DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah untuk Sewa Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Retribusi, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASSET DAERAH UNTUK SEWA GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemungutan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan asset Daerah untuk sewa Gedung Pendidikan dan pelatihan.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9.Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10.Penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa gedung atau bangunan dari pihak yang menyewakan.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset Daerah untuk Sewa gedung pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Sewa Gedung Pendidikan Dan Pelatihan; dan
b.pemberian keringan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Retribusi .

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK SEWA GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Retribusi pada Sewa gedung pendidikan dan pelatihan meliputi:

a.sewa ruang kelas besar (kapasitas 120 orang);
b.sewa ruang kelas sedang (kapasitas 80 orang);
c.sewa ruang kelas kecil (kapasitas 40 orang);
d.sewa ruang makan; dan
e.sewa kamar.

Pasal 5

(1)Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan:
1. a.penarikan Retribusi dilakukan dengan cara Sewa; dan
2. b.orang atau badan hukum yang akan menyewa harus mengajukan permohonan melalui laman Badan atau mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan.
(2)Permohonan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.identitas pemohon;
2. b.lembaga pemohon;
3. c.nomor handphone pemohon; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. d.acara/kegiatan;
5. e.tanggal mulai;
6. f.tanggal selesai;
7. g.gedung/asrama yang disewa;
8. h.jumlah peserta;
9. i.jumlah kamar yang diterima; dan
10. j.surat permohonan penyewa yang ada di sistem.
(3)Permohonan secara tertulis kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.idententitas pemohon;
2. b.lembaga pemohon;
3. c.nomor handphone pemohon;
4. d.acara/kegiatan;
5. e.tanggal mulai;
6. f.tanggal selesai;
7. g.gedung/asrama yang disewa;
8. h.jumlah peserta; dan
9. i.jumlah kamar yang diterima.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)harus dilakukan telaahan dan verifikasi oleh Badan.
(5)Dalam hal hasil telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) disetujui, permohonan dilanjutkan dan dituangkan dalam surat jawaban yang ditandatangani oleh kepala Badan.
(6)Dalam hal telaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala Badan memberikan surat keterangan penolakan.

Pasal 6

(1)Penyewa melakukan pembayaran uang sewa sesuai harga yang ditetapkan.
(2)Penyewa melakukan pembayaran berdasarkanbilling SSRD yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan melaluionline atau Bank Jateng secara tunai/non tunai paling lama 1 (satu) hari kerja.
(3)Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor atau sebagai salah satu dokumen bukti pembayaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PEMBERIAN KERINGAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
(2)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelola dengan memperhatikan kondisi wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
(3)Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, pembebanan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sebagai berikut:

a.Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan;
b.permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan;
c.dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, maka ditetapkan Keputusan Kepala Badan atas nama Bupati; dan
d.dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak, maka ditetapkan Keputusan Kepala Badan atas nama Bupati, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Badan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 30 Januari 2026 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 30 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 2 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak ${ttd} Kendarsih Iriani, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP 197007081995032003 NO JABATAN PARAF

1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM
4.KA BKPSDM Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK SEWA GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KOP DINAS/LEMBAGA/PERUSAHAAN Demak, dd/mm/yyy Nomor : Lampiran : - Perihal : Permohonan Sewa Ruang Yth. Kepala BKPSDM Kab. Demak di- DEMAK Dengan hormat, Berkenaan dengan akan diselenggarakannya kegiatan………….., dengan ini kami bermaksud meminjam ruangan BKPSDM untuk kegiatan tersebut pada: Hari/tanggal : Jumlah hari : Jam : Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Dinas/Lembaga/Perusahaan TTD dan Stempel Nama penandatangan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). B. FORMAT SURAT KETERANGAN PENOLAKAN KOP BADAN SURAT KETERANGAN PENOLAKAN PERMOHONAN SEWA RUANG Nomor :………………………. Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Dengan ini menerangkan bahwa Permohonan Saudara (nama/badan) ……….. berdasarkan Surat Nomor ……./ Tanggal …….. Permohonan sewa ruang tidak dapat disetujui dengan alasan sebagai berikut: 1. 2. 3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kepala Badan TTD dan stempel Nama NIP Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). C. FORMAT SURAT SETORAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (SSRD) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN .......... NOMOR BILLING .......................... NAMA : ALAMAT : TANGGAL : BATAS : SETOR : MENYETOR BERDASARKAN SPTPD Tanggal : Keterangan : REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 4.1.2.02.01 RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANG Rp. ..... 05.01 Masa Retribusi : JUMLAH SETORAN RETRIBUSI Rp. ...... Dengan Huruf ....... Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima Diterima Oleh Penyetor ..................... BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH NO JABATAN PARAF
1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM
4.KA BKPSDM Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…