Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024
- Nomor
- 72
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 72 TAHUN2024 TENTANG PENGGUNAANDANABAGIHASILCUKAIHASILTEMBAKAU SALINAN MENTERIKEUANGAN Mengingat Menimbang www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIKEUANGANTENTANGPENGGUNAAN DANABAGIHASILCUKAIHASILTEMBAKAU. 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118jPMK.01j2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); Menetapkan www.jdih.kemenkeu.go.id Pasa13 Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasa12
BAB II
a) kampanye, sosialisasi, dan edukasi bahaya merokok; b) penerapan kawasan tanpa rokok; c) upaya berhenti merokok; d) survei konsumsi produk tembakau; danj atau e) pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.
danjatau
Paragraf 3 Bidang Kesehatan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 4 Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
danj atau peralatan; danj atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
(1)minimal memuat:
Bagian Ketiga Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kementerianjlembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Keempat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 14
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 15
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 17
BAB III
dengan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); danjatau
(2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan provinsi danj atau instansijunit terkait.
www.jdih.kemenkeu.go.id dan Zatau penambahan kegiatan baru dalam perubahan RKPDBH CHT.
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasa121 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa120 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang penggunaan DBH CHT diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT tahun anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513). BABIV KETENTUAN PERALIHAN
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 762 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id CCTV15 Pengawasan lokasi yang diduga terdapat kegiatan produksi atau peredaran BKCilegal 14 Aplikasi digunakan bersama bea cukai dan pemerintah daerahJasa peta kerawanan berbasis aplikasi Alat uji dan dokumentasi lapanganNicotin test13 12 Alat untuk memantau objek atau kegiatan di malam hariTeropong malam 11 Alat penguat sinyal dan memperluas jaringan 10 Alat komunikasi 2 arah atau lebihTalky 9 Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKCilegalDrone Sebagai alat pelacak yang dapat ditempelkan pada kendaraan atau sarana pengangkut yang diduga membawa BKCilegal GPS tracker8 Sebagai alat bantu deteksi awal keaslian pita cukai7 Alat deteksi pita cukai Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKC ilegalSpy Recorder6 Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKCilegalSpy camera5 Sebagai alat pengamatan dan dokumentasi kegiatan operasi BKCAction camera4 Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.Mesin / mobile X-ray3 2 Sebagai alat deteksi awal rokok ilegal yang dapat berpindah-pindah.Mesin / mobile X-ray pemberantasan barang kena cukai ilegal 1 rangkadalam Program Sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan dan perpindahan barang (hasil operasi Bersama). Contoh: Motor, Minibus, Double Cabin, Pick Up, Truck pelaksanaanKendaraan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU A. DAFTAR SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL www.jdih.kemenkeu.go.id telah melakukan pembahasan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran ..... untuk bidang penegakan hukum, dengan rincian sebagai berikut: Perwakilan Direktiorat J enderal Bea dan Cukai Nama Lengkap : Unit Kerja Jabatan Alamat Yang bertanda tangan di bawah ini, Perwakilan Pemerintah Daerah . Nama Lengkap : Unit Kerja Jabatan Alamat NOTULAPEMBAHASAN KEGIATANDI BIDANG PENEGAKANHUKUM YANGDIDANAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN20XX KOP KEPALA DAERAH B. FORMAT NOTULA PELAKSANAAN KEGIATAN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU www.jdih.kemenkeu.go.id Rencana No. Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis Output Timeline Pelaksanaan Keterangan Volume Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Demikian notula ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. apun rmcian untu egIatan penye iaan sarana pen u ung egiatan pem erantasan arang enacu ill 1 ega a a se agar en t: No Nama Barang Volume Satuan Spesifikasi Sewa 1 dst. Pembelian 3 4 dst. k . b ikuk ··1 1 dal h bbbkd kd·kkAd www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Nomenklatur dalam Keterangan Teknis Volume Satuan Pagu Kegiatan Penganggaran APBD (Rp)
Biaya operasional pendukung* Rp 4) Rp 5) Rp....3)Pagu AIokasi DBH CHT Sisa Pagu DBH CHT yang belum dianggarkan Total RANCANGANKEGIATAN DAN PENGANGGARANDANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... 1) TAHUN ANGGARAN ..... 2) C. FORMAT RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAG I HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU www.jdih.kemenkeu.go.id Rincian Kegiatan Kodel Rencana No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Klasifikasi Output Keterangan Teknis Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Penganggaran APBD Volume Satuan (Rp)
