DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020

Nomor: 93
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban; Pembentukan; Kepengurusan; Forum Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Hubungan Kerja; Fasilitas; Sumber Dana; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi. Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2

3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 147.1.2/BA.45.1/SETDA.Bang tanggal 6 Oktober 2020 perihal Finalisasi Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
10.Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
11.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga K e m asyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah. 4
12.Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga K e m asyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
13.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah wadah Partisipasi Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam Perencanaan, Menampung dan mewujudkan Aspirasi kebutuhan Masyarakat dan pengawasan Pembangunan serta memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
14.Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat FK-LPM Kecamatan adalah Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan.
15.Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat FK-LPM Kota Bekasi adalah Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kota.
16.Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK dan memiliki KTP setempat.
17.Kepala Keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 18.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
2. 19.Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendikiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas LPM yang merupakan Lembaga K e m asyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan. 5

Pasal 3

Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk :

a.membantu kelancaran program-program pemerintah dalam hal perencanaan dan pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat:
b.membantu pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat;
c.membantu pemerintah dalam menggali potensi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.menciptakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah musyawarah dan mupakat yang Transparan, akuntabel, aspiratif, dan korektif.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)LPM Kelurahan merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal merupakan mitra Lurah yang berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan.
(2)Dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan atas dasar musyawarah mufakat para ketua LPM Kelurahan dapat membentuk Forum LPM Kecamatan selanjutnya disebut Forum-Komunikasi LPM Kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan.
(3)Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Bekasi atas dasar musyawarah Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan dapat membentuk Forum LPM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum Komunikasi LPM Kota Bekasi dan berkedudukan di Kota Bekasi.

Pasal 5

(1)LPM Kelurahan mempunyai tugas membantu Kelancaran Program - program Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam Perencanaan Pengawasan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan Kerjasama dengan lembaga lainnya.
(2)FK-LPM Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kecamatan dan merupakan mitra dalam menampung dan mengawal aspirasi LPM kelurahan setempat. 6
(3)FK-LPM Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Bekasi dan merupakan mitra dalam menampung dan mengawal aspirasi FK-LPM Kecamatan setempat.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, LPM mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.menampung dan mewujudkan apirasi Masyarakat;
b.peningkatan kualitas pelayanan publik;
c.penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
d.penggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
e.peningkatan keterpaduan semua program;
f.penumbuhkembangan dan penggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
g.pemercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
h.peningkatan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
i.penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
j.peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
k.pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
l.peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
m.pendorong dan peningkatan keswadayaan masyarakat;
n.peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
o.peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

(1)Pengurus LPM mempunyai hak sebagai berikut :
1. a.menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan lainnya;
2. b.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan proses pembangunan; 7
3. c.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
4. d.berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
5. e.menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
6. f.mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pengurus LPM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. a.melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
2. b.turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah LPM;
3. c.membuat laporan tertulis kegiatan minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah;
4. d.melakukan koordinasi dengan Lurah terkait permasalahan di wilayahnya.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 8

(1)Susunan organisasi LPM terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Koordinator bidang yang terdiri dari :
  1. 1.Bidang Pembangunan dan Keswadayaan Masyarakat;
  2. 2.Bidang Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat;
  3. 3.Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Ekonomi Kreatif;
  4. 4.Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup.
(2)Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah.

Pasal 9

Syarat untuk menjadi Pengurus LPM sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 8
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
d.berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat, dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
g.berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada Kelurahan setempat;
h.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
i.mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan mesyarakat;
j.bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM
k.tidak menjadi pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat;
l.mendapatkan mandat dari hasil musyawarah tingkat RW, dimana yang bersangkutan tinggal;
m.mendapatkan dukungan sedikitnya 1/3 dari jumlah RW di Kelurahan setempat dan hasil pembagian jumlah dukungan dibulatkan ke atas;
n.tidak menjadi anggota salah satu partai politik’
o.tidak dalam tugas aktif sebagai PNS, TNI dan POLRI;
p.tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; dan
q.bersedia membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya apabila terpilih sebagai ketua LPM (RT/RW, Pemberdayaan Kesejehateraan Keluarga,Karang Taruna,Pos Pelayanan Terpadu).

