DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penguatan secara berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan cita -cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
7.Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
9.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10.Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek Presiden yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah yang mencakup prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan proyek strategis nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
12.Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah dokumen perencanaan strategis APIP selama 1 (satu) tahun yang disusun berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas, efisien dan transparansi pengawasan.

Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman tahunan dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
b.meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan APIP lainnya;
d.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
e.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah selaku APIP. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

(1)Rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026, meliputi:
1. a.pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
2. b.pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
(2)Rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat aktivitas pembinaan dan pengawasan melalui:
1. a.reviu;
2. b.monitoring dan evaluasi;
3. c.pemeriksaan ketaatan;
4. d.pemeriksaan kinerja;
5. e.pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. f.pengawasan tata kelola desa;
7. g.peningkatan kapabilitas APIP; dan
8. h.pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 dijabarkan dalam PKPT.

Pasal 6

(1)PKPT disusun berbasis risiko dengan memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau pejabat fungsional auditor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)PKPT disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
1. a.pendahuluan, memuat:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.tujuan; dan
  3. 3.ruang lingkup.
2. b.arah kebijakan pengawasan, memuat:
  1. 1.prioritas pengawasan;
  2. 2.teknis dan ketentuan dalam pengawasan;
  3. 3.objek pengawasan;
  4. 4.bentuk pengawasan;
  5. 5.perhitungan level risiko; dan
  6. 6.perhitungan sumber daya pengawasan.
3. c.rencana pelaksanaan pengawasan, memuat:
  1. 1.jadwal pelaksanaan pengawasan;
  2. 2.anggaran pengawasan.
4. d.penutup.

Pasal 7

(1)PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Insepktorat Daerah Provinsi.

BAB III

PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh Bupati dilaporkan Inspektur Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Inspektorat Daerah Provinsi.
(2)Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah pada hasil pengawasan oleh Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2026 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 23 Maret 2026 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 23 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 10 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak ${ttd_pengirim} Kendarsih Iriani, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP 197007081995032003 NO JABATAN PARAF

1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM
4.IRDA ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026 RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026 I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH. Adapun jenis/bentuk pembinaan dan pengawasan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Reviu, terhadap:

a.Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: 1) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan 2) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
b.Dokumen Keuangan Daerah terdiri dari: 1) Rancangan Standar Harga Satuan (SHS); 2) Rancangan Analisis Standar Belanja (ASB); 3) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran; 4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); dan 6) Dokumen Keuangan Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1. 2.Monitoring dan Evaluasi, terhadap:
a.Penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
b.Penerapan manajemen risiko;
c.Tindak lanjut hasil pengawasan;
d.Upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
e.Reformasi birokrasi;
f.Strategi nasional pencegahan korupsi;
g.Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
h.Penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
i.Penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
j.Akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
k.Program Strategis Nasional. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1. 3.Pemeriksaan ketaatan (compliance audit) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
2. 4.Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
3. 5.Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
a.pengumpulan bahan keterangan;
b.permintaan keterangan/klarifikasi;
c.pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
d.rekomendasi.
1. 6.Pengawasan tata kelola desa.
2. 7.Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, melalui:
a.kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 (tiga);
b.meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
c.meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
d.terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.
1. 8.Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi; dan
2. 9.Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH NO JABATAN PARAF
3. 1.SEKDA
4. 2.Plt. ASISTEN I
5. 3.Plt. KABAG HUKUM
6. 4.IRDA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…