DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kawasan Tanpa Rookok, Kewajiban, Sanksi Administratif, Satgas Penegak KTR, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
7.Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8.Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10.Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap Rokok.
11.Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12.Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan Pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukan bagi kegiatan bermain anak-anak.
15.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17.Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18.Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.
19.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
20.Tempat Khusus Merokok adalah kawasan atau area yang khusus disediakan untuk merokok.
21.Satuan tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

(1)Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Bupati.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.kantor pemerintah;
2. b.Tempat Pelayanan Kesehatan;
3. c.Tempat Proses Belajar Mengajar;
4. d.Tempat Anak Bermain;
5. e.Tempat Ibadah;
6. f.Tempat Bekerja;
7. g.Angkutan Umum;
8. h.Tempat Umum; dan
9. i.tempat lain yang ditetapkan.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar dan Tempat Khusus Merokok.
(4)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.telah dilaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan terhadap tempat-tempat ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perangkat Daerah terkait;
2. b.telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Merokok, tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok sudah disiapkan.

Pasal 3

(1)Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kantor:
1. a.pemerintah Daerah;
2. b.pemerintah desa;
3. c.pemerintah provinsi yang ada di Daerah;
4. d.pemerintah pusat yang ada di Daerah;
5. e.badan usaha milik negara yang ada di Daerah;
6. f.badan usaha milik Daerah; dan
7. g.badan usaha milik desa.
(2)Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.balai Kesehatan;
3. c.puskesmas;
4. d.balai pengobatan;
5. e.balai kesejahteraan ibu dan anak;
6. f.klinik kecantikan;
7. g.klinik perawatan penderita narkoba;
8. h.tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
9. i.rumah bersalin;
10. j.tempat praktek bidan/perawat swasta;
11. k.klinik kesehatan;
12. l.apotek;
13. m.toko obat;
14. n.laboratorium Kesehatan; dan/atau
15. o.sarana Kesehatan lainnya.
(3)Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.tempat pendidikan formal, yaitu:
  1. 1.sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, satuan pendidikan mu’adaalah jenjang ula atau bentuk lain yang sederajat;
  2. 2.sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, satuan pendidikan mu’adaalah jenjang wustha atau bentuk lain yang sederajat;
  3. 3.sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, satuan pendidikan mu’adaalah jenjang ulya atau bentuk lain yang sederajat;
  4. 4.akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, satuan pendidikan mu’adaalah jenjang ma’ad aly; dan
  5. 5.tempat pendidikan formal lainnya.
2. b.tempat pendidikan nonformal, yaitu:
  1. 1.lembaga kursus/pelatihan;
  2. 2.taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang disetarakan;
  3. 3.pendidikan pesantren salafiyah;
  4. 4.pendidikan kesetaraan; dan
  5. 5.tempat Pendidikan nonformal lainnya.
(4)Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kelompok bermain anak; dan
2. b.tempat penitipan anak.
(5)Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.masjid/mushola;
2. b.gereja;
3. c.pura;
4. d.vihara;
5. e.klenteng; dan
6. f.tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi:
1. a.pabrik; dan
2. b.tempat kerja di kantor swasta.
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.pertokoan/mall/pusat perbelanjaan modern;
2. b.hotel/penginapan;
3. c.restoran/rumah makan;
4. d.jasa boga;
5. e.bioskop;
6. f.pasar tradisional/pasar rakyat;
7. g.terminal, stasiun, bandara;
8. h.tempat wisata/tempat rekreasi; dan
9. i.kawasan kolam renang.
(8)Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi:
1. a.angkutan kota;
2. b.transportasi air;
3. c.kendaraan umum berbasis daring;
4. d.angkutan sekolah; dan
5. e.angkutan karyawan.
(9)Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf I meliputi:
1. a.taman/hutan kota;
2. b.tempat hiburan;
3. c.pusat olahraga/gedung sarana olahraga; dan
4. d.ruang publik terbuka.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

Kewajiban penanggungjawab yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:

a.melarang orang merokok pada tempat dan/atau Lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
c.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

(1)Setiap pimpinan kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memerintahkan karyawan atau setiap orang yang berada di area kantor pemerintah.
(2)Setiap pimpinan kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau Tindakan kepada karyawan atau setiap orang yang berada di area kantor pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga Kesehatan, tenaga non medis atau setiap orag yang berada di area tempat pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya apabila fasilitas tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Setiap pimpinan atau penanngungjawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memberikan teguran, peningkatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga pendidik atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tangungjawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat bermain anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan atau penangung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Setiap pimpinan atau penangung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memberikan teguran, pernyataan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada ditempat ibadah menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib memerintahkan karyawan atau setiap orang yang berada ditempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada karyawan atau setiap orang yang berada ditempat kerja yang menjadi tanggung jawanya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…