DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan Penataan, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Kelembagaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wonosalam Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WONOSALAM TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Daerah.
11.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
16.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
20.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang- kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23.Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
24.Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
25.Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang membidangi pekerjaan umum.
26.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29.Jalan lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30.Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
31.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32.Jembatan adalah jaringan Jalan di atas permukaan air, di atas permukaan tanah, di atas perlintasan kereta api, di persimpangan Jalan dan/atau jembatan yang dikategorikan sebagai jembatan penyeberangan orang.
33.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
34.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36.Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan Saluran Kabel Tegangan Menengah.
37.Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
38.Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa atau kabel bawah laut telekomunikasi.
39.Kotak pembagi adalah unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
40.Telepon Fixed Line adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa atau kabel bawah laut telekomunikasi.
41.Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
42.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
43.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
44.Jaringan Pengendalian Banjir adalah suatu sistem yang dirancang secara khusus untuk mengelola aliran air hujan, mengurangi risiko banjir, dan melindungi wilayah dari dampak banjir.
45.Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
46.Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
47.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
48.Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan pengambilan air baku dari sumber mata air, air tanah, dan air permukaan.
49.Jaringan Transmisi Air Baku adalah sistem saluran atau pipa yang berfungsi untuk menyalurkan air baku dari sumber mata air, air tanah, dan air permukaan menuju lokasi pengolahan atau langsung ke titik distribusi.
50.Instalasi Produksi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengolah air baku menjadi air bersih yang layak konsumsi.
51.Bangunan Penampung Air adalah bangunan yang dirancang khusus untuk menyimpan air bersih untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.
52.Jaringan Transmisi Air Minum adalah sistem pipa atau saluran yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari instalasi pengolahan air minum (IPAM) menuju titik- titik distribusi di wilayah pelayanan.
53.Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54.Hidran Umum adalah pelayanan air minum yang transportasi airnya dilakukan dengan sistem perpipaan dan pendistribusiannya kepada masyarakat melalui tanki.
55.Hidran Kebakaran adalah sebuah terminal air untuk bantuan darurat ketika terjadi kebakaran.
56.Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
57.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya untuk mengolah air limbah.
58.Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
59.IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
60.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
61.Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
62.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
63.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
65.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
66.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
67.Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
68.Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
69.Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
70.Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71.Tempat Evakuasi Akhir adalah adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
73.Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
74.Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
75.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
76.Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
77.Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
78.Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
79.Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
80.Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
81.Zona Badan Air dengan Kode BA adalah air permukaan bumi yang terdiri atas sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
82.Zona Pertanian dengan Kode P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
83.Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikananyang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
84.Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
85.Zona Perumahan dengan Kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
86.Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
87.Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
88.Zona Perkantoran dengan Kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
89.Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, Instalasi Petahanan dan Keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer, dan sebagainya.
90.Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk instalasi pengolahan air minum (IPAM) dan pergudangan.
91.Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
92.Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
93.Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
94.Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
95.Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
96.Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
97.Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya hortikultura.
98.Sub-Zona Peternakan dengan Kode P-4 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya peternakan.
99.Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2 adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan danorganisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
100.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
101.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
102.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
103.Sub-Zona SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
104.Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan.
105.Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.
106.Sub-Zona Skala RW dengan Kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala RW.
107.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
108.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
109.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
110.Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang berfungsi untuk kegiatan pengolahan air minum.
111.Sub-Zona Pergudangan dengan Kode PL-6 adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
112.Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
113.Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
114.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
115.Program Pemanfaatan Ruang Prioritas adalah suatu program yang dilaksanakan dalam mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Prioritas sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
116.Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
117.Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
118.Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah nilai Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Sub-Zona berdasarkan performa kawasan dengan mempertimbangkan Prasarana dan sarana/infrastruktur yang telah terbangun serta radius pelayanannya.
119.Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang dari berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen: blok, kaveling atau petak lahan, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
120.Ketinggian bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah ketinggian maksimal yang diperbolehkan bagi suatu bangunan untuk dibangun di atas suatu lahan atau tanah.
121.Garis Sempadan Bangunan Minimal yang selanjutnya disingkat GSB Minimal adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
122.Jarak bebas samping yang selanjutnya disingkat JBS minimal adalah garis yang membatasi bagian samping dinding bangunan dengan bagian samping pekarangan.
123.Jarak bebas belakang yang selanjutnya disingkat JBB minimal adalah batas dinding belakang rumah atau bangunan terhadap batas pagar belakang.
