DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Asas, Kedudukan dan Fungsi, Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat dan Olahraga di Sport Center Demak Istimewa, Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah yang Ada di Lingkungan Sport Center Demak Istimewa, Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Retribusi, Kerja Sama, Pemeriksaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa aset di lingkungan Sport Center merupakan salah satu aset Daerah yang memiliki manfaat ekonomi bagi Daerah dengan diberlakukan pemungutan retribusi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan terkait tata cara pemungutan retribusi jasa usaha sarana prasarana olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Sarana Prasarana Olahraga Dan Pemanfaatan Aset Daerah Yang Ada Di Lingkungan Sport Center; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA SARANA PRASARANA OLAHRAGA DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG ADA DI LINGKUNGAN SPORT CENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.
5.Sarana Olahraga adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung aktivitas olahraga itu sendiri yang dalam konteks ini sarana berfungsi untuk memfasilitasi atau meningkatkan kualitas kegiatan olahraga.
6.Prasarana Olahraga adalah fasilitas fisik yang lebih besar atau bangunan yang mendukung kegiatan olahraga termasuk tempat yang digunakan untuk berlatih maupun bertanding serta infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan keselamatan atlet maupun penonton. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7.Sarana Prasarana Olahraga adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan olahraga, baik untuk pelatihan, kompetisi, maupun rekreasi yang terdiri atas gedung olahraga kalijaga, stadion sultan fatah, lapangan olahraga, kios, area tribun, area parkir, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya yang berada dalam satu kawasan atau terhubung secara fungsional dengan sarana olahraga tersebut.
8.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan Sport Center Demak Istimewa yang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menjadi kewenangan Dinas.
9.Persetujuan Sewa Sarana Dan Prasarana Olahraga adalah persetujuan oleh pihak pengelola fasilitas olahraga kepada pihak yang menyewa untuk menggunakan Sarana Prasarana Olahraga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Persetujuan ini berisi berbagai ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik terkait dengan biaya sewa, durasi sewa, penggunaan fasilitas, hingga tanggung jawab masing-masing pihak selama masa sewa yang bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan sarana dan prasarana olahraga tersebut, serta mencegah potensi masalah yang dapat timbul selama masa sewa.
10.Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada individu atau entitas yang memanfaatkannya.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah yang ada di lingkungan Sport Center sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pengelolaan jasa usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.menciptakan pengelolaan jasa usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam dalam penggunaan/pemanfaatan pengelolaan jasa usaha Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah yang ada di lingkungan Sport Center;
d.menjadikan pengelolaan Sport Center Demak Istimewa sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah; dan
e.mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center dikelola oleh Dinas.
(2)Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center berkedudukan sebagai pusat kegiatan olahraga, kepemudaan, sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan peran serta masyarakat.
(3)Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center berfungsi sebagai:
1. a.wadah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pendidikan, dan rekreasi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.tempat penyelenggaraan kegiatan masyarakat, baik dalam bentuk keolahragaan, sosial, budaya, maupun keagamaan;
3. c.sumber pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas;
4. d.sarana pelayanan publik yang menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
5. e.area pengembangan potensi kepemudaan melalui kegiatan kreatif, inovatif, dan produktif.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT DAN OLAHRAGA DI SPORT CENTER DEMAK ISTIMEWA

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Sarana Prasarana Olahraga, meliputi:

a.lapangan bulutangkis;
b.lapangan sepak takraw;
c.lapangan bola voli;
d.lapangan bola basket;
e.lapangan sepakbola;
f.lintasan atletik;
g.lapangan tenis lapangan; dan
h.kolam renang.

