Pemerintah Kabupaten Demak
Pemerintah Kabupaten Demak merupakan lembaga daerah yang memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Keberadaannya sangat signifikan dalam memastikan kemajuan daerah dengan luas 897,43 km² dan populasi 1.203.956 jiwa, serta berupaya mencapai visi "Demak Semakin Bermartabat, Maju Dan Sejahtera". Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Demak mencakup aspek regulasi melalui penetapan kebijakan daerah seperti APBD dan RPJP, serta pelayanan publik seperti penyediaan layanan paspor dan penyaluran santunan sosial. Berbagai program pembangunan juga dijalankan, meliputi sektor kesehatan dengan target akseptor KB dan agraria melalui penyuluhan reforma agraria serta sertifikasi tanah fasilitas umum.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak
Pemerintah Kabupaten Demak, sebagai lembaga negara di tingkat daerah, memiliki mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayahnya. Kehadirannya krusial dalam memastikan kesejahteraan dan kemajuan daerah seluas 897,43 km² dengan populasi lebih dari 1,2 juta jiwa, serta mewujudkan visi "Demak Semakin Bermartabat, Maju Dan Sejahtera." Mandat ini mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama dalam tata kelola daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Demak mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam regulasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penetapan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah, sebagaimana tercermin dalam Berkas APBD dan Berkas RPJP. Aspek pelayanan publik meliputi penyediaan layanan dasar seperti layanan paspor di MPP hingga penyaluran santunan sosial, sementara program pembangunan mencakup sektor kesehatan dan agraria.
Berbagai program strategis diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Ini termasuk peningkatan pelayanan publik melalui fasilitas seperti MPP, pemberdayaan masyarakat melalui santunan dan program reforma agraria, serta pembangunan berkelanjutan melalui sertifikasi tanah fasilitas umum. Selain itu, upaya di sektor kesehatan seperti target akseptor KB menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Demak turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi program yang selaras dengan agenda pembangunan pusat. Program reforma agraria dan sertifikasi tanah, misalnya, mendukung pemerataan kepemilikan tanah dan pemberdayaan ekonomi nasional. Demikian pula, target akseptor KB sejalan dengan program pengendalian penduduk, sementara kesiapan menyambut peziarah mendukung pariwisata religi dan ekonomi lokal.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Demak untuk beragam keperluan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengurusan dokumen penting seperti paspor di MPP, pengurusan administrasi kependudukan, hingga urusan pertanahan dan penerimaan bantuan sosial. Partisipasi dalam program kesehatan dan akses informasi publik juga menjadi bagian dari interaksi warga dengan lembaga ini.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Demak merupakan entitas vital dalam tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, dengan mandat luas yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Melalui program strategis dan peran aktif dalam isu nasional, Demak berupaya mewujudkan visi daerah yang bermartabat, maju, dan sejahtera. Interaksi esensial warga negara dengan pemerintah kabupaten ini menegaskan posisinya sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat di Demak.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 2. Rincian APBD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, perlindungan terhadap hak - hak anak, kewajiban dan tanggung jawab, peran serta masyarakat, sistem informasi data anak, kabupaten layan anak, kelembagaan dan organisasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016
1. Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup 2 . Sistem dan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 . Wewenang, Tanggung jawab dan Kewajiban 4 . Hak, Kwajiban dan Peran Serta Masyarakat 5 . Kegiatan Pengendalian Pencemaran 6 . Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup 7 . Eko - wisata 8 . Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9 . Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Laboratorium Lingkungan 11. Kerjasama dan Kemitraan 12. Penerapan Intensif, Disentif dan Pengharagaan 13. Sanksi Administratif 14. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 15. Pengawasan 16. Ketentuan Penyidikan 17. Pembiayaan 18. Ketentuan Pidana
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah meliputi: a. biaya kegiatan; b. honorarium; c. biaya pemeliharaan; dan d. harga pengadaan barang/jasa. Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, fungsi dan tujuan, ruang lingkup, hak, kewajiban dan kewenangan, standar perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan, pembentukan dan pengembangan perpustakaan, pendanaan, tenaga perpustakaan, pendidikan dan pelatihan dan organisasi profesi, kerja sama dan peran serta masyarakat, pembudayaan gemar membaca, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018
Di dalam Peraturan Diaerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perubahan Bentuk Hukum dan Nama Bab III Kepengurusan dan Tata Kelola Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2022
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Peran Masyarakat, Pembinaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup