DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan hari dan jam kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Kabupaten Cilacap.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam huruf a untuk peningkatan produktivitas dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan hari dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyebutkan Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan Instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri;
d.bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu disesuaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Hari Kerja adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk kepentingan pelayanan publik dan hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7.Jam Kerja adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk kepentingan melaksanakan pelayanan publik dan rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1)Hari kerja bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja ditetapkan sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 3

(1)Jam kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
(2)Jam kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
(3)Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
2. b.selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
(4)Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
1. a.hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
2. b.selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 4

(1)Jam kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
2. b.Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB
(2)Jam kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 12.30 WIB
2. b.Hari Jumat : Pukul 08.00 WIB s.d. 15.30 WIB Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 12.30 WIB
(3)Untuk pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, pelayanan kesehatan pada Puskesmas, ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan perincian jam kerja dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan memberikan pelayanan pada masyarakat pada hari Sabtu:
1. a.mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB; dan
2. b.mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB pada bulan Ramadhan.

Pasal 5

Dikecualikan dari pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 sebagai berikut :

(1)Layanan kesehatan rawat jalan (Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik) pada RSUD Cilacap dan RSUD Majenang, diberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan pengaturan sebagai berikut :
1. a.Jam kerja
  1. 1.Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.15 WIB s.d. 14.45 WIB Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
  2. 2.Hari Jumat : Pukul 07.15 WIB s.d. 14.45 WIB Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB
  3. 3.Hari Sabtu : Pukul 07.15 WIB s.d. 13.45 WIB Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
2. b.Jam kerja di bulan Ramadhan
  1. 1.Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d. 13.45 WIB Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 12.30 WIB
  2. 2.Hari Jumat : Pukul 08.00 WIB s.d. 13.45 WIB Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 12.30 WIB
  3. 3.Hari Sabtu : Pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 12.30 WIB
(2)Unit kerja/pelayanan :
1. a.Instalasi Gawat Darurat (IGD), radiologi, instalasi rawat inap, dan Hemodialisis pada RSUD Cilacap;
2. b.Instalasi Gawat Darurat (IGD), radiologi, instalasi rawat inap, Hemodialisis, dan Central Sterile Supply Departement (CSSD) pada RSUD Majenang;
3. c.Layanan kesehatan rawat inap, Poned dan Puskesmas Mampu Salin pada Puskesmas; dan
4. d.Layanan jaga rumah dinas dan kantor dinas Bupati dan Wakil Bupati, layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, layanan penegakan perda, layanan pemadam kebakaran, layanan pelindungan masyarakat dan layanan Call Center 112 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. melakukan pengaturan hari dan jam kerja unit/pelayanan secara mandiri melalui pembagian tugas kerja kelompok pelayanan (shifting system) dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 2, guna memberikan pelayanan secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur, yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)ASN yang bertugas pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memenuhi ketentuan jam kerja bagi ASN sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 24 Juni 2025 BUPATI CILACAP, Cap&ttd SYAMSUL AULIYA RACHMAN Diundangkan di Cilacap pada tanggal 24 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap&ttd SADMOKO DANARDONO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 19

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020