124.Prasarana dan Sarana Minimal adalah kriteria minimal yang harus di penuhi berkaitan tentang semua benda, baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk mencapai maksud dan tujuan.
125.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay) yang dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
126.Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
127.Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
128.Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan pada tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
129.Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
130.Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Sub-Zona yang perlu didorong pengembangannya.
131.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, memberikan batasan pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan/kegiatan yang tidak seJalan dengan Rencana Tata Ruang.
132.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
133.Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan Ruang.
134.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
135.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
136.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
137.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tujuan penataan WP;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e.PZ; dan
f.kelembagaan.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup RDTR Kawasan Perkotaan Wonosalam merupakan Wilayah Perencanaan ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dan/atau administratif dengan luas 4.287,87 (empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, yang meliputi:
1. a.sebagian Kecamatan Wonosalam dengan luas 4.276,98 (empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan delapan) hektare, meliputi:
  1. 1.seluruh Desa Bunderan dengan luas 141,19 (seratus empat belas koma satu sembilan) hektare;
  2. 2.seluruh Desa Doreng dengan luas 120,50 (seratus dua puluh koma lima nol) hektare;
  3. 3.sebagian Desa Getas dengan luas 338,44 (tiga ratus tiga puluh delapan koma empat empat) hektare;
  4. 4.sebagian Desa Jogoloyo dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare;
  5. 5.seluruh Desa Kalianyar dengan luas 251,95 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektare;
  6. 6.sebagian Desa Karangrejo dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare;
  7. 7.seluruh Desa Karangrowo dengan luas 374,36 (tiga ratus tujuh puluh empat koma tiga enam) hektare;
  8. 8.seluruh Desa Kendaldoyong dengan luas 192,94 (seratus sembilan puluh dua koma sembilan empat) hektare;
  9. 9.seluruh Desa Kerangkulon dengan luas 281,30 (dua ratus delapan puluh satu koma tiga nol) hektare;
  10. 10.sebagian Desa Kuncir dengan luas 456,31 (empat ratus lima puluh enam koma tiga satu) hektare;
  11. 11.seluruh Desa Lempuyang dengan luas 182,69 (seratus delapan puluh dua koma enam sembilan) hektare;
  12. 12.sebagian Desa Mojodemak dengan luas 324,33 (tiga ratus dua puluh empat koma tiga tiga) hektare;
  13. 13.seluruh Desa Mrisen dengan luas 238,26 (dua ratus tiga puluh delapan koma dua enam) hektare;
  14. 14.seluruh Desa Pilangrejo dengan luas 392,88 (tiga ratus sembilan puluh dua koma delapan delapan) hektare;
  15. 15.seluruh Desa Sidomulyo dengan luas 279,11 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma satu satu) hektare;
  16. 16.seluruh Desa Tlogodowo dengan luas 69,23 (enam puluh sembilan koma dua tiga) hektare;
  17. 17.seluruh Desa Tlogorejo dengan luas 392,84 (tiga ratus sembilan puluh dua koma delapan empat) hektare;
  18. 18.sebagian Desa Trengguli dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare; dan
  19. 19.seluruh Desa Wonosalam dengan luas 240,43 (dua ratus empat puluh koma empat tiga) hektare.
2. b.Kecamatan Demak yang meliputi sebagian Desa Sedo dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare;
3. c.Kecamatan Dempet yang meliputi sebagian Desa Kuwu dengan luas 3,98 (tiga koma sembilan delapan) hektare;
4. d.Kecamatan Gajah dengan luas 5,91 (lima koma sembilan satu) hektare yang meliputi:
  1. 1.sebagian Desa Kedondong dengan luas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektare; dan
  2. 2.sebagian Desa Tlogopandogan dengan luas 4,02 (empat koma nol dua) hektare.
5. e.Kecamatan Karangtengah yang meliputi sebagian Desa Ploso dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare; dan
6. f.Kecamatan Kebonagung yang meliputi sebagian Desa Solowire dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare.
(2)Ruang Lingkup RDTR Kawasan Wonosalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
1. a.SWP IV.A terdiri atas 3 (tiga) blok dengan luas 560,79 (lima ratus enam puluh koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
  1. 1.Blok IV.A.1 dengan luas 142,65 (seratus empat puluh dua koma enam lima) hektare;
  2. 2.Blok IV.A.2 dengan luas 143,40 (seratus empat puluh tiga koma empat nol) hektare; dan
  3. 3.Blok IV.A.3 dengan luas 274,74 (dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh empat) hektare.