Pasal 10

(1)Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua LPM.
(2)Panitia Pemilihan Ketua LPM dibentuk melalui musyawarah warga tingkat Kelurahan yang difasilitasi Lurah dan diusulkan penetapannya kepada Camat dengan dilengkapi Berita Acara. 9
(3)Syarat untuk dipilih menjadi Panitia Pemilihan Ketua LPM sebagai berikut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
3. c.berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
6. f.berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
7. g.berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada Kelurahan setempat;
8. h.tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
9. i.tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
10. j.menyampaikan surat pernyataan Pakta Integritas untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan Ketua LPM dengan profesional, jujur, netral, transparan dan bertanggungjawab.
(4)Susunan Panitia Pemilihan Ketua LPM berjumlah ganjil,sebanyak- banyaknya 15 perwakilan yang terdiri dari:
1. a.pejabat struktural Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah;
2. b.perwakilan Ketua FKRW Kelurahan;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pemuda;
5. e.tokoh wanita.
(5)Panitia pemilihan Ketua LPM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. a.mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM;
2. b.mensosialisasikan pemilihan Ketua LPM kepada RW di lingkungan Kelurahan setempat;
3. c.menerima daftar calon Ketua LPM yang diusulkan oleh masing-masing RW, sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
4. d.menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua LPM; 10
5. e.melaksanakan pemilihan secara profesional, terbuka dan transparan;
6. f.pemilihan dilakukan berdasarkan peserta yang mendapatkan surat mandat dari hasil musyawarah tingkat RW;
7. g.pemilihan menggunakan sistem formatur tunggal, hanya memilih Ketua LPM;
8. h.hasil musyawarah dimaksud dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Pemilihan Ketua LPM yang ditanda tangani oleh Ketua terpilih, Ketua Panitia dan diketahui oleh Lurah;
9. i.ketua terpilih sebagaimana huruf f menyusun kepengurusan dalam waktu satu minggu sejak terpilih menjadi Ketua LPM;
10. j.daftar hadir musyawarah dan Berita Acara diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapatkan Surat Keputusan Camat.
(6)Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan LPM yang lama.
(7)Pemilihan Ketua LPM dilakukan secara keterwakilan dari setiap RW dengan jumlah peserta keterwakilan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(8)Jumlah Pemilih secara keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (7) paling banyak 15 orang dilingkungan RW setempat yang terdiri dari unsur :
1. a.tokoh masyarakat;
2. b.tokoh pemuda;
3. c.tokoh wanita.
(9)Peserta pemilih perwakilan RW ditentukan melalui rapat hasil musyawarah di tingkat RW.
(10)Pemilihan Ketua LPM dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.Persiapan Pemilihan meliputi, pembentukan panitia pemilihan, kegiatan sosialisasi, pendaftaran Calon Ketua LPM;
2. b.Pelaksanaan Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
  1. 1.Pembukaan;
  2. 2.Penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua LPM periode sebelumnya;
  3. 3.Pembacaan susunan panitia;
  4. 4.Pelaksanaan pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  5. 5.Pengumuman hasil pemilihan dan penandatanganan Berita Acara;
  6. 6.Penutup. 11
3. c.Pelaporan, terdiri dari :
  1. 1.Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua LPM;
  2. 2.Daftar hadir peserta pemilihan.
(11)Pemilihan Ketua LPM ditentukan berdasarkan hasil suara terbanyak perhitungan suara sah.
(12)Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua LPM terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
(13)Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh para saksi (Pejabat Kelurahan dan Kecamatan yang ditunjuk) serta dilampiri dengan daftar hadir pemilih.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2025