DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Periode Perencanaan, Kedudukan dan Fungsi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistematika Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disebutkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025- 2045.

BAB I

Pendahuluan BAB ini berisi mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
9.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10.Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat RISPALD adalah rencana sistem pengelolaan air limbah yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)RISPALD dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik di Daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
(2)RISPALD bertujuan untuk:
1. a.menyusun konsep dan program pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik;
2. b.menyusun rencana tindak berupa indikasi program dan bentuk kegiatan beserta sumber dan aspek pembiayaan baik untuk jangka pendek 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam rencana tahunan sebagai penerapan rencana umum jangka menengah 10 (sepuluh) tahun dan jangka Panjang 20 (dua puluh) tahun;
3. c.menyusun rencana pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dapat secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah serta tanggap terhadap kebutuhan pemerintah, investor dan masyarakat; dan
4. d.menyusun dokumen perencanaan air limbah domestik yang terpadu, efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III

STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN 3.1 Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD 3.1.1 Cakupan Rencana Pelayanan SPALD-S Sistem setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke fasilitas pengolahan lumpur tinja. Sistem ini meliputi tangki septik dan resapan, sistem pengangkutan, dan sistem pengolahan lumpur tinja. Merujuk pada Ditjen Cipta Karya (2013) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2017, kriteria teknis penyelenggaraan sistem setempat antara lain sebagai berikut:

Pasal 3

(1)RISPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yakni tahun 2025-2045.
(2)RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Periode pelaksanaan RISPALD dibagi menjadi 3 (tiga) tahap meliputi:

a.perencanaan jangka pendek atau tahap mendesak dilaksanakan dalam 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dengan memprioritaskan pada hal yang mendesak;
b.Perencanaan jangka menengah mencakup tahapan pembangunan 5 (lima) tahun setelah dilaksanakan program jangka pendek; dan
c.perencanaan jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan disektor air limbah domestik untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

BAB IV

Pendekatan dan Metodologi BAB ini berisi tentang pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak.

Pasal 5

Kedudukan RISPALD merupakan petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan penyusunan rencana program investasi infrastruktur.

Pasal 6

RISPALD berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan SPALD bagi:

a.Pemerintah Daerah;
b.badan usaha milik Daerah;
c.badan usaha;
d.Kelompok Masyarakat; dan
e.orang perorangan.

BAB V

ANALISIS KONDISI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 5.1 Harmonisasi Kebijakan dan Strategi 5.1.1 Pembagian Urusan Pemerintah Untuk melihat harmonisasi kebijakan dan strategi dalam urusan pengelolaan air limbah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dimana pembagian ini didasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana undang undang ini membagi Urusan Pemerintahan terdiri atas :

Pasal 7

(1)Sistematika RISPALD meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH;
3. c.BAB III : STANDAR DAN KRITERIA PELAYANAN;
4. d.BAB IV : PENDEKATAN DAN METODOLOGI;
5. e.BAB V : ANALISIS KONDISI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK;
6. f.BAB VI : PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPALD;
7. g.BAB VII : RENCANA PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
8. h.BAB VIII : INDIKASI PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPALD; dan
9. i.BAB IX : PENUTUP.
(2)RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

Perumusan Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan SPALD 6.1 Arahan Pengembangan SPALD 6.1.1 Visi dan Misi Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan ke depan tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi misi Kabupaten Demak yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rumusan visi dan misi tersebut dirumuskan seperti pada tabel berikut Tabel 6-1 Visi dan Misi Kabupaten Demak Visi RPJMD Kab Demak 2021 - 2026 Misi RPJMD Kab Demak 2021 - 2026 Visi SSK Kab Demak 2023 - 2026 Misi SSK Kab Demak 2023 - 2026 Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan RISPALD.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 9

Pendanaan RISPALD bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 14 Juli 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 14 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 31 NO JABATAN PARAF

1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM
4.KA BAPPERIDA i ii KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak Tahun 2024 ini. Secara garis besar Laporan Akhir rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan; gambaran umum wilayah; metodologi penyusunan yang digunakan; Analisis kondisi sistem pengelolaan air limbah, perumusan kebijakan dan strategi, Rencana program dan tahapan pelaksanaan, indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD dan penutup. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam kegiatan ini, sehingga dapat terwujudnya laporan ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Saran dan tanggapan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan yang kami buat. Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan pekerjaan ini. Desember, 2024 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iii DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. ix BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1 1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 3 1.3 Sasaran ................................................................................................................... 3 1.4 Ruang Lingkup ........................................................................................................ 3 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah ................................................................................. 3 1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan .............................................................................. 3 1.5 Referensi Hukum ..................................................................................................... 5 1.6 Sistematika Penyajian ............................................................................................. 5 BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH ........................................................................... 7 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi ........................................................................ 7 2.1.1 Kondisi Geografis ........................................................................................... 7 2.1.2 Topografi & Bentuk Lahan ............................................................................. 10 2.1.3 Hidrologi ......................................................................................................... 14 2.1.4 Klimatologi ...................................................................................................... 18 2.1.5 Geologi ........................................................................................................... 20 2.1.6 Jenis Tanah .................................................................................................... 22 2.2. Kondisi Ekonomi ...................................................................................................... 24 2.2.1 PDRB ............................................................................................................. 24 2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat ............................................................................ 26 2.3. Kondisi Kependudukan ........................................................................................... 27 2.3.1 Jumlah Penduduk .......................................................................................... 27 2.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama ...................... 29 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana ............................................................................... 29 2.4.1 Sarana Pendidikan ......................................................................................... 29 2.4.2 Sarana Kesehatan.......................................................................................... 30 2.4.3 Jaringan Jalan ................................................................................................ 30 2.4.4 Jaringan Listrik ............................................................................................... 31 2.5. Kondisi Eksisting Sistem Pengolahan Air Limbah .................................................. 31 iv 2.5.1 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) .................. 32 2.5.2 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).................... 34 2.5.3 Aspek Peraturan ............................................................................................ 41 2.5.4 Aspek Kelembagaan ...................................................................................... 41 2.5.5 Aspek Keuangan ............................................................................................ 43 2.5.6 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik ............................... 44 BAB III STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN .......................................................... 49 3.1 Standar Teknis Penyelenggaraan SPALD .............................................................. 49 3.1.1 Cakupan Rencana Pelayanan SPALD-S....................................................... 49 3.1.2 Daerah Dengan Kepadatan Penduduk > 150 jiwa/Ha .................................. 49 3.1.3 Daerah dan/Kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 ................ 51 3.2 Kriteria Penyelenggaraan SPALD ........................................................................... 55 3.2.1 Proyeksi Timbulan Dan Beban Organik Air Limbah Domestik Pada Zona Perencanaan .................................................................................................. 55 3.2.2 Jenis SPALD Pada Zona Perencanaan......................................................... 58 3.2.3 Kriteria Teknis Dalam Penyelenggaraan SPALD-S ....................................... 58 3.2.4 Kriteria Teknis Dalam Penyelenggaraan SPALD-T ....................................... 60 BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI ................................................................. 62 4.1 Rencana Induk ........................................................................................................ 62 4.1.1 Pengertian Terkait Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah............. 62 4.1.2 Periode Perencanaan .................................................................................... 63 4.1.3 Kedudukan Rencana Induk ........................................................................... 63 4.1.4 Muatan Rencana Induk .................................................................................. 64 4.1.5 Tahapan Penyusunan Rencana Induk........................................................... 66 4.2 Metode Penyusunan ............................................................................................... 75 4.3 Kebutuhan dan Sumber Data.................................................................................. 76 BAB V ANALISIS KONDISI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK ...... 78 5.1 Harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD .......................................................... 78 5.1.1 Pembagian Urusan Pemerintah ..................................................................... 78 5.2 Harmonisasi RTRW Kabupaten Demak ................................................................. 82 5.2.1 Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang ............................................... 82 5.2.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah ................................................................. 84 5.2.3 Rencana Pola Ruang Wilayah ....................................................................... 93 5.3 Analisis Gambaran Kondisi SPALD ........................................................................ 95 5.3.1 Kondisi dan Perkembangan Perilaku Masyarakat Dalam membuang Air Limbah Domestik ........................................................................................... 95 v 5.3.2 Kondisi kesehatan masyarakat terkait penyelenggaraan SPALD di daerah dan kawasan perencanaan............................................................................ 95 5.3.3 Kondisi pencemaran air limbah domestik saat ini dan yang akan datang tanpa adanya penyelenggaraan SPALD; ...................................................... 96 5.3.4 Capaian kinerja penyelenggaraan SPALD jangka pendek sebelumnya; ..... 111 5.3.5 Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPALD pada aspek teknis, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan peraturan; .. 112 5.3.6 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek teknis dalam penyelenggaraan SPALD;.............................................................................. 112 5.3.7 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek keuangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD; ..................................................... 113 5.3.8 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD; dan .............................................. 113 5.3.9 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD.................................................................... 113 BAB VI Perumusan Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan SPALD .................... 114 6.1 Arahan Pengembangan SPALD .............................................................................. 114 6.1.1 Visi dan Misi ................................................................................................... 114 6.1.2 Analisis Arah Kebijakan dan Strategi SPALD ................................................ 115 6.2 Penetapan Zona Perencanaan dan Zona Prioritas ................................................. 117 6.2.1 Pilihan Arah Pengembangan ......................................................................... 117 6.2.2 Penetapan Zona Perencanaan Dan Zona Prioritas ...................................... 117 6.2.3 Pemilihan Jenis SPALD ................................................................................. 137 6.3 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah ....................................... 155 6.3.1 Strategi Pengembangan Prasarana .............................................................. 155 6.3.1.1 Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat . 155 6.3.1.2 Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat..... 156 6.3.2 Strategi Pengembangan Kelembagaan ......................................................... 156 6.3.3 Strategi Pengembangan Pengaturan ............................................................ 157 6.3.4 Strategi Pengembangan Edukasi Dan Peran Masyarakat ............................ 157 6.3.5 Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Pembiayaan .................................... 158 6.4 Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik..................... 158 6.4.1 Rencana Teknis Teknologis............................................................................ 158 6.4.1.1 Proyeksi Penduduk .......................................................................... 158 6.4.1.2 Proyeksi Beban Pencemar Air Limbah ............................................ 160 6.4.1.3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ...................................... 163 6.4.1.4 Rencana Zona Pelayanan Pengelolaan Air Limbah ....................... 169 vi 6.4.1.5 Pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal .......................... 172 6.4.1.6 Pengembangan Pengelolaan Air Limbah di Pesisir Kabupaten Demak .............................................................................................. 178 6.5.2 Peran Serta Masyarakat ................................................................................ 185 BAB VII Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.............................. 186 7.1 Rencana Program.................................................................................................... 186 7.1.1 Rencana Program Umum .............................................................................. 186 7.1.2 Rencana Program Peraturan ......................................................................... 186 7.1.3 Rencana Program Kelembagaan .................................................................. 188 7.1.4 Rencana Program Peran Serta Masyarakat.................................................. 188 7.1.5 Rencana Program Teknis-Teknologis ............................................................ 188 7.2 Rencana Tahapan Pelaksanaan ............................................................................. 189 7.2.1 Rencana Jangka Pendek / Tahap Mendesak ................................................ 189 7.2.2 Rencana Program Jangka Menengah ........................................................... 189 7.2.3 Rencana Program Jangka Panjang ............................................................... 192 BAB VIII Indikasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD .......................................... 194 8.1 Indikasi Pembiayaan penyelenggaraan SALD........................................................ 194 BAB IX PENUTUP............................................................................................................ 199 9.1 Kesimpulan .............................................................................................................. 199 9.2 Rekomendasi........................................................................................................... 199 vii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak ............................ 7 Tabel 2-2 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kabupaten Demak ........... 12 Tabel 2-3 Luasan Bentuk Lahan atau Morfologi di Kabupaten Demak ........................ 14 Tabel 2-4 Luas Lahan Berdasarkan Geohidrologi di Kabupaten Demak ...................... 16 Tabel 2-5 Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2022 dan 2023 .......................... 18 Tabel 2-6 Luas Lahan Berdasarkan Intensitas Hujan ................................................... 18 Tabel 2-7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah) ................................................................................................ 25 Tabel 2-8 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019-2023 ........................................................................................... 25 Tabel 2-9 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak ............................................................................................................ 27 Tabel 2-10 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023 .................................................... 28 Tabel 2-11 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2023 ........................................................................................ 28 Tabel 2-12 Penduduk Berumur 15 Tahun Ketas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Demak Tahun 2023 ................................................ 29 Tabel 2-13 Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2023 ................................. 29 Tabel 2-14 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2023 ..................... 30 Tabel 2-15 Panjang Jalan Menurut Kewenangan di Kabupaten Demak (Km) ............... 30 Tabel 2-16 Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Demak Tahun 2023 ............... 31 Tabel 2-17 Daya, Pemakaian, dan Biaya Listrik PT. PLN di Kabupaten Demak ............ 31 Tabel 2-18 Capaian Akses Air Limbah Kabupaten Demak Tahun 2024 ......................... 33 Tabel 2-19 Sub Sistem Pengangkutan Limbah Kabupaten Demak Tahun 2024 ............ 33 Tabel 2-20 Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Demak Tahun 2024 ....... 34 Tabel 2-21 Sub Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat Kabupaten Demak Tahun 2022..................................................................................................... 35 Tabel 2-22 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Kabupaten Demak .................................. 44 Tabel 2-23 Permasalahan Mendesak Air Limbah Kabupaten Demak ............................ 46 Tabel 3-1 Parameter Kualitas Air dan Metode Analisis ................................................. 52 Tabel 3-2 Sumber Pencemar Air .................................................................................... 56 Tabel 4-1 Kebutuhan dan Sumber Data ........................................................................ 76 viii Tabel 5-1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah ...................................................................... 78 Tabel 5-2 Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Air Limbah ................. 80 Tabel 5-3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak ...................................... 95 Tabel 5-4 Lokasi Sampling dan hasil Uji Kualitas Air Sungai Kabupaten Demak Tahun 2022 (bagian I) ............................................................................................... 104 Tabel 5-5 Lokasi Sampling dan hasil Uji Kualitas Air Sungai Kabupaten Demak Tahun 2022 (bagian II) .............................................................................................. 108 Tabel 5-6 Capaian Akses Sanitasi Layak dan Aman 2019 - 2024 ................................ 111 Tabel 6-1 Visi dan Misi Kabupaten Demak .................................................................... 114 Tabel 6-2 Analisis Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak ...................................... 116 Tabel 6-3 Data Penetapan Zona Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak ......................................................................... 119 Tabel 6-4 Skor Penetapan Zona Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak ......................................................................... 128 Tabel 6-5 Pemilihan Jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak ............................................................................................................ 141 Tabel 6-6 Skor Pemilihan Jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak ............................................................................................................ 146 Tabel 6-7 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2014 - 2023 ........................... 159 Tabel 6-8 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2030 - 2045 ............ 160 Tabel 6-9 Proyeksi Debit Air Limbah Total dan Kakus Kabupaten Demak ................... 161 Tabel 6-10 Proyeksi Beban Organik, Lumpur Tinja, Dan Padatan Kabupaten Demak .. 163 Tabel 6-11 Pembagian Zona Pelayanan Pengelolaan Air Limbah .................................. 169 Tabel 6-12 Informasi Populasi Penduduk dan Parameter Operasional .......................... 173 Tabel 6-13 Contoh Perhitungan ....................................................................................... 174 Tabel 6-14 Analisis Perhitungan LLTT di Kabupaten Demak .......................................... 175 Tabel 7-1 Ringkasan Rencana Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ... 186 Tabel 8-1 Indikasi Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ........................ 195 ix DAFTAR GAMBAR Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Demak ....................................................... 9 Gambar 2-2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Demak ............................................ 11 Gambar 2-3 Peta Morfologi Lahan Kabupaten Demak ................................................. 13 Gambar 2-4 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Demak .......................................... 15 Gambar 2-5 Peta Hidrologi Kabupaten Demak............................................................. 17 Gambar 2-6 Peta Curah Hujan Kabupaten Demak ...................................................... 19 Gambar 2-7 Peta Geologi Kabupaten Demak .............................................................. 21 Gambar 2-8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Demak ....................................................... 23 Gambar 2-9 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi ........................................... 24 Gambar 2-10 Grafik Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Kabupaten Demak..... 27 Gambar 2-11 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak..................................................................................... 42 Gambar 2-12 Peta Risiko Air Limbah Domestik Kabupaten Demak .............................. 48 Gambar 4-1. Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD secara sistematik 64 Gambar 5-1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak ................................... 92 Gambar 5-2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak ........................................ 94 Gambar 5-3 Kejadian Penyakit di Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2023 ................... 96 Gambar 6-1 Peta Rencana Prioritas Sistem Pengelolaan Air limbah Kabupaten Demak ....................................................................................................... 136 Gambar 6-2 Peta Rencana Jenis Sistem Pengelolaan Air limbah Kabupaten Demak 154 Gambar 6-3 Contoh Tangki Septik Komunal ................................................................. 165 Gambar 6-4 Contoh Struktur Cublum Kembar .............................................................. 166 Gambar 6-5 Peta Zona Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Demak ............... 171 Gambar 6-6 Hubungan tarif dasar dengan tarif LLTT yang sebenarnya ...................... 176 Gambar 6-7 Pola Penyedotan ....................................................................................... 177 Gambar 6-8 Pola Transportasi ...................................................................................... 177 Gambar 6-9 Perubahan Garis Pantai di Pesisir Barat Kabupaten Demak ................... 179 Gambar 6-10 Contoh Drumikon ...................................................................................... 180 Gambar 6-11 Contoh Septik Tank Terapung ................................................................... 180 Gambar 6-12 Pengolahan Air Limbah Sistem Biofilter dan Taman Sanita Terapung ..... 181 Gambar 6-13 Alur Kerja Septik Tank Terapung Biovisi ................................................... 182 Gambar 6-14 Septik Tank Terapung Biovisi .................................................................... 182 Gambar 6-15 MCK Komunal Adaptif ............................................................................... 183 Gambar 6-16 Alternatif Lokasi Penerapan MCK Komunal Adaptif ................................. 184 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan dan perkembangan ekonomi serta pembangunan infrastruktur, maka akan meningkatkan kebutuhan akan air bersih dan menambah jumlah air limbah domestik. Air limbah domestik merupakan sumber utama pencemar badan air dan tanah, sehingga perlu diadakannya pengolahan secara baik dan terpadu di berbagai lokasi. Bila jumlah limbah sudah terlalu banyak, alam tidak lagi dapat membersihkannya secara keseluruhan sehingga terjadi pencemaran terhadap lingkungan dan sumber daya air yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, masyarakat akan terganggu kesehatannya. Selain itu, bisa juga menimbulkan beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh bawaan air (water borne diseases) seperti diare, muntaber, malaria, filariasis, trahoma, penyakit cacing, dan lain-lain. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik terbagi menjadi Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). Dalam perkembangannya, pertumbuhan tingkat jumlah penduduk yang meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah air limbah sehingga penyaluran grey water yang di gabung dengan sistem drainase tentu saja tidak dibenarkan. Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun. RISPALD ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:
1.Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2.Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 2
3.Perencanaan Jangka Pendek Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Pada tahun 2015, Indonesia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Tema yang diusung oleh SDGs adalah “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” dan merupakan rencana aksi selama 15 tahun, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Kesepakatan ini berlaku secara universal, artinyaseluruh negara termasuk negara maju mempunyai kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Dalam dokumen bertajuk “Transforming Our World: The 2030 for Sustainable Development”, seluruh negara dan stakeholder bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengakhiri kemiskinan, menciptakan bumi yang lebih aman bagi semua umat manusia, dan segera menentukan langkah yang pasti untuk pembangunan berkelanjutan demi terjaminnya kualitas hidup generasi yang akan datang. Target SDGs 6.2: "Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi (Air Limbah Domestik) dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan". Beberapa isu di sektor sanitasi yang dapat dijumpai antara lain persebaran dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang belum optimal, kurangnya kesadaran, permintaan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sanitasi aman; masih rendahnya komitmen dari pemerintah daerah; belum optimalnya fungsi regulator, operator, dan pengawasan pengelolaan sanitasi di daerah; terbatasnya pendanaan yang teralokasikan dan belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan rantai layanan sanitasi; investasi dan intervensi pendanaan infrastruktur sanitasi juga masih belum efektif dan tepat sasaran. Pada tahun 2024 Kabupaten Demak memiliki capaian akses sanitasi sebesar 100% dengan akses sanitasi layak sebesar 83,04 % dan akses sanitasi aman 5,14% (DINPUTARU Kabupaten Demak 2024). Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.240.510 jiwa, maka dapat diperkirakan timbulan limbah yang dihasilkan penduduk cukup tinggi pula, serta memerlukan penanganan yang lebih banyak. Meskipun capaian sanitasi di Kabupaten Demak sudah 100 %, namun ketika dilihat pada capaian sanitasi aman masih rendah, sehingga diperlukan sebuah kebijakan untuk meningkatkan tingkat capaian 3 sanitasi aman di Kabupaten Demak. Untuk mencapai tingkat sanitasi layak dan aman di Kabupaten Demak, maka diperlukan sebuah rencana kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak, maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Demak menyusun dokumen rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah menyusun dokumen rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak, sebagai pedoman bagi stakeholders Kabupaten Demak dalam melaksanakan aksi sistem pengelolaan air limbah kabupaten demak. Tujuan dari penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak adalah:

a.Mengidentifikasi kondisi eksisting pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak;
b.Menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
c.Menyusun rencana program penyelenggaraan air limbah di Kabupaten Demak. 1.3 Sasaran Sasaran Kegiatan Penyusunan dokumen rencana induk sistem pengelolaan air limbah Kabupaten Demak ini adalah:
a.Teridentifikasinya kondisi eksisting pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak;
b.Tersusunnya kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
c.Tersusunya rencana program penyelenggaraan air limbah di Kabupaten Demak 1.4 Ruang Lingkup 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah ini adalah wilayah administrasi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. 1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik paling sedikit memuat:
1. 1.Rencana Umum, yang meliputi:
a.gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan
b.kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.
1. 2.Standar dan Kriteria Pelayanan Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layanan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan. Kriteria 4 pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.
2. 3.Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada
a.RTRW, RDTR, dan RTR-KSN
b.RPJP Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
c.RPJM Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
d.analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;
e.analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
f.analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
g.analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;
h.penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaran SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan
i.penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD- T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
1. 4.Indikasi dan Sumber Pembiayaan Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).
2. 5.Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM.
3. 6.Rencana Legislasi Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah dan kawasan.
4. 7.Rencana Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD. 5 1.5 Referensi Hukum Sejumlah dasar hukum yang terkait dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak antara lain:
5. 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
11. 7.Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
14. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006- 2025;
15. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
16. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 1.6 Sistematika Penyajian Sistematika penyajian pada laporan akhir penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak, antara lain : 6 BAB II Gambaran Umum Wilayah BAB ini berisi tentang kondisi geografis dan administrasi, sosial dan budaya, kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Demak. 7 BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi 2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6°43’26’’ – 7°09’43’’ Lintang Selatan dan 110°27’58’’ – 110°48’47’’ Bujur Timur dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km yang terbentang di 13 desa, yaitu Desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove dengan luas sekitar 1.400 Ha (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, 2024). Letak geografis Kabupaten Demak berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai, yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Berikut merupakan batas-batas Wilayah Kabupaten Demak secara administratif : • Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa • Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan • Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan • Sebelah Barat : Kota Semarang Tabel 2-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak No Kecamatan Luas (km 2 ) % Luas Wilayah Jumlah Desa/ Kelurahan 1 Mranggen 77,59 7,80 19 2 Karangawen 81,71 8,21 12 3 Guntur 64,28 6,46 20 4 Sayung 85,79 8,64 20 5 Karangtengah 56,44 5,67 17 6 Bonang 87,06 8,75 21 7 Demak 63,05 6,33 19 8 Wonosalam 62,79 6,31 21 9 Dempet 63,94 6,42 16 10 Kebonagung 44,46 4,47 14 11 Gajah 53,73 5,40 18 12 Karanganyar 69,87 7,02 17 8 No Kecamatan Luas (km 2 ) % Luas Wilayah Jumlah Desa/ Kelurahan 13 Mijen 55,00 5,53 15 14 Wedung 129,42 13,00 20 Jumlah 995,42 100,00 249 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 Secara administratif, Kabupaten Demak terbagi atas 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 243 desa yang terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 RW dan 6.942 RT. Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 995,42 km 2 . Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Demak, yaitu dengan luas wilayah seluas 129,42 km 2 atau 13,00% dari luasan Kabupaten Demak. Sementara itu kecamatan dengan luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 44,46 km 2 atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten Demak. Lebih jelasnya mengenai wilayah administratif Kabupaten Demak dapat dilihat dalam peta administrasi Kabupaten Demak berikut ini. Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Demak 10 2.1.2 Topografi & Bentuk Lahan Kabupaten Demak memiliki bentuk relief bumi yang bermacam-macam, terdiri dari dataran pantai yang tersebar di sepanjang pantai utara jawa yaitu Kecamatan Sayung, Bonang dan Wedung, dataran rendah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Demak dan sedikit daerah perbukitan di bagian selatan dari Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yaitu Kecamatan Mranggen. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Demak antara 0-100 m di atas permukaan air laut. Topografi Kabupaten Demak terbagi menjadi 3 (tiga) region, yaitu:
17. 1.Region A elevasi antara 0-3 mdpl meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung.
18. 2.Region B, terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah elevasi, yaitu:
a.Elevasi 3-10 mdpl meliputi sebagian besar dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Demak.
b.Elevasi 10-25 mdpl meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen
c.Elevasi 25-100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
1. 3.Region C, elevasi lebih dari 100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Pada Region A elevasi ini relatif rendah dan berada dekat dengan permukaan air laut, sehingga wilayah ini memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap banjir dan intrusi air laut serta risiko perubahan iklim. Keberadaan elevasi rendah meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan air laut dan badai, yang dapat menyebabkan banjir lebih sering dan parah. Selain itu, intrusi air laut dapat mengganggu kualitas air tanah dan pertanian, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Gambar 2-2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Demak 12 Kabupaten Demak relatif datar, sebagian besar berada pada lahan dengan kemiringan 0-8% yang terletak di bagian utara. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama diwilayah Desa Banyumeneng dan Desa Sumberejo di Kecamatan Mranggen. Kedua Desa ini memiliki kemiringan 0-2%, 2-8%, 15-40%, dan yang lebih besar dari 40%. Berdasarkan kemiringan tanahnya, Kabupaten Demak dibedakan dalam 4 kategori, yaitu:
2. 1.Daerah dengan kemiringan 0-2 % lahan datar ini mendominasi di seluruh wilayah Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Wedung, Mijen, Bonang, Karanganyar, Gajah, Demak, Karang Tengah, Wonosalam, Kebonagung, Dempet, Guntur, Sayung, sebagian Kecamatan Mranggen bagian utara dan sebagian Kecamatan Karangawen bagian utara.
3. 2.Daerah dengan kemiringan 2-15% lahan sangat landai ini hanya terdapat di dua Kecamatan yaitu di sebagian kecil Kecamatan Mranggen dan sebagian di Kecamatan Karangawen.
4. 3.Daerah dengan kemiringan 15-40% lahan agak curam meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen
5. 4.Daerah dengan kemiringan > 40% lahan curam sangat sedikit, hanya terdapat di Kecamatan Karangawen. Tabel 2-2 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kabupaten Demak Kemiringan Lereng Luasan (Ha) Persentase 0 - 8 % 97.105,21 97,55% 8 - 15 % 1.405,40 1,41% 15 - 25 % 689,37 0,69% 25 - 40 % 285,61 0,29% >40 % 56,41 0,06% Total 99.542 100,00% Gambar 2-3 Peta Morfologi Lahan Kabupaten Demak 14 Kabupaten Demak didominasi oleh dataran fluviomarin yang memberikan dampak lingkungan terhadap Kabupaten Demak, yaitu menjadikan wilayah ini cukup rentan terhadap bencana banjir (Nurkholis et al, 2016). Secara lengkap, pembagian bentuk lahan atau morfologi di Kabupaten Demak tersaji di tabel berikut. Tabel 2-3 Luasan Bentuk Lahan atau Morfologi di Kabupaten Demak Bentuk lahan / Morfologi Luas (Ha) Dataran Aluvial Material Aluvium 15.631,20 Dataran Fluvio-marin Pesisir Utara Jawa Material Aluvium 62.623,60 Delta Wulan Material Aluvium 2.064,10 Lembah Sinklinorium Randublatung Batupasir dan Batulempung Napalan 332,50 Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan 6.365,90 Rataan Pasang Surut Pantai Utara Jawa Material Aluvium 12.346,30 Sumber: Peta Ekoregion Provinsi Jawa Tengah, 2022 2.1.3 Hidrologi Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati oleh 12 sungai, yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang Lama, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko dan Kali Babon. Berdasarkan sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), Kabupaten Demak berada di DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang. Selain air permukaan, Kabupaten Demak juga memiliki potensi air tanah melalui Cekungan Air Tanah. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang Demak. Gambar 2-4 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Demak 16 Hidrologi Kabupaten Demak terbagi menjadi tiga, yaitu akuifer produktif dengan penyebaran luas, akuifer produktivitas sedang, dan daerah air tanah langka. Diantara ketiga jenis hidrologi tersebut, jenis hidrologi akuifer produktif dengan penyebaran luas merupakan jenis hidrologi paling mendominasi di Kabupaten Demak. Sementara itu jenis hidrologi akuifer produktivitas sedang merupakan jenis hidrologi dengan persebaran paling sedikit di Kabupaten Demak. Lebih jelasnya terkait luasan wilayah berdasarkan hidrologi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2-4 Luas Lahan Berdasarkan Geohidrologi di Kabupaten Demak Geohidrologi Luasan (Ha) Persentase Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas 94.812,12 95,25% Akuifer Produktivitas Sedang 814,37 0,82% Daerah Air Tanah Langka 3.915,51 3,93% Total 99.542 100,00% Sumber: Analisis, 2024; RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 Berdasarkan tabel luasan lahan menurut geohidrologi di atas, terdapat sebaran geohidrologi daerah air tanah langka yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak bagian selatan, yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen. Kondisi geohidrologi daerah dengan air tanah langka dapat mempengaruhi keadaan kerentanan wilayah tersebut. Ketersediaan air tanah yang langka dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah (land subsidence). Hal ini dapat berdampak pada kawasan permukiman dan dapat mengancam terjadinya banjir. Pengelolaan akuifer yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai akibat pada lingkungan, seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah. Oleh karena itu, pengelolaan akuifer harus dilakukan dengan memperhatikan hasil aman (safe yield) dan aspek keseimbangan infiltrasi dan pengambilan air. Gambar 2-5 Peta Hidrologi Kabupaten Demak 18 2.1.4 Klimatologi Curah hujan di Kabupaten Demak pada tahun 2023 berkisar antara 0 sampai dengan 692 mm per bulan, Dimana hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebanyak 692 mm, sedangkan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus dan September, dimana pada bulan tersebut tidak terjadi hujan. Tabel 2-5 Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2022 dan 2023 Bulan Tahun 2022 Tahun 2023 Januari 582 296 Februari 708 692 Maret 102 439 April 69 78 Mei 0 51 Juni 80 21 Juli 0 31 Agustus 53 0 September 53 0 Oktober 262 15 November 385 184 Desember 582 97 Sumber: BMKG Stasiun Iklim Semarang yang diakses melalui halaman BPS Kab. Demak Berdasarkan data curah hujan bulanan maka didapatkan intensitas hujan melalui analisis frekuensi curah hujan. Wilayah Kabupaten Demak terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu wilayah dengan intensitas hujan 1.750-2.250 mm, 2.250-2.750 mm, dan 2.750-3.250 mm. Berikut merupakan luas lahan di Kabupaten Demak berdasarkan intensitas hujan yang terjadi. Tabel 2-6 Luas Lahan Berdasarkan Intensitas Hujan Intensitas Curah Hujan Luasan Persentase 1.750-2.250 83.664,97 84,05% 2.250-2.750 11.588,39 11,64% 2.750-3.250 4.288,64 4,31% Total 99.542 100,00% Sumber: Analisis, 2024; RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 Intensitas di wilayah Kabupaten Demak dengan curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Wedung seperti kelurahan Berahan Wetan, Berahan Kulon, Babalan, dan Kedungmutih. Wilayah tersebut juga berbatasan langsung dengan laut. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan erosi yang berbahaya di wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume air yang mengalir ke laut, sehingga dapat menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Gambar 2-6 Peta Curah Hujan Kabupaten Demak 20 2.1.5 Geologi Kondisi geologi adalah kondisi wilayah berdasarkan dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari:
6. 1.Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen;
7. 2.Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
8. 3.Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
9. 4.Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan
10. 5.Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen. Daerah Kabupaten Demak secara umum didominasi dan disusun oleh endapan Kuarter berupa endapan aluvial pantai/aluvium. Dataran aluvium di wilayah Kabupaten Demak hingga kedalaman 100 m didominasi oleh lapisan lempung lunak dalam kondisi konsolidasi yang normal dengan sedikit sisipan pasir lepas. Kondisi ini menyebabkan mudah mengalami pemampatan alamiah maupun pemampatan oleh karena beban antropogenik yang dikerjakan pada wilayah tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tanah (land subsidence). Di daerah pesisir Kabupaten Demak kecepatan land subsidence diperkirakan berkisar 5-11 cm/tahun. Beberapa tempat di daerah pesisir memiliki elevasi yang lebih rendah dibanding muka air laut, sehingga bila terjadi banjir rob akan menjorok jauh masuk ke daratan. Gambar 2-7 Peta Geologi Kabupaten Demak 22 2.1.6 Jenis Tanah Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak ada 4 jenis yaitu Aluvial Hidromorf, Gromosol Kelabu Tua, Mediteran Coklat Tua, dan Regosol, untuk penyebaran dari keempat jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak sebagai berikut:
11. 1.Jenis Tanah Aluvial Hidromorf Jenis tanah ini terdapat di bagian barat dari Kabupaten Demak yaitu terdapat di sebagian Kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung dan terdapat di bagian pesisir Kabupaten Demak dengan luasan 15.034 ha.
12. 2.Jenis Tanah Gromosol Kelabu Tua Jenis tanah ini mendominasi seluruh wilayah di Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Kebonagung, Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wonosalam, Demak, Karang Tengah, sebagian dari Kecamatan Guntur sebelah utara, sebagian dari Kecamatan Sayung bagian timur, sebagian dari Kecamatan Bonang sebelah timur dan sebagian Kecamatan Wedung bagian timur dengan total luasan jenis tanah gromosol kelabu sebesar 68.114 ha.
13. 3.Jenis Tanah Mediteran Coklat Tua Jenis tanah ini terdapat di bagian selatan Kabupaten Demak yaitu meliputi sebagian dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen bagian selatan dengan total luasan tanah 7.194 ha jenis tanah ini tergolong keberadaannya sangat sedikit di bandingkan dengan jenis tanah yang lainnya.
14. 4.Jenis Tanah Regosol Jenis tanah ini terdapat di sebagian besar Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen karena tanah regosol banyak di temui di lahan yang memiliki kemiringan lereng beragam, luas jenis tanah ini sebesar 10.022 ha. Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim penghujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembab sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu, kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut. Gambar 2-8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Demak 24 2.2. Kondisi Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak digambarkan dengan kondisi laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun 2019-2023 mengalami tren yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada kegiatan ekonomi. Akan tetapi di tahun 2023 kondisi ekonomi di Kabupaten Demak sudah mulai mengalami peningkatan di angka 5,01%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak berada di antara Jawa Tengah dan Nasional, Dimana nilai pertumbuhan Jawa Tengah sebesar 4,98% dan Nasional sebesar 5,05%. Gambar 2-9 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 2.2.1 PDRB Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan dan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, struktur ekonomi suatu daerah. 2019 2020 2021 2022 2023 Nasional 5.02 3.49 5.02 5.31 5.05 Jawa Tengah 5.46 -3.93 5.42 5.31 4.98 Kab Demak 5.36 -0.23 2.62 5.25 5.01 -6 -4 -2 0 2 4 6 Pertumbuhan Ekonomi (%) Nasional Jawa Tengah Kab Demak 25 Tabel 2-7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah) Kategori PDRB 2019 2020 2021 2022 2023 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.621,29 5.877,82 5.774,03 5.993,00 6.277,22 B. Pertambangan dan Penggalian 130,86 108,23 113,32 106,03 123,79 C. Industri Pengolahan 8.075,26 7.993,67 8.571,48 9.579,34 10.476,46 D. Pengadaan Listrik dan Gas 23,32 22,31 24,74 26,58 28,57 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 16,48 17,61 18,45 18,77 19,91 F. Konstruksi 2.264,76 2.683,71 2.831,79 3.064,35 3.479,56 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.221,22 4.094,25 4.347,02 4.717,36 5.144,88 H. Transportasi dan Pergudangan 700,39 524,59 548,21 907,79 1.077,70 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 567,89 555,56 587,24 672,66 763,63 J. Informasi dan Komunikasi 518,21 617,59 683,95 726,89 805,07 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 673,78 681,01 726,36 790,38 849,02 L. Real Estate 317,28 319,52 324,05 345,08 371,81 M,N. Jasa Perusahaan 72,47 69,67 75,03 83,43 92,56 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 881,13 884,59 870,72 918,10 989,08 P. Jasa Pendidikan 1.200,18 1.217,36 1.253,69 1.282,07 1.372,31 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 199,00 219,05 225,78 234,74 260,13 R,S,T,U. Jasa lainnya 700,76 659,52 674,12 785,90 885,08 Jumlah 26.184,29 26.546,07 27.649,98 30.252,47 33.016,81 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 Distribusi persentase PDRB di Kabupaten Demak tahun 2023 didominasi oleh Industri Pengolahan 30,06%, pertanian, kehutanan, dan perikanan 14,11%, dan perdagangan besar dan ecer 16,79%. Sementara komposisi terkecil berada di sektor pengadaan air 0,08%, dan pengadaan listrik dan gas 0,12%. Tabel 2-8 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Demak Tahun 2019-2023 Kategori PDRB 2019 2020 2021 2022 2023 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 20,08 20,63 19,67 18,59 17,44 B. Pertambangan dan Penggalian 0,42 0,34 0,34 0,29 0,32 C. Industri Pengolahan 29,80 29,04 29,61 30,06 30,06 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 F. Konstruksi 8,51 10,08 10,07 9,77 10,13 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,21 16,51 16,86 16,75 16,79 H. Transportasi dan Pergudangan 3,14 2,27 2,23 3,32 3,47 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,57 2,48 2,50 2,66 2,84 J. Informasi dan Komunikasi 2,91 3,47 3,77 3,79 3,99 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,35 2,38 2,36 2,26 2,26 L. Real Estate 1,39 1,39 1,36 1,36 1,38 M,N. Jasa Perusahaan 0,27 0,26 0,26 0,27 0,27 26 Kategori PDRB 2019 2020 2021 2022 2023 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,26 3,24 3,14 3,06 3,08 P. Jasa Pendidikan 4,27 4,22 4,16 4,04 4,09 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,80 0,87 0,87 0,85 0,85 R,S,T,U. Jasa lainnya 2,85 2,64 2,60 2,75 2,83 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi terbesar berada di sektor Pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 13,73%, kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 12,13%. Sementara itu di tahun 2020 banyak sektor yang pertumbuhannya justru negatif karena adanya pandemi COVID, sektor yang paling terdampak yaitu transportasi dan pergudangan, dan pertambangan dan penggalian. 2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2023 sebesar 5,01%, lebih rendah sedikit dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang sebesar 5,25%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas. Akan tetapi akselerasi pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan akselerasi penurunan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan kondisi yang dinamis, penduduk yang tahun sebelumnya masuk dalam kategori tidak miskin bisa jadi di tahun berikutnya menjadi penduduk miskin, demikian pula sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi memegang peran penting dalam masalah kemiskinan, selain itu kondisi luar biasa yang terjadi juga sangat mempengaruhi kondisi suatu wilayah. Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak digambarkan melalui kondisi kemiskinan dari tahun 2019-2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak mengalami peningkatan hingga 12,92 % di tahun 2021 karena adanya pandemic COVID-19 dan mengalami penurunan di tahun 2022-2023. Jika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di Jawa Tengah maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak berada di atas angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah. Berikut ditampilkan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak tahun 2019-2023. 27 Gambar 2-10 Grafik Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Kabupaten Demak Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 Tabel 2-9 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Persentase Penduduk Miskin 2019 137,60 11,86 2020 146,90 12,54 2021 151,74 12,92 2022 143,01 12,09 2023 143,26 12,01 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 2.3. Kondisi Kependudukan 2.3.1 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2023 mencapai 1.240.510 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,09%. Jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 179.998 jiwa dan paling sedikit berada di Kecamatan Kebonagung 42.411 jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Demak sebanyak 1.246,34 jiwa/km 2 , angka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 2.319,86 jiwa/km 2 , sedangkan kecamatan yang memiliki angka kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Wedung yaitu sebanyak 659,30 jiwa/km 2 . Berikut ditampilkan rincian jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2023. 28 Tabel 2-10 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju Pertumbuhan 2022-2023 Kepadatan Penduduk per Km 2
15. 1.Mranggen 179.998 0,88 2.319,86
16. 2.Karangawen 97.572 1,11 1.194,13
17. 3.Guntur 89.845 1,55 1.397,71
18. 4.Sayung 107.555 0,63 1.251,08
19. 5.Karangtengah 71.284 1,31 1.263,00
20. 6.Bonang 109.185 0,84 1.254,14
21. 7.Demak 112.974 0,92 1.791,82
22. 8.Wonosalam 88.179 1,49 1.404,35
23. 9.Dempet 61.922 1,34 968,44
24. 10.Kebonagung 42.411 0,74 953,91
25. 11.Gajah 54.126 1,66 1.007,37
26. 12.Karanganyar 79.809 1,06 1.142,25
27. 13.Mijen 60.323 1,26 1.096,78
28. 14.Wedung 85.327 1,18 659,30 Jumlah 1.240.510 1,09 1.246,34 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 Kondisi penduduk di Kabupaten Demak berdasarkan kelompok umur maka didominasi oleh kelompok umur produktif (30-34 tahun) sejumlah 103.346 jiwa dan umur produktif ( 25-29 tahun) sejumlah 101.471 jiwa. Sementara itu di Kabupaten Demak untuk usia >=75 tahun masih terdapat 22.031 jiwa, kondisi ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Demak tinggi. Angka harapan hidup di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pembrantasan kemiskinan. Tabel 2-11 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2023 Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 0-4 50.995 48.930 99.925 5-9 50.791 48.060 98.851 10-14 48.853 46.001 94.854 15-19 48.591 45.734 94.325 20-24 50.406 47.017 97.423 25-29 52.295 49.176 101.471 30-34 53.308 50.038 103.346 35-39 50.459 48.096 98.555 40-44 44.951 44.687 89.638 45-59 40.913 42.719 83.632 50-54 37.400 38.680 76.080 55-59 32.797 33.356 66.153 60-64 25.690 26.562 52.252 65-69 18.578 19.577 38.155 70-74 11.190 12.629 23.819 75+ 8.717 13.314 22.031 Jumlah 625.934 614.576 1.240.510 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 29 2.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Pada tahun 2023 terdapat 635.271 penduduk bekerja berdasarkan pekerjaan utama di Kabupaten Demak, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 379.287 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 255.984 jiwa. Distribusi pekerjaan yang paling dominan di Kabupaten Demak yaitu sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 259.710 jiwa, dan berusaha sendiri sejumlah 165.944 jiwa. Tingginya pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai di Kabupaten Demak karena didukung dengan kondisi wilayah dengan potensi dan perkembangan industri yang pesat seperti industri tekstil. Pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Demak memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tenaga kerja, dan pendapatan daerah. Tabel 2-12 Penduduk Berumur 15 Tahun Ketas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Demak Tahun 2023 Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah Berusaha sendiri 98.373 67.571 165.944 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 43.846 20.921 64.767 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 11.348 3.341 14.689 Buruh/Karyawan/pegawai 152.749 106.721 259.710 Pekerjaan bebas 64.769 21.842 86.611 Pekerjaan keluarga/tidak dibayar 8.202 35.588 43.790 Jumlah 379.287 255.984 635.271 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana 2.4.1 Sarana Pendidikan Dalam Pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting dan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan. Kabupaten Demak pada tahun 2023 mempunyai sarana Pendidikan berupa sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA dengan rincian jumlah sekolah TK 463 unit, SD 488 unit, SMP 85 unit, dan SMA 32 unit dengan rincian ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 2-13 Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2023 No Kecamatan Saran Pendidikan (Unit) TK RA SD MI SMP MTs SMA SMK MA
29. 1.Mranggen 74 29 53 25 15 24 5 13 21
30. 2.Karangawen 39 22 29 15 6 11 2 4 6
31. 3.Guntur 32 13 39 12 4 11 1 3 8
32. 4.Sayung 25 26 36 16 8 10 2 4 8
33. 5.Karangtengah 26 10 27 6 4 4 3 4 2
34. 6.Bonang 34 14 36 18 8 15 2 3 6
35. 7.Demak 46 7 53 7 11 7 6 8 2
36. 8.Wonosalam 33 6 43 5 7 7 3 7 4
37. 9.Dempet 31 3 32 5 2 5 1 0 2
38. 10.Kebonagung 25 3 26 3 2 7 0 2 3 30 No Kecamatan Saran Pendidikan (Unit) TK RA SD MI SMP MTs SMA SMK MA
39. 11.Gajah 21 3 31 2 6 5 1 3 4
40. 12.Karanganyar 32 2 30 4 2 9 1 1 4
41. 13.Mijen 19 7 27 4 5 6 2 4 3
42. 14.Wedung 26 16 26 20 5 13 3 2 7 Jumlah 463 161 488 142 85 134 32 58 80 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 2.4.2 Sarana Kesehatan Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kesehatan, meliputi rumah sakit umum, klinik, dan puskesmas. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdiri dari rumah sakit sebanyak 5 unit, klinik sebanyak 56 unit, puskesmas rawat inap sebanyak 15 unit dan puskesmas non rawat inap sebanyak 12 unit. Tabel 2-14 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2023 No Kecamatan Rumah Sakit Klinik Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Non Rawat Inap
43. 1.Mranggen 1 15 1 2
44. 2.Karangawen 1 5 2 0
45. 3.Guntur 0 2 2 0
46. 4.Sayung 0 1 0 2
47. 5.Karangtengah 0 4 0 1
48. 6.Bonang 0 2 1 1
49. 7.Demak 2 15 0 3
50. 8.Wonosalam 1 5 1 1
51. 9.Dempet 0 2 1 0
52. 10.Kebonagung 0 1 1 0
53. 11.Gajah 0 0 1 1
54. 12.Karanganyar 0 2 1 1
55. 13.Mijen 0 1 2 0
56. 14.Wedung 0 1 2 0 Jumlah 5 56 15 12 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 2.4.3 Jaringan Jalan Panjang jalan di Kabupaten Demak pada tahun 2023 menurut kewenangannya terdiri dari jalan negara sepanjang 54,80 km, jalan kewenangan provinsi sepanjang 50,66 km dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten sepanjang 909,58 km. Tabel 2-15 Panjang Jalan Menurut Kewenangan di Kabupaten Demak (Km) Kewenangan 2021 2022 2023 Negara 54,80 54,80 54,80 Provinsi 18,23 18,23 50,66 Kabupaten 426,51 853,52 909,58 Jumlah 499,54 926,55 1.015,04 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 31 2.4.4 Jaringan Listrik Prasarana listrik merupakan akses penting, kondisi ini bisa dilihat berdasarkan kebutuhan listrik yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Demak sebanyak 417.566 pada bulan desember. Jumlah pelanggan Listrik ini selalu mengalami peningkatan perbulannya. Hal ini menunjukkan bahwa Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat. Tabel 2-16 Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Demak Tahun 2023 No Bulan Pelanggan (KK) 1 Januari 406.332 2 Februari 407.081 3 Maret 407.905 4 April 408.500 5 Mei 409.398 6 Juni 410.181 7 Juli 411.114 8 Agustus 412.455 9 September 413.759 10 Oktober 414.947 11 November 416.286 12 Desember 417.566 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 Tabel 2-17 Daya, Pemakaian, dan Biaya Listrik PT. PLN di Kabupaten Demak No Kecamatan Daya Terpasang (VA) Produksi Listrik (KWh) Listrik Terjual (KWh) Dipakai Sendiri (KWh) Susut/Hilang (KWh)
57. 1.Januari 612.418.938 119.272.264 104.462.475 350.105 14.809.790
58. 2.Februari 614.423.638 110.267.280 97.985.716 317.475 12.281.663
59. 3.Maret 616.372.388 128.847.159 107.558.551 352.511 21.288.608
60. 4.April 619.168.938 108.374.265 86.105.042 342.624 22.269.223
61. 5.Mei 623.461.238 130.778.716 108.648.315 355.631 22.130.401
62. 6.Juni 626.170.488 130275.348 109.712.906 344.159 20.562.442
63. 7.Juli 629.274.588 130.527.883 109.300.996 378.157 21.226.887
64. 8.Agustus 632.333.338 133.067.585 110.847.825 381.595 22.219.760
65. 9.September 638.090.588 126.511.097 109.577.133 370.237 16.933.964
66. 10.Oktober 640.110.838 141.487.260 116.605.646 383.981 24.881.614
67. 11.November 643.662.888 132.083.310 111.287.397 373.037 20.795.913
68. 12.Desember 645.800.788 132.912.178 109.437.816 387.739 23.474.362 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2024 2.5. Kondisi Eksisting Sistem Pengolahan Air Limbah Pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak saat ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten. Pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak umumnya terbagi menjadi 2, yaitu limbah kakus (black water) dan non limbah kakus (grey water). 32 Pengelolaan air limbah kakus (black water) sebagian besar sudah ditampung di septic tank, ketika penuh baru akan dikuras, sedangkan grey water yang berupa air limbah hasil cucian, mandi atau bukan air limbah kakus, sebagian besar dialirkan melalui jaringan drainase yang ada di tiap rumah menuju ke jaringan drainase lingkungan dan sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, pengolahan air limbah domestik dibagi menjadi 2, yaitu: 2.5.1 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Komponen dari SPALD Setempat direncanakan meliputi 3 aspek, yaitu sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
69. 1.Sub-Sistem Pengolahan Sub-sistem pengelolaan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah limbah domestik di lokasi sumber. Sub-sistem pengolahan setempat, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas skala individu dan skala komunal. SPALD-T berbasis masyarakat atau komunal di Kabupaten Demak ada sebanyak 88 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Kabupaten Demak berkomitmen di Tahun 2022 Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) dan telah melaksanakan Deklarasi ODF pada Bulan November 2022.
a.SPALD-Setempat Skala Individual Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi. Sistem setempat skala individual umumnya digunakan untuk menangani air limbah kakus (black water). 1) Tangki Septik Individu Aman Presentase capaian jumlah rumah tangga di Kabupaten Demak yang menggunakan tangki septik individu aman (yang pernah disedot dan dibuang di IPLT) sebanyak 5,14%. 2) Tangki Septik Individu Layak Presentase capaian jumlah rumah tangga di Kabupaten Demak yang menggunakan tangki septik individu layak (tidak termasuk aman) sebesar 83,04% penduduk Kabupaten Demak. 3) Tangki Septik Individu Belum Layak Presentase capaian tangki septik yang belum layak (WC Cumbleng) di Kabupaten Demak sebesar 11,82 %. 33 Tabel 2-18 Capaian Akses Air Limbah Kabupaten Demak Tahun 2024 No Sistem Cakupan layanan eksisting (%) 1 Akses Sanitasi 100 % 2 Akses Layak Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 83,04% Akses Belum Layak 11,82% Akses Aman 5,14% BABS 0,00% Total 100,00% Sumber: DINPUTARU Kabupaten Demak, 2024
b.SPALD-Setempat Skala Komunal Skala Komunal diperuntukkan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non- permanen. Perencanaan sarana sanitasi yang dapat melayani 2-10 unit rumah dapat berupa tangki septik komunal.
1. 2.Sub-Sistem Pengangkutan Sub-sistem pengangkutan Kabupaten Demak pada tahun 2024 dilayani dengan 2 (dua) truk sedot tinja milik Pemerintah dan truk sedot tinja milik swasta. Waktu operasional truk sedot tinja yang ada di Kabupaten Demak masih berdasarkan permintaan dari masyarakat. Tabel 2-19 Sub Sistem Pengangkutan Limbah Kabupaten Demak Tahun 2024 No Deskripsi Satuan Jumlah A Pemerintah Daerah 1 Jumlah truk tinja Unit 2 2 Status aset Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD) Sudah 3 Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng m 3 7 4 Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT m 3 /hari 16 5 Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT truk/hari 1 6 Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja RT/hari 1 B Swasta 1 Jumlah truk tinja Unit 0 2 Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng m 3 0 3 Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT m 3 /hari 0 4 Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT truk/hari 0 Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja RT/hari 0 Sumber: DINPUTARU Kabupaten Demak, 2024 34
2. 3.Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Demak saat ini memiliki 2 IPLT, yaitu IPLT Kalikondang namun sudah ditutup dan IPLT Berahan Kulon saat ini masih dalam tahap ujicoba. Tabel 2-20 Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Demak Tahun 2024 No Deskripsi Satuan IPLT IPLT Kalikondang IPLT Berahan Kulon SPALD-S 1 Nama IPLT IPLT Kalikondang IPLT Berahan Kulon 2 Status aset Sudah Sudah Sudah 3 Kapasitas IPLT m 3 /hari 10 351 m 3 /hari 4 Tahun Pembangunan Tahun 2008 2022 5 Tahun Rehabilitasi Tahun - - 6 Wilayah Cakupan Pelayanan 0 0 7 Wilayah layanan terdekat km 0 0 8 Wilayah layanan terjauh km 0 0 9 Sistem yang digunakan sistem Bak penerima- saringan + bak ekualisasi - Bak Sedimentasi - Kolam anaerob - kolam aerasi -kolam maturasi - sludge drying bed - pemanfaatan padatan Sistem aerob 10 Kondisi IPLT Bangunan Baik dan tutup baik 11 Kualitas Effluen - 12 Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses) Kondisi Ada, Memadai Ada, Memadai 13 Kondisi jalan akses Kondisi Aspal beton 14 Operasional Kondisi tutup Baru tahap uji coba Sumber: DINPUTARU Kabupaten Demak, 2024 2.5.2 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Komponen dari SPALD-Terpusat terdiri dari sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan. Sub-sistem Pelayanan merupakan sambungan rumah yang terdiri dari pipa tinja, pipa non-tinja, bak penangkap lemak, pipa persil, dan bak kontrol. Tabel 2-21 Sub Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat Kabupaten Demak Tahun 2022 No Nama IPALD Cakupan Wilayah Pelayanan Tahun Dibangun Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Sistem yang Digunakan Kondisi Bangunan Pengelola Pengecekan Efluen Status Aset 1 Desa Bintoro Kecamatan Demak Bintoro 2008 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 2 Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam Botorejo 2008 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 3 Desa Ngawen Kecamatan Wedung Ngawen 2008 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 4 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Mranggen 2008 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 5 Desa Bonang Kecamatan Purworejo Bonang 2009 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 6 Desa Bonang Kecamatan Morodemak Bonang 2009 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 7 Desa Buko Kecamatan Wedung Buko 2009 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 8 Kecamatan Mijen 2011 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 9 Kecamatan Kebonagung 2011 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 10 Desa Bintoro Kecamatan Demak Bintoro 2012 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 11 Desa Kalicilik Kecamatan Demak Kalicilik 2012 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 12 Desa Bango Kecamatan Demak Bango 2012 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 13 Desa Raji Kecamatan Demak Raji 2012 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 14 Desa Kedondong Kecamatan Demak Kedondong 2012 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 15 Kecamatan Sayung 2013 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 16 Kecamatan Bonang 2013 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 17 Kecamatan Guntur 2013 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 18 Kecamatan Mranggen 2013 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 19 Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kalikondang 2013 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah No Nama IPALD Cakupan Wilayah Pelayanan Tahun Dibangun Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Sistem yang Digunakan Kondisi Bangunan Pengelola Pengecekan Efluen Status Aset 20 Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Timbulsloko 2014 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 21 Desa Guntur Kecamatan Guntur Guntur 2014 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 22 Desa Gajah Kecamatan Gajah Gajah 2014 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 23 Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Wonoketingal 2014 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 24 Desa Tanjunganyar Kecamatan Gajah Tanjunganyar 2014 0 0 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 25 Desa Kedungkarang Kecamatan Wedung Kedungkarang 2015 50 25 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 26 Desa Pasir Kecamatan Mijen Pasir 2015 50 26 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 27 Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Sidogemah 2015 50 25 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 28 Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur Bakalrejo 2015 50 27 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 29 Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Karangrejo 2015 50 25 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 30 Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Bandungrejo 2015 50 26 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 31 Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Rejosari 2016 50 30 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 32 Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Tlogosih 2016 50 30 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 33 Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Bumirejo 2016 50 30 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 34 SPALD Desa Turirejo Kecamatan Demak Turirejo 2018 50 50 Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 35 SPALD Desa Raji Kecamatan Demak Raji 2018 50 50 Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 36 SPALD Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah Wonowoso 2018 50 50 Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah No Nama IPALD Cakupan Wilayah Pelayanan Tahun Dibangun Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Sistem yang Digunakan Kondisi Bangunan Pengelola Pengecekan Efluen Status Aset 37 SPALD Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Klampok Lor 2018 50 50 Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 38 SPALD Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Krajanbogo 2018 50 50 Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 39 IPAL KOMBINASI MCK Desa Bedono Kecamatan Sayung Bedono 2019 50 50 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 40 IPAL KOMBINASI MCK Desa Boyolali Kecamatan Gajah Boyolali 2019 50 50 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 41 IPAL KOMBINASI MCK Desa Bakung Kecamatan Mijen Bakung 2019 50 50 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 42 IPAL KOMBINASI MCK Desa Tedunan Kecamatan Wedung Tedunan 2019 50 50 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 43 IPAL KOMBINASI MCK Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Banyumeneng 2020 50 50 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 44 IPAL KOMBINASI MCK Desa Bogosari Kecamatan Guntur Bogosari 2020 50 50 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 45 IPAL Komunal skala 5- 10 KK Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah (5 unit) Tambakbulusan 2019 50 50 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 46 IPAL Komunal skala 5- 10 KK Desa Boyolali Kecamatan Gajah (5 unit) Boyolali 2019 50 28 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 47 IPAL Komunal skala 5- 10 KK Desa Bakung Kecamatan Mijen (5 unit) Bakung 2019 50 29 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 48 IPAL Komunal skala 5- 10 KK Desa Tedunan Tedunan 2019 50 49 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah No Nama IPALD Cakupan Wilayah Pelayanan Tahun Dibangun Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Sistem yang Digunakan Kondisi Bangunan Pengelola Pengecekan Efluen Status Aset Kecamatan Wedung (5 unit) 49 IPAL Komunal skala 5- 10 KK Desa Guntur Kecamatan Guntur (5 unit) Guntur 2019 50 27 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 50 IPAL Komunal skala 5- 10 KK Desa Mlaten Kecamatan Mijen (5 unit) Mlaten 2020 50 40 Anaerobic biofilter-bak pengendapan kedua Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 51 SPALD Desa Morodemak Kecamatan Bonang Morodemak 2022 50 20 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 52 SPALD Desa Gebang Kecamatan Bonang Gebang 2022 50 30 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 53 SPALD Desa Bungo Kecamatan Wedung Bungo 2022 50 25 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 54 SPALD Desa Ngawen Kecamatan Wedung Ngawen 2022 50 25 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 55 SPALD Desa Jetak Kecamatan Wedung Jetak 2022 50 25 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 56 SPALD Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Jungpasir 2022 50 40 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 57 SPALD Desa Rejosari Kecamatan Mijen Rejosari 2022 50 40 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 58 SPALD Desa Pasir Kecamatan Mijen Pasir 2022 50 25 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 59 SPALD Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Jatimulyo 2022 50 40 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 60 SPALD Desa Sambiroto Kecamatan Gajah Sambiroto 2022 50 45 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 61 SPALD Desa Kedungori Kecamatan Dempet Kedungori 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 62 SPALD Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kuwu 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 63 SPALD Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Karangrejo 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah No Nama IPALD Cakupan Wilayah Pelayanan Tahun Dibangun Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Sistem yang Digunakan Kondisi Bangunan Pengelola Pengecekan Efluen Status Aset 64 SPALD Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Mangunanlor 2022 50 45 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 65 SPALD Desa Bango Kecamatan Demak Bango 2022 50 25 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 66 SPALD Desa Kedondong Kecamatan Demak Kedondong 2022 50 35 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 67 SPALD Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Pidodo 2022 50 45 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 68 SPALD Desa Grogol Kecamatan Karangtengah Grogol 2022 50 45 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 69 SPALD Desa Surodadi Kecamatan Sayung Surodadi 2022 50 35 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 70 SPALD Desa Purwosari Kecamatan Sayung Purwosari 2022 50 25 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 71 SPALD Desa Prampelan Kecamatan Sayung Prampelan 2022 50 30 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 72 SPALD Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Tegalarum 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 73 SPALD Desa Dombo Kecamatan Sayung Dombo 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 74 SPALD Desa Tugu Kecamatan Sayung Tugu 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 75 SPALD Desa Donorejo Kecamatan Karangtengah Donorejo 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 76 SPALD Desa Temuroso Kecamatan Guntur Temuroso 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 77 SPALD Desa Blerong Kecamatan Guntur Blerong 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 78 SPALD Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Trimulyo 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 79 SPALD Desa Wedung Kecamatan Wedung Wedung 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah No Nama IPALD Cakupan Wilayah Pelayanan Tahun Dibangun Kapasitas Desain (SR) Kapasitas Terpakai (SR) Sistem yang Digunakan Kondisi Bangunan Pengelola Pengecekan Efluen Status Aset 80 SPALD Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Krajanbogo 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 81 SPALD Desa Weding Kecamatan Bonang Weding 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 82 SPALD Desa Serangan Kecamatan Bonang Serangan 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 83 SPALD Desa Ngegot Kecamatan Mijen Ngegot 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 84 SPALD Desa Dempet Kecamatan DempeT Dempet 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 85 SPALD Desa Kramat Kecamatan Dempet Kramat 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 86 SPALD Desa Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Mangunrejo 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 87 SPALD Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Sokokidul 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah 88 SPALD Desa Pilangwetan Kecamatan Kebonagung Pilangwetan 2022 50 50 Tangki Septik Pabrikasi Bangunan Baik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tidak Dilakukan Sudah Sumber : DINPUTARU Kabupaten Demak Tahun 2024 41 2.5.3 Aspek Peraturan Beberapa peraturan di Kabupaten Demak yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak, antara lain :
3. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak. Pada peraturan daerah ini mencantumkan beberapa hal terkait pengelolaan air limbah, yaitu
a.Peran Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi prasarana dan sarana pengelola air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau limbah domestik.
b.Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengembang dan pengelola permukiman, Kawasan perdagangan, apartemen, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan (restoran), hotel dan losmen wajib melakukan pengelolaan air limbah
1. 2.Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak. Pada Peraturan Bupati Demak ini mengatur tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah, yaitu
a.Obyek dan subyek Izin Air Pembuangan Air Limbah
b.Persyaratan penerbitan izin
c.Masa berlaku izin
d.Kewajiban dan larangan pemegang izin
e.Pelaksanaan dan pengawasan
f.Sanksi administratif. 2.5.4 Aspek Kelembagaan Instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 79 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, yaitu
1. 1.Kepala Dinas;
2. 2.Sekretariat;
a.Subbagian Program dan Keuangan;
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian 42
1. 3.Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
a.Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air
b.Sub Koordinator Operasi, Pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
c.Sub Koordinator Bina Konstruksi
1. 4.Bidang Bina Marga;
a.Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
b.Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
c.Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1. 5.Bidang Cipta Karya;
a.Sub Koordinator Tata Bangunan dan Gedung
b.Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
c.Sub Koordinator Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik
1. 6.Bidang Tata Ruang dan Pertanahan; dan
a.Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
b.Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
c.Sub Koordinator Pertanahan
1. 7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Gambar 2-11 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Secara spesifik pengelolaan air limbah berada di bawah kewenangan Sub Koordinator Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik yang meliputi: 43
2. 1.menyusun rencana, kebijakan, strategi, teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam kabupaten;
3. 2.melakukan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan/sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota;
4. 3.melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota;
5. 4.melakukan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan skala permukiman;
6. 5.melaksanakan pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat;
7. 6.melakukan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik;
8. 7.melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
9. 8.melakukan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
10. 9.melakukan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
11. 10.melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
12. 11.menyediakan sarana pengangkutan lumpur tinja dan jasa penyedotan lumpur tinja;
13. 12.melaksanakan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana iplt;
14. 13.melakukan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT;
15. 14.melakukan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT; 2.5.5 Aspek Keuangan Tarif retribusi air limbah diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjelaskan bahwa salah satu sumber pendanaan pengelolaan air limbah adalah penarikan retribusi. Dalam Peraturan ini sudah dijelaskan secara rinci besar biaya yang harus dibayar. Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagai berikut:
16. 1.Penyedotan dalam kota, dengan tarif Rp 100.000 per m 3 .
17. 2.Penyedotan dengan jarak tempuh sampai dengan 15 Km, dengan tarif Rp 125.000 per m 3
18. 3.Penyedotan dengan jarak tempuh lebih dari 15 Km, dengan tarif Rp 150.000 per m 3 . 44 2.5.6 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik Penetapan area berisiko sanitasi bertujuan untuk memetakan desa dan kecamatan mana saja yang berada atau memiliki risiko sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Hasil penilaian area berisiko air limbah adalah 125 desa/kelurahan beresiko sangat rendah (Risiko 1), 20 desa/kelurahan beresiko rendah (Risiko 2), 8 desa/kelurahan beresiko tinggi (Risiko 3), dan 96 desa/kelurahan beresiko sangat tinggi (Risiko 4). Rincian desa/kelurahan berisiko sangat tinggi dan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2-22 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Kabupaten Demak No Tingkat Resiko Wilayah Prioritas Kecamatan Desa/Kelurahan 1 Resiko 4 (Sangat Tinggi) Mranggen Mranggen Guntur Banjarejo Bogosari Sukorejo Blerong Temuroso Guntur Bakalrejo Turitempel Sidoharjo Sayung Jetaksari Dombo Bulusari Perampelan Karangasem Kalisari Sayung Tambakroto Pilangsari Loireng Gemulak Sidogemah Purwosari Sriwulan Bedono Timbulsloko Tugu Sidorejo Banjarsari Surodadi Bonang Morodemak Margolinduk Gebang Gebangarum Karangrejo Tlogoboyo Krajanbogo Kembangan 45 No Tingkat Resiko Wilayah Prioritas Kecamatan Desa/Kelurahan Sumberejo Sukodono Jatimulyo Bonangrejo Jatirogo Tridonorejo Purworejo Betahwalang Serangan Poncoharjo Wonosari Jali Weding Demak Bolo Sedo Wonosalam Bunderan Getas Kerangkulon Mojodemak Botorejo Mrisen Mijen Banteng Mati Mlaten Ngelo Wetan Geneng Bakung Bermi Tanggul Ngelo Kulon Pasir Rejosari Ngegot Jleper Pecuk Mijen Gempolsongo Wedung Wedung Ngawen Ruwit Kenduren Buko Mandung Berahan Kulon Berahan Wetan Bungo Tempel Jetak Jungsemi Jungpasir Mutih Wetan Mutih Kulon Tedunan 46 No Tingkat Resiko Wilayah Prioritas Kecamatan Desa/Kelurahan Kendalasem Kedungkarang Kedungmutih Babalan 2 Resiko 3 (Tinggi) Mranggen Batursari Bandungrejo Brumbung Guntur Sarirejo Gaji Trimulyo Demak Bintoro Sumber : Dokumen SSK Kabupaten Demak Tahun 2022 Permasalahan yang dapat dijumpai dalam kegiatan pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2-23 Permasalahan Mendesak Air Limbah Kabupaten Demak No Permasalahan Mendesak A ASPEK TEKNIS : Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan dokumen perencanaan teknis - SPALD-Setempat 1 Tingkat akses jamban aman sebesar 5,14%, layak individu (Tidak Termasuk Aman) 83,04%, dan akses belum layak sebesar 11,84% 2 Jumlah truk tinja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak masih kurang memadai, yaitu 2 unit 3 Praktek penyedotan lumpur tinja masih rendah yaitu 5,14% 4 Rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan tangki septik standart sehingga tidak penuh meskipun sudah >10 tahun 5 IPLT Kalikondang sudah ditutup, sedangkan untuk IPLT Berahan Kulon saat ini belum beroperasional - SPALD-Terpusat 1 Akibat pembuangan air limbah (grey water) ke badan air menyebabkan tingkat pencemaran sungai di Kabupaten Demak. 2 Kondisi topografi Kabupaten Demak yang terancam rob dan penurunan tanah di bagian utara menjadi salah satu kendala pengelolaan air limbah domestik terpusat 3 IPAL Permukiman ditingkatkan pelanggannya, pengecekan kondisi fisik bangunan, dan perbaikan jika diperlukan B Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta. B.1 Pengaturan 1 Belum adanya peraturan daerah mengenai air limbah domestik 2 Belum adanya peraturan khusus tentang pelayanan lumpur tinja terjadwal dan tidak terjadwal (LLTT) dan kewajiban pengurasan tangki septik 3 Belum adanya peraturan yang mendukung IPAL Perkotaan, sehingga perlu di susun untuk mensukseskan IPAL Perkotaan B.2 Kelembagaan 1 Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi IPAL Permukiman terbangun 2 Belum maksimalnya Pokja PKP. 3 Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan 47 No Permasalahan Mendesak 4 Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan 5 Belum adanya pemisahan antara regulator dan operator B.4 Keuangan 1 Terbatasnya Dana APBD. 2 Belum adanya anggaran pemeliharaan sektor air limbah untuk IPAL yang sudah terbangun 3 Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi 4 Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat. B.3 Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta serta Komunikasi 1 Topik mengenai PHBS/sanitasi belum menjadi topik yang menarik bagi masyarakat. 2 Masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan IPAL komunal, IPLT, maupun penyedotan tangki septik terjadwal (LLTT). 3 Masyarakat pada sekitar IPAL Permukiman kurang tertarik untuk menyambung ke IPAL/ rendahnya pengembangan pelanggan pada IPAL Permukiman terbangun 4 Masih banyak masyarakat yang membuang air limbah domestik ke saluran drainase 5 Kesadaran masyarakat Kabupaten Demak dalam penyedotan lumpur tinja masih rendah, kecuali tangki septik penuh. Sumber : Tim Penyusun Tahun 2024 Gambar 2-12 Peta Risiko Air Limbah Domestik Kabupaten Demak 49
19. 1.Sistem setempat diterapkan pada daerah dengan kepadatan kurang dari 150 jiwa/ha atau 15.000 jiwa/km 2 ;
20. 2.Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk lebih dari 10 meter;
21. 3.Cakupan rencana pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat minimal 60%;