2. b.SWP IV.B terdiri atas 4 (empat) blok dengan luas 1.300,04 (seribu tiga ratus koma nol empat) hektare meliputi:
  1. 1.Blok IV.B.1 dengan luas 422,66 (empat ratus dua puluh dua koma enam enam) hektare;
  2. 2.Blok IV.B.2 dengan luas 519,87 (lima ratus sembilan belas koma delapan tujuh) hektare;
  3. 3.Blok IV.B.3 dengan luas 217,39 (dua ratus tujuh belas koma tiga sembilan) hektare; dan
  4. 4.Blok IV.B.4 dengan luas 140,12 (seratus empat puluh koma satu dua) hektare.
3. c.SWP IV.C terdiri atas 4 (empat) blok dengan luas 780,11 (tujuh ratus delapan puluh koma satu satu) hektare meliputi:
  1. 1.Blok IV.C.1 dengan luas 297,15 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma satu lima) hektare;
  2. 2.Blok IV.C.2 dengan luas 166,66 (seratus enam puluh enam koma enam enam) hektare;
  3. 3.Blok IV.C.3 dengan luas 177,42 (seratus tujuh puluh tujuh koma empat dua) hektare; dan
  4. 4.Blok IV.C.4 dengan luas 138,88 (seratus tiga puluh delapan koma delapan delapan) hektare.
4. d.SWP IV.D terdiri atas 4 (empat) blok dengan luas 1.646,91 (seribu enam ratus empat puluh enam koma sembilan satu) hektare meliputi:
  1. 1.Blok IV.D.1 dengan luas 416,33 (empat ratus enam belas koma tiga tiga) hektare;
  2. 2.Blok IV.D.2 dengan luas 341,81 (tiga ratus empat puluh satu koma delapan satu) hektare;
  3. 3.Blok IV.D.3 dengan luas 501,96 (lima ratus satu koma sembilan enam) hektare; dan
  4. 4.Blok IV.D.4 dengan luas 386,81 (tiga ratus delapan puluh enam koma delapan satu) hektare.
(3)Ruang Lingkup RDTR Kawasan Wonosalam secara adminstratif memiliki batas-batas wilayah yang meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Jogoloyo dan Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dempet; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gajah.
(4)Ketentuan mengenai Ruang Lingkup RDTR Kawasan Wonosalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Ketentuan mengenai Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Wonosalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN

Pasal 4

Tujuan penataan RDTR Kawasan Perkotaan Wonosalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Wonosalam sebagai kawasan pertanian dan agrowisata serta industri pengolahan yang produktif dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 5

(1)Rencana struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi;
3. c.rencana jaringan energi;
4. d.rencana jaringan telekomunikasi;
5. e.rencana jaringan sumber daya air;
6. f.rencana jaringan air minum;
7. g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
8. h.rencana jaringan persampahan;
9. i.rencana jaringan drainase; dan
10. j.rencana jaringan prasarana lainnya.
(2)Ketentuan mengenai rencana struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
2. b.sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
3. c.pusat pelayanan lingkungan.
(2)Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.2 di Desa Wonosalam.
(3)Sub pusat pelayanan kota/Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1 di Desa Pilangrejo.
(4)Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
1. a.SWP IV.B Blok IV.B.2 di Desa Karangrowo; dan
2. b.SWP IV.C Blok IV.C.2 di Desa Kerangkulon.
(5)Ketentuan mengenai rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.jalan tol;
3. c.jembatan;
4. d.halte; dan
5. e.jaringan jalur kereta api.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.jalan arteri primer;
2. b.jalan kolektor primer;
3. c.jalan lokal primer;
4. d.jalan lingkungan primer; dan
5. e.jalan lingkungan sekunder.
(3)Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jln. Lingkar Demak melalui SWP IV.A Blok IV.A.1.
(4)Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Jalan Karangrejo – Tlogosih melalui:
  1. 1.SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan
  2. 2.SWP IV.B Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
2. b.Jalan Demak – Godong melalui SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
(5)Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Jalan Demak-Wonosalam melalui SWP IV.A Blok IV.A.1;
2. b.Jalan Karangrejo – Wonosalam 2 melalui SWP IV.A Blok IV.A.1;
3. c.Jalan Kendaldoyong – Tembiring melalui SWP IV.A Blok IV.A.1;
4. d.Jalan Sore – Karangworo melalui:
  1. 1.SWP IV.A Blok IV.A.3;
  2. 2.SWP IV.B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
  3. 3.SWP IV.C Blok IV.C.1.