Biaya operasional pendukung*
Biaya operasional pendukung*
Biaya operasional pendukung* www.jdih.kemenkeu.go.id Kode/ Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Teknis Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Penganggaran APBD Volume Satuan (Rp)
Biaya operasional pendukung* (ii) Bantuan modal usaha berupa barang Biaya operasional pendukung* (iii) Bantuan bibit/benih/pupuk dan Zatau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman danj'atau petanicengkeh Biaya operasional pendukung* Total Bidang Kesejahteraan Masyarakat B. Bidang Penegakan Hukum
Biaya operasional pendukung*
kesehatan Biaya operasional pendukung* (ii) Pembangunan baru; Biaya operasional pendukung* (iii) Penambahan ruangan; Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi bangunan; Biaya operasional pendukung* (v) Pemeliharaan bangunanj'peralatan; Biaya operasional pendukung* (vi) Kalibrasi/ sertifikasi/ a kreditasi; dan Zatau Biaya operasional pendukung* (vii) Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung* (i) Pengadaan; www.jdih.kemenkeu.go.id (. ) Gubemur/Bupati/Walikota..... ProvinsilKabupaten/Kota . DisetujuiOIehKoordinatorDE!HCHT =Biayaoperasional pendukung maksimal sebesar 10% dan masmg-masmg kegiatan Kodel Rencana Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Keterangan Teknis Nomenklatur dalam Pagu Kegiatan Penganggaran APBD Volume Satuan (Rp)
(iii) Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi Penyediaan / peningkatan eerexie]prasarana fasilitas bangunan; sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Biaya operasional pendukung* Fasilitas Kesehatan (v) Pemeliharaan Biaya operasional pendukung* (vi) Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung*
Nama Jabatan/Instansi NIP Tanda Tangan 1.1 ..... . .... . .... kil Pt h . PM Nama J abatan / Instansi NIP Tanda Tangan
Para Pihak yang Membahas: 5 Konsep RKP DBH CHT Kab/ Kota yang telah direvisi berdasarkan Catatan Hasil Pembahasan, terlebih dahulu disampaikan kepada Provinsi selaku koordinator pengelola penggunaan DBH CHT di wilayahnya. 6 Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKP DBH CHT dengan pendanaan sepenuhnya dari DBH CHT dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 Berita acara ini disusun, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan para pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pada hari ini, ...., tanggal .... , telah dilaksanakan pembahasan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian), Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Kementerian Perindustrian), Direktorat Jenderal Industri Agro (Kementerian Perindustrian), Sekretariat Jenderal (Kementerian Kesehatan), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri), dan Pemerintah Daerah terkait atas konsep Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH CHT Pemerintah Daerah TA .... dengan hasil sebagai berikut: 1 Konsep RKP DBH CHTyang dibahas adalah konsep RKP DBH CHT TA .... Yang dikoordinasikan oleh Gubernur. 2 Catatan Hasil Pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini. 3 Pemerintah Daerah menindaklanjuti Catatan Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan menyampaikan RKP DBH CHT selambat- lambatnya ..... 4 Dalam hal Catatan Hasil Pembahasan tidak dapat ditindaklanjuti sepenuhnya dalam RKP DBH CHT, Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Penjelasan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementeriarr/Lembaga terkait selambat-lambatnya BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RKP DBH CHT TA .... D. BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN KONSEP RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN www.jdih.kemenkeu.go.id Mengetahui Perwakilan Provinsi: Nama Jabatan/Instansi NIP Tanda Tangan 1.1 ..... ..... ..... Para Pi .yang Membahas: Nama Jabatan/Instansi NIP Tanda Tangan
hak ii) Persentase alokasi penggunaan DBH CHTuntuk tian-tiap bidanz: Bidang Anggaran Persentase Keterangan (%) Bidang Kesejahteraan - Masyarakat .... .. PKBB, PI, PKK - .... .. Pemberian Bantuan - .... .. Bidang Penegakan Hukum - .... .. Bidang Kesehatan - .... .. - Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT .... .. Total .... .. i)
www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Rencana Realisasi Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Nomenklatur Keterangan Teknis dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Penganggaran Volume Satuan (Rp) APBD
Biaya operasionai pendukung*
Biaya operasionai pendukung*
Biaya operasionai pendukung* www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Rencana Realisasi Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Nomenklatur Keterangan Teknis dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Penganggaran Volume Satuan (Rp) APBD
Biaya operasional pendukung*
Biaya operasional pendukuna= (ii) Bantuan modalusaha berupa barang Biaya operasional pendukung* (iii) Bantuan bibit/benib./pupuk danyatau sarana dan www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Rencana Realisasi Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Nomenklatur Keterangan Teknis dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Penganggaran Volume Satuan (Rp) APBD
Biayaoperasional pendukung*