22. 4.Daerah dan/atau kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 jiwa dan telah memiliki tangki septik, diharapkan memiliki sebuah IPLT. Adapun kelebihan dalam sistem pengelolaan air limbah setempat meliputi biaya yang rendah, penggunaan teknologi sederhana, masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri, pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, dan manfaat dapat dirasakan secara langsung. Sementara itu kekurangan dalam sistem setempat antara lain tidak dapat diterapkan pada semua daerah karena tergantung kondisi geografis dan demografi wilayah, memerlukan lahan yang luas, dan apabila pemeliharannya tidak baik akan beresiko mencemari lingkungan. 3.1.2 Daerah Dengan Kepadatan Penduduk > 150 jiwa/Ha SPALD-T merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sistem pelayanan dan sistem pengumpulan. Prasarana dan sarana pengolahan terpusat berupa IPALD (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik), salah satunya merupakan IPALD permukiman / IPAL Komunal. IPALD skala permukiman atau yang 50 biasa disebut dengan IPAL Komunal merupakan IPAL dengan cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu. Berdasarkan Ditjen Cipta Karya (2013) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2017, kriteria teknis penyelenggaraan sistem terpusat meliputi:
23. 1.Daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 150 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan minimal memiliki IPAL skala permukiman;
24. 2.Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem tangki septik komunal atau IPAL Komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan konsep perpipaan shallow sewer, serta dapat juga melalui sistem kota/modular bila ada subsidi tarif;
25. 3.Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500-1.000 sambungan rumah disarankan menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan limbah yang paralel. Bagi daerah yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT, IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja. Apabila IPALD yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga, maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja masuk ke dalam IPALD. Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik (Permen PUPR Nomor 04 tahun 2017). Kelebihan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah sesuai dengan daerah yang memiliki kepadatan tinggi, pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari, dan memiliki masa guna lebih lama. Sementara itu kekurangannya adalah biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi karena menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari sistem setempat, tidak dapat dilakukan perseorangan, manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang, serta waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan 3.1.3 Sistem IPAL Komunal Merujuk pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Bidang Sanitasi Tahun 2020, cakupan IPALD skala permukiman atau IPAL Komunal adalah 50 sampai dengan 1.000 jiwa. Unit pengolahan yang terdapat pada IPAL Komunal terdiri dari unit pengolahan awal biasanya berupa settler/bak sedimentasi dan unit pengolahan utama bisa berupa Anaerobic Baffle Reactor (ABR) dan Anaerobic Filter (AF). Ketentuan teknis operasi dan pemeliharaan IPAL Komunal salah satunya adalah satu kali setiap dua tahun harus dilakukan pengurasan lumpur dengan truk tinja (Ditjen Cipta Karya, 2018). IPAL Komunal 51 yang biasanya dilaksanakan di Kabupaten Demak merupakan skala permukiman dengan jumlah SR > 50 KK untuk melayani 200-500 jiwa di suatu wilayah permukiman. 3.1.4 Daerah dan/Kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 Daerah dan/atau kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan telah memiliki tangki septik, diharapkan memiliki sebuah IPLT. Sistem pengolahan lumpur tinja berupa IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja) atau gerobak tinja. Sebagai prasarana yang dapat mengolah lumpur, IPLT dibutuhkan untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat serta dari IPAL skala permukiman dan/atau skala kawasan. Lumpur akan diolah sehingga menjadi lumpur kering yang disebut dengan cake dan air olahan/effluent yang sudah aman untuk dibuang ataupun dimanfaatkan kembali. Lumpur kering (cake) dapat dimanfaatkan menjadi pupuk. Pengolahan lumpur tinja bertujuan untuk menurunkan kandungan zat organik dari dalam lumpur tinja serta menghilangkan atau menurunkan kandungan mikroorganisme pathogen. Untuk mencapai tujuan tersebut merujuk pada Permen PUPR Nomor 04 tahun 2017, IPLT dilengkapi dengan prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung. Prasarana utama berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, sedangkan prasarana dan sarana pendukung berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Sementara itu, sistem pengolahan lumpur tinja berupa IPLT terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Prasarana utama pada IPLT meliputi unit pengumpul, unit penyaringan, unit pemisahan partikel diskrit sebagai unit pengolahan pendahuluan, selanjutnya unit pemekatan dan stabilisasi lumpur, unit stabilisasi cairan, dan unit pengeringan lumpur. Alternatif Sistem Pengolahan Lumpur Tinja
26. 1.Unit pengolahan pendahuluan Merupakan tahap pertama dalam pengolahan lumpur tinja yang bertujuan untuk mengkondisikan karakteristik lumpur tinja agar dapat diterima oleh unit pengolahan selanjutnya. Pada umumnya pengolahan pendahuluan terdiri dari unit penyaringan, grit chamber, grease trap, dan/atau bak ekuilisasi.
27. 2.Unit pemekatan dan stabilisasi lumpur Unit pemekatan lumpur bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi padatan dalam lumpur dengan cara memisahkan fase padatan dan cairan. Sedangkan pada unit pemekatan dan stabilisasi lumpur, selain untuk memisahkan kedua fase tersebut, juga bertujuan untuk mereduksi patogen dan mengontrol proses pembusukan materi 52 organik. Teknologi yang digunakan untuk proses pemekatan dan proses pemekatan sekaligus stabilisasi lumpur antara lain gravity thickener, bak sedimentasi, anaerobic sludge digester, tangki Imhoff, dan solid separation chamber.
28. 3.Unit stabilisasi cairan Unit stabiliasi cairan berfungsi untuk menyisihkan partikel organik terlarut dan koloid serta melanjutkan penyisihan padatan tersuspensi. Pada umumnya, proses stabilisasi cairan dilakukan dengan pengolahan biologis, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengolahnya dengan pengolahanfisik, kimia, atau kombinasi ketiganya sehingga tercapai baku mutu yang ditetapkan. Proses stabilisasi cairan terdiri dari pengolahan anaerobik yang diikuti dengan pengolahan aerobik dan pengolahan lanjutan untuk menyisihkan organisme patogen. Terdapat berbagai metode pengolahan stabilisasi lumpur, tetapi umumnya dilakukan secara biologis dengan sistem anaerobik. Pengolahan secara anaerobik dinilai lebih efisien karena tidak membutuhkan energi listrik dan tidak menggunakan bahan kimia. Teknologi yang dapat digunakan sebagai unit stabilisasi cairan antara lain kolam anaerobik, anaerobic baffled reactor, dan upflow anaerobic baffled filter sebagai unit pengolahan anaerobik. Selanjutnya kolam aerasi, oxidation ditch, dan trickling filter sebagai unit pengolahan aerobik. Selanjutnya unit pengolahan kombinasi yaitu kolam fakultatif. Dan unit penghilangan organisme patogen antara lain kolam maturasi, constructed wetland, dan bak disinfektan.
29. 4.Unit pengeringan lumpur Lumpur tinja yang telah melalui tahap stabilisasi lumpur kemudian dikeringkan pada unit pengeringan lumpur. Proses pengeringan lumpur bertujuan untuk memudahkan tahap pembuangan lumpur. Setelah melalui proses ini, diharapkan konsentrasi padatan kering dalam lumpur meningkat dan kandungan kelembapannya banyak berkurang. Alternatif teknologi pada unit pengeringan lumpur yakni sludge drying bed, filter press, dan belt filter press Pada Tabel di bawah ini merupakan kelebihan dan kekurangan pada masing – masing sistem pengolahan lumpur tinja Tabel 3-1 Parameter Kualitas Air dan Metode Analisis No Sistem Pengolahan kelebihan Kekurangan 1 Unit Penyaringan A Bar screen Manual • Biaya investasi dan operasional kecil • Tidak membutuhkan pasokan listrik • Biaya perawatan murah • Membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membersihkan dan mengangkut sampah 53 No Sistem Pengolahan kelebihan Kekurangan • Membutuhkan waktu untuk pembersihan b Bar screen Mekanik Lebih praktis dalam membersihkan sampah di screen • Biaya investasi dan operasional besar • Membutuhkan pasokan listrik saat membersihkan sampah • Biaya perawatan besar 2 Unit Pemekatan dan Unit Pemekatan sekaligus Unit Stabilisasi Lumpur a Gravity thickener • Sederhana dalam pengoperasian dan pemeliharaan • Memungkinkan penggunaan ruang penyimpanan lumpur yang lebih kecil • Lumpur terendapkan cenderung masih mengandung kadar air • yang tinggi sehingga membutuhkan proses dewatering lanjutan • Penyisihan bakteri pathogen tidak signifikan • Berpotensi menimbulkan bau b Bak pengendap primer • Teknologi sederhana Biaya konstruksi dan operasi relatif tidak mahal • Laju beban hidraulik rendah • Kurang efektif untuk menyisihkan padatan tersuspensi dalam kondisi beban padatan yang tinggi c Anaerobic Sludge Digeste • Scum akan diurai oleh mikroba anerobic • Lumpur yang terbentuk lebih sedikit anerobic. anerobic Efluen yang keluar dapat lebih baik • Penggunaan listrik dapat lebih tinggi karena penggunaan alat mekanis • Dapat menimbulkan bau akibat proses anaerobic d Kolam Fakultatif • Sangat efektif menurunkan jumlah atau konsentrasi bakteri patogen hingga (60- 99)% • Mampu menghadapi beban yang berfluktuasi • Operasi dan perawatan mudah sehingga tidak memerlukan keahlian tinggi • Biaya operasi dan perawatan murah • Kolam fakultatif ini memerlukan luas lahan yang besar • Waktu tinggal yang lama, bahkan beberapa Literatur menyarankan waktu tinggal antara (20- 150) hari • Jika tidak dirawat dengan baik, maka kolam dapat menjadi sarang bagi serangga seperti nyamuk • Berpotensi mengeluarkan bau • Memerlukan pengolahan lanjutan terutama akibat • pertumbuhan algae pada kolam e Kolam Maturasi • Biaya operasi rendah karena tidak menggunakan aerator • Mampu menyisihkan nitrogen hingga 80% dan amonia hingga 95% • Mampu menyisihkan mikroba patogen • Hanya mampu menyisihkan BOD dalam konsentrasi yang rendah 54 No Sistem Pengolahan kelebihan Kekurangan f Kolam Aerasi • Teknologi yang dipakai lebih sederhana dibanding teknologi inovatif lainnya • Kemudahan sistem operasi • Scum yang timbul pada proses operasi harus dibersihkan secara manual. • Penggunaan mekanis listrik dapat lebih • tinggi akibat adanya alat mekanis g Oxidation Ditch • Dapat digunakan untuk mengolah beban BOD yang tinggi • Waktu detenisi yang diperlukan cukup lama yaitu sekitar (12 – 36) jam sehingga memungkinkan terjadinya ekualisasi aliran dan tidak diperlukan bak pengendap terlebih dahulu sebelum • memasuki pengolahan ini • Lahan yang dibutuhkan lebih luas • Penggunaan listrik lebih tinggi karena penggunaan aerator yang cukup besar h Constructed Wetland • Mampu menerima beban yang tinggi • Biaya konstruksi dan operasional lebih murah • Konstruksi sederhana • Menambah nilai estetika • Luas lahan yang dibutuhkan besar 4 Unit Pengering Lumpur a Sludge drying bed Tidak membutuhkan energi listrik sehingga mengurangi beban biaya operasi • Membutuhkan lahan yang luas • Proses pengeringan sangat bergantung pada kondisi cuaca b Belt filter press aspek konstruksi dan operasinya yang sederhana, harga alat yang lebih murah, dan biaya operasinya yang rendah kapasitas operasinya yang kecil dan operasinya yang intermittent (tidak kontinyu) c Filter press aspek konstruksi dan operasinya yang sederhana, harga alat yang lebih murah, dan biaya operasinya yang rendah. kapasitas operasinya yang kecil dan operasinya yang intermittent (tidak kontinyu) Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2018. Selain prasarana utama, terdapat prasarana dan sarana pendukung pada IPLT yang terdiri dari:
30. 1.Platform (dumping station) merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul).
31. 2.Kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja.
32. 3.Gudang untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit-unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya. 55
33. 4.Laboratorium pengecekan influen dan effluen IPLT sebagai dasar pemantauan kinerja IPLT.
34. 5.Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, jalan inspeksi, dan lain lain.
35. 6.Sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih masyarakat di sekitar IPLT.
36. 7.Fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT.
37. 8.Alat pemeliharaan dan keamanan.
38. 9.Pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang ada di dalam lingkungan IPLT.
39. 10.Generator yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan. 3.2 Kriteria Penyelenggaraan SPALD Karakteristik air limbah domestik pada zona perencanaan yaitu timbulan dan beban organik air limbah domestik. 3.2.1 Proyeksi Timbulan Dan Beban Organik Air Limbah Domestik Pada Zona Perencanaan Proyeksi beban air limbah domestik dilakukan terhadap debit air limbah total dan debit air limbah kakus (blackwater). Pembedaan proyeksi air limbah ini dilakukan mengingat sistem setempat hanya digunakan untuk menangani air limbah kakus (sanitary sewer), sedangkan sistem saluran biasanya digunakan untuk menangani seluruh air limbah domestik.
40. 1.Beban Air Limbah Total Beban air limbah total dihitung dengan menggunakan formula‐formula sederhana sebagai berikut. QTOT = QDOM + QKOM + QSOS ……………..(2) QDOM = PI x Q’AL ……………..(3) Q’AL = 0,8 x Q’AB ……………..(4) QKOM = 0,05 x QDOM ……………..(5) QSOS = 0,03 x QDOM ……………..(6) Dimana, QTOT = debit air limbah total (m 3 /hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatandomestik (m 3 /hari); QKOM = debit air limbah dari kegiatan komersial (m 3 /hari); QSOS = debit air limbah dari kegiatan sosial (m 3 /hari); Q’AL = debit timbulan air limbah rata‐rata dari tiap penduduk (m 3 /orang/hari); Q’AB = debit penggunaan air bersih rata-rata dari tiap penduduk (m 3 /orang/hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang). 56 Debit rata-rata air buangan berasal dari rumah tangga, fasilitas umum, dan fasilitas komersil dalam sebuah kota. Faktor timbulan air buangan berkisar 50%- 80% Qr = Fab x Qam Qr = Debit rata-rata air buangan (L/detik) Fab = Faktor timbulan air buangan Qam = Kebutuhan rata-rata air minum (L/detik)
41. 2.Debit harian maksimum harian (Qmd) Besarnya harga debit harian maksimum (Qmd) bervariasi antara 1,1 – 1,25 dari debit rata-rata air buangan Qmd = fmd x Qrata-rata Qmd = Debit air buangan maksimum dalam hari (l/detik) fmd = Faktor debit hari maksimum = 1,1-1,25 Qrata-rata = Debit rata-rata air buangan (l/detik) Tabel 3-2 Sumber Pencemar Air
42. 3.Beban Air Limbah Kakus Beban air limbah kakus dihitung dengan asumsi bahwa volume air limbah kakus besarnya hanya 20% dari volume air limbah total. Perhitungan debit air limbah kakus dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. QALK = 0,20 x QTOT …(7) Dimana, QALK = debit air limbah kakus (m 3 /hari); QTOT = debit air limbah total (m 3 /hari).
43. 4.Beban Organik Informasi beban organik nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan komponen pengolahan air limbah domestik. Perhitungan beban organik dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. 57 OTOT = ODOM + OKOM + OSOS (8) ODOM = QDOM x O’DOM ………..(9) OKOM = 0,05 x ODOM 10) OSOS = 0,03 x ODOM (11) Dimana, OTOT = beban organik total (kg BOD5/hari); ODOM = beban organik dari kegiatan domestik (kg BOD5/hari); OKOM = beban organik dari kegiatan komersial (kg BOD5/hari); OSOS = beban organik dari kegiatan sosial (kg BOD5/hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m 3 /hari); O’DOM = konsentrasi BOD5 rata‐rata dalam air limbah domestik (mg BOD5/liter).
44. 5.Beban Lumpur Tinja Informasi beban lumpur tinja nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungankebutuhan komponen penanganan lumpur tinja guna mendukung keberadaan layanansistem setempat. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhanasebagai berikut. VLT = PI x V’LT ……………..(12) Dimana, VLT = volume lumpur tinja (m3 /hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang).
45. 6.Beban Padatan Informasi beban padatan (solids) nantinya akan digunakan untuk mengetahui jumlah padatan yang dihasilkan dari air limbah domestik. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. STOT = SDOM + SKOM + SSOS ………....(13) SDOM = QDOM x S’DOM ………....(14) SKOM = 0,05 x SDOM ………....(15) SSOS = 0,03 x SDOM ………....(16) Dimana, STOT = beban padatan total (kg suspended solids/hari, atau kg SS/hari); SDOM = beban padatan dari kegiatan domestik (kg SS/hari); MKOM = beban padatan dari kegiatan komersial (kg SS/hari); MSOS = beban padatan dari kegiatan sosial (kg SS/hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m 3 /hari); SDOM = konsentrasi SS rata-rata dalam air limbah domestik (mg SS/liter) 58 3.2.2 Jenis SPALD Pada Zona Perencanaan Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha (15,000 jiwa/Km 2 ) dapat menerapkan sistem SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 2 m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2% (dua persen) dan kemampuan membiayai memenuhi maka dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2% (dua persen), maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih. 3.2.3 Kriteria Teknis Dalam Penyelenggaraan SPALD-S SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD-S merupakan rangkaian pengelolaan air limbah domestik dengan tiga komponen utama yang terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan lumpur tinja, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
46. 1.Sub-sistem Pengolahan Setempat Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi sumber. Berdasarkan kapasitas pengolahannya, sub-sistem pengolahan setempat dibedakan menjadi:
a.Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; serta
b.Skala Komunal diperuntukkan: 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan 2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet)
1. 2.Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan alat penyedot lumpur tinja (berupa pompa vakum dan peralatan selang) dan tanda pengenal khusus contohnya 59 tangki penampung dicat dengan warna yang mencolok dan disertai tulisan spesifik. Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik (GPS tracking). Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, pengangkutan lumpur tinja dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. 3.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Lumpur tinja dapat berupa air limbah domestik yang telah terolah, sebagian terolah atau belum terolah. Lumpur tinja yang terbentuk dalam unit pengolahan setempat membutuhkan pengolahan lanjutan di IPLT. Pada IPLT, lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat akan diolah melalui proses pengolahan fisik, proses pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia sehingga aman untuk dilepaskan ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan. Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:
3. 1.Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
a.unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau
b.menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
c.unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
d.unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
e.unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
f.unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
g.unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
1. 2.Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT, terdiri dari:
a.platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
b.kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja; 60
c.gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
d.laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
e.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
f.sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
g.fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
h.alat pemeliharaan;
i.peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
j.pos jaga;
k.pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada didalam lingkungan IPLT;
l.pipa pembuangan;
m.tanaman penyangga; dan/atau
n.sumber energi listrik 3.2.4 Kriteria Teknis Dalam Penyelenggaraan SPALD-T SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan Komponen SPALD-T terdiri dari :
1. 1.Sub-sistem Pelayanan Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan. Sub- sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.
2. 2.Sub-sistem Pengumpulan Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.
3. 3.Sub-sistem Pengolahan Terpusat Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Subsistem Pengumpulan. 61 Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:
4. 1.Prasarana utama meliputi:
a.bangunan pengolahan air limbah domestik;
b.bangunan pengolahan lumpur;
c.peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
d.unit pemanfaatan hasil olahan.
1. 2.Prasarana dan sarana pendukung meliputi:
a.gedung kantor;
b.laboratorium;
c.gudang dan bengkel kerja;
d.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
e.sumur pantau;
f.fasilitas air bersih;
g.alat pemeliharaan;
h.peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
i.pos jaga;
j.pagar pembatas;
k.pipa pembuangan;
l.tanaman penyangga, dan/atau
m.sumber energi listrik 62 BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI 4.1 Rencana Induk 4.1.1 Pengertian Terkait Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Beberapa pengertian terkait dengan kegiatan peyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah, antara lain :
1. 1.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
2. 2.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3. 3.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
4. 4.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
5. 5.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
6. 6.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
7. 7.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
8. 8.Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMN SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
9. 9.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 63
10. 10.Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
11. 11.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
12. 12.Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD. 4.1.2 Periode Perencanaan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:
13. 1.Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. 2.Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. 3.Perencanaan Jangka Pendek Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka menengah yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 4.1.3 Kedudukan Rencana Induk Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk kepentingan strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah 64 nasional (RTRWN dan RTR-KSN) dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) sesuai peraturan perundang-undangan. Kedudukan Rencana Induk SPALD berada dibawah kebijakan spasial di masing- masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan SPALD per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi infrastruktur. Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD secara sistematik ditampilkan pada gambar berikut ini Gambar 4-1. Kedudukan Rencana Induk penyelenggaraan SPALD secara sistematik 4.1.4 Muatan Rencana Induk Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, menerangkan bahwa muatan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD paling sedikit memuat:
16. 1.Rencana Umum, yang meliputi:
a.gambaran umum daerah dan kawasan rencana;dan
b.kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik. 65
1. 2.Standar dan Kriteria Pelayanan Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layananyang akan diterapkan di wilayah perencanaan. Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.
2. 3.Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada:.
a.RTRW, RDTR, dan RTR-KSN
b.RPJP Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
c.RPJM Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
d.analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;
e.analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
f.analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
g.analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;
h.penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaran SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan
i.penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
1. 4.Indikasi dan Sumber Pembiayaan Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).
2. 5.Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM.
3. 6.Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-undangan) Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah dan kawasan. 66
4. 7.Rencana Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD. 4.1.5 Tahapan Penyusunan Rencana Induk Tahap persiapan merupakan tahap awal dan penting bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyusunan Rencana Induk, karena pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis antara lain :
5. 1.Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik; Kegiatan persiapan penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi:
a.Penentuan jenis Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD;
b.Pembentukan Tim Penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD Kegiatan pembentukan tim penyusun dimulai dari penyiapan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD daerah dan kawasan. Struktur tim penyusunpaling sedikit memuat: 1) Penanggung Jawab; 2) Ketua Tim; 3) Sekretaris; dan 4) Anggota.
c.Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD Penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Rencana Induk bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap: 1) peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan kriteria teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPALD; 2) metode dan teknis penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD; dan 3) data dan informasi perencanaan penyelenggaraan SPALD yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Induk
1. 2.Pengumpulan dan Pengolahan Data Daerah Perencanaan; Data yang dikumpulkan meliputidata kondisi daerah rencana, data kondisi SPALD saat ini. 67
a.Data Kondisi Daerah Rencana Berisi data sekunder dan primer yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Induk SPALD, sebagai berikut: 1) Deskripsi Daerah dan Kawasan Rencana Deskripsi singkat daerah dan kawasan rencana meliputi letak daerah dan kawasan rencana secara geografis. 2) Topografi Data topografi meliputi kontur tanah yang ditampilkan pada peta topografi dalam skala 1:100.000. 3) Iklim Data iklim meliputi penyinaran matahari, kelembaban, suhu udara, dan curah hujan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. 4) Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Data yang dibutuhkan yaitu panjang sungai, daerah dan kawasan yang dilewati, debit sungai, data Biological Oxygen Demand (BOD), keadaan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), dan rencana pengembangan pengelolaan sumber daya air. Data tersebut dilengkapi dengan peta yang menggambarkan sungai yang ada di daerah rencana. 5) Kualitas Air Tanah Data kualitas air tanah yang dibutuhkan meliputi data permeabilitas tanah, data kualitas air tanah permukaan, data kualitas air tanah dalam dan data kedalaman muka air tanah. 6) Geologi Data geologi meliputi data struktur tanah di daerah dan kawasan rencana disertai dengan peta geologi. 7) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Data prasarana, sarana dan utilitas antara lain meliputi data prasarana dan sarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan jaringan listrik. 8) Rencana Penataan Wilayah Data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan lahan untuk daerah dan kawasan rencana (dilengkapi dengan peta), dan RTRW yang dibuat oleh masingmasing daerah rencana. Data ini juga dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk perkantoran pemerintahan. 68 9) Kependudukan Data kependudukan antara lain meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan lain-lain. Data tersebut berdasarkan data kondisi saat ini dan data proyeksi 20 (dua puluh) tahun kedepan. 10) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Data kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi: a) data sumber mata pencaharian; b) penilaian kemiskinan; c) profil kesehatan penduduk, jenis penyakit, dan jumlah prasarana kesehatan; d) kesadaran terhadap pengelolaan air limbah domestik; dan e) kesediaan membayar untuk layanan sanitasi.
b.Data Kondisi SPALD Saat Ini Data kondisi SPALD saat ini dikelompokkan dalam Data Teknis dan Data Non Teknis. 1) Data Teknis Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-S antara lain meliputi: a) data sumber air minum; b) data area pelayanan SPALD-S; c) data Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan cubluk dan tangki septik; d) data Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja meliputi jumlah sarana, jenis sarana, volume, dan ritasi; e) data IPLT meliputi jumlah dan luas IPLT, tahun pembangunan, proses pengolahan lumpur tinja, data efluen dari IPLT, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan. Data teknis yang diperlukan untuk SPALD-T antara lain meliputi: a) data sumber air minum, meliputi sumber, cakupan pelayanan SPAM; b) data cakupan pelayanan SPALD-T c) data Sambungan Rumah yang menggunakan SPALD-T; dan d) data IPALD meliputi jumlah dan luas IPALD, tahun pembangunan, proses pengolahan air limbah domestik, data efluen dari IPALD, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan 69 2) Data Non Teknis Data non teknis yang diperlukan untuk SPALD antara lain meliputi: a) data kebiasaan BABS; b) kondisi pengelolaan keuangan Unit pengelola SPALD, yang meliputi: • kondisi keuangan dalam penyelenggaraan SPALD; • kemampuan keuangan daerah dan/atau kawasan dalam menyelenggarakan SPALD; dan • investasi sektor swasta dalam menyelenggarakan SPALD; c) kondisi kelembagaan yang mengelola SPALD, yang meliputi: • struktur lembaga pengelola SPALD; dan • Keterlibatan swasta dalam mengelola SPALD; d) data pengaturan dalam mengelola SPALD.
1. 3.Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD;
a.Harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Penyusunan Rencana Induk SPALD, dilaksanakan harmonisasi Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L), yang mencakup: 1) tujuan, sasaran, dan jangka waktu Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L); dan 2) program prioritas Kebijakan dan Strategi SPALD Kementerian/Lembaga (K/L) dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
b.Harmonisasi RTRW Pelaksanaan harmonisasi RTRW dalam menyusun rencana penyelenggaraan SPALD mencakup: 1) tujuan dan sasaran RTRW; 2) struktur tata ruang saat ini; 3) rencana pola ruang; 4) pola ruang saat ini; dan 5) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Harmonisasi RTRW ditujukan untuk memperoleh informasi bagi analisis gambaran umum kondisi daerah. Dengan melakukan harmonisasi RTRW, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan dan tahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Harmonisasi RTRW ini bertujuan untuk: 1) menelaah pengaruh rencana struktur tata ruang terhadap penyelenggaraan SPALD; 70 2) menelaah pengaruh rencana Pola Ruang terhadap penyelenggaraan SPALD; dan 3) menelaah lokasi IPALD dan IPLT yang telah ditetapkan pada RTRW, serta kesesuaian lokasi tersebut dengan kriteria pemilihan lokasi IPALD dan IPLT, antara lain: a) jarak IPAL dan/atau IPLT dengan permukiman; b) topografi dan kemiringan lahan; c) jenis tanah; d) tata guna lahan; e) badan air penerima; f) banjir; g) legalitas lahan; dan h) batas administrasi wilayah.
c.Analisis Gambaran Kondisi SPALD Sebelum menentukan arah dan strategi penyelenggaraan SPALD, harus disepakati mengenai potensi dan permasalahan penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan. Analisis kondisi penyelenggaraan SPALD diharapkan mampu mengidentifikasi antara lain: 1) kondisi dan perkembangan perilaku masyarakat dalam membuang air limbah domestik; 2) kondisi kesehatan masyarakat terkait penyelenggaraan SPALD di daerah dan kawasan perencanaan; 3) kondisi pencemaran air limbah domestik saat ini dan yang akan datang tanpa adanya penyelenggaraan SPALD; 4) capaian kinerja penyelenggaraan SPALD jangka pendek sebelumnya; 5) permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPALD pada aspek teknis, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan peraturan; 6) potensi yang dapat dikembangkan pada aspek teknis dalam penyelenggaraan SPALD; 7) potensi yang dapat dikembangkan pada aspek keuangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD; 8) potensi yang dapat dikembangkan pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD; dan 9) potensi yang dapat dikembangkan pada aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD. 71
1. 4.Perumusan Kebijakan dan Strategi SPALD; Dalam perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a.Perumusan Isu Strategis Perumusan isu strategis berdasarkan: 1) hasil harmonisasi kebijakan dan strategi SPALD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga; 2) hasil harmonisasi RTRW dan/atau RDTR; 3) hasil analisis gambaran pelayanan SPALD antara lain meliputi: a) perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; b) permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD c) permasalahan dan potensi pembiayaan dalam penyelenggaraan SPALD; dan d) penentuan kawasan rawan sanitasi khusus air limbah domestik; 4) isu strategis pada cakupan global.
b.Penentuan Arah Kebijakan dan Strategi SPALD Tahapan berikutnya dilakukan penentuan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD. Kebijakan dan strategi yang disusun tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Analisis Arah Kebijakan Penyelenggaaan SPALD Analisis arah kebijakan dan strategi SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil perumusan isu strategis penyelenggaraan SPALD daerah dan/atau kawasan. Analisis arah kebijakan penyelenggaraan SPALD ditentukan dengan melaksanakan analisis metode pemilihan arah kebijakan prasarana dan sarana air limbah domestik, yang dapat dianalisis antara lain dengan metode Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT), metode Analytical Hierarchy Process (AHP) atau dengan metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan 2) Penentuan Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPALD Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi SPALD menetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut: a) kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana SPALD paling sedikit meliputi: 72 • optimalisasi SPALD-S yang sudah berjalan; • kombinasi SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan kondisi daerah dan/atau kawasan perencanaan; dan/atau • peningkatan prasarana dan sarana SPALD dengan teknologi maju b) kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaan dan SDM; c) kebijakan dan strategi dalam pembiayaan penyelenggaraan SPALD; d) kebijakan dan strategi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD; dan e) kebijakan dan strategi pengaturan dalam penyelenggaraan SPALD.
1. 5.Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Program Rencana program penyelenggaraan SPALD ditentukan berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan berdasarkan metode analisis yang digunakan yang terdiri atas:
a.Rencana Umum Proyeksi populasi dan pengembangan daerah dan/atau kawasan perencanaan, meliputi: 1) Penentuan daerah perencanaan SPALD yang ditentukan berdasarkan: a) Rencana pengembangan daerah dan/atau kawasan, yang merupakan hasil harmonisasi RTRW dan/atau RDTR meliputi: • kawasan perkotaan saat ini; • kawasan pariwisata saat ini; • kawasan strategis nasional saat ini; • rencana struktur tata ruang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan • proyeksi populasi dan kepadatan penduduk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. b) Penentuan Zona Perencanaan penyelenggaraan SPALD untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yang mempertimbangkan: • keseragaman tingkat kepadatan penduduk; • keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan; • keseragaman tingkat kepadatan bangunan • keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan; • kesamaan badan air penerima; dan • pertimbangan batas administrasi. 73 c) Penentuan Zona Prioritas penyelenggaraan SPALD untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan SPALD dengan mempertimbangkan: • kepadatan penduduk; • beban pencemaran/angka Biological Oxygen Demand (BOD); • angka kondisi sanitasi; dan • angka kesakitan dari penyakit bawaan air.
b.Standar dan Kriteria Teknis Penyelenggaraan SPALD Standar dan kriteria teknis penyelenggaraan SPALD berupa: 1) Standar teknis penyelenggaraan SPALD Standar teknis penyelenggaraan SPALD paling sedikit meliputi: a) cakupan rencana pelayanan SPALD-S minimal 60% (enam puluh persen); b) daerah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan minimal memiliki IPAL skala permukiman; c) daerah dan/atau kawasan dengan jumlah penduduk minimal 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan telah memiliki tangki septik, diharapkan memiliki sebuah IPLT; dan d) pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat menghasilkan effluen air limbah domestik yang tidak melampaui 2) Kriteria penyelenggaraan SPALD Kriteria penyelenggaraan SPALD meliputi: a) karakteristik air limbah domestik pada Zona Perencanaan yaitu timbulan dan beban organik air limbah domestik; b) proyeksi timbulan dan beban organik air limbah domestik pada Zona Perencanaan; c) jenis SPALD pada Zona Perencanaan; d) kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-S; dan e) kriteria teknis dalam penyelenggaraan SPALD-T.
c.Rencana Program Penyelenggaraan SPALD; Program penyelenggaraan SPALD mencakup persentase target dan biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang yang terdiri atas: 1) program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-S; 2) program pengembangan prasarana dan sarana SPALD-T; 3) program pengembangan kelembagaan dan SDM, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan SPALD secara proporsional antara 74 regulator dan operator (kelembagaan operator penyelenggaraan SPALD diarahkan pada peran serta masyarakat atau pelaku usaha); dan 4) program pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD.
d.Tahapan Pelaksanaan Program Program penyelenggaraan SPALD yang telah disusun, kemudian dirinci berdasarkan jangka waktu perencanaan, yaitu : 1) Rencana Jangka Panjang Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan. 2) Rencana Jangka Menengah Rencana jangka menengah merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 5 (lima) tahun mendatang, rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan. 3) Rencana Jangka Pendek /Tahap Mendesak Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 1 - 2 tahun kedepan rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah domestik.
1. 6.Indikasi Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD Indikasi pembiayaan penyelenggaraan SPALD berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat. Pembiayaan tersebut dirinci berdasarkan program yang ditetapkan.
2. 7.Konsultasi Publik Rencana Induk Rencana Induk SPALD harus disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari stakeholder sebelum ditetapkan. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, dihadiri antara lain:
a.instansi yang menangani pengendalian pencemaran air, air limbah domestik, dan infrastruktur;
b.pelaku usaha;
c.tokoh masyarakat;
d.Perguruan Tinggi; dan
e.Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok masyarakat 75
1. 8.Legalisasi Rencana Induk Tahapan terakhir dalam penyusunan rencana induk yaitu Rencana Induk yang telah dikonsultasi publik ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. 4.2 Metode Penyusunan Uraian tentang metode penyusunan yang digunakan dalam melakukan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Demak. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. Metode penyusunan di bidang kebijakan dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.
2. 1.Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil- hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Pada umumnya metode penelitian pada penyusunan arahan pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di kawasan nilai budaya juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer dapat diperoleh dengan cara: pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, menyebarkan kuestioner dan sebagainya. Pada umumnya metode penelitian pada Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Demak menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.
3. 2.Penelitian Laporan Dari (Self-Report research); Dari kaitannya dengan data yang dikumpulkan maka penelitian deskriptif mempunyai beberapa macam jenis termasuk di antaranya laporan diri dengan menggunakan observasi. Dalam penelitian self-report, informasi dikumpulkan oleh orang tersebut yang juga berfungsi sebagai peneliti. Dalam penelitian self-report ini penelitian dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti dikunjungi dan dilihat kegiatanya dalam situasi yang alami. Tujuan obsevasi 76 langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian self-report, peneliti juga dianjurkan menggunakan alat bantu lain untuk memperoleh data, termasuk misalnya dengan menggunakan perlengkapan lain seperti catatan, kamera, dan rekaman. Alat-alat tersebut digunakan terutama untuk memaksimalkan ketika mereka harus menjaring data dari lapangan. Yang perlu diperhatikan oleh para peneliti yang dengan model self-report adalah bahwa dalam menggunakan metode observasi dalam melakukan wawancara, para peneliti harus dapat menggunakan secara simultan untuk memperoleh data yang maksimal
4. 3.Metode Normatif, Merupakan metode pendekatan yang menganalisis permasalahan dan perencanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan teori- teori atau kaidah-kaidah/standar-standar perencanaan yang ada. 4.3 Kebutuhan dan Sumber Data Kebutuhan data dan sumber data yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut : Tabel 4-1 Kebutuhan dan Sumber Data No Aspek Jenis Data Sumber Data 1 Deskripsi Daerah dan Kawasan Rencana letak daerah dan kawasan rencana secara geografis Bappelitbangda Demak 2 Topografi kontur tanah Bappelitbangda Demak 3 Iklim penyinaran matahari, kelembaban, suhu udara, dan curah hujan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir BPS atau Badan meterologi 4 Kualitas Sungai dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air panjang sungai, daerah dan kawasan yang dilewati, debit sungai, data Biological Oxygen Demand (BOD), keadaan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), dan rencana pengembangan pengelolaan sumber daya air DLH Kab Demak 5 Kualitas Air Tanah permeabilitas tanah, data kualitas air tanah permukaan, data kualitas air tanah dalam dan data kedalaman muka air tanah DLH Kab Demak Dinpertan Kab Demak 6 Geologi data struktur tanah di daerah dan kawasan rencana disertai dengan peta geologi Bappelitbangda Demak SDA 7 Prasarana, Sarana, dan Utilitas data prasarana dan sarana air minum, persampahan, jaringan drainase, dan jaringan listrik DLH Kab Demak Bappelitbangda Demak DPUPR Kab Demak 8 Rencana Penataan Wilayah data penggunaan lahan untuk daerah dan kawasan rencana (dilengkapi dengan peta), dan Bappelitbangda Demak DPUPR Kab Demak 77 No Aspek Jenis Data Sumber Data RTRW yang dibuat oleh masing masing daerah rencana 9 Kependudukan Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan lain-lain Dukcapil Kab Demak BPS Kab Demak 10 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
a.data sumber mata pencaharian;
b.penilaian kemiskinan;
c.profil kesehatan penduduk, jenis penyakit, dan jumlah prasarana kesehatan;
d.kesadaran terhadap pengelolaan air limbah domestik; dan
e.kesediaan membayar untuk layanan sanitasi Dukcapil Kab Demak BPS Kab Demak Disperkim Kab Demak DPUPR Kab Demak 11 Data Kondisi SPALD Saat Ini Data Teknis
a.data sumber air minum;
b.data area pelayanan SPALD-S;
c.data Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan cubluk dan tangki septik;
d.data Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja meliputi jumlah sarana, jenis sarana, volume, dan ritasi;
e.data IPLT meliputi jumlah dan luas IPLT, tahun pembangunan, proses pengolahan lumpur tinja, data efluen dari IPLT, kelengkapan prasarana dan sarana pendukung, disertai dengan denah lokasi dan diagram proses pengolahan Data Non Teknis
a.data kebiasaan BABS;
b.kondisi pengelolaan keuangan Unit pengelola SPALD
c.kondisi kelembagaan yang mengelola SPALD
d.data pengaturan dalam mengelola SPALD Disperkim Kab Demak DPUPR Kab Demak DLH Kab Demak Sumber: Analisis Penyusun, 2024 78
1. 1.Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. 2.Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. 3.Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Air limbah merupakan salah satu sub urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mana sub urusan tersebut dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan terkait air limbah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 5-1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kepmendagri 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 tentang Perubahan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pembagian urusan pemerintahan Bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang sub urusan air limbah Nomenklatur Urusan Provinsi: • Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Regional. 79 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kepmendagri 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 tentang Perubahan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemerintah Pusat:
a.Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional;
b.Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional. Daerah Provinsi: Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. Daerah Kabupaten Kota: Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. • Program Pengembangan Permukiman (Kawasan Strategis Provinsi) Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota: • Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik. • Program Pengembangan Permukiman (Kawasan Strategis Kabupaten/Kota) Kebijakan dan strategi sistem penyelenggaraan air limbah domestik nasional masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman. Selain Peraturan tersebut, terdapat beberapa kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan air limbah diantaranya :
1. 1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045.
2. 2.Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 Keterkaitan peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5-2 Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Air Limbah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Undang Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 Visi: Terwujudnya masyarakat sehat dalam lingkungan yang lestari Visi Indonesia Emas 2045
3. 1.Pendapatan per kapita setara negara maju;
4. 2.Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
5. 3.Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
6. 4.Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
7. 5.Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih Visi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan Misi:
8. 1.Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpusat (off-site);
9. 2.Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman;
10. 3.Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
11. 4.Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
12. 5.Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah Misi
13. 1.Transformasi sosial;
14. 2.Transformasi ekonomi
15. 3.Transformasi tata kelola
16. 4.Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan lndonesia;
17. 5.Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
18. 6.Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
19. 7.Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
20. 8.Kesinambungan pembangunan Misi
21. 1.Transformasi sosial;
22. 2.Transformasi ekonomi
23. 3.Transformasi tata kelola
24. 4.Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
25. 5.Ketahanan sosial budaya dan ekologi
26. 6.Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
27. 7.Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
28. 8.Kesinambungan pembangunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Undang Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 permukiman dengan prinsip good corporate governance;
29. 6.Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman Sasaran: Dengan telah terlampauinya target pelayanan prasarana dasar air limbah permukiman berdasarkan target MDGs, maka proyeksi target nasional ditetapkan untuk pencapaian target pelayanan prasarana dan sarana air limbah permukiman yang aman sebesar 60% pada tahun 2014. Selanjutnya untuk kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system). Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial mencakup:
30. 1.Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan, serta perumahan di kawasan permukiman secara memadai dan merata dalam rangka pemenuhan SPM di seluruh pelosok negeri.
a.penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi aman, serta pengelolaan sampah yang terpadu harus terpenuhi di seluruh wilayah. Sasaran Pokok
1. 1.Sasaran 1. Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif
2. 2.Sasaran 2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan
3. 3.Sasaran 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis
4. 4.Sasaran 4. Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah
5. 5.Sasaran 5. Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial
6. 6.Sasaran 6. Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana Indikator Utama Pembangunan
7. 1.Dengan target rumah tangga dengan akses santasi aman 85 % pada tahun 2045 Sumber : Tim Penyusun 2024 82 5.2 Harmonisasi RTRW Kabupaten Demak Kebijakan tata ruang Kabupaten Demak berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. 5.2.1 Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang A. Tujuan Penataan Ruang Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. B. Kebijakan Penataan Ruang
8. 1.Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif.
9. 2.Pengembangan komoditas pertanian yang prospektif.
10. 3.Pengembangan kawasan pesisir.
11. 4.Pengembangan pusat pelayanan.
12. 5.Pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
13. 6.Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
14. 7.Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. 8.Pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang.
16. 9.Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan. C. Strategi Penataan Ruang
17. 1.Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif meliputi:
a.Mengarahkan perkembangan Kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan Tanaman Pangan; dan
b.Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
1. 2.Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif meliputi :
a.Menentukan zona kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
b.Mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan
c.Intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.
1. 3.Strategi pengembangan kawasan pesisir meliputi :
a.Mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
b.Melindungi kawasan yang terkena abrasi;
c.Mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan
d.Mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung 83 abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.
1. 4.Strategi pengembangan pusat pelayanan meliputi:
a.Mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan- perdesaan.
b.Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL.
c.Mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.
1. 5.Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan meliputi:
a.Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran.
b.Meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan.
c.Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan.
d.Mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah.
e.Mengembangkan sistem TPA dengan sanitary landfill dan waste to energy.
f.Mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan.
1. 6.Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi:
a.Meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya.
b.Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung.
c.Memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung.
d.Mengembangkan sistem agroforestry (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering.
e.Mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam.
f.Mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA.
1. 7.Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi :
a.Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan 84 bencana.
b.Mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan kompak.
c.Mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
d.Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.
1. 8.Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang, meliputi :
a.Menentukan batas kawasan peruntukan industri.
b.Mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
c.Meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.
d.Mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.
1. 9.Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
a.Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
b.Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
c.Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan. 5.2.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah A. Rencana Sistem Perkotaan;
1. 1.Struktur Perkotaan Pusat pelayanan terdiri atas :
a.Pusat Kegiatan Nasional (PKN) PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang - Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 1) Kawasan Perkotaan Demak. 2) Kawasan Perkotaan Mranggen.
c.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 1) Kawasan Perkotaan Gajah; 85 2) Kawasan Perkotaan Dempet; 3) Kawasan Perkotaan Guntur; 4) Kawasan Perkotaan Sayung; 5) Kawasan Perkotaan Karangtengah; 6) Kawasan Perkotaan Bonang; 7) Kawasan Perkotaan Wedung; 8) Kawasan Perkotaan Karangawen; 9) Kawasan Perkotaan Wonosalam; 10) Kawasan Perkotaan Karanganyar; 11) Kawasan Perkotaan Mijen; dan 12) Kawasan Perkotaan Kebonagung. Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.
d.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 1) Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah; 2) Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet; 3) Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur; 4) Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung; 5) Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah; 6) Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang; 7) Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen; 8) Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam; 9) Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar; 10) Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen; 11) Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan 12) Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung
1. 2.Sistem Wilayah
a.Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan; dan 1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak meliputi : a) Kecamatan Sayung; b) Kecamatan Karangtengah; c) Kecamatan Demak; dan d) Kecamatan Wonosalam. 86 2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mranggen meliputi: a) Kecamatan Mranggen; b) Kecamatan Karangawen; dan c) Kecamatan Guntur. 3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung. 4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gajah. 5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Dempet.
b.Rencana Fungsi Satuan Wilayah Pembangunan 1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan fungsi meliputi : a) Pusat pemerintah Daerah; b) Perdagangan dan jasa; c) Pertanian; d) Perikanan; e) Peternakan; f) Industri; g) Transportasi; dan h) Pariwisata. 2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan fungsi meliputi : a) Pertanian; b) Perdagangan dan jasa; c) Peternakan; dan d) Industri 3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan fungsi meliputi : a) Pertanian; b) Perikanan; c) Perdagangan dan jasa; d) Peternakan; e) Industri; dan f) Pariwisata. 4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan fungsi meliputi : a) Pertanian; b) Perdagangan dan jasa; 87 c) Perikanan; d) Peternakan; dan e) Industri. 5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan fungsi meliputi: a) Pertanian; b) Perdagangan dan jasa; c) Peternakan; dan d) Industri. B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
1. 1.Sistem Jaringan Transportasi
a.Sistem Jaringan Transportasi Darat
b.Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau;
c.Sistem jaringan transportasi laut.
1. 2.Sistem Jaringan Energi
a.Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
b.Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
1. 3.Sistem Jaringan Telekomunikasi
a.Jaringan Tetap
b.Jaringan Bergerak.
1. 4.Sistem Jaringan Sumber Daya Air
a.Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten; 1) Daerah Aliran Sungai Babon 2) Daerah Aliran Sungai Tuntang; 3) Daerah Aliran Sungai Jragung; 4) Daerah Aliran Sungai Serang. 5) Daerah Aliran Sungai Dolok; 6) Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan 7) Daerah Aliran Sungai Setu.
b.Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten 1) Sumber Air; a) Air Permukaan