5. e.Jalan Tlogorejo – Kendaldoyong melalui:
  1. 1.SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3; dan
  2. 2.SWP IV.B Blok IV.B.1.
6. f.Jalan Turitempel – Wonosalam melalui SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
7. g.Jalan Kalianyar – Doreng melalui:
  1. 1.SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4; dan
  2. 2.SWP IV.C Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4.
8. h.Jalan Trengguli – Demung melalui:
  1. 1.SWP IV.C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3; dan
  2. 2.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.
9. i.Jalan Kuncir – Bango melalui SWP IV.D Blok IV.D.1;
10. j.Jalan Kuncir – Jatisono melalui SWP IV.D Blok IV.D.3;
11. k.Jalan Kuncir – Trengguli melalui SWP IV.D Blok IV.D.3;
12. l.Jalan Mrisen – Bolo melalui SWP IV.D Blok IV.D.1; dan
13. m.Jalan lokal primer lainnya yang melalui:
  1. 1.SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
  2. 2.SWP IV.C Blok IV.C.1.
(6)Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui seluruh SWP.
(7)Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melalui seluruh SWP.
(8)Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Tol Semarang – Demak melalui SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
2. b.Tol Lingkar Selatan Semarang melalui SWP IV.A Blok IV.A.3; dan
3. c.Tol Demak- Rembang melalui:
  1. 1.SWP IV.B Blok IV.B.1;
  2. 2.SWP IV.C Blok IV.C.1; dan
  3. 3.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.
(9)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.4; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.
(10)Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Halte Sidomulyo terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.
(11)Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang terdiri atas:
1. a.jalur kereta api Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban yang melalui WP Kawasan Wonosalam; dan
2. b.jalur kereta api regional Kedungsepur yang melalui WP Kawasan Wonosalam.
(12)Ketentuan mengenai rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.jaringan distribusi tenaga listrik; dan
2. b.gardu listrik.
(2)Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.SUTM;
2. b.SUTR; dan
3. c.Saluran distribusi lainnya.
(3)SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
(4)SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.1;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
(5)Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui seluruh SWP.
(6)Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi terdapat di:
1. a.SWP IV.C Blok IV.C.1, IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
2. b.SWP IV.D Blok IV.D.4.
(7)Ketentuan mengenai rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.jaringan tetap; dan
2. b.jaringan bergerak seluler.
(2)Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Jaringan Serat Optik;
2. b.kotak pembagi; dan
3. c.Telepon Fixed Line.
(3)Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
(4)Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
(5)Telepon Fixed Line sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui seluruh SWP.
(6)Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara Base Transcaner Station (BTS) terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.3;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.4; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.3.
(7)Ketentuan mengenai rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.sistem jaringan irigasi;
2. b.sistem pengendalian banjir; dan
3. c.bangunan sumber daya air.
(2)Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Jaringan Irigasi Sekunder; dan
2. b.Jaringan Irigasi Tersier.
(3)Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
(4)Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui seluruh SWP.
(5)Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Jaringan Pengendalian Banjir; dan
2. b.Bangunan Pengendalian Banjir.
(6)Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melalui:
1. a.SWP IV.B Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4;
2. b.SWP IV.C Blok IV.C.4; dan
3. c.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4
(7)Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di SWP IV.D Blok IV.D.3.
(8)Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Pintu air; dan
2. b.prasarana irigasi.
(9)Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
3. c.SWP IV.D Blok IV.D.4.
(10)Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.1;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.3; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
(11)Ketentuan mengenai rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.jaringan perpipaan;
2. b.bukan jaringan perpipaan.
(2)Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.unit air baku;
2. b.unit produksi;
3. c.unit distribusi; dan
4. d.unit pelayanan.
(3)Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1; dan
2. b.Jaringan Transmisi Air Baku melalui SWP IV.C Blok IV.C.1.
(4)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Instalasi Produksi terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1;
2. b.Bangunan Penampung Air terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1; dan
3. c.Jaringan Transmisi Air Minum terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1.
(5)Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melalui seluruh SWP.
(6)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.Hidran Umum; dan
2. b.Hidran Kebakaran.
(7)Hidran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1.
(8)Hidran Kebakaran terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.4; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
(9)Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa, terdapat di:
1. a.SWP IV.A Blok IV.A.1;
2. b.SWP IV.B Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4;
3. c.SWP IV.C Blok IV.C.3; dan
4. d.SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.4
(10)Ketentuan mengenai rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…