Pasal 6

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat dan olahraga di Sport Center Demak Istimewa, Dinas memfasilitasi sarana layanan dengan membuat aplikasi “Si Manja”.
(2)Ketentuan mengenai aplikasi “Si Manja” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 7

(1)Dinas melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi berdasarkan SKRD.
(2)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.penarikan Retribusi dilakukan dengan cara sewa melalui aplikasi “Si Manja”; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.orang atau badan hukum yang akan menyewa Sarana Prasarana Olahraga di Sport Center Demak Istimewa harus mengisi data melalui aplikasi “Si Manja”.
(3)Pemohon harus memiliki akun dengan melakukan pendaftaran menggunakan pos elektronik dan mengisi data secara lengkap yang tersedia di “Si Manja” yaitu:
1. a.nama;
2. b.nomor identitas;
3. c.alamat;
4. d.nomor telepon;
5. e.pos elektronik;
6. f.mengupload dokumen;
7. g.memilih jenis Sarana Prasarana Olahraga yang akan digunakan;
8. h.memilih waktu penggunaan; dan
9. i.berapa lama penggunaan Sarana Prasarana Olahraga.
(4)Ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.informasi identitas pemohon sesuai kartu tanda penduduk;
2. b.informasi alamat sesuai kartu tanda penduduk;
3. c.Informasi identitas individu/perusahaan/organisasi/ klub yang akan menggunakan Sarana Prasarana Olahraga;
4. d.nomor telepon/nomor ponsel yang dapat dihubungi;
5. e.alamat pos elektronik pemohon;
6. f.informasi bukti bayar sesuai tarif jenis Sarana Prasarana Olahraga yang akan digunakan; dan
7. g.dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara transfer secara langsung ke rekening kas Daerah baik melalui aplikasi “Si Manja” atau melalui nomor rekening kas Daerah.
(6)Khusus untuk pembayaran Retribusi penggunaan lintasan atletik, menggunakan sistem pembayaran nontunai yang disetorkan langsung ke rekening Daerah.

Pasal 8

(1)Jangka waktu sewa atas penggunaan Sarana Prasarana Olahraga dan pemanfaatan aset Daerah di lingkungan Sport Center yang dilakukan melalui aplikasi “Si Manja” ditentukan berdasarkan durasi pemesanan yang dipilih oleh pengguna pada saat melakukan transaksi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Durasi pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lapangan bulutangkis:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per 2 (dua) jam.
2. b.Lapangan sepak takraw:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per 2 (dua) jam.
3. c.Lapangan bola voli:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per 2 (dua) jam.
4. d.lapangan bola basket:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per 2 (dua) jam.
5. e.lapangan sepak bola:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per 2 (dua) jam.
6. f.lintasan atletik:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per orang.
7. g.lapangan tenis lapangan:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per 2 (dua) jam.
8. h.kolam renang:
  1. 1.komersial: per hari; dan
  2. 2.non komersial: per orang.
(3)Durasi pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dan berakhir sesuai dengan jadwal yang tercantum pada bukti pemesanan dari aplikasi “Si Manja”.
(4)Perpanjangan waktu sewa hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat pemesanan lain pada waktu yang sama dan dilakukan melalui aplikasi “Si Manja”.
(5)Penggunaan fasilitas melebihi waktu yang telah dipesan tanpa konfirmasi perpanjangan dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai daftar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Khusus penggunaan lintasan atletik pada hari Jumat pagi dan hari Minggu pagi tidak dikenakan biaya sewa tarif retribusi, dengan ketentuan waktu penggunaan diatur oleh Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG ADA DI LINGKUNGAN SPORT CENTER DEMAK ISTIMEWA

Pasal 9

Retribusi pada fasilitas kegiatan usaha di Sport Center Demak Istimewa meliputi:

a.sewa kios tipe A di bawah tribun;
b.sewa kios tipe b di samping gor;
c.sewa kios tipe c/pujasera; dan
d.sewa halaman sport center.

Pasal 10

(1)Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan:
1. a.Pemungutan Retribusi dilakukan dengan cara sewa; dan
2. b.orang atau badan hukum yang akan melaksanakan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
(2)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memuat:
1. a.maksud permohonan;
2. b.nama, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk;
3. c.nama dan akta pendirian/status badan usaha bagi pemohon badan usaha; dan
4. d.kesangupan membayar biaya sewa, menjaga, dan memelihara lahan dan/atau kios serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanggup memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi dan telaahan oleh Dinas.
(4)Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat perjanjian sewa yang ditandatangani Kepala Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(5)Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Dinas memberikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…