(1)Sungai
(2)Embung
(3)Bendungan b) Air tanah pada cekungan air tanah (CAT)
(1)Cekungan Air Tanah Kudus 88
(2)Cekungan Air Tanah Semarang Demak 2) Prasarana Sumber Daya Air a) sistem jaringan irigasi;
(1)Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat
(2)Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi
(3)Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah
(4)Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah b) Sistem pengendalian banjir dan rob;
(1)Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
(2)Pembangunan sabuk pantai;
(3)Pengendalian pengambilan air tanah; dan
(4)Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir c) Jaringan air baku untuk air bersih; dan
(1)Pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;
(2)Pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan
(3)Pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.

5.Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

a.Sistem jaringan persampahan 1) Rencana Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir a) TPA Candisari di Kecamatan Mranggen; b) TPA Berahan Kulon di Kecamatan Wedung; dan c) Pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan sanitary landfill dan teknologi yang dapat mereduksi sampah 89 2) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi TPA dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. 3) Rencana Lokasi Tempat Penampungan Sementara Rencana lokasi TPST ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal. 4) Rencana Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.
b.Sistem Penyediaan Air Minum 1) Jaringan perpipaan a) Pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan b) Pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi:

(1)Kecamatan Sayung;
(2)Kecamatan Demak;
(3)Kecamatan Mranggen;
(4)Kecamatan Lainnya c) Pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum; d) Pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR); e) Pengembangan unit pelayanan meliputi:
(1)Pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen;
(2)Pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum;
(3)Pengembangan pelayanan untuk kawasan peruntukan industri 2) Bukan jaringan perpipaan. Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi: a) Pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan; 90 b) Pengembangan sumur pompa berada di kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan c) Pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (rain harvesting).
1. c.Sistem Pengelolaan Air Limbah 1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri a) Kecamatan Sayung b) Kecamatan Mranggen 2) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; a) Kawasan Perkotaan Demak; b) Kawasan Perkotaan Mranggen; c) Ibukota Kecamatan Sayung; 3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan. a) Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan peternakan rakyat di seluruh kecamatan; b) Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan c) Pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.
2. d.Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3.
3. e.Sistem Jaringan Drainase; 1) Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi: a) Kawasan Perkotaan Demak b) Kawasan Perkotaan Mranggen; c) Ibukota Kecamatan Sayung; 2) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan nasional Sayung – Karangtengah –Demak – Gajah – Karanganyar; 91 3) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan provinsi Gajah – Mijen – Welahan, Demak – Wonosalam – Godong; 4) Normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah; dan 5) Penghijauan meliputi Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
4. f.Sistem Jaringan Evakuasi Bencana. 1) Pengembangan Jalur Evakuasi; 2) Ruang Evakuasi Bencana Gambar 5-1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak 93 5.2.3 Rencana Pola Ruang Wilayah A. Kawasan Peruntukan Lindung
  1. 1.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
  2. 2.Kawasan perlindungan setempat
  3. 3.Kawasan ekosistem mangrove
  4. 4.Kawasan cagar budaya;
  5. 5.Kawasan rawan bencana alam
  6. 6.Kawasan lindung geologi;
  7. 7.Kawasan lindung lainnya. B. Kawasan Peruntukan Budidaya
  8. 1.Kawasan hutan produksi
  9. 2.Kawasan pertanian
  10. 3.Kawasan perikanan
  11. 4.Kawasan pertambangan dan energi
  12. 5.Kawasan peruntukan industri.
  13. 6.Kawasan pariwisata
  14. 7.Kawasan permukiman
  15. 8.Kawasan pertahanan dan keamanan Gambar 5-2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 95 5.3 Analisis Gambaran Kondisi SPALD 5.3.1 Kondisi dan Perkembangan Perilaku Masyarakat Dalam membuang Air Limbah Domestik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Demak yang semakin meningkat menandakan adanya perbaikan kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sehat dan layak, serta perbaikan kualitas pendidikan. Perbaikan kualitas hidup ini sebanding dengan pertumbuhan PDRB. Meskipun nilai IPM ini semakin naik, namun nilai tersebut masih di bawah rata-rata IPM nasional. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah kabupaten dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang bukan hanya perbaikan di bidang ekonomi dan standar hidup layak, namun juga perbaikan kualitas pendidikan dan perilaku hidup yang peduli lingkungan. Berdasarkan data IPM Kabupaten Demak selama 10 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dimana data IPM Kabupaten Demak pada tahun 2014 sebesar 68,95 menjadi 74,07 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan indeks pembangunan penduduk di Kabupaten Demak. Tabel 5-3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak No Tahun Indeks Pembangunan Manusia 1 2023 74,07 2 2022 73,36 3 2021 72,57 4 2020 72,22 5 2019 71,87 6 2018 71,26 7 2017 70,41 8 2016 70,10 9 2015 69,75 10 2014 68,95 Sumber : BPS Kabupaten Demak 2024 Kondisi dan perkembangan perilaku masyarakat dalam membuang air limbah domestik juga ditunjukkan dengan adanya pencapaian sanitasi di kabupaten Demak yang sudah mencapai 100 % dengan angka sanitasi layak sebesar 83,05 % dari penduduk Kabupaten Demak, sedangkan angka sanitasi aman di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar 5,15 %. 5.3.2 Kondisi kesehatan masyarakat terkait penyelenggaraan SPALD di daerah dan kawasan perencanaan Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak dikaitkan dengan penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Demak dapat terlihat atau dikaitkan dengan penyakit diare. Penyakit diare ini disebabkan oleh terjadinya kontaminasi fecal terhadap air dinilai melalui penghitungan bakteri indikator fecal (FIB) seperti Escherichia coli, Fecal coli dan Total coliform. Kontaminasi fecal coli dalam perairan menunjukkan keberadaan 96 bakteri coli yang berasal dari kotoran (faeces) baik hewan maupun manusia dan merupakan bakteri pathogen bagi manusia (Effendi, 2003), sedangkan Total coliform adalah gabungan antara E coli dan Fecal coli. Karenanya baku mutu air minum melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 mensyaratkan parameter E. coli dan Total coliform adalah 0. Keberadaan pathogen yang diindikasikan oleh parameter E. Coli dan Fecal coli pada air menunjukkan kualitas air buruk. Dampak pathogen dalam air, terutama air bersih adalah terjadinya penyakit gastrointestinal dan penyakit kulit, salah satunya adalah diare. Berdasarkan data jenis penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Demak pada 5 tahun terakhir, menunjukkan ada beberapa penyakit yang terjadi di Kabupaten Demak, antara lain demam berdarah, diare, malaria, pneumonia, dan leptospirosis. Kasus diare, malaria, dan pneumonias tersebut tidak menimbulkan korban meninggal, namun kasus DBD dan leptospirosis menimbulkan korban meninggal. Kasus penyakit yang paling banyak terjadi adalah diare akibat kualitas air yang rendah, disusul pneumonia akibat kualitas udara yang kurang baik. Berikut ini data kejadian penyakit selama tahun 2019- 2023. Gambar 5-3 Kejadian Penyakit di Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2023 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 2024 5.3.3 Kondisi pencemaran air limbah domestik saat ini dan yang akan datang tanpa adanya penyelenggaraan SPALD; Berdasarkan dokumen Profil Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melakukan pemantauan atau uji kualitas air sungai. Uji kualitas dilakukan di 21 titik yang mewakili 7 sungai sebagai hulu, tengah dan 2019 2020 2021 2022 2023 Leptospirosis 80 17 108 14 28 Pneumonia 857 4,314 2,588 3,396 3,843 Malaria 33 18 5 14 34 DBD 168 107 134 606 566 Diare 29,582 23,688 17,302 61,814 42,836 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Diare DBD Malaria Pneumonia Leptospirosis 97 hilir. Sungai tersebut adalah Sungai babon, Sungai Cabean/Jragung. Sungai Sayung/Dombo, Sungai Jajar, Sungai Setu, Sungai Tuntang dan Sungai Wulan. Pengambilan sampel air dilakukan selama 2 periode dengan mewakili kondisi sungai pada saat musim penghujan yaitu pada tanggal 11 – 15 maret 2022, dan mewakili kondisi sungai pada saat musim kemarau yaitu pada tanggal 7 – 13 September 2022. Berdasarkan data hasil pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
  16. 1.Pada musim penghujan (Bulan Maret) dengan debit air sungai yang relatif tinggi karena masih termasuk musim penghujan. Status mutu air hasil sampel menunjukkan sungai cemar ringan sebanyak 3 (tiga) titik dan cemar sedang sebanyak 18 titik
  17. 2.Pada musim kemarau (Bulan September) debit air sungai relatif rendah dengan kondisi musim kemarau dan hujan jarang-jarang. Status mutu sungai hasil pengujian yaitu cemar ringan pada 7 titik dan cemar sedang pada 14 titik.
  18. 3.Berdasarkan parameter baku mutu yang digunakan yaitu baku mutu air sungai kelas II berdasarkan PP 22 nomor 2021 hasil pengujian menunjukan tercemar pada parameter TSS, TDS, NH3-N, BOD, COD, DO, Fosfat, Klorida, Nitrit, Seng, Sianida, Sulfat, Total Coliform, dan Total Fecal Coli. Beberapa hasil pengukuran kualitas air sungai di Kabupaten Demak, antara lain :
  19. 1.Sungai Babon Lokasi Sungai Babon berada di bagian barat laut Kabupaten Demak dan melewati beberapa desa di Kecamatan Mranggen yakni Desa Kebonbatur, Desa Batusari, dan Desa Jamus, dan Kecamatan Sayung di Desa Sayung dan Desa Sriwulan. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik lokasi yaitu di Hulu, Tengah dan Hilir. Hasil uji laboratorium dari sampel yang telah didapatkan dibandingkan dengan baku mutu yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran IV Baku Mutu Air Nasional. Luas daerah yang dilalui yaitu 108 Ha. Pengambilan sampel bagian hulu Sungai Babon, berada di Desa/Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen yang merupakan daerah tegalan, pemukiman, rawa, dan sawah irigasi sehingga memiliki kadar TSS, NH3-N, dan nitrit yang tinggi saat musim penghujan. Tingginya kadar BOD, COD, Total Coliform dan Total Fecal Coli disebabkan cemaran dari limbah domestik (pemukiman). Pada saat musim penghujan hasil akhir menunjukkan bagian hulu berstatus tercemar sedang dan pada saat musim kemarau tercemar sedang. Pengambilan sampel bagian tengah Sungai Babon, berada di Desa/Kelurahan Jamus Kecamatan Mranggen yang merupakan wilayah sawah irigasi dan pemukiman. Kegiatan pertanian menyebabkan tingginya kadar TSS, NH3-N, Fosfat dan Nitrit tinggi. Sedangkan untuk parameter total coliform dan Total Fecal Coli 98 berasal dari limbah domestik pemukiman yang mengkontaminasi perairan sungai. Pada saat musim penghujan hasil akhir menunjukkan bagian tengah berstatus Tercemar Sedang dan pada saat musim kemarau Tercemar Sedang.
  20. 2.Sungai Cabean/Jragung Lokasi Sungai Cabean/Jragung berada di bagian selatan Kabupaten Demak yang melewati 4 Kecamatan dan beberapa desa yaitu Kecamatan Karangawen tepatnya di Desa Jragung, Desa Tlogorejo, Desa Rejosari, Desa Brambang, Desa Sidorejo, dan Desa Pundenarum, Kecamatan Guntur di Desa Tlogoweru, Desa Bogosari, Desa Guntur dan desa Bakalrejo, Kecamatan Karangtengah di Desa Klitih, Pidodo, Donorejo, Grogol, Pulosari, Karangsari, Dukun, Wonokerto, Wonowoso, dan Tambakbulusan, dan Kecamatan Sayung di Desa Sidorejo dan Banjarsari. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik lokasi yang mewakili hulu, tengah dan hilir. Hasil uji laboratorium dari sampel yang telah didapatkan dibandingkan dengan baku mutu yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran IV Baku Mutu Air Nasional. Total luas daerah aliran yaitu 793,21 Ha. Pengambilan sampel bagian hulu sungai Sungai Cabean/Jragung berada di Desa/Kelurahan Tlogorejo Kecamatan karangawen yang merupakan daerah tegalan, pemukiman dan sawah irigasi. Kadar TSS, nitrit dan fosfat yang tinggi merupakan hasil dari kegiatan pertanian yang berada di daerah sungai yang disebabkan oleh penggunaan pupuk. Sedangkan kadar BOD, COD, Total Coliform dan Total fecal Coli disebabkan oleh cemaran dari limbah domestik pemukiman. Pada saat musim penghujan hasil akhir menunjukkan bagian hulu berstatus Tercemar Sedang dan pada saat musim kemarau Tercemar Sedang. Pengambilan sampel yang mewakili bagian tengah Sungai Cabean/Jragung yaitu berada di Desa/Kelurahan Bakalrejo Kecamatan Guntur yang didominasi oleh sawah irigasi dan pemukiman sehingga parameter TSS, NH3-N, fosfat dan Nitrit melebihi baku mutu yang berasal dari kegiatan pertanian dan kadar BOD, COD, Total Coliform, dan Total Fecal Coli 99 melebihi baku mutu yang berasal dari kegiatan pemukiman. Pada saat musim penghujan hasil akhir menunjukkan bagian tengah berstatus Tercemar Sedang dan pada saat musim kemarau Tercemar Ringan. Pengambilan sampel bagian hilir Sungai Cabean/Jragung berada di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung yang merupakan daerah industri, pemukiman dan sawah. Parameter yang saat ini melebihi baku mutu yaitu TDS, TSS, BOD, COD, NH3-N, Fosfat dan Nitrit yang berasal dari kegiatan pertanian dan limpasan air hujan yang membawa senyawa masuk ke dalam sungai. Sedangkan pada parameter Klorida, Seng, Sianida, dan Sulfat berasal dari kegiatan industri di Kawasan tersebut. Untuk parameter BOD, COD, Total Coli Form, dan Total fecal Coli yang melebihi baku mutu disebabkan oleh kegiatan pemukiman (kegiatan domestik). Pada hilir juga merupakan akumulasi dari beban pencemaran dari hulu dan tengah. Pada saat musim penghujan hasil akhir menunjukkan bagian hilir berstatus Tercemar Sedang dan pada saat musim kemarau Tercemar Sedang.
  21. 3.Sungai Sayung/Dombo Sungai Dombo merupakan sungai yang terletak di bagian utara Kabupaten Demak yang melewati 2 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan seperti Kecamatan Mranggen di desa Batusari, Bandungrejo, Waru, Menur, dan Jamus dan di Kecamatan Sayung di Desa Dombo, Bulusari, Pramelan, Tambakroto, Karangasem, Kalisari, Sayung, Purwosari. Dan bedono. Luas wilayah yang dilewati oleh Sungai Dombo yaitu 342,25 Ha. Pengambilan sampel dilakukan di 3 lokasi yaitu di daerah Hulu, Tengah, dan Hilir. Hasil laboratorium uji sampel yang telah didapatkan dibandingkan dengan Peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran IV tentang Baku Mutu Air Nasional. Lokasi pengambilan sampel yang mewakili hulu Sungai Sayung/Dombo berada di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen yang merupakan daerah tegalan, pemukiman, rawa dan sawah irigasi. Parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, NH3-N dan nitrit yang berasal dari kegiatan pertanian. Hal ini dapat dikarenakan limpasan air dari sawah ke sungai yang disebabkan oleh air hujan. Kemudian parameter lain yang melebihi baku mutu yaitu BOD, COD, Total Coliform dan Total Fecal Coli yang dapat berasal dari air rawa dan kegiatan pemukiman. Pada saat musim penghujan hasil akhir menunjukkan bagian hulu berstatus Tercemar Sedang dan pada saat musim kemarau Tercemar Sedang. Lokasi pengambilan sampel yang mewakili bagian tengah diambil di Desa Waru Kecamatan Mranggen yang didominasi oleh tegalan, sawah irigasi dan pemukiman. 100 Hasil dari uji sampling air sungai bagian tengah menunjukkan parameter TSS, NH3- N, Fosfat dan Nitrit melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Ini disebabkan oleh aktivitas pertanian hasil dari limpasan air ke sungai saat musim hujan yang membawa senyawa atau zat dari pupuk. Sedangkan untuk parameter BOD, COD, Total Coliform dan Total Fecal Coli yang melebihi baku mutu dapat disebabkan oleh aktivitas dari pemukiman. Status sungai bagian tengah pada saat pengujian musim penghujan yaitu Tercemar Sedang, sedangkan status pada musim kemarau yaitu Tercemar Sedang. Lokasi pengambilan sampel pada hilir sungai berada pada Desa/Kelurahan Purwosari Kecamatan Sayung. Daerah ini didominasi oleh daerah industri, pemukiman dan sawah. Hasil uji parameter yang telah dilakukan menunjukan parameter-parameter yang tinggi dan melebihi baku mutu. Parameter Fosfat, TSS dan TDS yang tinggi merupakan hasil dari Kegiatan Pertanian, BOD, COD, Total Coliform dan Total Fecal Coli tinggi disebabkan oleh kegiatan dari pemukiman, sedangkan Klorida dan Sulfat dapat disebabkan oleh kegiatan industri di sekitar. Status sungai Sayung/Dombo adalah Tercemar Sedang pada musim penghujan maupun pada musim kemarau
  22. 4.Sungai Jajar Sungai Jajar merupakan sungai yang berlokasi di bagian tengah Kabupaten Demak yang melewati 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, dan Kecamatan Wonosalam. Luas wilayah yang dilalui oleh Sungai ini seluas 650,72 Ha. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik lokasi yang mewakili hulu, tengah dan hilir. Hasil dari pengujian dari sampel yang telah diambil dibandingkan dengan baku mutu sungai kelas II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Lampiran IV tentang Baku Mutu Air Nasional. Lokasi pengambilan sampel yang mewakili hulu Sungai Jajar berlokasi di Desa/Kelurahan Botosengon Kecamatan Dempet yang merupakan daerah pemukiman dan sawah. Hasil pengujian sampel menunjukkan kadar TSS, Fosfat dan Sianida yang tinggi yang disebabkan oleh kegiatan pertanian. Sedangkan untuk parameter BOD, COD, Total Coliform, dan Total Fecal Coli yang tinggi disebabkan oleh kegiatan pemukiman atau aktivitas domestik dari masyarakat. Status sungai Jajar di bagian hulu pada musim penghujan yaitu Tercemar Ringan dan status pada musim kemarau yaitu Tercemar Sedang. Lokasi pengambilan sampel pada titik yang mewakili tengah Sungai Jajar yaitu berlokasi di Desa/Kelurahan Betokan Kecamatan Demak yang didominasi oleh 101 pemukiman karena terletak pada pusat kota. Kadar yang tinggi dari hasil pengujian sampel yaitu TSS, Fosfat dan Sianida yang berasal dari kegiatan pertanian akumulasi dari hulu hingga tengah sungai. Sedangkan untuk BOD, COD, Total Coli Form dan Total Fecal Coli yang tinggi disebabkan oleh aktivitas domestik masyarakat. Status Sungai Jajar pada musim penghujan dan musim kemarau yaitu Tercemar Sedang. Pengambilan sampel hilir Sungai jajar dilakukan di Desa/Kelurahan Bonangrejo Kecamatan Bonang. Daerah ini didominasi oleh kawasan sawah. Hasil dari pengujian sampel yang memiliki kadar tinggi yaitu TDS, TSS, BOD, COD, Klorida, Seng, Sulfat, Total Colifom, dan Total Fecal Coli. Tingginya kadar TSS, TDS dan Klorida dapat disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan pertanian. Sedangkan parameter lain dapat disebabkan oleh akumulasi beban pencemar dari hulu dan tengah sungai. Status Sungai Jajar di bagian Hilir saat musim penghujan yaitu Tercemar Ringan, sedangkan pada musim kemarau tercemar Sedang.
  23. 5.Sungai Setu Sungai Setu merupakan sungai yang mengalir dari bagian Selatan hingga bagian utara Kabupaten Demak. Sungai ini melewati 5 Kecamatan dan berbagai desa. Kecamatan yang dilalui yaitu Kecamatan Karangawen, Kecamatan Guntur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Sayung. Wilayah yang dilalui oleh sungai ini yaitu seluas 698,39 Ha. Di wilayah sungai ini dilakukan pengambilan uji sampel yang berada di 2 (tiga) titik Lokasi yaitu lokasi yang mewakili Hulu, dan Hilir. Hasil uji sampel air sungai dibandingkan dengan baku mutu air sungai kelas II sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Lampiran IV tentang Baku Mutu Air Nasional. Pengambilan sampel hulu Sungai Setu dilakukan di Desa/Kelurahan Karangawen Kecamatan Karangawen yang merupakan daerah Pemukiman dan sawah irigasi. Hasil pengujian sampel air menunjukan kadar TSS, Nitrit dan Sianida tinggi yang disebabkan oleh kegiatan pertanian, sedangkan hasil pengujian BOD, COD, dan Total Fecal Coli tinggi disebabkan oleh kegiatan pemukiman. Nilai kadar ini juga bisa disebabkan oleh faktor alami seperti pelapukan batu. Status sungai pada hilir Sungai Setu pada musim penghujan dan musim kemarau yaitu Tercemar Ringan Pengambilan sampel hilir Sungai Setu dilakukan di Desa/Kelurahan Baturejo Kecamatan Karangtengah yang merupakan daerah irigasi seperti bagian hulu. Parameter yang tinggi atau melebihi baku mutu yaitu TDS, TSS, BOD, COD, Fosfat, Klorida, Nitrit, Sianida, Sulfat, Total Coliform dan Total Fecal Coli. Status Sungai Setu 102 pada bagian hilir pada musim penghujan dan musim kemarau yaitu Tercemar Sedang.
  24. 6.Sungai Tuntang Sungai Tuntang merupakan sungai yang berada di bagian selatan, Tengah hingga utara Kabupaten Demak yang melewati 6 Kecamatan dan beberapa desa/kelurahan. 6 kecamatan yang dilalui Sungai Tuntang yaitu Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Guntur, Kecamatan Demak, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wonosalam. Luas wilayah yang dilalui oleh sungai ini adalah 705,18 Ha. Pada sungai ini telah dilakukan pengambilan sampel untuk diuji kualitas dari sungai tersebut. Pengambilan sampel dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi yaitu Hulu, Tengah dan Hilir sungai. Pengambilan sampel lokasi hulu Sungai tuntang dilakukan di Desa/Kelurahan Pilangwetan Kecamatan Kebonagung. Hasil pengujian sampel menunjukan kadar TDS tinggi yang dapat disebabkan oleh proses alami. Sedangkan untuk parameter lain seperti BOD, COD, Total Coliform, dan Total Fecal Coli tinggi disebabkan oleh kegiatan pemukiman atau kegiatan domestik penduduk setempat. Status Sungai Tuntang dibagian Hilir pada saat musim penghujan yaitu Tercemar Sedang sedangkan pada saat musim kemarau statusnya Tercemar Ringan. Pengambilan sampel bagian tengah Sungai Tuntang dilakukan di Desa/Kelurahan Wonosalam Kecamatan Wonosalam yang merupakan daerah yang didominasi oleh sawah irigasi dan sedikit pemukiman. Parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, Fodfat, dan Nitrit yang disebabkan oleh Kegiatan pertanian dan BOD, COD, Total Coliform, dan Total Fecal Coli yang disebabkan oleh kegiatan pemukiman atau penduduk. Status Sungai Tuntang bagian tengah pada musim penghujan yaitu Tercemar Ringan dan pada musim kemarau yaitu Tercemar Sedang. Pengambilan sampel daerah hilir Sungai Tuntang diambil di Desa/Kelurahan Karangrejo Kecamatan Wonosalam yang merupakan pemukiman dan sawah. Parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS dan fosfat yang disebabkan oleh kegiatan pertanian dan BOD, COD, Total Coliform dan Total Fecal Coli yang disebabkan oleh kegiatan pemukiman atau aktivitas domestik penduduk. Status Sungai Tuntang di bagian Hilir pada saat musim penghujan dan musim kemarau yaitu Tercemar Sedang.
  25. 7.Sungai Wulan Sungai Wulan merupakan sungai yang berada dibagian timur Kabupaten Demak yang melewati 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Wedung. Daerah yang dilalui oleh sungai ini 103 seluas 793,21 Ha. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk uji kualitas Sungai Wulan. Pengambilan sampel dilakukan di 4 lokasi yaitu Hulu, Tengah, Hilir 1 dan Hilir
  26. 2.Hasil uji sampel dibandingkan dengan baku mutu air sungai kelas II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran IV tentang Baku Mutu Air Sungai Nasional. Pengambilan sampel bagian hulu Sungai Wulan dilakukan di Desa/Kelurahan Wilalung Kecamatan Gajah yang merupakan daerah sawah irigasi dan pemukiman. Hal ini menyebabkan hasil pengujian kualitas air sungai memiliki kadar TSS, NH3-N, Fosfat dan Nitrit yang disebabkan oleh kegiatan pertanian serta kadar BOD, COD, Total Coliform, dan Total Fecal Coli yang disebabkan oleh kegiatan domestik pemukiman. Status Sungai Wulan pada musim penghujan yaitu Tercemar Sedang dan pada musim kemarau yaitu Tercemar Ringan. Pengambilan sampel bagian tengah Sungai Wulan dilakukan di Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar yang didominasi oleh wilayah sawah irigasi dan sedikit pemukiman. Parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, NH3-N, Fosfat dan Nitrit yang disebabkan oleh kegiatan pertanian dan parameter BOD, COD, Total Coliform dan Total Fecal Coli yang disebabkan oleh kegiatan pemukiman atau limbah domestik. Status mutu Sungai Wulan bagian tengah pada musim penghujan dan musim kemarau yaitu Tercemar Sedang. Pengambilan sampel lokasi hilir 1 berada di Desa/Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen dan lokasi hilir 2 berada di Desa/Kelurahan Bunga Kecamatan Wedung. 2 (dua) daerah ini didominasi oleh area tegalan dan pemukiman. Hasil uji sampel air sungai menunjukkan parameter TDS, BOD, COD, NH3-N, Fosfat, Kloridan, Seng, Sulfat, Total Coliform dan Total Fecal Coli yang tinggi atau melebihi baku mutu sungai kelas II. Status air sungai bagian hilir 1 menunjukkan pada musim penghujan adalah Tercemar Sedang dan pada musim kemarau Tercemar Ringan. Kemudian pada uji sampel hilir 2 menunjukkan pada saat musim penghujan status sungainya adalah Tercemar Sedang dan pada musim kemarau Tercemar Ringan. Tabel 5-4 Lokasi Sampling dan hasil Uji Kualitas Air Sungai Kabupaten Demak Tahun 2022 (bagian I) No Nama Sungai Lokasi Titik Pantau Titik Koordinat Waktu sampling Tempe ratur ( o C) pH DHL (mg/l) TDS (mg/L) TSS (mg/L) DO (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) NO2 (mg/L)Lintang Bujur
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Baku Mutu Sungai Kelas II Dev 3 6-8 1.000 50 Min 4 3 25 0,06 1 Sungai Babon Mranggen a. Hulu (penghujan) -7,039956 110,484252 11 - 15 Maret 2022 27 7,7 n/a 175 900 5,4 <1 <9,34 0,09 Mranggen b. Tengah (Penghujan) -7,00139 110,494853 11 – 15 Maret 2022 28 7,4 n/a 150 1.090 5,4 <1 <9,34 0,76 Sayung c. Hilir (Penghujan) -6,94957 110,485831 11 – 15 Maret 2022 28 7,4 n/a 160 580 5 <1 <9,34 0,28 Mranggen d. Hulu (kemarau) -7,039956 110,484252 7-13 september 2022 29 7,4 n/a 278 17 3,2 5 29,2 0,04 Mranggen e. Tengah (kemarau) -7,00139 110,494853 7-13 september 2022 29 6,9 n/a 338 16 3,7 3 19,1 <0,03 Sayung f. Hilir (kemarau) -6,94957 110,485831 7-13 september 2022 32 8 n/a >2.000 171 3,9 17 74,1 <0,03 2 Sungai Cabean/ Jragung Karangawen a. Hulu (penghujan) -7,08811 110,561861 11 – 18 Maret 2022 29 7,7 n/a 280 2.210 3,7 5 17,9 0,02 Guntur b. Tengah (Penghujan) -6,97114 110,616388 11 – 18 Maret 2022 28 7,5 n/a 250 1.950 4 3 12 0,37 Karangtengah c. Hilir (Penghujan) -6,92372 110,574305 11 – 18 Maret 2022 29 7,6 n/a 200 1.480 3,1 92 200 0,04 Karangawen d. Hulu (kemarau) -7,08811 110,561861 7-13 september 2022 29 7,4 n/a 178 360 4,4 16 48,7 0,15 Guntur e. Tengah (kemarau) -6,97114 110,616388 7-13 september 2022 31 7,5 n/a 253 56 2,2 4 20,7 <0,03 Karangtengah f. Hilir (kemarau) -6,92372 110,574305 7-13 september 2022 31 7,2 n/a 223 147 2,3 8 29,3 0,06 No Nama Sungai Lokasi Titik Pantau Titik Koordinat Waktu sampling Tempe ratur ( o C) pH DHL (mg/l) TDS (mg/L) TSS (mg/L) DO (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) NO2 (mg/L)Lintang Bujur
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Baku Mutu Sungai Kelas II Dev 3 6-8 1.000 50 Min 4 3 25 0,06 3 Sungai Sayung/ Dombo Mranggen a. Hulu (penghujan) -7,02125 110,498944 11 – 15 Maret 2022 27 7,8 n/a 180 2.824 5,3 3 <9,43 0,73 Mranggen b. Tengah (Penghujan) -6,98674 110,52521 11 – 15 Maret 2022 29 7,5 n/a 170 1.4710 4,8 3 <9,43 1 Sayung c. Hilir (Penghujan) -6,94211 110,506222 11 – 15 Maret 2022 29 7,3 n/a 220 6.520 3,4 <1 <9,43 0,26 Mranggen d. Hulu (kemarau) -7,02125 110,498944 7-13 september 2022 30 7,2 n/a 291 31 2,4 15 67,5 0,04 Mranggen e. Tengah (kemarau) -6,98674 110,52521 7-13 september 2022 30 7,3 n/a 343 23 3 4 25,2 0,05 Sayung f. Hilir (kemarau) -6,94211 110,506222 7-13 september 2022 31 7,4 n/a >2.000 204 3,5 24 92,2 0,71 4 Sungai jajar Dempet a. Hulu (penghujan) -6,95367 110,694997 11 – 15 Maret 2022 28 7 n/a 170 108 2,6 16 38,7 0,04 Demak b. Tengah (Penghujan) -6,88236 110,640138 11 – 15 Maret 2022 28 6,8 n/a 160 114 2,4 9 21,6 0,04 Bonang c. Hilir (Penghujan) -6,83565 110,601661 11 – 15 Maret 2022 30 6,9 n/a 160 66 2,7 6 <9,43 0,04 Dempet d. Hulu (kemarau) -6,95367 110,694997 7-13 september 2022 29 7 n/a 282 39 2,8 9 34,3 0,03 Demak e. Tengah (kemarau) -6,88236 110,640138 7-13 september 2022 30 7 n/a 322 22 3,2 7 31,9 <0,03 Bonang f. Hilir (kemarau) -6,83565 110,601661 7-13 september 2022 31 6,8 n/a >2.000 56 2,6 53 198 <0,03 5 Sungai Setu Karangawen a. Hulu (penghujan) -7,03977 110,561199 11 – 15 Maret 2022 27 7,5 n/a 311 356 4 10 29,2 0,15 No Nama Sungai Lokasi Titik Pantau Titik Koordinat Waktu sampling Tempe ratur ( o C) pH DHL (mg/l) TDS (mg/L) TSS (mg/L) DO (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) NO2 (mg/L)Lintang Bujur
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Baku Mutu Sungai Kelas II Dev 3 6-8 1.000 50 Min 4 3 25 0,06 Karangtengah b. Hilir (Penghujan) -6,92799 110.552.938 11 – 15 Maret 2022 27 7,4 n/a 261 226 3,8 6 16,9 0,08 Karangawen a. Hulu (kemarau) -7,03977 110,561199 7-13 september 2022 30 7,4 n/a 393 34 1,9 7 31,6 <0,03 Karangtengah b. Hilir (kemarau) -6,92799 110.552.938 7-13 september 2022 29 7,4 n/a >2.000 179 4,9 49 771 <0,03 6 Sungai Tuntang Kebonagung a. Hulu (penghujan) -7,05186 110,669505 11 – 15 Maret 2022 28 7,6 n/a 190 1.190 3,6 3 <9,43 0,04 Wonosalam b. Tengah (Penghujan) -6,93208 110,634777 11 – 15 Maret 2022 29 7,7 n/a 140 3.300 3,3 <1 <9,43 0,09 Demak c. Hilir (Penghujan) -6,91707 110,603204 11 – 15 Maret 2022 29 7,6 n/a 130 3.340 3,6 2 14 0,04 Kebonagung d. Hulu (kemarau) -7,05186 110,669505 7-13 september 2022 29 7,6 n/a 181 322 4,1 17 65,2 <0,03 Wonosalam e. Tengah (kemarau) -6,93208 110,634777 7-13 september 2022 29 7,3 n/a 202 220 4,5 19 66,5 0,06 Demak f. Hilir (kemarau) -6,91707 110,603204 7-13 september 2022 29 7,1 n/a 205 170 3,9 14 64,7 <0,03 7 Sungai Wulan (Bendung Wilalung) Gajah a. Hulu (penghujan) -6,92612 110,784777 11 – 15 Maret 2022 30 7,2 n/a 316 940 2,9 19 45,7 0,08 Karanganyar b. Tengah (Penghujan) -6,84053 110,811583 11 – 15 Maret 2022 31 7,5 n/a 214 976 3,3 <1 <9,43 0,12 Mijen c. Hilir (Penghujan) -6,79989 110,726833 11 – 15 Maret 2022 30 7,3 n/a 210 372 2,8 <1 <9,43 0,13 Wedung d. Hilir (Penghujan) -6,77593 110,625002 11 – 15 Maret 2022 31 7,2 n/a 186 616 2,6 <1 <9,43 0,12 No Nama Sungai Lokasi Titik Pantau Titik Koordinat Waktu sampling Tempe ratur ( o C) pH DHL (mg/l) TDS (mg/L) TSS (mg/L) DO (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) NO2 (mg/L)Lintang Bujur
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Baku Mutu Sungai Kelas II Dev 3 6-8 1.000 50 Min 4 3 25 0,06 Gajah d. Hulu (kemarau) -6,92612 110,784777 7-13 september 2022 30 7,4 n/a 231 70 2,2 11 37,4 <0,03 Karanganyar e. Tengah (kemarau) -6,84053 110,811583 7-13 september 2022 30 7,2 n/a 267 52 2,4 26 91,7 <0,03 Mijen f. Hilir (kemarau) -6,79989 110,726833 7-13 september 2022 30 7,9 n/a >2.000 31 2,9 27 92 <0,03 Wedung g. Hilir (kemarau) -6,77593 110,625002 7-13 september 2022 30 7,2 n/a >2.000 36 0,8 32 109 <0,03 Sumber: DIKPLHD Kab. Demak, 2023 Tabel 5-5 Lokasi Sampling dan hasil Uji Kualitas Air Sungai Kabupaten Demak Tahun 2022 (bagian II) No Nama Sungai Lokasi Titik Pantau Titik Koordinat NO3 (mg/L) NH3 (mg/L) Klorin Bebas (mg/L) TP (mg/ L) Fenol (mg/L) Minyak, Lemak (mg/L) Deter gen (mg/L) F. Coli (jml/100 ml) T. Coli (jml/100 ml) Sianida (mg/L) H2S (mg/L)Lintang Bujur
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) Baku Mutu Sungai Kelas II 10 0,2 300 0,2 0,005 1 0,2 5.000 1.000 0,02 300 1 Sungai Babon Mranggen a. Hulu (penghujan) - 7,039956 110,484252 6,7 0,32 13 <0,07 n/a n/a <0,1 >16.000 >16.000 0,011 63 Mranggen b. Tengah (Penghujan) -7,00139 110,494853 7,5 0,79 11 <0,07 n/a n/a <0,1 >16.000 >16.000 0,008 95,2 Sayung c. Hilir (Penghujan) -6,94957 110,485831 7,2 2,49 7 0,63 n/a n/a <0,1 >16.000 >16.000 0,027 130 Mranggen d. Hulu (kemarau) - 7,039956 110,484252 2,4 <0,09 27 0,61 n/a n/a <0,07 >16.000 >16.000 0,012 55,7 Mranggen e. Tengah (kemarau) -7,00139 110,494853 6,7 <0,09 33 0,63 n/a n/a <0,07 >16.000 >16.000 0,009 68 Sayung f. Hilir (kemarau) -6,94957 110,485831 4,4 <0,09 13.651 0,73 n/a n/a <0,07 >16.000 >16.000 0,009 536 2 Sungai Cabean/ Jragung Karangawen a. Hulu (penghujan) -7,08811 110,561861 4,4 <0,09 9 <0,07 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 0,019 51,9 Guntur b. Tengah (Penghujan) -6,97114 110,616388 3,1 <0,007 8 <0,07 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 0,023 47,2 Karangtengah c. Hilir (Penghujan) -6,92372 110,574305 4,6 0,82 8 0,63 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 0,019 35 Karangawen d. Hulu (kemarau) -7,08811 110,561861 <1 0,07 45 0,61 n/a n/a <0,07 >16.000 >16.000 0,012 40,5 Guntur e. Tengah (kemarau) -6,97114 110,616388 <1 0,31 26 0,63 n/a n/a <0,07 2.199 2.200 0,011 50,4 Karangtengah f. Hilir (kemarau) -6,92372 110,574305 6,1 <0,09 26 0,73 n/a n/a <0,07 >15.999 >16.000 0,019 55,3 3 Sungai Sayung/ Dombo Mranggen a. Hulu (penghujan) -7,02125 110,498944 5,9 1,56 12 <0,07 n/a n/a <0,1 >16.000 >16.000 0,014 55,4 Mranggen b. Tengah (Penghujan) -6,98674 110,52521 6,8 2,55 11 <0,07 n/a n/a <0,1 >16.000 >16.000 0,009 63,9 Sayung c. Hilir (Penghujan) -6,94211 110,506222 8,1 1,7 21 <0,07 n/a n/a <0,1 >16.000 >16.000 0,016 108 No Nama Sungai Lokasi Titik Pantau Titik Koordinat NO3 (mg/L) NH3 (mg/L) Klorin Bebas (mg/L) TP (mg/ L) Fenol (mg/L) Minyak, Lemak (mg/L) Deter gen (mg/L) F. Coli (jml/100 ml) T. Coli (jml/100 ml) Sianida (mg/L) H2S (mg/L)Lintang Bujur
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) Baku Mutu Sungai Kelas II 10 0,2 300 0,2 0,005 1 0,2 5.000 1.000 0,02 300 Mranggen d. Hulu (kemarau) -7,02125 110,498944 5,6 0,73 27 0,11 n/a n/a <0,07 >15.999 >16.000 0,013 69,1 Mranggen e. Tengah (kemarau) -6,98674 110,52521 <1 0,13 35 0,52 n/a n/a <0,07 >15.999 >16.000 0,011 65,5 Sayung f. Hilir (kemarau) -6,94211 110,506222 <1 <0,09 13.448 0,71 n/a n/a <0,07 >15.999 >16.000 0,012 380 4 Sungai jajar Dempet a. Hulu (penghujan) -6,95367 110,694997 5,7 0,12 11 0,7 n/a n/a <0,1 2.400 24.000 0,039 47,3 Demak b. Tengah (Penghujan) -6,88236 110,640138 3,5 0,11 13 0,46 n/a n/a <0,1 16.000 16.000 0,03 39,3 Bonang c. Hilir (Penghujan) -6,83565 110,601661 3 0,09 13 <0,07 n/a n/a <0,1 3.500 35.000 0,032 40,1 Dempet d. Hulu (kemarau) -6,95367 110,694997 <1 <0,09 23 0,48 n/a n/a <0,07 >16.000 >16.000 0,015 27,7 Demak e. Tengah (kemarau) -6,88236 110,640138 <1 <0,09 26 0,21 n/a n/a <0,07 >16.000 >16.000 0,01 31,7 Bonang f. Hilir (kemarau) -6,83565 110,601661 <1 <0,09 14.259 0,11 n/a n/a <0,07 2.400 5.400 0,015 609 5 Sungai Setu Karangawen a. Hulu (penghujan) -7,03977 110,561199 4,6 0,28 16 <0,07 n/a n/a <0,1 2.400 2.400 0,03 112 Karangtengah b. Hilir (Penghujan) -6,92799 110.552.938 5,8 0,18 12 <0,07 n/a n/a <0,10 16.000 16.000 0,045 68,4 Karangawen a. Hulu (kemarau) -7,03977 110,561199 <1 <0,09 114 0,17 n/a n/a <0,07 1.700 1.700 0,008 58,8 Karangtengah b. Hilir (kemarau) -6,92799 110.552.938 2,2 <0,09 11.722 0,71 n/a n/a <0,07 9.200 >16.000 0,011 640 6 Sungai Tuntang Kebonagung a. Hulu (penghujan) -7,05186 110,669505 3,5 <0,07 5 <0,07 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 0,008 35 Wonosalam b. Tengah (Penghujan) -6,93208 110,634777 5,2 0,14 8 <0,07 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 <0,005 71,6 Demak c. Hilir (Penghujan) -6,91707 110,603204 4,8 <0,07 8 <0,07 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 <0,005 42,9 Kebonagung d. Hulu -7,05186 110,669505 2,2 <0,09 8 0,11 n/a n/a <0,07 3.500 3.500 0,009 40,6 No Nama Sungai Lokasi Titik Pantau Titik Koordinat NO3 (mg/L) NH3 (mg/L) Klorin Bebas (mg/L) TP (mg/ L) Fenol (mg/L) Minyak, Lemak (mg/L) Deter gen (mg/L) F. Coli (jml/100 ml) T. Coli (jml/100 ml) Sianida (mg/L) H2S (mg/L)Lintang Bujur
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) Baku Mutu Sungai Kelas II 10 0,2 300 0,2 0,005 1 0,2 5.000 1.000 0,02 300 (kemarau) Wonosalam e. Tengah (kemarau) -6,93208 110,634777 2,3 0,16 15 0,21 n/a n/a <0,07 9.200 9.200 0,01 47,4 Demak f. Hilir (kemarau) -6,91707 110,603204 1,8 <0,09 16 0,25 n/a n/a <0,07 16.000 16.000 0,008 45,7 7 Sungai Wulan (Bendung Wilalung) Gajah a. Hulu (penghujan) -6,92612 110,784777 4,5 0,33 27 0,34 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 <0,005 62,6 Karanganyar b. Tengah (Penghujan) -6,84053 110,811583 3,2 0,39 18 0,57 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 <0,005 64,4 Mijen c. Hilir (Penghujan) -6,79989 110,726833 3,1 0,31 18 0,46 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 0,013 50,6 Wedung d. Hilir (Penghujan) -6,77593 110,625002 5 0,29 12 0,46 n/a n/a <0,10 >16.000 >16.000 0,019 53,7 Gajah d. Hulu (kemarau) -6,92612 110,784777 5,6 <0,09 29 0,51 n/a n/a <0,07 2.400 2.400 0,01 47,1 Karanganyar e. Tengah (kemarau) -6,84053 110,811583 <1 <0,09 25 0,56 n/a n/a <0,07 >16.000 >16.000 0,011 51,4 Mijen f. Hilir (kemarau) -6,79989 110,726833 2,6 <0,09 18.218 0,22 n/a n/a <0,07 5.400 5.400 0,008 1.054 Wedung g. Hilir (kemarau) -6,77593 110,625002 <1 <0,09 9.997 0,11 n/a n/a <0,07 3.500 3.500 0,008 762 Sumber: DIKPLHD Kab. Demak, 2023 111 5.3.4 Capaian kinerja penyelenggaraan SPALD jangka pendek sebelumnya; Target SDGs tahun 2030 pada goals 6.2 adalah mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan dengan indikator sebagai berikut:

1.Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).
2.Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktik BABS di Indonesia. Dalam data Susenas, tingkat praktik BABS ditunjukkan dengan proporsi rumah tangga yang masih mempraktikan BABS di tempat terbuka.
3.Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem terpusat, yaitu jumlah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang terhubung ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) (%).
4.Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu proporsi rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (%). Tabel 5-6 Capaian Akses Sanitasi Layak dan Aman 2019 - 2024 No Sistem 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%) 2024* (%) 1 Akses Sanitasi 98,00 98,15 100 100 100 2 Akses Layak Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 98,00 98,15 100 100 83,04 Akses Belum Layak 2,00 1,85 0 0 11,82 Akses Aman 2,82 3,03 3,55 4,10 5,14 BABS 0 0 0 0 0,00 Total 98,00 98,15 100 100 100 Sumber : Simanis Cika dan DINPUTARU Kab Demak 2024 Ket : 2024* jamban jumblung tidak dihitung layak 112 5.3.5 Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPALD pada aspek teknis, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan peraturan; Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPALD dilihat secara aspek teknis, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan peraturan dirumuskan sebagai berikut:
1.Akses Sanitasi Layak 83,04% (masih terdapat 11,82% belum layak)
2.Akses Sanitasi Aman 5,14%.
3.Belum optimalnya pelayanan pengolahan limbah tinja, hal ini ditunjukkan dengan IPLT yang belum berfungsi.
4.Adanya permasalahan banjir rob di kawasan pesisir Kabupaten Demak, sehingga terkadang membuat sanitasi domestik yaitu septik tank tidak berfungsi.
5.Masih terbatasnya peran dan daya dukung masyarakat dalam melakukan pengelolaan air limbah domestik, hal ini ditunjukkan dengan Tingkat akses sanitasi aman baru mencapai 5,14 %.
6.Masih kurangnya sosialisasi pentingnya sanitasi yang baik kepada masyarakat
7.Sumber pendanaan Pemerintah Kabupaten Demak cukup terbatas untuk kegiatan pengelolaan air limbah.
8.Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kebijakan dibidang air limbah domestik
9.Minimnya Jumlah Sarana Pengangkutan Tinja, saat ini masih ada 2 unit truk tinja yang dimiliki oleh DINPUTARU Kabupaten Demak
10.Belum optimalnya monitoring berkala terkait penyelenggaraan SPALD terutama dikaitkan dengan pengelola lumpur tinja pihak swasta. 5.3.6 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek teknis dalam penyelenggaraan SPALD; Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek teknis dalam penyelenggaraan SPALD sebagai berikut:
1.Adanya kebijakan pembangunan yang pendukung pembangunan air limbah domestik berupa RPJPD Kabupaten Demak, RPJMD Kabupaten Demak, dan RTRW Kabupaten Demak yang mendukung peningkatan dan pembangunan SPALD, selain kebijakan dari daerah, kebijakan pembangunan ini didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat, dimana adanya target pencapaian 100 % air limbah di tahun 2030.
2.Adanya sarana prasarana pengelolaan air limbah yang sudah berjalan di Kabupaten Demak mulai dari SPALD sebanyak 88 unit dan adanya IPLT berahan kulon yang baru saja terbangun. 113
3.Sudah adanya regulasi terkait pengelolaan air limbah, mulai dari perizinan hingga ditingkat tarif pembuangan air limbah. 5.3.7 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek keuangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD; Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek keuangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD sebagai berikut:
1.Air Limbah merupakan Pelayanan dasar, sehingga pemenuhan SPM menjadi prioritas Daerah
2.Terbukanya peluang dukungan pembiayaan dari pihak ketiga atau lembaga seperti Baznas, BUMN dan Swasta dalam penanganan sanitasi layak di Kabupaten Demak
3.Dengan tingkat sanitasi aman di Kabupaten Demak sebesar 5,14 %, dimana salah satu kriteria sanitasi aman adalah adanya kegiatan pengurasan septik tank, sehingga masih sangat terbuka peluang untuk Pemerintah Kabupaten Demak melalui DINPUTARU Kabupaten Demak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pengangkutan air limbah ke IPLT. 5.3.8 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD; dan Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD sebagai berikut:
1.Pemerintah Kabupaten Demak memiliki dinas yang menjadi pengampu urusan air limbah domestik yaitu Dnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
2.Adanya lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta melakukan pengelolaan air limbah secara komunal yaitu berupa sanimas. 5.3.9 Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD Potensi yang dapat dikembangkan pada aspek peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD sebagai berikut :
1.Adanya Forum PKP Kabupaten/kota dan Provinsi
2.Meningkatnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
3.Adanya Perda Air Limbah di Kabupaten Demak
4.Sudah adanya regulasi/peraturan perizinan pendirian perusahaan, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air limbah domestik, dan surat keputusan tarif. 114
1.Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
2.Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3.Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran Terwujudnya sanitasi Kabupaten Demak yang sehat, bersih dan aman serta berwawasan lingkungan Misi Air limbah
1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan melalui sarana dan prasarana air limbah yang layak dan aman
2.Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat Sumber : RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026 dan Dokumen SSK Kabupaten Demak 2023-2026 Terkait dengan rumusan visi dan misi di atas, maka dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak, diusulkan visi dan misi yang lebih spesifik berdasarkan hasil identifikasi isu-isu permasalahan dan kajian mendalam, sehingga rumusan visi dan misi sebagai berikut: A. Visi “Menuju Kabupaten Demak bersanitasi aman serta berkelanjutan” 115 Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Demak yang sehat, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu dengan meningkatkan sanitasi aman yang harus konsisten pada perlindungan lingkungan.
1.Sanitasi Aman Melalui pengelolaan limbah yang benar diharapkan dapat menciptakan sanitasi yang layak dan sehat serta aman, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan lingkungan.
2.Berkelanjutan Pengelolaan air limbah yang berkelanjutan bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dengan mengurangi pencemaran lingkungan. B. Misi Untuk mencapai visi dari rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak perlu beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu:
1.Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan limbah
2.Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah
3.Meningkatkan pembiayaan dan manajemen kelembagaan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik 6.1.2 Analisis Arah Kebijakan dan Strategi SPALD Analisis arah kebijakan dan strategi pengembangan SPALD Kabupaten Demak dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil perumusan isu strategis penyelenggaraan SPALD dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan SPALD. Tabel 6-2 Analisis Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak Internal Eksternal Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses)
1.Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen untuk mencapai 100 sanitasi layak
2.Memiliki sarana prasarana dasar pengelolaan air limbah
3.Adanya dukungan masyarakat dalam pengelolaan air limbah
1.Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah masih terbatas
2.Capaian akses sanitasi aman masih sedikit
3.Keterbatasan pembiayaan dalam pengelolaan air limbah
4.Dukungan masyarakat belum optimal dalam pengelolaan air limbah Peluang (Opportunities) Strategi (S-O) Strategi (W-O)
1.Air limbah merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
2.Memiliki kelembagaan masyarakat pengelola limbah
3.Adanya target nasional terkait dengan capaian akses sanitasi
1.Memaksimalkan potensi sarana dan prasarana dalam pengelolaan air limbah
2.Mengoptimalkan kerjasama dalam pengelolaan air limbah
3.Peningkatan Kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah
4.Mengoptimalkan program dan kegiatan OPD Kabupaten Demak dalam pengelolaan air limbah
1.Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang mengalami kerusakan
2.Penyusunan regulasi di Kabupaten Demak terkait pengelolaan air limbah
3.Bekerja sama dengan pihak swasta/masyarakat dalam pengelolaan air limbah Tantangan (Threats) Strategi (S-T) Strategi (W-T)
1.Keterbatasan pendanaan dari pemerintah
2.Kurangnya kerjasama sektor swasta
3.Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola air limbah
4.Perlunya peningkatan peran masyarakat
5.Perlunya peningkatan Kerjasama antara sektor
1.Pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan air limbah
2.Penguatan sistem kelembagaan dalam pengelolaan air limbah
3.Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah
1.Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
2.Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dalam pengelolaan air limbah
3.Mengoptimalkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah
4.Perbaikan sarana dan prasarana terutama untuk mendukung pengelolaan air limbah. Sumber : Tim Penyusun 2024 117 6.2 Penetapan Zona Perencanaan dan Zona Prioritas 6.2.1 Pilihan Arah Pengembangan Pemilihan arah pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Sehingga arahan pengembangan SPALD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