kesehatan Biaya operasional pendukung* (ii) Pembangunan baru; Biaya operasional pendukung* (iii)Penambahan ruangan; www.jdih.kemenkeu.go.id Kodej Rencana Realisasi Rincian Kegiatan Klasifikasi Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan Nomenklatur Keterangan Teknis dalam Pagu Kegiatan Output Dana (Rp) Penganggaran Volume Satuan (Rp) APBD
Biaya operasional pendukung* (v) Pemeliharaan bangunanj peralatan; Biaya operasional pendukung* (vi) Kalibrasijsertifikasi/ak reditasi; danj'atau Biaya operasional pendukung* (vii)Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung*
sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada Biaya operasional Fasilitas Kesehatan pendukung* (ii) Pembangunan baru; (iii) Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi bangunan; Biaya operasional pendukung* (v) Pemeliharaan Biaya operasional pendukung* www.jdih.kemenkeu.go.id NIP. ( )( ) GubemurlBupatiIWalikota .....ProvinsilKabupatenIKota . Disetujui OlehKoordinator DBH CHT =Biayaoperasional pendukung maksimal sebesar 10%dan masmg-masmg kegiatan Kode/ Rencana Realisasi Rincian Kegiatan Klasifikasi Output Nomenklatur No. Bidang, Program, dan Kegiatan dalam Ketentuan dalam Output Dana (Rp) Keterangan Teknis Volume Satuan Pagu Kegiatan Penganggaran (Rp) APBD
Biaya operasional pendukung*
A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
II. KABUPATEN/KOTA ...... A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
c········· )( ) Gubemur .....Provinsi . Disetujui OlehKoordinator DBH CHT Rencana Realisasi No. Bidang dan Program Output Volume Satuan Pagu Kegiatan (Rp) Output Dana (Rp) (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TOTAL SE-PROVINSI ..... www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Semula Menjadi Keterangan Rincian Kegiatan dalam Klasifikasi Output Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam PaguKetentuan Teknis Pagu KegiatanPenganggaran Volume Satuan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)
Rp 4) Rp 5) Rp....3)Pagu Alokasi DBH CHT Sisa Pagu DBH CHT TA Sebelumnya yang dianggarkan Total RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARANPERUBAHAN DANA BAG! HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ..... 1) TAHUN ANGGARAN ..... 2) G. FORMAT PERU BAHAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAG I HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Semula Menjadi Klasifikasi Output Output Keterangan Rincian Kegiatan dalam No. Bidang, Program, dan Kegiatan Ketentuan Teknis Nomenklatur dalam Pagu Penganggaran Volume Satuan Pagu Kegiatan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)
Biaya operasional pendukung*
Biaya operasional pendukung* L Dukungan sarana dan prasarana us aha tan (i) Bantuan benih ungguJ tembakau Biaya operasional pendukung* www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Semula Menjadi Keterangan Rineian Kegiatan dalam Klasifikasi Output Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Penganggaran Pagu Kegiatan Volume Satuan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)
Biaya operasional pendukung*
Program Pembinaan Lingkungan Sosial www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Semula Menjadi Klasifikasi Output Output Keterangan Rincian Kegiatan dalam No. Bidang, Program, dan Kegiatan Ketentuan Teknis Nomenklatur dalam Pagu Penganggaran Volume Satuan Pagu Kegiatan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)
Biaya operasional pendukung* (ii) Bantuan modal usaha berupa baranE Biaya operasional pendukung* (iii) Bantuan bibit/benlb/pupuk darr/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman darr/atau petani cengkeh www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Semula Menjadi Keterangan Rincian Kegiatan dalam Klasifikasi Output Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Pagu KegiatanPenganggaran Volume Satuan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)
Biaya operasional pendukung*
www.jdih.kemenkeu.go.id Kodej Semula Menjadi Klasifikasi Output Output Keterangan No. Bidang, Program, dan Kegiatan Rincian Kegiatan dalam Nomenklatur dalam PaguKetentuan Teknis Penganggaran Pagu Kegiatan Volume Satuan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)
Biaya operasional pendukung* (iii) Penambahan ruangan; Biaya operasional pendukung* (iv) Rehabilitasi bangunan; Penyediaanj peningkatan saranaj prasarana Biaya operasional fasilitas kesehatan pendukung* (v) Pemeliharaan bangunari/ peralatan; Biaya operasional pendukung* (vi) Kalibrasr/ sertifikasi/ akreditasi; dan/ atau Biaya operasional pendukung* (vii)Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung*
fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air Biaya operasional bersih pada Fasilitas Kesehatan pendukung* www.jdih.kemenkeu.go.id Kodel Semula Menjadi Keterangan Rincian Kegiatan dalam Klasifikasi Output Output No. Bidang, Program, dan Kegiatan Nomenklatur dalam Pagu Ketentuan Teknis Pagu KegiatanPenganggaran Volume Satuan Volume Satuan Kegiatan APBD (Rp) (Rp)
Biaya operasional pendukung* (iii) Rehabilitasi bangunan; Biaya operasional pendukung* (iv) Pemeliharaan Biaya operasional pendukung* (v) Pembelian suku cadang. Biaya operasional pendukung*
SRI MULYANI INDRAWATI NIP. c······················ )( ) Gubemur .....Provinsi . Disetujui OlehKoordinator DBH CHT *Biayaoperasional pendukung maksimal sebesar 10%dari masing-masing kegiatan Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Bupati (Perbup)