusulan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
  3. 3.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kategori Penyandang Disabilitas.
5. e.Semua penerima bantuan sosial harus terdaftar didalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
6. f.Tidak berstatus sebagai penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
(2)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) merupakan orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
  1. 1.pelinting;
  2. 2.pelabel;
  3. 3.pengepak;
  4. 4.penguji kualitas produk (quality control);
  5. 5.buruh gudang bahan baku; dan
  6. 6.buruh gudang bahan jadi;
2. b.untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), cerutu, Tembakau Iris (TIS), kelembak menyan merupakan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
(3)Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
1. a.distributor;
2. b.tenaga administrasi;
3. c.petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam); dan
4. d.tenaga pemasar (marketing/sales).
(4)Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari pengolahan lahan sampai proses pasca panen.
(5)Anggota masyarakat lainnya ( Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, petani tembakau, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh) sebagai dalam ayat (1) hurup c meliputi :

1.Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (PPKS Kategori Penyandang Disablitas).
2.Perseorangan atau keluarga yang bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan (Budidaya tanaman tembakau) sebagai bahan baku rokok dan cerutu.
3.Petani cengkeh adalah petani yang mengelola dan memanen tanaman cengkeh untuk mendapatkan hasil panen berupa cengkeh, yang kemudian dapat digunakan sebagai bumbu, bahan baku industri, atau dijual di pasaran.
4.Buruh tani cengkeh adalah orang yang bekerja memelihara tanaman cengkeh, memetik, memilah, dan mengolah cengkeh di perkebunan atau kebun cengkeh. Buruh tani cengkeh melakukan berbagai tugas

a.Pemeliharaan tanaman cengkeh yang meliputi, pembersihan gulma, pemupukan, pengendalian organisme penggangu tanaman (OPT).
b.Memetik cengkeh: Mereka memetik bunga cengkeh dari pohonnya, biasanya dengan menggunakan alat salok (karung memanjang) untuk mengurangi beban.
c.Memilah cengkeh: Mereka memisahkan tangkai dan bunga cengkeh.
d.Menjemur cengkeh: Mereka menjemur cengkeh di bawah terik matahari agar kering dan siap dijual.

BAB IV

PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 5

(1)Pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan/ atau perusahaan tembakau ;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk calon penerima yang berstatus sebagai Petani dan buruh tani tembakau, termasuk Petani Cengkeh dan Buruh tani Cengkeh;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yaitu Dinas Sosial untuk calon penerima yang berstatus PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) kategori penyandang disabilitas;
(2)Berdasarkan hasil pendataan, Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Pertanian, Sosial, mengajukan usulan calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3)Berdasarkan hasil pendataan, Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yaitu Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yaitu Dinas Sosial melakukan Pemadanan Data Usulan calon Penerima Bantuan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk kelayakan/ kepatutan pengajuan Usulan.
(4)sebagaimana dimaksud pada ayat l(satu) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang pertanian dan bidang sosial membuat berita acara hasil pemadanan kelayakan/ kepatutan pengajuan Usulan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
(5)Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.
(6)Penetapan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
(2)Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3)Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
(4)Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank yang ditunjuk melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima BLT DBHCHT (account to account) atau melalui Social Fund Transfer (SFT) Bank yang ditunjuk berbasis QR Code.
(5)Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) dua.
(2)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tonai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/ Atau, Buruh Pabrik Rokok Dan/ Atau Anggota Masyarakat Lainnya di Kabupaten Cianjur (Serita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 203) dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/ Atau, Buruh Pabrik Rokok Dan/ Atau Anggota Masyarakat Lainnya di Kabupaten Cianjur (Serita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 421), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. pemberian BLT DBHCHT yang menyelenggarakan •

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 12 Agustus 2025 BUPATI CIANJUR, ttd./cap; MOHAMMAD WAHYU FERDIAN Diundangkan di Cianjur pada tanggal 13 Agustus 2025 CECEPSALA SEKRETARIS D ��:=1::1_::,�� TEN CIANJUR ,, ,[,:,, BERITA 'UPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 575

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024