DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kode Etik ASN, Etika ASN, Majelis Kode Etik, Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, Rehabilitasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
c.bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8.Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik ASN.
10.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN.
11.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12.Nilai Dasar ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar yang menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN dan merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
13.Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Panca Prasetya KORPRI adalah sumpah/janji pegawai yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok ASN yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial dan sebagainya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam bersikap, tingkah laku dan perbuatan pada pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.menjaga dan meningkatkan martabat dan citra ASN; dan
b.mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kinerja ASN.

BAB II

KODE ETIK ASN

Pasal 4

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps ASN dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan persatuan ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, ASN berpedoman pada Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik ASN.

Pasal 5

(1)Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Panca Prasetya KORPRI.
(2)Nilai Dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku:
  1. 1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  2. 2.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  3. 3.melakukan perbaikan tiada henti.
2. b.akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku:
  1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  2. 2.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  3. 3.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku:
  1. 1.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  2. 2.membantu orang lain belajar; dan
  3. 3.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku:
  1. 1.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  2. 2.suka menolong orang lain; dan
  3. 3.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:
  1. 1.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  2. 2.menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
  3. 3.menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku:
  1. 1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  2. 2.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  3. 3.bertindak proaktif.
7. g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan panduan perilaku:
  1. 1.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  2. 2.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  3. 3.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
(3)Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
3. c.mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. d.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI; dan
5. e.menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB III

ETIKA ASN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari setiap ASN bersikap dan berpedoman pada:

a.etika dalam bernegara;
b.etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
c.etika dalam berorganisasi;
d.etika dalam bermasyarakat;
e.etika terhadap diri sendiri;
f.etika terhadap sesama ASN; dan
g.etika terhadap penggunaan media sosial.

Pasal 7

Etika dalam bernegara meliputi:

a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
h.memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan meliputi:

a.menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan pemerintah di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b.menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan;
c.setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
d.wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
f.tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
g.mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
h.menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
i.tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
j.bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat;
k.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan
l.menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g.patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
i.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a.mewujudkan pola hidup sederhana;
b.memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
c.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
e.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…