a.SPALD-Setempat SPALD-Setempat terbagi menjadi 2, yaitu:
1. 1.Individu;
2. 2.Komunal.
b.SPALD-Terpusat SPALD-Setempat terbagi menjadi 3, yaitu:
1. 1.Kawasan;
2. 2.Permukiman;
3. 3.Perkotaan. 6.2.2 Penetapan Zona Perencanaan Dan Zona Prioritas Penentukan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten dapat ditentukan dengan dua cara antara lain:
a.Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik kabupaten ditentukan sesuai dengan area berisiko pencemaran air limbah domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, yang telah disusun, atau
b.Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik kabupaten ditentukan sendiri wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik kabupaten dengan mempertimbangkan :
1. 1.Kepadatan penduduk, Kriteria kepadatan penduduk digunakan untuk melakukan skoring prioritas SPALD, dengan kriteria sebagai berikut : • Kepadatan penduduk lebih dari 150 jiwa/ha diberi skor 1. • Kepadatan penduduk yang kurang dari 150 jiwa/ha diberi skor 0
2. 2.Kemiringan lahan, Kriteria kemiringan lahan digunakan dengan membandingkan data tiap desa dengan rata rata kemiringan lahan di Kabupaten Demak, dimana rata rata kemiringan lahan di kabupaten demak kurang dari 8 %, sehingga untuk menilai dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 118 • kemiringan lahan lebih dari 8 % diberi skor 1. • Kepadatan penduduk yang kurang dari 8 % diberi skor 0
3. 3.Persentase luas terbangun, Kriteria persentase luas terbangun digunakan untuk melakukan skoring prioritas pelaksanaan SPALD, dimana untuk membandingkan data tiap desa, maka perlu membandingkan dengan rata rata persentase luas terbangun di Kabupaten Demak, dimana rata rata persentase luas terbangun di Kabupaten Demak sebesar 16,33 % yang berasal dari hasil perbandingan luas lahan Kabupaten Demak seluas 99.930 ha dan dengan lahan terbangun seluas 16.319 ha. Sehingga untuk menilai dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : • Persentase luas terbangun lebih dari rata rata persentase luas terbangun Kabupaten (16,33 %) diberi skor 1. • Persentase luas terbangun yang kurang dari rata rata persentase luas terbangun Kabupaten (16,33 %) diberi skor 0
4. 4.Penduduk Miskin Kriteria persentase penduduk miskin digunakan untuk melakukan skoring prioritas pelaksanaan SPALD, dimana angka rata rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak sebesar 11,89 % atau sebanyak 154.905 jiwa. Sehingga untuk menilai dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : • Persentase penduduk miskin lebih dari rata rata kabupaten diberi skor 1. • Persentase penduduk miskin kurang dari rata rata Kabupaten diberi skor 0.
5. 5.Angka penderita dari penyakit bawaan air (diare). Kriteria persentase penderita diare digunakan untuk melakukan skoring prioritas pelaksanaan SPALD, dimana angka rata rata persentase penderita diare di Kabupaten Demak sebesar 3,47 % atau sebanyak 42.836 jiwa. Sehingga untuk menilai dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : • Persentase penderita diare lebih dari rata rata kabupaten diberi skor 1. • Persentase penderita diare kurang dari rata rata Kabupaten diberi skor 0.
6. 6.Risiko air limbah dari Dokumen SSK Risiko air limbah digunakan untuk melakukan skoring prioritas pelaksanaan SPALD, dengan kriteria sebagai berikut : • Nilai risiko air limbah kurang dari 2, diberi skor 0. • Nilai risiko air limbah sama dengan 3, diberi skor 1. • Nilai risiko air limbah sama dengan 4, diberi skor 2. Tabel 6-3 Data Penetapan Zona Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 1 Mranggen banyumeneng 772 8.515 203,6 41,8 26,36 811 9,52 208 2,44 1 25 - 40 2 Mranggen sumberejo 537 9.019 48,4 186,4 9,01 859 9,52 100 1,11 1 25 - 40 3 Mranggen kebonbatur 415 17.865 90,2 198,0 21,74 1.701 9,52 146 0,82 1 0-8 4 Mranggen kangkung 364 8.715 171,2 50,9 47,03 830 9,52 407 4,67 2 0-8 5 Mranggen kalitengah 259 5.227 118,6 44,1 45,81 498 9,53 150 2,87 1 0-8 6 Mranggen kembangarum 176 10.494 29,4 356,7 16,69 999 9,52 135 1,29 2 0-8 7 Mranggen mranggen 258 14.256 239,3 59,6 92,61 1.357 9,52 277 1,94 4 0-8 8 Mranggen batursari 643 33.133 163,9 202,2 25,48 3.154 9,52 242 0,73 3 0-8 9 Mranggen bandungrejo 184 7.893 116,7 67,6 63,39 751 9,51 0 - 3 0-8 10 Mranggen brumbung 166 5.762 93,3 61,8 56,16 549 9,53 40 0,69 3 0-8 11 Mranggen ngemplak 326 3.866 82,1 47,1 25,18 368 9,52 121 3,13 1 0-8 12 Mranggen tamansari 241 4.130 71,3 57,9 29,54 393 9,52 143 3,46 1 0-8 13 Mranggen karangsono 232 6.385 60,4 105,7 26,02 608 9,52 0 - 2 0-8 14 Mranggen candisari 344 5.056 101,2 49,9 29,42 481 9,51 67 1,33 1 0-8 15 Mranggen tegalarum 427 5.846 80,3 72,8 18,80 557 9,53 412 7,05 1 0-8 16 Mranggen waru 280 4.639 69,9 66,4 24,93 442 9,53 133 2,87 1 0-8 17 Mranggen menur 207 4.900 68,3 71,7 33,03 466 9,51 91 1,86 1 0-8 18 Mranggen jamus 253 4.524 94,1 48,1 37,16 431 9,53 136 3,01 1 0-8 19 Mranggen wringin jajar 312 9.278 124,2 74,7 39,84 883 9,52 250 2,69 2 0-8 20 Karangawen jragung 2.989 9.986 213,4 46,8 7,14 1.437 14,39 242 2,42 1 15-25 21 Karangawen wonosekar 874 8.515 90,2 94,4 10,33 1.226 14,40 146 1,71 2 8-15 22 Karangawen margohayu 468 5.344 59,6 89,6 12,74 769 14,39 73 1,37 1 0-8 23 Karangawen tlogorejo 245 10.556 111,0 95,1 45,39 1.519 14,39 251 2,38 1 0-8 24 Karangawen teluk 445 5.806 64,8 89,5 14,58 836 14,40 255 4,39 1 0-8 25 Karangawen rejosari 570 13.385 209,6 63,9 36,78 1.927 14,40 121 0,90 2 0-8 26 Karangawen karangawen 475 7.033 163,7 43,0 34,44 1.012 14,39 139 1,98 2 0-8 27 Karangawen kuripan 348 5.566 137,9 40,4 39,67 801 14,39 68 1,22 2 0-8 28 Karangawen bumirejo 387 5.953 52,1 114,2 13,46 857 14,40 0 - 2 0-8 29 Karangawen brambang 431 11.078 157,5 70,3 36,52 1.594 14,39 275 2,48 1 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 30 Karangawen sido rejo 274 8.073 70,5 114,5 25,73 1.162 14,39 205 2,54 1 0-8 31 Karangawen pundenarum 528 6.958 236,1 29,5 44,71 1.001 14,39 128 1,84 2 0-8 32 Guntur banjarejo 264 3.606 59,3 60,8 22,43 420 11,65 0 - 2 0-8 33 Guntur wonorejo 316 5.066 104,7 48,4 33,09 590 11,65 171 3,38 1 0-8 34 Guntur pamongan 296 3.909 88,2 44,3 29,84 455 11,64 140 3,58 1 0-8 35 Guntur tlogoweru 319 2.898 54,0 53,7 16,91 337 11,63 106 3,66 1 0-8 36 Guntur bogosari 460 7.614 110,1 69,1 23,93 886 11,64 0 - 2 0-8 37 Guntur sukorejo 209 3.483 59,2 58,9 28,37 405 11,63 180 5,17 1 0-8 38 Guntur sarirejo 135 3.798 18,9 201,0 14,03 442 11,64 0 - 3 0-8 39 Guntur sidokumpul 228 4.997 82,8 60,4 36,33 582 11,65 230 4,60 2 0-8 40 Guntur gaji 250 4.676 58,7 79,7 23,43 544 11,63 184 3,93 3 0-8 41 Guntur blerong 384 6.770 89,2 75,9 23,20 788 11,64 151 2,23 2 0-8 42 Guntur krandon 146 2.667 24,5 108,8 16,77 310 11,62 116 4,35 1 0-8 43 Guntur tangkis 179 3.110 23,7 131,1 13,23 362 11,64 170 5,47 1 0-8 44 Guntur temuroso 635 9.163 117,0 78,3 18,43 1.067 11,64 227 2,48 2 0-8 45 Guntur guntur 356 5.732 80,7 71,1 22,67 667 11,64 220 3,84 2 0-8 46 Guntur trimulyo 452 4.398 70,4 62,5 15,56 512 11,64 266 6,05 3 0-8 47 Guntur tlogorejo 614 2.428 90,5 26,8 14,74 283 11,66 0 - 1 0-8 48 Guntur bumiharjo 314 3.575 89,7 39,9 28,61 416 11,64 218 6,10 1 0-8 49 Guntur bakalrejo 558 5.753 120,4 47,8 21,58 670 11,65 175 3,04 2 0-8 50 Guntur turitempel 222 3.384 40,2 84,2 18,13 394 11,64 152 4,49 1 0-8 51 Guntur sidoharjo 269 2.768 34,5 80,3 12,83 281 10,15 164 5,92 1 0-8 52 Sayung jetaksari 152 5.612 69,1 81,2 45,42 569 10,14 0 - 2 0-8 53 Sayung dombo 131 3.933 52,0 75,7 39,80 399 10,14 557 14,16 2 0-8 54 Sayung bulusari 322 5.157 89,2 57,8 27,71 523 10,14 178 3,45 2 0-8 55 Sayung perampelan 327 4.411 39,6 111,5 12,10 447 10,13 247 5,60 2 0-8 56 Sayung karangasem 201 4.789 59,4 80,7 29,51 485 10,13 159 3,32 2 0-8 57 Sayung kalisari 412 12.333 232,8 53,0 56,52 1.250 10,14 180 1,46 2 0-8 58 Sayung sayung 513 9.369 203,2 46,1 39,59 950 10,14 220 2,35 3 0-8 59 Sayung tambakroto 383 3.553 71,8 49,5 18,77 360 10,13 137 3,86 1 0-8 60 Sayung pilangsari 200 3.385 31,8 106,3 15,90 343 10,13 157 4,64 2 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 61 Sayung loireng 348 3.305 107,8 30,7 30,98 335 10,14 161 4,87 1 0-8 62 Sayung gemulak 417 4.656 65,8 70,7 15,80 472 10,14 117 2,51 1 0-8 63 Sayung sidogemah 567 5.581 161,9 34,5 28,53 566 10,14 371 6,65 2 0-8 64 Sayung purwosari 431 5.806 115,8 50,1 26,87 588 10,13 129 2,22 2 0-8 65 Sayung sriwulan 427 10.048 92,6 108,5 21,70 1.018 10,13 72 0,72 2 0-8 66 Sayung bedono 758 3.304 48,6 68,0 6,41 335 10,14 95 2,88 1 0-8 67 Sayung timbulsloko 548 3.368 36,8 91,5 6,72 341 10,12 101 3,00 1 0-8 68 Sayung tugu 540 6.168 54,1 114,0 10,02 625 10,13 120 1,95 2 0-8 69 Sayung sidorejo 717 5.525 90,0 61,4 12,54 560 10,14 187 3,38 2 0-8 70 Sayung banjarsari 488 4.502 27,8 161,8 5,70 456 10,13 173 3,84 1 0-8 71 Sayung surodadi 217 2.956 14,5 203,8 6,68 300 10,15 214 7,24 1 0-8 72 Karang tengah sampang 432 3.739 37,2 100,5 8,62 330 8,83 131 3,50 1 0-8 73 Karang tengah klitih 374 3.717 37,3 99,6 9,98 328 8,82 122 3,28 1 0-8 74 Karang tengah pidodo 238 3.956 44,1 89,7 18,56 349 8,82 82 2,07 1 0-8 75 Karang tengah donorejo 276 8.184 72,4 113,0 26,28 723 8,83 424 5,18 1 0-8 76 Karang tengah grogol 293 3.760 61,9 60,7 21,11 332 8,83 0 - 1 0-8 77 Karang tengah ploso 514 2.948 21,4 137,9 4,16 260 8,82 173 5,87 2 0-8 78 Karang tengah pulosari 219 4.183 33,6 124,7 15,30 369 8,82 96 2,30 2 0-8 79 Karang tengah karangsari 311 5.723 53,6 106,7 17,27 505 8,82 93 1,63 2 0-8 80 Karang tengah karangtowo 312 3.516 120,7 29,1 38,70 310 8,82 215 6,11 2 0-8 81 Karang tengah dukun 302 5.067 74,3 68,2 24,61 447 8,82 98 1,93 2 0-8 82 Karang tengah kedunguter 391 3.265 60,4 54,1 15,46 288 8,82 99 3,03 2 0-8 83 Karang tengah batu 573 4.544 416,1 10,9 72,62 401 8,82 206 4,53 1 0-8 84 Karang tengah wonokerto 299 3.428 67,8 50,6 22,67 303 8,84 261 7,61 2 0-8 85 Karang tengah wonowoso 314 5.325 41,6 128,0 13,27 470 8,83 217 4,08 2 0-8 86 Karang tengah rejosari 183 3.461 44,3 78,2 24,19 306 8,84 147 4,25 2 0-8 87 Karang tengah wonoagung 455 4.374 51,7 84,6 11,38 386 8,82 245 5,60 2 0-8 88 Karang tengah tambakbulusan 717 2.618 9,0 289,9 1,26 231 8,82 206 7,87 1 0-8 89 Bonang morodemak 404 5.940 9,0 659,3 2,23 749 12,61 342 5,76 2 0-8 90 Bonang margolinduk 120 3.352 20,1 166,5 16,74 423 12,62 155 4,62 3 0-8 91 Bonang gebang 456 5.549 36,4 152,3 7,99 700 12,61 166 2,99 2 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 92 Bonang gebangarum 228 3.594 37,1 96,9 16,29 453 12,60 80 2,23 2 0-8 93 Bonang karangrejo 392 6.315 85,6 73,8 21,83 797 12,62 187 2,96 2 0-8 94 Bonang tlogoboyo 378 4.874 28,6 170,4 7,56 615 12,62 143 2,93 3 0-8 95 Bonang krajanbogo 236 3.992 26,1 152,8 11,09 504 12,63 111 2,78 2 0-8 96 Bonang kembangan 689 3.910 43,2 90,5 6,27 493 12,61 67 1,71 2 0-8 97 Bonang sumberejo 1.125 8.871 128,4 69,1 11,41 1.119 12,61 266 3,00 2 0-8 98 Bonang sukodono 262 3.693 25,9 142,3 9,90 466 12,62 272 7,37 2 0-8 99 Bonang jatimulyo 279 3.550 20,1 176,9 7,20 448 12,62 64 1,80 2 0-8 100 Bonang bonangrejo 392 4.006 30,3 132,3 7,72 505 12,61 98 2,45 2 0-8 101 Bonang jatirogo 474 4.391 28,8 152,6 6,07 554 12,62 343 7,81 2 0-8 102 Bonang tridonorejo 494 6.838 68,5 99,9 13,85 863 12,62 208 3,04 2 0-8 103 Bonang purworejo 654 9.107 35,4 257,6 5,41 1.149 12,62 0 - 2 0-8 104 Bonang betahwalang 474 5.649 15,3 369,2 3,23 713 12,62 145 2,57 2 0-8 105 Bonang serangan 667 4.229 34,3 123,1 5,15 533 12,60 349 8,25 2 0-8 106 Bonang poncoharjo 171 5.229 54,3 96,3 31,73 660 12,62 111 2,12 2 0-8 107 Bonang wonosari 441 4.323 40,4 107,0 9,17 545 12,61 151 3,49 2 0-8 108 Bonang jali 463 4.681 36,4 128,6 7,87 590 12,60 107 2,29 2 0-8 109 Bonang weding 530 7.868 51,2 153,6 9,66 993 12,62 172 2,19 1 0-8 110 Demak kalikondang 378 6.926 71,6 96,7 18,95 440 6,35 147 2,12 1 0-8 111 Demak donorejo 351 4.045 28,1 144,2 8,00 257 6,35 70 1,73 1 0-8 112 Demak katonsari 140 7.300 34,0 214,8 24,25 464 6,36 183 2,51 2 0-8 113 Demak mangunjiwan 447 9.094 107,6 84,5 24,10 578 6,36 243 2,67 2 0-8 114 Demak karangmlati 320 4.534 89,5 50,7 27,97 288 6,35 111 2,45 1 0-8 115 Demak kalicilik 222 3.556 60,3 59,0 27,22 226 6,36 312 8,77 1 0-8 116 Demak singorejo 135 1.632 25,8 63,3 19,10 104 6,37 209 12,81 1 0-8 117 Demak betokan 228 5.267 96,3 54,7 42,21 335 6,36 635 12,06 1 0-8 118 Demak bintoro 343 18.629 265,3 70,2 77,30 1.184 6,36 350 1,88 3 0-8 119 Demak kadilangu 207 3.778 38,8 97,4 18,75 240 6,35 148 3,92 1 0-8 120 Demak bolo 120 4.214 51,7 81,6 42,90 268 6,36 146 3,46 1 0-8 121 Demak bango 341 6.933 73,9 93,8 21,70 440 6,35 108 1,56 1 0-8 122 Demak cabean 470 7.785 55,9 139,2 11,89 495 6,36 114 1,46 1 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 123 Demak tempuran 345 3.995 40,5 98,7 11,72 254 6,36 192 4,81 1 0-8 124 Demak turirejo 568 8.519 52,9 161,2 9,31 541 6,35 181 2,12 1 0-8 125 Demak raji 414 4.833 52,6 91,9 12,70 307 6,35 341 7,06 1 0-8 126 Demak kedondong 397 5.283 29,1 181,5 7,34 473 8,95 162 3,07 1 0-8 127 Demak sedo 324 3.322 66,9 49,7 20,66 297 8,94 138 4,15 1 0-8 128 Demak mulyorejo 486 4.675 61,3 76,3 12,62 418 8,94 69 1,48 1 0-8 129 Wonosalam doreng 202 2.787 41,9 66,6 20,77 249 8,93 254 9,11 1 0-8 130 Wonosalam tlogodowo 133 1.377 17,9 77,1 13,44 123 8,93 120 8,71 1 0-8 131 Wonosalam kalianyar 304 4.521 76,4 59,1 25,13 405 8,96 110 2,43 2 0-8 132 Wonosalam bunderan 222 2.331 29,3 79,6 13,19 209 8,97 102 4,38 2 0-8 133 Wonosalam getas 269 6.060 57,0 106,2 21,24 542 8,94 108 1,78 2 0-8 134 Wonosalam kerangkulon 1.128 4.755 31,4 151,6 2,78 426 8,96 198 4,16 2 0-8 135 Wonosalam karangrowo 322 2.729 27,1 100,5 8,44 244 8,94 173 6,34 1 0-8 136 Wonosalam lempuyang 239 1.949 26,8 72,8 11,21 174 8,93 208 10,67 2 0-8 137 Wonosalam tlogorejo 508 3.267 41,5 78,7 8,18 292 8,94 282 8,63 1 0-8 138 Wonosalam pilangrejo 307 5.323 30,2 176,5 9,84 476 8,94 216 4,06 2 0-8 139 Wonosalam mojodemak 323 5.186 88,7 58,5 27,49 464 8,95 155 2,99 2 0-8 140 Wonosalam sido mulyo 669 5.349 74,4 71,9 11,12 479 8,95 67 1,25 2 0-8 141 Wonosalam kendaldoyong 176 3.896 8,9 436,4 5,08 349 8,96 85 2,18 2 0-8 142 Wonosalam wonosalam 224 5.138 72,5 70,9 32,39 460 8,95 97 1,89 2 0-8 143 Wonosalam karangrejo 610 4.935 129,3 38,2 21,20 442 8,96 186 3,77 2 0-8 144 Wonosalam jogoloyo 401 6.340 106,7 59,4 26,60 1.288 20,32 120 1,89 2 0-8 145 Wonosalam botorejo 370 5.468 124,2 44,0 33,61 1.111 20,32 139 2,54 2 0-8 146 Wonosalam mranak 309 3.772 122,3 30,8 39,58 766 20,31 226 5,99 2 0-8 147 Wonosalam mrisen 297 3.354 34,7 96,8 11,67 682 20,33 228 6,80 2 0-8 148 Wonosalam kuncir 371 4.505 99,4 45,3 26,78 915 20,31 301 6,68 1 0-8 149 Wonosalam trengguli 515 4.553 122,6 37,1 23,82 925 20,32 140 3,07 2 0-8 150 Dempet merak 485 4.311 94,4 45,7 19,47 876 20,32 122 2,83 2 0-8 151 Dempet karangrejo 410 2.577 30,4 84,8 7,41 524 20,33 123 4,77 2 0-8 152 Dempet botosengon 160 5.301 66,1 80,2 41,41 1.077 20,32 111 2,09 2 0-8 153 Dempet baleromo 316 4.657 45,8 101,6 14,51 946 20,31 0 - 2 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 154 Dempet jerukgulung 392 2.823 67,3 41,9 17,19 574 20,33 84 2,98 2 0-8 155 Dempet kunir 515 2.391 76,6 31,2 14,89 486 20,33 54 2,26 1 0-8 156 Dempet brakas 359 4.533 31,5 144,0 8,77 921 20,32 58 1,28 2 0-8 157 Dempet balerejo 369 3.134 49,6 63,2 13,44 637 20,33 55 1,75 1 0-8 158 Dempet sidomulyo 498 1.758 64,7 27,2 12,99 357 20,31 241 13,71 2 0-8 159 Dempet gempoldenok 314 2.099 37,6 55,8 11,98 427 20,34 144 6,86 2 0-8 160 Dempet kebonsari 567 3.457 364,9 9,5 64,41 702 20,31 260 7,52 2 8-15 161 Dempet kedungori 338 3.403 20,8 163,6 6,15 527 15,49 71 2,09 2 0-8 162 Dempet dempet 423 7.288 112,5 64,8 26,59 1.128 15,48 0 - 2 0-8 163 Dempet kuwu 313 3.485 38,3 91,0 12,25 539 15,47 160 4,59 2 0-8 164 Dempet kramat 565 4.740 94,6 50,1 16,74 734 15,49 402 8,48 2 0-8 165 Dempet harjowinangun 400 5.588 83,8 66,7 20,97 865 15,48 0 - 2 0-8 166 Kebonagung pilangwetan 179 2.243 33,5 67,0 18,66 347 15,47 0 - 2 0-8 167 Kebonagung kebonagung 267 5.402 84,7 63,8 31,69 836 15,48 267 4,94 2 0-8 168 Kebonagung mijen 342 1.612 25,9 62,2 7,58 249 15,45 0 - 2 0-8 169 Kebonagung klampok lor 153 3.995 40,2 99,4 26,26 618 15,47 104 2,60 1 0-8 170 Kebonagung mangunan lor 223 3.849 29,4 130,9 13,21 596 15,48 0 - 1 0-8 171 Kebonagung werdoyo 439 4.962 83,6 59,4 19,06 768 15,48 98 1,98 1 0-8 172 Kebonagung mangunrejo 578 2.510 78,0 32,2 13,51 388 15,46 2169 86,41 2 0-8 173 Kebonagung babad 303 1.737 49,8 34,9 16,45 269 15,49 273 15,72 1 0-8 174 Kebonagung megonten 415 3.295 72,7 45,3 17,51 510 15,48 128 3,88 1 0-8 175 Kebonagung soko kidul 265 2.150 39,0 55,1 14,74 333 15,49 139 6,47 1 0-8 176 Kebonagung tlogosih 503 3.366 31,7 106,2 6,30 574 17,05 243 7,22 1 0-8 177 Kebonagung prigi 170 2.601 37,0 70,4 21,73 443 17,03 151 5,81 1 0-8 178 Kebonagung sarimulyo 356 2.490 113,9 21,9 31,97 425 17,07 140 5,62 2 0-8 179 Kebonagung solowire 243 3.246 39,3 82,7 16,16 553 17,04 0 - 1 0-8 180 Gajah surodadi 554 1.913 48,4 39,5 8,74 326 17,04 0 - 1 0-8 181 Gajah jatisono 205 3.641 39,6 92,1 19,27 621 17,06 129 3,54 2 0-8 182 Gajah kedondong 280 5.579 45,8 121,9 16,34 951 17,05 0 - 2 0-8 183 Gajah gedangalas 344 3.508 42,5 82,5 12,35 598 17,05 220 6,27 2 0-8 184 Gajah sambiroto 327 1.851 19,9 92,9 6,10 316 17,07 94 5,08 1 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 185 Gajah tanjunganyar 174 3.229 37,5 86,2 21,48 551 17,06 68 2,11 2 0-8 186 Gajah wilalung 256 3.027 40,6 74,6 15,83 516 17,05 161 5,32 1 0-8 187 Gajah medini 323 2.668 32,5 82,1 10,07 455 17,05 63 2,36 1 0-8 188 Gajah mlatiharjo 387 2.985 48,1 62,1 12,43 509 17,05 116 3,89 1 0-8 189 Gajah tambirejo 222 2.451 41,9 58,5 18,89 418 17,05 290 11,83 2 0-8 190 Gajah banjarsari 580 3.878 62,6 61,9 10,80 661 17,04 179 4,62 1 0-8 191 Gajah boyolali 225 1.520 18,3 83,2 8,13 259 17,04 131 8,62 1 0-8 192 Gajah gajah 223 3.848 42,8 89,9 19,16 656 17,05 117 3,04 2 0-8 193 Gajah sari 319 4.022 46,0 87,4 14,40 686 17,06 151 3,75 2 0-8 194 Gajah mlekang 413 2.936 47,8 61,4 11,58 501 17,06 349 11,89 2 0-8 195 Gajah sambung 247 2.682 31,0 86,5 12,56 348 12,98 118 4,40 2 0-8 196 Gajah tlogopandogan 221 1.927 29,7 64,9 13,40 250 12,97 135 7,01 1 0-8 197 Gajah mojosimo 214 1.883 17,6 107,3 8,22 245 13,01 159 8,44 2 0-8 198 Karanganyar jatirejo 385 4.064 35,1 115,8 9,12 528 12,99 193 4,75 1 0-8 199 Karanganyar ngaluran 733 9.496 95,5 99,5 13,02 1.234 12,99 45 0,47 2 0-8 200 Karanganyar wonoketingal 679 6.590 55,0 119,8 8,10 856 12,99 131 1,99 2 0-8 201 Karanganyar cangkring rembang 350 2.843 29,5 96,4 8,43 369 12,98 157 5,52 1 0-8 202 Karanganyar cangkring 370 5.189 47,2 109,9 12,77 674 12,99 152 2,93 2 0-8 203 Karanganyar tuwang 214 3.064 36,5 84,0 17,08 398 12,99 199 6,49 1 0-8 204 Karanganyar undaan kidul 295 2.749 34,1 80,6 11,58 357 12,99 195 7,09 1 0-8 205 Karanganyar undaan lor 247 2.275 27,2 83,6 11,03 296 13,01 111 4,88 1 0-8 206 Karanganyar ketanjung 467 4.124 71,0 58,1 15,20 536 13,00 0 - 1 0-8 207 Karanganyar ngemplik wetan 239 2.499 33,4 74,8 13,97 325 13,01 124 4,96 1 0-8 208 Karanganyar wonorejo 295 6.180 62,6 98,8 21,18 803 12,99 169 2,73 2 0-8 209 Karanganyar karanganyar 415 6.325 76,5 82,7 18,43 822 13,00 102 1,61 1 0-8 210 Karanganyar kedungwaru kidul 256 6.591 26,1 252,9 10,16 856 12,99 231 3,50 1 0-8 211 Karanganyar kedungwaru lor 603 5.946 58,0 102,5 9,62 772 12,98 196 3,30 1 0-8 212 Karanganyar bandungrejo 518 3.924 19,4 202,6 3,74 510 13,00 198 5,05 2 0-8 213 Karanganyar tugu lor 301 3.427 17,3 197,9 5,75 445 12,99 60 1,75 1 0-8 214 Karanganyar kotakan 589 4.145 38,6 107,3 6,56 539 13,00 134 3,23 1 0-8 215 Mijen banteng mati 297 3.766 24,5 153,7 8,26 489 12,98 128 3,40 1 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 216 Mijen mlaten 414 7.366 59,6 123,7 14,39 1.898 25,77 144 1,95 2 0-8 217 Mijen ngelo wetan 208 3.682 45,0 81,8 21,65 949 25,77 0 - 2 0-8 218 Mijen geneng 231 4.063 66,5 61,1 28,81 1.047 25,77 102 2,51 2 0-8 219 Mijen bakung 422 3.461 25,1 138,0 5,94 892 25,77 124 3,58 2 0-8 220 Mijen bermi 216 2.175 10,4 209,4 4,81 560 25,75 0 - 2 0-8 221 Mijen tanggul 531 2.516 17,4 145,0 3,27 648 25,76 54 2,15 2 0-8 222 Mijen ngelo kulon 480 3.074 24,0 128,2 5,00 792 25,76 749 24,37 1 0-8 223 Mijen pasir 759 9.042 42,5 212,8 5,60 2.329 25,76 1426 15,77 1 0-8 224 Mijen rejosari 436 4.543 50,4 90,2 11,55 1.170 25,75 472 10,39 1 0-8 225 Mijen ngegot 234 2.465 13,5 182,6 5,76 635 25,76 90 3,65 2 0-8 226 Mijen jleper 261 5.993 49,5 121,0 19,00 1.544 25,76 94 1,57 1 0-8 227 Mijen pecuk 285 2.755 34,0 81,1 11,93 710 25,77 250 9,07 1 0-8 228 Mijen mijen 436 3.746 104,3 35,9 23,93 965 25,76 238 6,35 2 0-8 229 Mijen gempolsongo 155 1.737 16,4 106,1 10,53 447 25,73 149 8,58 2 0-8 230 Wedung wedung 1.206 10.458 42,5 246,3 3,52 2.694 25,76 371 3,55 1 0-8 231 Wedung ngawen 277 2.330 10,5 221,0 3,81 600 25,75 105 4,51 2 0-8 232 Wedung ruwit 425 4.476 22,4 200,0 5,27 1.153 25,76 146 3,26 1 0-8 233 Wedung kenduren 224 6.842 50,1 136,5 22,43 1.763 25,77 71 1,04 1 0-8 234 Wedung buko 766 5.010 30,6 163,5 4,00 1.291 25,77 47 0,94 1 0-8 235 Wedung mandung 104 1.809 5,8 311,1 5,57 466 25,76 123 6,80 2 0-8 236 Wedung berahan kulon 1.693 1.563 6,8 230,8 0,40 114 7,29 69 4,41 1 0-8 237 Wedung berahan wetan 1.537 7.626 38,3 199,3 2,49 558 7,32 94 1,23 1 0-8 238 Wedung bungo 1.368 6.870 24,3 282,2 1,78 503 7,32 192 2,79 1 0-8 239 Wedung tempel 302 2.467 12,0 204,9 3,99 181 7,34 83 3,36 1 0-8 240 Wedung jetak 238 4.863 28,6 170,3 12,01 356 7,32 148 3,04 2 0-8 241 Wedung jungsemi 295 2.788 19,1 146,1 6,47 204 7,32 193 6,92 2 0-8 242 Wedung jungpasir 333 4.754 30,9 153,7 9,29 348 7,32 341 7,17 2 0-8 243 Wedung mutih wetan 571 1.700 19,5 87,3 3,41 124 7,29 55 3,24 1 0-8 244 Wedung mutih kulon 738 3.806 43,8 86,8 5,94 279 7,33 215 5,65 1 0-8 245 Wedung tedunan 444 3.045 13,3 229,5 2,99 223 7,32 139 4,56 1 0-8 246 Wedung kendalasem 434 1.849 285,0 6,5 65,67 135 7,30 156 8,44 1 0-8 No Kecamatan Nama_desa Luas (Ha) Pen duduk Luas lahan terbangun (Ha) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Persentase lahan terbangun Jumlah miskin atau penduduk kategori risiko (jiwa) Ke miskin an (%) Jmlh Penyakit Diare Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng 247 Wedung kedungkarang 488 4.387 78,7 55,7 16,11 321 7,32 148 3,37 2 0-8 248 Wedung kedungmutih 191 3.117 21,5 145,0 11,26 228 7,31 316 10,14 1 0-8 249 Wedung babalan 809 5.747 16,6 346,7 2,05 421 7,33 198 3,45 1 0-8 Sumber : Tim Penyusun 2024 Tabel 6-4 Skor Penetapan Zona Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 1 bonang margolinduk 1 1 1 1 1 0 5 Prioritas 1 2 dempet kebonsari 0 1 1 1 0 1 4 Prioritas 1 3 mranggen mranggen 0 1 0 0 2 0 3 Prioritas 2 4 mranggen batursari 1 1 0 0 1 0 3 Prioritas 2 5 guntur gaji 0 1 0 1 1 0 3 Prioritas 2 6 bonang morodemak 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 7 bonang tlogoboyo 1 0 1 0 1 0 3 Prioritas 2 8 bonang jatirogo 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 9 wonosalam mranak 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 10 wonosalam kuncir 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 11 dempet kramat 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 12 kebonagung kebonagung 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 13 kebonagung babad 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 14 kebonagung megonten 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 15 kebonagung prigi 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 16 kebonagung sarimulyo 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 17 gajah jatisono 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 18 gajah tambirejo 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 19 karanganyar tuwang 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 20 karanganyar kedungwaru kidul 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 21 karanganyar bandungrejo 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 22 mijen pasir 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 23 mijen ngegot 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 24 mijen mijen 0 1 1 1 0 0 3 Prioritas 2 25 wedung wedung 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 26 wedung ngawen 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 27 wedung mandung 1 0 1 1 0 0 3 Prioritas 2 28 mranggen banyumeneng 0 1 0 0 0 1 2 Prioritas 3 29 mranggen sumberejo 1 0 0 0 0 1 2 Prioritas 3 30 mranggen kebonbatur 1 1 0 0 0 0 2 Prioritas 3 31 mranggen kangkung 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 32 mranggen kembangarum 1 1 0 0 0 0 2 Prioritas 3 33 mranggen bandungrejo 0 1 0 0 1 0 2 Prioritas 3 34 mranggen brumbung 0 1 0 0 1 0 2 Prioritas 3 No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 35 mranggen tegalarum 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 36 karangawen jragung 0 0 1 0 0 1 2 Prioritas 3 37 karangawen wonosekar 0 0 1 0 0 1 2 Prioritas 3 38 karangawen tlogorejo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 39 karangawen teluk 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 40 karangawen rejosari 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 41 karangawen karangawen 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 42 karangawen kuripan 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 43 karangawen brambang 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 44 karangawen sido rejo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 45 karangawen pundenarum 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 46 guntur pamongan 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 47 guntur tlogoweru 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 48 guntur sukorejo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 49 guntur sarirejo 1 0 0 0 1 0 2 Prioritas 3 50 guntur sidokumpul 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 51 guntur krandon 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 52 guntur guntur 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 53 guntur trimulyo 0 0 0 1 1 0 2 Prioritas 3 54 guntur bumiharjo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 55 guntur turitempel 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 56 sayung dombo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 57 sayung sayung 0 1 0 0 1 0 2 Prioritas 3 58 sayung tambakroto 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 59 sayung loireng 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 60 sayung sidogemah 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 61 sayung banjarsari 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 62 sayung surodadi 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 63 karang tengah donorejo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 64 karang tengah karangtowo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 65 karang tengah batu 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 66 karang tengah wonokerto 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 67 karang tengah rejosari 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 68 karang tengah tambakbulusan 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 69 bonang gebang 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 70 bonang karangrejo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 71 bonang krajanbogo 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 72 bonang sukodono 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 73 bonang jatimulyo 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 74 bonang purworejo 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 75 bonang betahwalang 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 76 bonang serangan 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 77 bonang poncoharjo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 78 bonang wonosari 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 79 bonang weding 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 80 demak katonsari 1 1 0 0 0 0 2 Prioritas 3 81 demak kalicilik 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 82 demak singorejo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 83 demak betokan 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 84 demak bintoro 0 1 0 0 1 0 2 Prioritas 3 85 demak kadilangu 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 86 demak sedo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 87 wonosalam doreng 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 88 wonosalam kerangkulon 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 89 wonosalam pilangrejo 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 90 wonosalam karangrejo 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 91 wonosalam jogoloyo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 92 wonosalam botorejo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 93 wonosalam mrisen 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 94 wonosalam trengguli 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 95 dempet merak 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 96 dempet karangrejo 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 97 dempet botosengon 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 98 dempet jerukgulung 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 99 dempet sidomulyo 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 100 dempet gempoldenok 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 101 dempet kedungori 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 102 dempet dempet 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 103 dempet kuwu 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 104 dempet harjowinangun 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 105 kebonagung pilangwetan 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 106 kebonagung klampok lor 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 107 kebonagung werdoyo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 108 kebonagung mangunrejo 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 109 kebonagung soko kidul 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 110 kebonagung tlogosih 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 111 gajah kedondong 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 112 gajah gedangalas 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 113 gajah sambiroto 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 114 gajah tanjunganyar 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 115 gajah wilalung 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 116 gajah mlatiharjo 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 117 gajah banjarsari 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 118 gajah boyolali 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 119 gajah gajah 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 120 gajah sari 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 121 gajah mlekang 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 122 gajah sambung 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 123 gajah tlogopandogan 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 124 gajah mojosimo 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 125 karanganyar jatirejo 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 126 karanganyar cangkring rembang 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 127 karanganyar undaan kidul 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 128 karanganyar undaan lor 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 129 karanganyar ngemplik wetan 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 130 karanganyar wonorejo 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 131 karanganyar karanganyar 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 132 karanganyar tugu lor 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 133 mijen banteng mati 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 134 mijen ngelo wetan 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 135 mijen geneng 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 136 mijen bakung 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 137 mijen bermi 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 138 mijen ngelo kulon 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 139 mijen rejosari 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 140 mijen jleper 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 141 mijen pecuk 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 142 mijen gempolsongo 0 0 1 1 0 0 2 Prioritas 3 143 wedung ruwit 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 144 wedung kenduren 0 1 1 0 0 0 2 Prioritas 3 145 wedung buko 1 0 1 0 0 0 2 Prioritas 3 146 wedung berahan kulon 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 147 wedung jungpasir 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 148 wedung tedunan 1 0 0 1 0 0 2 Prioritas 3 149 wedung kendalasem 0 1 0 1 0 0 2 Prioritas 3 150 mranggen kalitengah 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 151 mranggen ngemplak 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 152 mranggen tamansari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 153 mranggen karangsono 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 154 mranggen candisari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 155 mranggen waru 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 156 mranggen menur 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 157 mranggen jamus 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 158 mranggen wringin jajar 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 159 karangawen margohayu 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 160 karangawen bumirejo 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 161 guntur banjarejo 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 162 guntur wonorejo 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 163 guntur bogosari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 164 guntur blerong 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 165 guntur tangkis 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 166 guntur temuroso 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 167 guntur bakalrejo 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 168 guntur sidoharjo 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 169 sayung jetaksari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 170 sayung bulusari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 171 sayung perampelan 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 172 sayung karangasem 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 173 sayung kalisari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 174 sayung pilangsari 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 175 sayung purwosari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 176 sayung sriwulan 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 177 karang tengah sampang 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 178 karang tengah pidodo 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 179 karang tengah grogol 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 180 karang tengah ploso 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 181 karang tengah karangsari 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 182 karang tengah dukun 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 183 karang tengah wonowoso 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 184 karang tengah wonoagung 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 185 bonang gebangarum 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 186 bonang kembangan 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 187 bonang sumberejo 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 188 bonang bonangrejo 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 189 bonang tridonorejo 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 190 bonang jali 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 191 demak kalikondang 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 192 demak mangunjiwan 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 193 demak karangmlati 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 194 demak bolo 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 195 demak bango 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 196 demak tempuran 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 197 demak turirejo 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 198 demak raji 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 199 demak kedondong 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 200 wonosalam tlogodowo 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 201 wonosalam kalianyar 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 202 wonosalam bunderan 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 203 wonosalam getas 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 204 wonosalam karangrowo 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 205 wonosalam lempuyang 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 206 wonosalam tlogorejo 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 207 wonosalam mojodemak 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 208 wonosalam kendaldoyong 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 209 wonosalam wonosalam 0 1 0 0 0 0 1 Prioritas 4 No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 210 dempet baleromo 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 211 dempet kunir 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 212 dempet brakas 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 213 dempet balerejo 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 214 kebonagung mijen 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 215 kebonagung mangunan lor 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 216 kebonagung solowire 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 217 gajah surodadi 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 218 gajah medini 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 219 karanganyar ngaluran 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 220 karanganyar wonoketingal 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 221 karanganyar cangkring 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 222 karanganyar ketanjung 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 223 karanganyar kedungwaru lor 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 224 karanganyar kotakan 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 225 mijen mlaten 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 226 mijen tanggul 0 0 1 0 0 0 1 Prioritas 4 227 wedung berahan wetan 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 228 wedung bungo 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 229 wedung tempel 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 230 wedung jetak 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 231 wedung jungsemi 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 232 wedung mutih kulon 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 233 wedung kedungmutih 0 0 0 1 0 0 1 Prioritas 4 234 wedung babalan 1 0 0 0 0 0 1 Prioritas 4 235 guntur tlogorejo 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 236 sayung gemulak 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 237 sayung bedono 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 238 sayung timbulsloko 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 239 sayung tugu 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 240 sayung sidorejo 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 241 karang tengah klitih 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 242 karang tengah pulosari 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 243 karang tengah kedunguter 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 244 demak donorejo 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 No Kecamatan Nama Desa Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Lahan terbangun (%) Kemiskinan (%) Penyakit Diare (%) Risiko SSK Lereng Jumlah Prioritas 245 demak cabean 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 246 demak mulyorejo 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 247 wonosalam sido mulyo 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 248 wedung mutih wetan 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 249 wedung kedungkarang 0 0 0 0 0 0 - Prioritas 4 Sumber : Tim Penyusun 2024 Gambar 6-1 Peta Rencana Prioritas Sistem Pengelolaan Air limbah Kabupaten Demak 137 6.2.3 Pemilihan Jenis SPALD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
7. 1.Kepadatan penduduk,
8. 2.Muka air tanah,
9. 3.kemiringan tanah,
10. 4.permeabilitas tanah,
11. 5.persentase luas terbangun,
12. 6.risiko bencana,
13. 7.risiko air limbah dari Dokumen SSK Dengan menggunakan kriteria di atas, maka untuk mempermudah analisis, maka dapat dilakukan skoring/pemberian nilai pada variabel data, hal ini dikarenakan Kabupaten Demak memiliki desa yang banyak dan memiliki kondisi yang beragam. proses penilaian sebagai berikut:
14. 1.Kepadatan Penduduk Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD bahwa
a.kepadatan penduduk lebih dari 15.000 jiwa/km² atau 150 jiwa/ha dapat menerapkan SPALD-T.
b.Kepadatan penduduk yang kurang dari 15.000 jiwa/km² atau 150 jiwa/ha dapat menerampak SPALD setempat Kepadatan penduduk adalah jumlah jiwa dalam luasan kilometer persegi. Kepadatan penduduk bersih (jiwa per luas lahan terbangun) terendah berada pada Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung sebesar 6,5 jiwa/ha, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi di Desa Morodemak Kecamatan Bonang yaitu sebanyak 659,3 jiwa/ha. dengan kondisi tersebut, maka untuk mempermudah penilaian dapat dibagi menjadi 4 range. Pemberian nilai/skoring untuk kepadatan penduduk bersih sebagai berikut :
a.Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (≥150) jiwa/ha diberikan skor 1 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut sangat tinggi
b.Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (112 - 149) jiwa/ha diberikan skor 2 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut tinggi 138
c.Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (73 - 111) jiwa/ha diberikan skor 3 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut rendah
d.Daerah yang memiliki kepadatan penduduk (<72) jiwa/ha diberikan skor 4 yang berarti kepadatan penduduk daerah tersebut sangat rendah.
1. 2.Muka Air Tanah Muka air tanah mempengaruhi pemilihan SPALD, untuk muka air kurang dari 2 m maka disarankan untuk SPALD-T. Sedangkan untuk kedalaman muka air lebih dari 2 m disarankan untuk SPALD-S. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD, bahwa kedalaman muka air tanah (<2) m disarankan SPALD-T. Sehingga penilaian untuk muka air tanah sebagai berikut:
a.Daerah yang memiliki muka air tanah < 2m diberikan skor 1 untuk SPALD-T
b.Daerah yang memiliki muka air tanah > 2m diberikan skor 4 untuk SPALD-S
1. 3.Kemiringan Tanah Data kemiringan tanah di Kabupaten Demak terdapat 4 variasi, yaitu 0-8%, 8 – 15 %, 15-25%, dan 25-40% Setiap wilayah desa diidentifikasi kemiringan tanah rata-rata untuk mendapatkan nilai skoring/penilaian SPALD. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD bahwa kemiringan tanah (≥2%) dapat menerapkan SPALD-T. Dalam penilaian/skoring kemiringan tanah dilakukan kategori sebagai berikut:
a.Daerah dengan kemiringan tanah < 8 % diberi nilai 4
b.Daerah dengan kemiringan tanah 8,1% - 15,00% diberi nilai 3
c.Daerah dengan kemiringan tanah 15,1% - 25,00 % diberi nilai 2
d.Daerah dengan kemiringan tanah > 25,10 % diberi nilai 1
1. 4.Permeabilitas Tanah Data permeabilitas tanah Kabupaten Demak terdapat 3 variasi yaitu 10^ -5 - 10^ -2 m/det, 10^ -8 - 10^ -4 m/det dan 10^ -12 - 10^ -9 m/det. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD, bahwa permeabilitas tanah < 5 x 10 -4 m/detik direkomendasikan untuk SPALD-T. Sedangkan untuk nilai lebih besar dari 5 x 10 -4 m/detik direkomendasikan untuk SPALD-S. Data permeabilitas tanah tergantung dari penyusun jenis tanahnya, untuk Kabupaten Demak memiliki jenis tanah sebagai berikut : alluvial, regosol dan grumosol. Penilaian/skoring untuk SPALD permeabilitas tanah adalah sebagai berikut:
a.Daerah dengan permeabilitas tanah > 5 x 10 -4 m/detik diberi skor 1
b.Daerah dengan permeabilitas tanah < 5 x 10 -4 m/detik diberi skor 4 139
1. 5.Persentase Luas Terbangun Persentase luas terbangun tiap kelurahan di Kabupaten Demak didapatkan dari luas terbangun berupa permukiman, bangunan sekolah, bangunan kantor dan sebagainya dibandingkan dengan luas administrasi total. Persentase luas terbangun terkecil di Desa Mandung Kecamatan Wedung sebesar 5,80%, dan tertinggi di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen sebesar 92,61%. Sehingga penilaian/skoring untuk SPALD Persentase luas terbangun sebagai berikut:
a.Daerah dengan persentase luas terbangun > 64,43 % diberi skor 1
b.Daerah dengan persentase luas terbangun 42,72% - 64,42 % diberi skor 2
c.Daerah dengan persentase luas terbangun 21,01% - 42,71 % diberi skor 3
d.Daerah dengan persentase luas terbangun < 21,00 % diberi skor 4
1. 6.Risiko Bencana Data risiko bencana di Kabupaten Demak yang terkait dengan air limbah, terdiri dari bencana banjir. Kelurahan yang tidak memiliki risiko bencana disarankan untuk pelayanan SPALD Terpusat. Penilaian/skoring SPALD untuk risiko bencana sebagai berikut:
a.Desa yang memiliki risiko bencana diberi skor 4
b.Desa yang tidak memiliki risiko bencana diberi skor 1
1. 7.Risiko Air Limbah dari SSK Studi EHRA dan SSK Kabupaten Demak tahun 2022 menghasilkan daerah risiko air limbah. Dari data ini kemudian dimasukkan dalam penentuan SPALD untuk melihat kelurahan/desa yang memiliki risiko sangat tinggi terhadap air limbah domestik. Dari Dokumen SSK Kabupaten Demak didapatkan 3 kategori dari 4 kategori risiko air limbah yaitu risiko sanitasi air limbah domestik sangat tinggi, risiko sanitasi air limbah domestik tinggi dan risiko sanitasi air limbah domestik sangat rendah/tidak berisiko. Penilaian risiko sanitasi air limbah domestik dari SSK untuk menentukan SPALD adalah sebagai berikut:
a.Kelurahan dengan risiko sanitasi air limbah domestik sangat tinggi diberi skor 1
b.Kelurahan dengan risiko sanitasi air limbah domestik tinggi tinggi diberi skor 2
c.Kelurahan dengan risiko sanitasi air limbah domestik rendah diberi skor 3
d.Kelurahan dengan risiko sanitasi air limbah domestik sangat rendah/tidak berisiko diberi skor 4 Untuk mendapatkan jenis SPALD didapatkan dengan menjumlahkan dari 7 kategori di atas, yaitu kepadatan penduduk, muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, persentase luas terbangun, risiko bencana, risiko air limbah dari Dokumen SSK. Setelah dijumlahkan kemudian dibagi menjadi 3 rencana SPALD yaitu 140 SPALD-T skala perkotaan, SPALD-T skala permukiman, dan SPALD-Setempat. Pembagian besaran nilai untuk menentukan SPALD adalah sebagai berikut:
1. 1.Desa yang memiliki total nilai ≤17 direkomendasikan menggunakan jenis SPALD-T skala perkotaan.
2. 2.Desa yang memiliki total nilai 18-23 direkomendasikan menggunakan jenis SPALD-T skala Permukiman.
3. 3.Desa yang memiliki total nilai 24-28 direkomendasikan menggunakan jenis SPALD-S skala setempat. 141 Tabel6-5PemilihanJenisSistemPengelolaanAirLimbahDomestikKabupatenDemak NamaDesa luas_Ha Penduduk KepadatanPenduduk (Jiwa/ha) Luaslahan terbangun(Ha) PersentaseLuas Terbangun Kepadatan Bersih(jiwa/ha) JenisTanah PermeabilitasTanah Lereng MukaAir Tanah RisikoBencana Risiko SSK banyumeneng 772 8.515 11,02 203,6 26,36 41,8 Grumosoldanregosol 10^-5-10^-2m/det 8-15 >2m longsor (sedang) 1 sumberejo 537 9.019 16,79 48,4 9,01 186,4 Grumosoldanregosol 10^-5-10^-2m/det 8-15 >2m longsor (sedang) 1 kebonbatur 415 17.865 43,05 90,2 21,74 198,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 kangkung 364 8.715 23,94 171,2 47,03 50,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 2 kalitengah 259 5.227 20,20 118,6 45,81 44,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 kembangarum 176 10.494 59,53 29,4 16,69 356,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 2 mranggen 258 14.256 55,16 239,3 92,61 59,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 4 batursari 643 33.133 51,51 163,9 25,48 202,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 3 bandungrejo 184 7.893 42,87 116,7 63,39 67,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 3 brumbung 166 5.762 34,70 93,3 56,16 61,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 3 ngemplak 326 3.866 11,86 82,1 25,18 47,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 tamansari 241 4.130 17,12 71,3 29,54 57,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 karangsono 232 6.385 27,50 60,4 26,02 105,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 2 candisari 344 5.056 14,69 101,2 29,42 49,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 tegalarum 427 5.846 13,69 80,3 18,80 72,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 waru 280 4.639 16,55 69,9 24,93 66,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 menur 207 4.900 23,70 68,3 33,03 71,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 jamus 253 4.524 17,87 94,1 37,16 48,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 1 wringin jajar 312 9.278 29,75 124,2 39,84 74,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m longsor (sedang) 2 jragung 2.989 9.986 3,34 213,4 7,14 46,8 Grumosoldanregosol 10^-5-10^-2m/det 15-25 >2m Banjir 1 wonosekar 874 8.515 9,75 90,2 10,33 94,4 Grumosoldanregosol 10^-5-10^-2m/det 8-15 >2m Banjir 2 margohayu 468 5.344 11,42 59,6 12,74 89,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 1 tlogorejo 245 10.556 43,16 111,0 45,39 95,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 1 teluk 445 5.806 13,05 64,8 14,58 89,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 1 rejosari 570 13.385 23,49 209,6 36,78 63,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 2 karangawen 475 7.033 14,80 163,7 34,44 43,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 2 kuripan 348 5.566 16,01 137,9 39,67 40,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 2 bumirejo 387 5.953 15,37 52,1 13,46 114,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 2 brambang 431 11.078 25,68 157,5 36,52 70,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 1 sidorejo 274 8.073 29,46 70,5 25,73 114,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 1 pundenarum 528 6.958 13,18 236,1 44,71 29,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m Banjir 2 banjarejo 264 3.606 13,63 59,3 22,43 60,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 2 wonorejo 316 5.066 16,02 104,7 33,09 48,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 pamongan 296 3.909 13,22 88,2 29,84 44,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 tlogoweru 319 2.898 9,08 54,0 16,91 53,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 bogosari 460 7.614 16,54 110,1 23,93 69,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 2 sukorejo 209 3.483 16,70 59,2 28,37 58,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 sarirejo 135 3.798 28,20 18,9 14,03 201,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 3 sidokumpul 228 4.997 21,93 82,8 36,33 60,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 2 gaji 250 4.676 18,68 58,7 23,43 79,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 3 blerong 384 6.770 17,61 89,2 23,20 75,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 2 krandon 146 2.667 18,25 24,5 16,77 108,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 tangkis 179 3.110 17,35 23,7 13,23 131,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 temuroso 635 9.163 14,44 117,0 18,43 78,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 2 guntur 356 5.732 16,11 80,7 22,67 71,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 2 trimulyo 452 4.398 9,72 70,4 15,56 62,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 3 tlogorejo 614 2.428 3,95 90,5 14,74 26,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 bumiharjo 314 3.575 11,40 89,7 28,61 39,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 bakalrejo 558 5.753 10,31 120,4 21,58 47,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 2 turitempel 222 3.384 15,27 40,2 18,13 84,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 sidoharjo 269 2.768 10,30 34,5 12,83 80,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m longsor (sedang) 1 jetaksari 152 5.612 36,88 69,1 45,42 81,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 dombo 131 3.933 30,11 52,0 39,80 75,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 bulusari 322 5.157 16,02 89,2 27,71 57,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 142 NamaDesa luas_Ha Penduduk KepadatanPenduduk (Jiwa/ha) Luaslahan terbangun(Ha) PersentaseLuas Terbangun Kepadatan Bersih(jiwa/ha) JenisTanah PermeabilitasTanah Lereng MukaAir Tanah RisikoBencana Risiko SSK perampelan 327 4.411 13,49 39,6 12,10 111,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 karangasem 201 4.789 23,80 59,4 29,51 80,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 kalisari 412 12.333 29,94 232,8 56,52 53,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 sayung 513 9.369 18,25 203,2 39,59 46,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 3 tambakroto 383 3.553 9,28 71,8 18,77 49,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 pilangsari 200 3.385 16,91 31,8 15,90 106,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 loireng 348 3.305 9,50 107,8 30,98 30,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 gemulak 417 4.656 11,18 65,8 15,80 70,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 sidogemah 567 5.581 9,84 161,9 28,53 34,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 purwosari 431 5.806 13,47 115,8 26,87 50,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 sriwulan 427 10.048 23,54 92,6 21,70 108,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 bedono 758 3.304 4,36 48,6 6,41 68,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 timbulsloko 548 3.368 6,15 36,8 6,72 91,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 tugu 540 6.168 11,43 54,1 10,02 114,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 sidorejo 717 5.525 7,70 90,0 12,54 61,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 banjarsari 488 4.502 9,22 27,8 5,70 161,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 surodadi 217 2.956 13,61 14,5 6,68 203,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 sampang 432 3.739 8,66 37,2 8,62 100,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 klitih 374 3.717 9,94 37,3 9,98 99,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 pidodo 238 3.956 16,65 44,1 18,56 89,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 donorejo 276 8.184 29,69 72,4 26,28 113,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 grogol 293 3.760 12,81 61,9 21,11 60,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 ploso 514 2.948 5,74 21,4 4,16 137,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 pulosari 219 4.183 19,07 33,6 15,30 124,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 karangsari 311 5.723 18,43 53,6 17,27 106,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 karangtowo 312 3.516 11,27 120,7 38,70 29,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 dukun 302 5.067 16,79 74,3 24,61 68,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 kedunguter 391 3.265 8,36 60,4 15,46 54,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 batu 573 4.544 7,93 416,1 72,62 10,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 wonokerto 299 3.428 11,47 67,8 22,67 50,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 wonowoso 314 5.325 16,98 41,6 13,27 128,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 rejosari 183 3.461 18,91 44,3 24,19 78,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 wonoagung 455 4.374 9,62 51,7 11,38 84,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 tambakbulusan 717 2.618 3,65 9,0 1,26 289,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 morodemak 404 5.940 14,70 9,0 2,23 659,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 margolinduk 120 3.352 27,88 20,1 16,74 166,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 3 gebang 456 5.549 12,17 36,4 7,99 152,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 gebangarum 228 3.594 15,79 37,1 16,29 96,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 karangrejo 392 6.315 16,11 85,6 21,83 73,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 tlogoboyo 378 4.874 12,88 28,6 7,56 170,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 3 krajanbogo 236 3.992 16,94 26,1 11,09 152,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 kembangan 689 3.910 5,68 43,2 6,27 90,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 sumberejo 1.125 8.871 7,88 128,4 11,41 69,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 sukodono 262 3.693 14,09 25,9 9,90 142,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 jatimulyo 279 3.550 12,74 20,1 7,20 176,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 bonangrejo 392 4.006 10,21 30,3 7,72 132,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 jatirogo 474 4.391 9,26 28,8 6,07 152,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 tridonorejo 494 6.838 13,83 68,5 13,85 99,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 purworejo 654 9.107 13,93 35,4 5,41 257,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 betahwalang 474 5.649 11,93 15,3 3,23 369,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 serangan 667 4.229 6,34 34,3 5,15 123,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 poncoharjo 171 5.229 30,56 54,3 31,73 96,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 wonosari 441 4.323 9,81 40,4 9,17 107,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 jali 463 4.681 10,12 36,4 7,87 128,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 weding 530 7.868 14,83 51,2 9,66 153,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 kalikondang 378 6.926 18,33 71,6 18,95 96,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 143 NamaDesa luas_Ha Penduduk KepadatanPenduduk (Jiwa/ha) Luaslahan terbangun(Ha) PersentaseLuas Terbangun Kepadatan Bersih(jiwa/ha) JenisTanah PermeabilitasTanah Lereng MukaAir Tanah RisikoBencana Risiko SSK donorejo 351 4.045 11,53 28,1 8,00 144,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 katonsari 140 7.300 52,09 34,0 24,25 214,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 mangunjiwan 447 9.094 20,36 107,6 24,10 84,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 karangmlati 320 4.534 14,17 89,5 27,97 50,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 kalicilik 222 3.556 16,05 60,3 27,22 59,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 singorejo 135 1.632 12,09 25,8 19,10 63,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 betokan 228 5.267 23,07 96,3 42,21 54,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 bintoro 343 18.629 54,28 265,3 77,30 70,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 3 kadilangu 207 3.778 18,26 38,8 18,75 97,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 bolo 120 4.214 34,99 51,7 42,90 81,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 bango 341 6.933 20,36 73,9 21,70 93,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 cabean 470 7.785 16,55 55,9 11,89 139,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 tempuran 345 3.995 11,57 40,5 11,72 98,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 turirejo 568 8.519 15,01 52,9 9,31 161,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 raji 414 4.833 11,67 52,6 12,70 91,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 kedondong 397 5.283 13,32 29,1 7,34 181,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 sedo 324 3.322 10,26 66,9 20,66 49,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 mulyorejo 486 4.675 9,62 61,3 12,62 76,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 doreng 202 2.787 13,82 41,9 20,77 66,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 tlogodowo 133 1.377 10,36 17,9 13,44 77,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 kalianyar 304 4.521 14,86 76,4 25,13 59,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 bunderan 222 2.331 10,51 29,3 13,19 79,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 getas 269 6.060 22,57 57,0 21,24 106,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 kerangkulon 1.128 4.755 4,21 31,4 2,78 151,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 karangrowo 322 2.729 8,48 27,1 8,44 100,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 lempuyang 239 1.949 8,17 26,8 11,21 72,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 tlogorejo 508 3.267 6,44 41,5 8,18 78,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 pilangrejo 307 5.323 17,36 30,2 9,84 176,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 mojodemak 323 5.186 16,07 88,7 27,49 58,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 sidomulyo 669 5.349 8,00 74,4 11,12 71,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 kendaldoyong 176 3.896 22,17 8,9 5,08 436,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 wonosalam 224 5.138 22,95 72,5 32,39 70,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 karangrejo 610 4.935 8,09 129,3 21,20 38,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 jogoloyo 401 6.340 15,80 106,7 26,60 59,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 botorejo 370 5.468 14,80 124,2 33,61 44,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 mranak 309 3.772 12,21 122,3 39,58 30,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 mrisen 297 3.354 11,29 34,7 11,67 96,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 kuncir 371 4.505 12,14 99,4 26,78 45,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 trengguli 515 4.553 8,84 122,6 23,82 37,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 merak 485 4.311 8,89 94,4 19,47 45,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 karangrejo 410 2.577 6,29 30,4 7,41 84,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 botosengon 160 5.301 33,20 66,1 41,41 80,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 baleromo 316 4.657 14,74 45,8 14,51 101,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 jerukgulung 392 2.823 7,21 67,3 17,19 41,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 kunir 515 2.391 4,65 76,6 14,89 31,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 brakas 359 4.533 12,63 31,5 8,77 144,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 balerejo 369 3.134 8,50 49,6 13,44 63,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 sidomulyo 498 1.758 3,53 64,7 12,99 27,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 gempoldenok 314 2.099 6,68 37,6 11,98 55,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 kebonsari 567 3.457 6,10 364,9 64,41 9,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 8-15 >2m - 2 kedungori 338 3.403 10,06 20,8 6,15 163,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 dempet 423 7.288 17,22 112,5 26,59 64,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 kuwu 313 3.485 11,14 38,3 12,25 91,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 kramat 565 4.740 8,39 94,6 16,74 50,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 harjowinangun 400 5.588 13,98 83,8 20,97 66,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 pilangwetan 179 2.243 12,50 33,5 18,66 67,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 144 NamaDesa luas_Ha Penduduk KepadatanPenduduk (Jiwa/ha) Luaslahan terbangun(Ha) PersentaseLuas Terbangun Kepadatan Bersih(jiwa/ha) JenisTanah PermeabilitasTanah Lereng MukaAir Tanah RisikoBencana Risiko SSK kebonagung 267 5.402 20,22 84,7 31,69 63,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 mijen 342 1.612 4,72 25,9 7,58 62,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 klampoklor 153 3.995 26,11 40,2 26,26 99,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 mangunanlor 223 3.849 17,30 29,4 13,21 130,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 werdoyo 439 4.962 11,31 83,6 19,06 59,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 mangunrejo 578 2.510 4,34 78,0 13,51 32,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 babad 303 1.737 5,73 49,8 16,45 34,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 megonten 415 3.295 7,94 72,7 17,51 45,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 sokokidul 265 2.150 8,12 39,0 14,74 55,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 tlogosih 503 3.366 6,69 31,7 6,30 106,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 prigi 170 2.601 15,30 37,0 21,73 70,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 sarimulyo 356 2.490 6,99 113,9 31,97 21,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 2 solowire 243 3.246 13,36 39,3 16,16 82,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 >2m - 1 surodadi 554 1.913 3,45 48,4 8,74 39,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 jatisono 205 3.641 17,74 39,6 19,27 92,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 kedondong 280 5.579 19,91 45,8 16,34 121,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 gedangalas 344 3.508 10,19 42,5 12,35 82,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 sambiroto 327 1.851 5,67 19,9 6,10 92,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 tanjunganyar 174 3.229 18,51 37,5 21,48 86,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 wilalung 256 3.027 11,82 40,6 15,83 74,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 medini 323 2.668 8,27 32,5 10,07 82,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 mlatiharjo 387 2.985 7,72 48,1 12,43 62,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 tambirejo 222 2.451 11,05 41,9 18,89 58,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 banjarsari 580 3.878 6,69 62,6 10,80 61,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 boyolali 225 1.520 6,76 18,3 8,13 83,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 gajah 223 3.848 17,23 42,8 19,16 89,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 sari 319 4.022 12,59 46,0 14,40 87,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 mlekang 413 2.936 7,11 47,8 11,58 61,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 sambung 247 2.682 10,87 31,0 12,56 86,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 tlogopandogan 221 1.927 8,70 29,7 13,40 64,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 mojosimo 214 1.883 8,82 17,6 8,22 107,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 jatirejo 385 4.064 10,56 35,1 9,12 115,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 ngaluran 733 9.496 12,95 95,5 13,02 99,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 wonoketingal 679 6.590 9,70 55,0 8,10 119,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 cangkring rembang 350 2.843 8,13 29,5 8,43 96,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 cangkring 370 5.189 14,03 47,2 12,77 109,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 tuwang 214 3.064 14,35 36,5 17,08 84,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 undaankidul 295 2.749 9,33 34,1 11,58 80,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 undaanlor 247 2.275 9,22 27,2 11,03 83,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 ketanjung 467 4.124 8,83 71,0 15,20 58,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 ngemplikwetan 239 2.499 10,44 33,4 13,97 74,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 wonorejo 295 6.180 20,92 62,6 21,18 98,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 karanganyar 415 6.325 15,25 76,5 18,43 82,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 kedungwarukidul 256 6.591 25,70 26,1 10,16 252,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 kedungwaru lor 603 5.946 9,86 58,0 9,62 102,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 bandungrejo 518 3.924 7,58 19,4 3,74 202,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 2 tugu lor 301 3.427 11,38 17,3 5,75 197,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 kotakan 589 4.145 7,04 38,6 6,56 107,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m - 1 bantengmati 297 3.766 12,69 24,5 8,26 153,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 mlaten 414 7.366 17,80 59,6 14,39 123,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 ngelowetan 208 3.682 17,71 45,0 21,65 81,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 geneng 231 4.063 17,61 66,5 28,81 61,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 bakung 422 3.461 8,20 25,1 5,94 138,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 bermi 216 2.175 10,07 10,4 4,81 209,4 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 tanggul 531 2.516 4,74 17,4 3,27 145,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 145 NamaDesa luas_Ha Penduduk KepadatanPenduduk (Jiwa/ha) Luaslahan terbangun(Ha) PersentaseLuas Terbangun Kepadatan Bersih(jiwa/ha) JenisTanah PermeabilitasTanah Lereng MukaAir Tanah RisikoBencana Risiko SSK ngelokulon 480 3.074 6,41 24,0 5,00 128,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 pasir 759 9.042 11,92 42,5 5,60 212,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 rejosari 436 4.543 10,41 50,4 11,55 90,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 ngegot 234 2.465 10,52 13,5 5,76 182,6 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 jleper 261 5.993 22,99 49,5 19,00 121,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 pecuk 285 2.755 9,67 34,0 11,93 81,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 mijen 436 3.746 8,59 104,3 23,93 35,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 gempolsongo 155 1.737 11,17 16,4 10,53 106,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 wedung 1.206 10.458 8,67 42,5 3,52 246,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 ngawen 277 2.330 8,42 10,5 3,81 221,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 ruwit 425 4.476 10,54 22,4 5,27 200,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 kenduren 224 6.842 30,61 50,1 22,43 136,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 buko 766 5.010 6,54 30,6 4,00 163,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 mandung 104 1.809 17,33 5,8 5,57 311,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 berahankulon 1.693 1.563 0,92 6,8 0,40 230,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 berahanwetan 1.537 7.626 4,96 38,3 2,49 199,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 bungo 1.368 6.870 5,02 24,3 1,78 282,2 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 tempel 302 2.467 8,17 12,0 3,99 204,9 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 jetak 238 4.863 20,45 28,6 12,01 170,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 jungsemi 295 2.788 9,45 19,1 6,47 146,1 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 jungpasir 333 4.754 14,28 30,9 9,29 153,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 mutihwetan 571 1.700 2,98 19,5 3,41 87,3 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 mutihkulon 738 3.806 5,16 43,8 5,94 86,8 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 tedunan 444 3.045 6,86 13,3 2,99 229,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 kendalasem 434 1.849 4,26 285,0 65,67 6,5 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 Kedungkarang 488 4.387 8,98 78,7 16,11 55,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 2 Kedungmutih 191 3.117 16,33 21,5 11,26 145,0 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 Babalan 809 5.747 7,11 16,6 2,05 346,7 aluvial 10^-12-10^-9m/det 0-8 <2m Banjir 1 Sumber :TimPenyusun2024 Tabel 6-6 Skor Pemilihan Jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Demak Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Banyumeneng 772 8.515 203,60 3 4 1 1 4 4 1 18 SPALD T Permukiman Sumberejo 537 9.019 48,39 4 1 1 1 4 4 1 16 SPALD T Perkotaan Kebonbatur 415 17.865 90,22 4 1 4 4 4 4 1 22 SPALD T Permukiman Kangkung 364 8.715 171,18 4 4 4 4 4 4 2 26 SPALD S Kalitengah 259 5.227 118,55 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Kembangarum 176 10.494 29,42 4 1 4 4 4 4 2 23 SPALD T Permukiman Mranggen 258 14.256 239,34 4 4 4 4 4 4 4 28 SPALD S Batursari 643 33.133 163,89 4 1 4 4 4 4 3 24 SPALD S Bandungrejo 184 7.893 116,71 4 4 4 4 4 4 3 27 SPALD S Brumbung 166 5.762 93,26 4 4 4 4 4 4 3 27 SPALD S Ngemplak 326 3.866 82,09 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Tamansari 241 4.130 71,27 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Karangsono 232 6.385 60,41 4 3 4 4 4 4 2 25 SPALD S Candisari 344 5.056 101,23 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Tegalarum 427 5.846 80,29 4 3 4 4 4 4 1 24 SPALD S Waru 280 4.639 69,87 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Menur 207 4.900 68,30 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Jamus 253 4.524 94,06 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Wringin jajar 312 9.278 124,24 4 3 4 4 4 4 2 25 SPALD S Jragung 2.989 9.986 213,43 4 4 1 2 4 4 1 20 SPALD T Permukiman Wonosekar 874 8.515 90,24 4 3 1 3 4 4 2 21 SPALD T Permukiman Margohayu 468 5.344 59,64 4 3 4 4 4 4 1 24 SPALD S Tlogorejo 245 10.556 111,01 4 3 4 4 4 4 1 24 SPALD S Teluk 445 5.806 64,85 4 3 4 4 4 4 1 24 SPALD S Rejosari 570 13.385 209,60 4 4 4 4 4 4 2 26 SPALD S Karangawen 475 7.033 163,70 4 4 4 4 4 4 2 26 SPALD S Kuripan 348 5.566 137,88 4 4 4 4 4 4 2 26 SPALD S Bumirejo 387 5.953 52,14 4 2 4 4 4 4 2 24 SPALD S Brambang 431 11.078 157,53 4 4 4 4 4 4 1 25 SPALD S Sido rejo 274 8.073 70,52 4 2 4 4 4 4 1 23 SPALD T Permukiman Pundenarum 528 6.958 236,11 4 4 4 4 4 4 2 26 SPALD S Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Banjarejo 264 3.606 59,33 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Wonorejo 316 5.066 104,66 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Pamongan 296 3.909 88,21 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Tlogoweru 319 2.898 53,98 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Bogosari 460 7.614 110,15 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Sukorejo 209 3.483 59,17 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Sarirejo 135 3.798 18,90 4 1 4 4 1 4 3 21 SPALD T Permukiman Sidokumpul 228 4.997 82,78 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Gaji 250 4.676 58,66 4 3 4 4 1 4 3 23 SPALD T Permukiman Blerong 384 6.770 89,17 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Krandon 146 2.667 24,51 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Tangkis 179 3.110 23,72 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Temuroso 635 9.163 116,97 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Guntur 356 5.732 80,65 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Trimulyo 452 4.398 70,37 4 4 4 4 1 4 3 24 SPALD S Tlogorejo 614 2.428 90,53 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Bumiharjo 314 3.575 89,70 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Bakalrejo 558 5.753 120,36 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Turitempel 222 3.384 40,19 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Sidoharjo 269 2.768 34,49 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Jetaksari 152 5.612 69,12 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Dombo 131 3.933 51,98 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Bulusari 322 5.157 89,17 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Perampelan 327 4.411 39,57 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Karangasem 201 4.789 59,38 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Kalisari 412 12.333 232,83 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Sayung 513 9.369 203,22 4 4 4 4 1 4 3 24 SPALD S Tambakroto 383 3.553 71,85 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Pilangsari 200 3.385 31,84 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Loireng 348 3.305 107,76 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Gemulak 417 4.656 65,83 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Sidogemah 567 5.581 161,87 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Purwosari 431 5.806 115,83 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Sriwulan 427 10.048 92,64 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Bedono 758 3.304 48,56 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Timbulsloko 548 3.368 36,83 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Tugu 540 6.168 54,09 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Sidorejo 717 5.525 89,97 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Banjarsari 488 4.502 27,82 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Surodadi 217 2.956 14,51 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Sampang 432 3.739 37,21 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Klitih 374 3.717 37,33 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Pidodo 238 3.956 44,11 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Donorejo 276 8.184 72,44 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Grogol 293 3.760 61,94 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Ploso 514 2.948 21,38 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Pulosari 219 4.183 33,55 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Karangsari 311 5.723 53,63 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Karangtowo 312 3.516 120,68 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Dukun 302 5.067 74,27 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Kedunguter 391 3.265 60,39 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Batu 573 4.544 416,12 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Wonokerto 299 3.428 67,77 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Wonowoso 314 5.325 41,61 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Rejosari 183 3.461 44,28 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Wonoagung 455 4.374 51,73 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman tambakbulusan 717 2.618 9,03 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Morodemak 404 5.940 9,01 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Margolinduk 120 3.352 20,13 4 1 4 4 1 4 3 21 SPALD T Permukiman Gebang 456 5.549 36,43 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Gebangarum 228 3.594 37,09 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Karangrejo 392 6.315 85,59 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Tlogoboyo 378 4.874 28,61 4 1 4 4 1 4 3 21 SPALD T Permukiman Krajanbogo 236 3.992 26,13 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Kembangan 689 3.910 43,18 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Sumberejo 1.125 8.871 128,38 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Sukodono 262 3.693 25,95 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Jatimulyo 279 3.550 20,07 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Bonangrejo 392 4.006 30,29 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Jatirogo 474 4.391 28,77 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Tridonorejo 494 6.838 68,46 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Purworejo 654 9.107 35,36 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Betahwalang 474 5.649 15,30 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Serangan 667 4.229 34,35 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Poncoharjo 171 5.229 54,30 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Wonosari 441 4.323 40,42 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Jali 463 4.681 36,41 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Weding 530 7.868 51,23 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Kalikondang 378 6.926 71,61 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Donorejo 351 4.045 28,05 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Katonsari 140 7.300 33,98 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Mangunjiwan 447 9.094 107,64 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Karangmlati 320 4.534 89,49 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Kalicilik 222 3.556 60,29 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Singorejo 135 1.632 25,78 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Betokan 228 5.267 96,35 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Bintoro 343 18.629 265,30 4 4 4 4 1 4 3 24 SPALD S Kadilangu 207 3.778 38,80 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Bolo 120 4.214 51,67 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Bango 341 6.933 73,89 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Cabean 470 7.785 55,94 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Tempuran 345 3.995 40,46 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Turirejo 568 8.519 52,85 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Raji 414 4.833 52,59 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Kedondong 397 5.283 29,11 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Sedo 324 3.322 66,88 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Mulyorejo 486 4.675 61,31 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Doreng 202 2.787 41,87 4 4 4 4 1 1 1 19 SPALD T Permukiman Tlogodowo 133 1.377 17,86 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Kalianyar 304 4.521 76,44 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Bunderan 222 2.331 29,27 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Getas 269 6.060 57,04 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Kerangkulon 1.128 4.755 31,36 4 1 4 4 1 1 2 17 SPALD T Perkotaan Karangrowo 322 2.729 27,15 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Lempuyang 239 1.949 26,76 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Tlogorejo 508 3.267 41,53 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Pilangrejo 307 5.323 30,17 4 1 4 4 1 1 2 17 SPALD T Perkotaan Mojodemak 323 5.186 88,72 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Sido mulyo 669 5.349 74,37 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Kendaldoyong 176 3.896 8,93 4 1 4 4 1 1 2 17 SPALD T Perkotaan Wonosalam 224 5.138 72,51 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Karangrejo 610 4.935 129,28 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Jogoloyo 401 6.340 106,73 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Botorejo 370 5.468 124,21 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Mranak 309 3.772 122,30 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Mrisen 297 3.354 34,66 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Kuncir 371 4.505 99,40 4 4 4 4 1 1 1 19 SPALD T Permukiman Trengguli 515 4.553 122,64 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Merak 485 4.311 94,40 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Karangrejo 410 2.577 30,37 4 3 4 4 4 1 2 22 SPALD T Permukiman Botosengon 160 5.301 66,11 4 3 4 4 4 1 2 22 SPALD T Permukiman Baleromo 316 4.657 45,84 4 3 4 4 4 1 2 22 SPALD T Permukiman Jerukgulung 392 2.823 67,33 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Kunir 515 2.391 76,63 4 4 4 4 4 1 1 22 SPALD T Permukiman Brakas 359 4.533 31,49 4 2 4 4 4 1 2 21 SPALD T Permukiman Balerejo 369 3.134 49,58 4 4 4 4 4 1 1 22 SPALD T Permukiman Sidomulyo 498 1.758 64,74 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman gempoldenok 314 2.099 37,63 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Kebonsari 567 3.457 364,94 4 4 4 3 4 1 2 22 SPALD T Permukiman Kedungori 338 3.403 20,80 4 1 4 4 4 1 2 20 SPALD T Permukiman Dempet 423 7.288 112,51 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Kuwu 313 3.485 38,31 4 3 4 4 4 1 2 22 SPALD T Permukiman Kramat 565 4.740 94,57 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman harjowinangun 400 5.588 83,84 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Pilangwetan 179 2.243 33,47 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Kebonagung 267 5.402 84,66 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Mijen 342 1.612 25,91 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Klampok lor 153 3.995 40,18 4 3 4 4 4 1 1 21 SPALD T Permukiman Mangunan lor 223 3.849 29,40 4 2 4 4 4 1 1 20 SPALD T Permukiman Werdoyo 439 4.962 83,60 4 4 4 4 4 1 1 22 SPALD T Permukiman Mangunrejo 578 2.510 78,05 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Babad 303 1.737 49,83 4 4 4 4 4 1 1 22 SPALD T Permukiman Megonten 415 3.295 72,67 4 4 4 4 4 1 1 22 SPALD T Permukiman soko kidul 265 2.150 39,01 4 4 4 4 4 1 1 22 SPALD T Permukiman Tlogosih 503 3.366 31,70 4 3 4 4 4 1 1 21 SPALD T Permukiman Prigi 170 2.601 36,95 4 4 4 4 4 1 1 22 SPALD T Permukiman Sarimulyo 356 2.490 113,90 4 4 4 4 4 1 2 23 SPALD T Permukiman Solowire 243 3.246 39,27 4 3 4 4 4 1 1 21 SPALD T Permukiman Surodadi 554 1.913 48,42 4 4 4 4 1 1 1 19 SPALD T Permukiman Jatisono 205 3.641 39,55 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Kedondong 280 5.579 45,78 4 2 4 4 1 1 2 18 SPALD T Permukiman Gedangalas 344 3.508 42,51 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Sambiroto 327 1.851 19,93 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Tanjunganyar 174 3.229 37,47 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Wilalung 256 3.027 40,56 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Medini 323 2.668 32,50 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Mlatiharjo 387 2.985 48,06 4 4 4 4 1 1 1 19 SPALD T Permukiman Tambirejo 222 2.451 41,90 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Banjarsari 580 3.878 62,65 4 4 4 4 1 1 1 19 SPALD T Permukiman Boyolali 225 1.520 18,28 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Gajah 223 3.848 42,79 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Sari 319 4.022 46,00 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Mlekang 413 2.936 47,83 4 4 4 4 1 1 2 20 SPALD T Permukiman Sambung 247 2.682 31,00 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman tlogopandogan 221 1.927 29,67 4 4 4 4 1 1 1 19 SPALD T Permukiman Mojosimo 214 1.883 17,55 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Jatirejo 385 4.064 35,10 4 2 4 4 1 1 1 17 SPALD T Perkotaan Ngaluran 733 9.496 95,47 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Wonoketingal 679 6.590 55,02 4 2 4 4 1 1 2 18 SPALD T Permukiman Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Cangkring rembang 350 2.843 29,48 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Cangkring 370 5.189 47,23 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Tuwang 214 3.064 36,47 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Undaan kidul 295 2.749 34,12 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Undaan lor 247 2.275 27,21 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Ketanjung 467 4.124 71,00 4 4 4 4 1 1 1 19 SPALD T Permukiman Ngemplik wetan 239 2.499 33,43 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Wonorejo 295 6.180 62,58 4 3 4 4 1 1 2 19 SPALD T Permukiman Karanganyar 415 6.325 76,46 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Kedungwaru kidul 256 6.591 26,06 4 1 4 4 1 1 1 16 SPALD T Perkotaan Kedungwaru lor 603 5.946 58,03 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Bandungrejo 518 3.924 19,37 4 1 4 4 1 1 2 17 SPALD T Perkotaan Tugu lor 301 3.427 17,31 4 1 4 4 1 1 1 16 SPALD T Perkotaan Kotakan 589 4.145 38,62 4 3 4 4 1 1 1 18 SPALD T Permukiman Banteng mati 297 3.766 24,51 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Mlaten 414 7.366 59,55 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Ngelo wetan 208 3.682 45,02 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Geneng 231 4.063 66,47 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Bakung 422 3.461 25,08 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Bermi 216 2.175 10,39 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Tanggul 531 2.516 17,35 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Ngelo kulon 480 3.074 23,99 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Pasir 759 9.042 42,48 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Rejosari 436 4.543 50,39 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Ngegot 234 2.465 13,50 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Jleper 261 5.993 49,53 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Pecuk 285 2.755 33,98 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Mijen 436 3.746 104,32 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Gempolsongo 155 1.737 16,37 4 3 4 4 1 4 2 22 SPALD T Permukiman Wedung 1.206 10.458 42,46 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Ngawen 277 2.330 10,54 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Nama Desa Luas (Ha) Penduduk Luas lahan terbangun (Ha) Luas Terbangun (%) Kepadatan Bersih (jiwa/ha) Per meabilitas Tanah Kemiringan Tanah Muka Air Tanah Risiko Bencana Risiko SSK Jumlah Jenis SPALD Ruwit 425 4.476 22,38 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Kenduren 224 6.842 50,14 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Buko 766 5.010 30,64 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Mandung 104 1.809 5,81 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Berahan kulon 1.693 1.563 6,77 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Berahan wetan 1.537 7.626 38,26 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Bungo 1.368 6.870 24,35 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Tempel 302 2.467 12,04 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Jetak 238 4.863 28,56 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Jungsemi 295 2.788 19,09 4 2 4 4 1 4 2 21 SPALD T Permukiman Jungpasir 333 4.754 30,94 4 1 4 4 1 4 2 20 SPALD T Permukiman Mutih wetan 571 1.700 19,48 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Mutih kulon 738 3.806 43,85 4 3 4 4 1 4 1 21 SPALD T Permukiman Tedunan 444 3.045 13,27 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Kendalasem 434 1.849 284,98 4 4 4 4 1 4 1 22 SPALD T Permukiman Kedungkarang 488 4.387 78,70 4 4 4 4 1 4 2 23 SPALD T Permukiman Kedungmutih 191 3.117 21,49 4 2 4 4 1 4 1 20 SPALD T Permukiman Babalan 809 5.747 16,57 4 1 4 4 1 4 1 19 SPALD T Permukiman Sumber : Tim Penyusun 2024 Gambar 6-2 Peta Rencana Jenis Sistem Pengelolaan Air limbah Kabupaten Demak 155 6.3 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 6.3.1 Strategi Pengembangan Prasarana Berdasarkan kondisi pengelolaan air limbah yang ada dan untuk mencapai pada tujuan dan target penanganan sistem pengelolaan air limbah yang ditetapkan, maka sistem pengelolaan dan pelayanan air limbah yang dapat diterapkan di Kabupaten Demak terdiri dari kebijakan peningkatan pelayanan akses pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat maupun terpusat. 6.3.1.1 Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Komponen Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) direncanakan meliputi 3 aspek, yaitu:
4. 1.Sub sistem pengolahan Setempat Langkah strategis untuk sub sistem pengolahan setempat adalah:
a.Pengembangan rencana pengolahan air limbah domestik yang tepat guna.
b.Menyediakan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) untuk meningkatkan akses jamban di beberapa kawasan kumuh, fasilitas umum dan pariwisata.
c.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menyediakan sarana jamban sehat dilengkapi dengan tangki septik yang memenuhi standar di tempat tinggalnya masing-masing.
d.Mengupayakan bantuan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun fasilitas jamban yang layak.
e.Mewajibkan pengguna unit setempat untuk merawat unitnya dan melakukan penyedotan lumpur tinja secara periodik.
f.Mengupayakan bantuan finansial bagi MBR untuk membangun unit setempat individual maupun komunal (2-10 KK).
1. 2.Sub Sistem Pengangkutan Langkah strategis untuk sub sistem pengangkutan setempat adalah:
a.Meningkatkan jumlah sarana pengangkut lumpur tinja.
b.Menyediakan sarana pengumpul sarana lumpur tinja yang dapat menjangkau daerah dengan jalan yang sempit.
c.Membagi Kabupaten Demak menjadi beberapa wilayah layanan lumpur tinja dengan mempertimbangkan efisiensi pengangkutan lumpur tinja, khususnya dari jarak tempuh kendaraan penyedotan tinja.
1. 3.Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja Langkah strategis untuk sub sistem pengolahan lumpur tinja adalah:
a.Menyediakan sarana pengolah lumpur tinja berupa IPLT yang optimal dan menjangkau pelayanan di Kabupaten Demak. 156
b.Menerapkan layanan lumpur tinja dengan pola penyedotan terjadwal (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal/LLTT), khususnya di kawasan permukiman menengah‐ atas dan bangunan komersial.
c.Menambah jumlah kendaraan penyedotan tinja, termasuk kendaraan untuk mengakses kawasan kumuh.
d.Memperbaiki prosedur operasional penyedotan lumpur tinja.
e.Mengarahkan pengolahan lumpur tinja untuk dapat menghasilkan lumpur yang dapat digunakan sebagai kompos. 6.3.1.2 Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Komponen dari Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD-T) di Kabupaten Demak terdiri dari:
1. 1.Sub sistem pelayanan;
2. 2.Sub sistem pengumpulan;
3. 3.Sub sistem pengolahan. Langkah strategis untuk meningkatkan layanan air limbah dengan sistem terpusat terdiri dari:
4. 1.Mengembangkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) untuk wilayah‐wilayah dengan kepadatan penduduk di atas 150 orang/Ha.
5. 2.Melakukan penahapan pengembangan SPALD-T sesuai kepadatan penduduk wilayah kota, dengan prioritas sebagai berikut:
a.Jangka pendek, untuk wilayah dengan kepadatan penduduk 220 orang/Ha;
b.Jangka menengah, untuk wilayah dengan kepadatan penduduk 180 orang/Ha;
c.Jangka panjang, untuk wilayah dengan kepadatan penduduk 150 orang/Ha.
1. 3.Menggunakan jenis SPALD-T sesuai kriteria berikut.
a.SPALD terpusat kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan rumah susun;
b.SPALD terpusat permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50- 20.000 jiwa;
c.SPALD terpusat perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 jiwa. 6.3.2 Strategi Pengembangan Kelembagaan Kebijakan: Menyiapkan lembaga dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah domestik yang optimal.
1. 1.Menyiapkan kelembagaan pengelola air limbah domestik. 157
2. 2.Menyiapkan kelembagaan pengelola air limbah domestik dengan pemisahan antara operator dan regulator.
3. 3.Memfasilitasi pelayanan monitoring dan pembinaan pada IPAL Permukiman yang dikelola oleh masyarakat.
4. 4.Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola air limbah domestik.
5. 5.Rekrutmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian pengelolaan air limbah domestik.
6. 6.Pembuatan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik
7. 7.Menyiapkan bahan untuk sosialisasi dan rekomendasi bahan tambahan untuk kurikulum lingkungan yang di dalamnya terdapat pengelolaan air limbah domestik. 6.3.3 Strategi Pengembangan Pengaturan Kebijakan: Menyusun perangkat peraturan perundangan daerah yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
8. 1.Mengevaluasi kembali peraturan daerah retribusi penyedotan kakus sesuai dengan full cost recovery serta menyiapkan peraturan daerah tentang retribusi air limbah domestik sistem terpusat.
9. 2.Menyusun pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak.
10. 3.Sosialisasi produk hukum berupa peraturan pengelolaan air limbah domestik dan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang retribusi penyedotan lumpur tinja kepada masyarakat.
11. 4.Menyusun dasar hukum dari pembentukan kelembagaan operator dan regulator pengelolaan air limbah domestik. 6.3.4 Strategi Pengembangan Edukasi Dan Peran Masyarakat Kebijakan: Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
12. 1.Meningkatkan akses sanitasi dasar dan hygienitas lingkungan untuk meminimalisir penyebaran penyakit menular.
13. 2.Meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengoptimalan kemitraan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
14. 3.Penanggulangan penyakit akibat sanitasi lingkungan yang buruk.
15. 4.Penguatan Kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat dalam melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan. 158
16. 5.Penerapan PHBS di masyarakat untuk mewujudkan sanitasi lingkungan yang sehat guna meminimalisir penyakit dan penyebaran penyakit menular.
17. 6.Sosialisasi mengenai pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat umum melalui PKK di RW secara bertahap.
18. 7.Penambahan kurikulum PHBS, BABS dan pengelolaan air limbah domestik dari tingkat TK, SD, dan SMP.
19. 8.Sosialisasi Peraturan Daerah pengelolaan air limbah domestik dan retribusi penyedotan lumpur tinja.
20. 9.Memberikan reward kepada SPALD-Terpusat Kawasan Tertentu atau Permukiman yang berjalan optimal.
21. 10.Sosialisasi secara bertahap pada daerah pelayanan untuk pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). 6.3.5 Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Pembiayaan Kebijakan: Menyusun perangkat peraturan perundangan daerah yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
22. 1.Meningkatkan pendanaan pengelolaan air limbah domestik untuk peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
23. 2.Meningkatkan pendanaan sosialisasi pengelolaan air limbah.
24. 3.Meningkatkan kerja sama pembiayaan pengelolaan air limbah domestik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pembiayaan antara pemerintah daerah dengan swasta.
25. 4.Meningkatkan intensifikasi retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik. 6.4 Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6.4.1 Rencana Teknis Teknologis 6.4.1.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2023 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.240.510 jiwa dengan rata rata laju pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir sebesar 1,26 % pertahun. Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 179.998 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,60 % pertahun, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit di tahun 2023 adalah Kecamatan Kebonagung yaitu sebanyak 42.411 jiwa dengan rata rata laju pertumbuhan 10 tahun terakhir sebanyak 0,84 % per tahun. 159 Tabel 6-7 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2014 - 2023 No Kecamatan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Mranggen 175.587 180.154 184.758 189.451 194.188 198.993 2 Karangawen 87.090 88.132 89.150 90.162 91.154 92.133 3 Guntur 75.439 76.162 76.859 77.548 78.214 78.867 4 Sayung 102.681 103.932 105.152 106.372 107.560 108.736 5 Karangtengah 61.521 62.110 62.678 63.239 63.781 64.314 6 Bonang 99.831 100.727 101.587 102.437 103.256 104.055 7 Demak 100.383 100.831 101.238 101.628 101.981 102.313 8 Wonosalam 74.498 75.241 75.959 76.670 77.360 78.035 9 Dempet 52.684 53.009 53.312 53.609 53.887 54.153 10 Kebonagung 39.382 39.767 40.139 40.506 40.862 41.211 11 Gajah 43.568 43.658 43.729 43.792 43.840 43.877 12 Karanganyar 69.828 70.209 70.563 70.906 71.224 71.526 13 Mijen 51.003 51.108 51.191 51.266 51.321 51.363 14 Wedung 72.714 72.865 72.983 73.089 73.168 73.229 Jumlah 1.106.209 1.117.905 1.129.298 1.140.675 1.151.796 1.162.805 Lanjutan No Kecamatan 2020 2021 2022 2023 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 1 Mranggen 175.722 176.603 177.837 179.998 0,60 2 Karangawen 94.653 95.331 96.198 97.572 1,27 3 Guntur 86.122 87.085 88.228 89.845 1,89 4 Sayung 105.712 106.005 106.503 107.555 0,60 5 Karangtengah 68.781 69.398 70.154 71.284 1,60 6 Bonang 106.712 107.209 107.915 109.185 0,99 7 Demak 110.165 110.762 111.576 112.974 1,26 8 Wonosalam 84.662 85.562 86.638 88.179 1,83 9 Dempet 59.689 60.244 60.921 61.922 1,73 10 Kebonagung 41.560 41.717 41.955 42.411 0,84 11 Gajah 51.735 52.363 53.101 54.126 2,34 12 Karanganyar 77.535 78.052 78.723 79.809 1,43 13 Mijen 58.287 58.782 59.395 60.323 1,79 14 Wedung 82.621 83.264 84.073 85.327 1,70 Jumlah 1.203.956 1.212.377 1.223.217 1.240.510 1,26 Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2024 Untuk menghitung beban air limbah domestik di Kabupaten Demak selama 20 tahun ke depan, maka diperlukan analisa proyeksi penduduk selama 20 tahun ke depan. Untuk proyeksi jumlah penduduk 20 tahun ke depan, dihitung dengan menggunakan Metode geometrik dimana angka pertumbuhan penduduk dianggap sama setiap tahunnya. Metode geometrik dihitung dengan menggunakan rumus : Pt = Po (1 + r ) n Dimana: Pt = Jumlah penduduk tahun proyeksi Po = Jumlah penduduk tahun yang diketahui r = Proses pertambahan penduduk tiap tahun n = Tahun proyeksi 160 Rata rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak per tahun sebesar 1,26 %. Jumlah penduduk, maka dengan menggunakan rumus di atas, diperkirakan penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2045 sebanyak 1.662.138 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Demak dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6-8 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2030 - 2045 No Kecamatan 2030 2035 2040 2045 1 Mranggen 187.713 193.426 199.312 205.377 2 Karangawen 106.560 113.483 120.856 128.707 3 Guntur 102.428 112.480 123.519 135.642 4 Sayung 112.117 115.494 118.973 122.556 5 Karangtengah 79.650 86.220 93.333 101.031 6 Bonang 117.006 122.933 129.160 135.702 7 Demak 123.302 131.253 139.716 148.725 8 Wonosalam 100.093 109.576 119.957 131.322 9 Dempet 69.827 76.084 82.902 90.330 10 Kebonagung 44.980 46.910 48.923 51.022 11 Gajah 63.636 71.436 80.192 90.020 12 Karanganyar 88.138 94.614 101.566 109.028 13 Mijen 68.281 74.601 81.505 89.049 14 Wedung 96.011 104.453 113.636 123.627 Jumlah 1.359.743 1.452.962 1.553.549 1.662.138 Sumber : Tim Penyusun 2024 6.4.1.2 Proyeksi Beban Pencemar Air Limbah Proyeksi timbulan air limbah di Kabupaten Demak perlu dilakukan, untuk memperoleh gambaran secara teknis hitungan berapa jumlah air limbah yang dihasilkan di Kabupaten Demak setiap harinya. Hal ini akan mempengaruhi terhadap strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk mengatasi timbulan air limbah yang dihasilkan di Kabupaten Demak. Beban air limbah yang dihitung berasal dari air limbah domestik, aktivitas komersial dan aktivitas sosial yang ada di Kabupaten Demak, dengan masa proyeksi selama 20 tahun ke depan. Beberapa hitungan terkait air limbah domestik di Kabupaten Demak, antara lain :
26. 1.Beban Air Limbah Total Proyeksi beban air limbah domestik dilakukan terhadap debit air limbah total dan debit air limbah kakus (blackwater). Pembedaan proyeksi air limbah ini dilakukan mengingat sistem setempat hanya digunakan untuk menangani air limbah kakus, sedangkan sistem saluran biasanya digunakan untuk menangani seluruh air limbah domestik. Beban air limbah total dihitung dengan menggunakan formula‐formula sederhana sebagai berikut. QTOT = QDOM + QKOM + QSOS QDOM = PI x Q’AL 161 Q’AL = 0,8 x Q’AB QKOM = 0,05 x QDOM QSOS = 0,03 x QDOM Dimana, QTOT = debit air limbah total (m 3 /hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m 3 /hari); QKOM = debit air limbah dari kegiatan komersial (m 3 /hari); QSOS = debit air limbah dari kegiatan sosial (m 3 /hari); Q’AL = debit timbulan air limbah rata‐rata dari tiap penduduk (m 3 /orang/hari); Q’AB = debit penggunaan air bersih rata-rata dari tiap penduduk(m 3 /orang/hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang).
27. 2.Beban Air Limbah Kakus Beban air limbah kakus dihitung dengan asumsi bahwa volume air limbah kakus besarnya hanya 20% dari volume air limbah total. Perhitungan debit air limbah kakus dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. QALK = 0,20 x QTOT Dimana, QALK = debit air limbah kakus (m 3 /hari); QTOT = debit air limbah total (m 3 /hari). Tabel berikut menunjukkan kesimpulan perhitungan proyeksi debit air limbah untuk Kabupaten Demak. Perhitungan dilakukan dengan mengasumsikan QAB = 120 L/orang/hari, sehingga QAL= 96 L/orang/hari. Tabel 6-9 Proyeksi Debit Air Limbah Total dan Kakus Kabupaten Demak No Tahun Jumlah Penduduk Air Limbah (m 3 /hari) Air Limbah kakusDomestik Komersial Sosial Total 1 2025 1.273.307 122.237,43 6.111,87 3.667,12 132.016,42 26.403,28 2 2030 1.359.743 130.535,28 6.526,76 3.916,06 140.978,10 28.195,62 3 2035 1.452.962 139.484,33 6.974,22 4.184,53 150.643,08 30.128,62 4 2040 1.553.549 149.140,67 7.457,03 4.474,22 161.071,92 32.214,38 5 2045 1.662.138 159.565,25 7.978,26 4.786,96 172.330,47 34.466,09 Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024
28. 3.Beban Organik Informasi beban organik nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhankomponen pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Demak. 162 Perhitungan beban organik dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. OTOT = ODOM + OKOM + OSOS ODOM = QDOM x O’DOM OKOM = 0,05 x ODOM OSOS = 0,03 x ODOM Dimana, OTOT = beban organik total (kg BOD 5 /hari); ODOM = beban organik dari kegiatandomestik (kg BOD5/hari); OKOM = beban organik dari kegiatan komersial (kg BOD5/hari); OSOS = beban organik dari kegiatan sosial (kg BOD5/hari); QDOM = debit air lim limbah dari kegiatan domestik (m 3 /hari); O’DOM = konsentrasi BOD5 rata‐rata dalam air limbah domestik (mgBOD5/liter). Perhitungan dilakukan dengan asumsi BOD5 rata‐rata (O’DOM) = 300 mg BOD5/liter air limbah.
29. 4.Beban Lumpur Tinja Informasi beban lumpur tinja nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan komponen penanganan lumpur tinja guna mendukung keberadaan layanan sistem setempat di Kabupaten Demak. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. VLT = PI x V’LT Dimana, VLT = volume lumpur tinja (m 3 /hari); PI = jumlah penduduk di suatu tahun (orang). Perhitungan dilakukan dengan mengasumsikan V’LT = 0,5 L/orang/hari.
30. 5.Beban Padatan Informasi beban padatan (solids) nantinya akan digunakan untuk mengetahui jumlah padatan yang dihasilkan dari air limbah domestik yang di Kabupaten Demak. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut. STOT = SDOM + SKOM + SSOS SDOM = QDOM x S’DOM SKOM = 0,05 x SDOM SSOS = 0,03 x SDOM Dimana, STOT = beban padatan total (kg suspended solids/hari, atau kg SS/hari); SDOM = beban padatan dari kegiatan domestik (kg SS/hari); 163 MKOM = beban padatan dari kegiatan komersial (kg SS/hari); MSOS = beban padatan dari kegiatan sosial (kg SS/hari); QDOM = debit air limbah dari kegiatan domestik (m 3 /hari); SDOM = konsentrasi SS rata-rata dalam air limbah domestik (mg SS/liter). Perhitungan dilakukan dengan asumsi padatan rata-rata (S’DOM) = 300 mg TSS/liter air limbah. Tabel 6-10 Proyeksi Beban Organik, Lumpur Tinja, Dan Padatan Kabupaten Demak No Tahun Jumlah Penduduk Beban Organik (Kg BOD5/Hari) Beban Lumpur Tinja (m 3 /hari) Beban Padatan (Kg SS / Hari) 1 2025 1.273.307 39.605 6.366,53 39.238,21 2 2030 1.359.743 42.293 6.798,71 41.901,83 3 2035 1.452.962 45.193 7.264,81 44.774,47 4 2040 1.553.549 48.322 7.767,74 47.874,15 5 2045 1.662.138 51.699 8.310,69 51.220,44 Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2024 6.4.1.3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak direncanakan terdiri dari 2 sistem yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. A. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat Komponen dari SPALD Setempat direncanakan meliputi 3 aspek yaitu sub sistem pengolahan setempat, sub sistem pengangkutan dan sub sistem pengolahan lumpur tinja. Penjelasan dari tiap-tiap aspek SPALD Setempat adalah sebagai berikut :
31. 1.Sub sistem Pengolahan Setempat Sub sistem pengelolaan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah limbah domestik di lokasi sumber. Suatu sistem setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut ini:
a.Mampu menurunkan kadar senyawa organik, padatan sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik
b.Diletakkan setidaknya 10 meter dari sumur air bersih terdekat.
c.Kedap dan tidak ada kebocoran.
d.Memiliki lubang kontrol sekaligus untuk penyedotan tinja.
e.Memiliki sistem pelepasan gas.
f.Dirawat setidaknya melalui penyedotan lumpur tinja secara periodik. Sistem setempat layak digunakan untuk wilayah permukiman yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.Belum memiliki layanan penyaluran air limbah 164
b.Memiliki tingkat kepadatan penduduk atau bangunan yang rendah, yaitu kurang dari 150 orang/hektar atau kurang dari 30 unit bangunan/hektar.
c.Permukaan air tanah yang tidak tinggi, yaitu setidaknya lebih dalam dari 4 meter (dari permukaan tanah). Sub-sistem pengolahan setempat, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas skala individu dan skala komunal:
a.SPALD-Setempat skala individual Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi. Sistem setempat skala individual umumnya digunakan untuk menangani air limbah kakus (black water). Sistem ini menggunakan tangki air limbah yang terletak di lahan yang sama dengan unit bangunan dimana limbah dihasilkan. SPALD-S skala individu diperuntukkan untuk 1 unit rumah tinggal/bangunan. Perencanaan untuk SPALD-Setempat skala individual di seluruh bangunan atau rumah yang tidak terlayani oleh sistem terpusat, dan juga SPALD Setempat skala komunal. Pengembangan SPALD-Setempat skala individual juga didukung dengan pembangunan dan penyuluhan tentang jamban sehat kepada masyarakat. Jamban sehat dapat berbentuk bangunan permanen dan semi permanen. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang: 1) Mencegah kontaminasi ke badan air 2) Mencegah kontak antara manusia dan tinja 3) Membuat tinja tersebut tidak dapat dihinggapi serangga, serta Binatang lainnya 4) Mencegah bau yang tidak sedap 5) Konstruksi dudukannya dibuat dengan baik, aman dan mudah dibersihkan
b.SPALD-Setempat Skala Komunal Skala Komunal diperuntukkan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet). Perencanaan sarana sanitasi yang dapat melayani 2-10 unit rumah dapat berupa tangki septik komunal. Untuk pengembangan SPALD-Setempat Skala Komunal dengan tangki septik komunal direncanakan pada daerah dengan kepadatan tinggi dan pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah, dan juga pada daerah kumuh. 165 Gambar 6-3 Contoh Tangki Septik Komunal Sub-sistem pengolahan setempat, berdasarkan terdiri atas unit pengolahan setempat terdiri dari cubluk kembar, tangki septik dan MCK skala individu dan skala komunal: 1) Perencanaan Cubluk Kembar Cubluk merupakan unit pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk. Sistem cubluk dilengkapi dengan kloset leher angsa agar dapat mencegah bau menyebar dan berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya di dalam perpipaan atau ruang cubluk itu. Persyaratan teknis perencanaan cubluk kembar dilaksanakan dengan persyaratan teknis dan kriteria desain berikut ini. a) Kepadatan penduduk < 25 jiwa/hektar; b) Jarak minimum dengan sumber air 10 m; c) Ketinggian muka air tanah > 2 meter; d) Umur penggunaan 5 - 10 tahun; e) Bentuk cubluk Bujur sangkar atau silinder. Dalam perencanaan pengolahan sistem setempat tidak direncanakan menggunakan cubluk kembar pada Kabupaten Demak karena setiap desa atau kelurahan memiliki kepadatan yang lebih besar dari pada 25 jiwa/ha, hal ini dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Menteri Nomor 4/PRT/M/2017. 166 Gambar 6-4 Contoh Struktur Cublum Kembar 2) Perencanaan Tangki Septik Komponen bangunan tangki septik terdiri dari tangki septik dan sistem peresapan. Perencanaan prasarana Tangki Septik dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja, persyaratan teknis dan kriteria desain sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Konstruksi Tangki Septik dengan peresapan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4/PRT/M/2017 terdapat penjelasan tentang konstruksi tangki septik dan peresapannya. Tangki septik terdiri dari kompartemen untuk menampung black water dari toilet dan juga penyediaan sarana penunjang yang terdiri dari: Buatkan aliran keluar dari kompartemen ke bidang atau sumur resapan. a) Di setiap kompartemen dibuatkan lubang kontrol dengan penutup yang terbuat dari beton berbentuk segi empat. b) Hindari penggunaan pompa. c) Siapkan fasilitas untuk penyedotan lumpur.
1. 2.Sub sistem pengangkutan Dalam perencanaan IPLT atau pengembangan IPLT dipengaruhi oleh sub sistem pengangkutan yaitu kebutuhan truk tangki penyedotan lumpur tinja. Dalam perencanaan pembagian pelayanan IPLT pada bagian sub sistem Pengolahan pada pembahasan selanjutnya, direncanakan terbagi 3 wilayah pelayanan IPLT. Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:
a.Alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan
b.Tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik. 167 Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, maka direncanakan menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan dengan menambahkan tangki dan alat penyedot lumpur tinja. Perencanaan teknik terinci Sub-sistem Pengangkutan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a.Penentuan daerah atau kawasan pelayanan Penentuan daerah atau kawasan pelayanan dilakukan dengan pemetaan target layanan untuk melihat potensi daerah atau kawasan layanan yang menjadi calon pelanggan penyedotan tangki septik. Kriteria daerah atau kawasan layanan yang berpotensi menjadi area pelayanan penyedotan tinja ditentukan berdasarkan kondisi sanitasi dan karakteristik daerah dan kawasan. Kriteria daerah atau kawasan pelayanan penyedotan lumpur tinja berdasarkan kondisi sanitasi antara lain: 1) Data frekuensi penyedotan lumpur tinja, sesuai catatan buku administrasi 2) Wilayah dengan risiko sanitasi tinggi, khusus untuk air limbah domestik 3) Wilayah dengan muka air tanah tinggi dan rawan banjir Karakteristik daerah atau kawasan pelayanan penyedotan lumpur tinja berdasarkan: 1) Kawasan perkantoran 2) Kawasan sekolah, fasilitas umum 3) Kawasan niaga dan komersial 4) Permukiman teratur; dan 5) Permukiman padat dan tidak teratur.
b.Identifikasi jumlah tangki septik pada Zona Prioritas Identifikasi jumlah tangki dilakukan berdasarkan sensus. Sensus tangki septik bertujuan untuk mendata kepemilikan tangki septik dan kondisi tangki septik yang telah ada. Sensus tangki septik meliputi: 1) Identitas responden 2) Kondisi sosial ekonomi responden 3) Penggunaan air bersih 4) Kondisi unit pengolahan setempat dan kegiatan pengurasan 5) Kepemilikan jamban dan pembuangan air limbah domestik 6) Persepsi responden 7) Kondisi kesehatan responden dan 8) Kemauan dan kemampuan untuk membayar pengurasan tangki septik. 168
c.Penentuan sarana pengangkutan lumpur tinja Penentuan sarana pengangkutan lumpur tinja sesuai daerah atau kawasan pelayanan. Sarana pengangkutan lumpur tinja berupa truk pengangkut lumpur tinja dan motor roda tiga pengangkut lumpur tinja. Penentuan sarana pengangkutan lumpur tinja ditentukan berdasarkan: 1) Timbulan lumpur tinja yang akan ditangani dalam satuan liter per hari 2) Kondisi topografi daerah yang akan dilayani 3) Jenis, lebar serta kondisi kualitas jalan yang akan dilalui 4) Jarak dengan IPLT 5) Dana yang tersedia untuk menyediakan sarana pengangkutan lumpur tinja. Dalam menghitung kebutuhan sarana pengangkutan lumpur tinja dari truk penyedot tinja perlu memperhatikan beberapa aspek perencanaan, seperti volume tangki pada truk yang digunakan, jam kerja, jarak, kecepatan truk dan sebagainya. Dalam perencanaan ini menggunakan beberapa kriteria perencanaan sebagai berikut ini: 1) Volume tangki truk tinja = 3,00 m3 2) Jumlah hari kerja per tahun = 300 hari/tahun 3) Jumlah jam kerja= 8 jam/hari, istirahat 1 jam 4) Waktu rata-rata penyedotan tangki septik = 1 jam/rumah 5) Periode penyedotan = 3 tahun 6) Volume penyedotan rata-rata = 1,5-2 m 3 /rumah 7) Jarak terjauh = 15-20 km 8) Kecepatan maksimal truk tinja =25-30 km/jam 9) Jarak antar rumah maksimal dalam 1 siklus = 5 km 10) Periode penyedotan adalah = 2-3 tahun Skenario pengambilan lumpur tinja dalam satu siklus: 1) Jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam 1 siklus operasi (rumah/siklus) = kapasitas 1 tangki truk tinja/ Volume penyedotan rata-rata = 4 m 3 /2 m 3 = 2 rumah/siklus 2) Waktu yang dibutuhkan truk tinja dalam 1 siklus a) Waktu berangkat = jarak/kecepatan = (15 km) / (25 km/jam) = 36 menit b) Waktu pengambilan lumpur tinja = 60 menit 169 c) Waktu perpindahan antar rumah = jarak/kecepatan = (5 km) / (25km/jam) = 12 menit d) Waktu loading lumpur tinja di IPLT = 10 menit e) Total waktu 1 siklus = (36 menit x 2) + 12 menit + (60 menit x 2) + (10 menit x 2) = 214 menit 3) Jumlah ritasi/truk tinja = 480 menit / 214 menit = 2 kali 4) Total waktu operasional per hari = (2 x 214 menit) + 60 menit = 488 menit 5) Waktu operasional selama 8 jam adalah 480 menit sehingga ada kelebihan waktu selama 8 menit.
1. 3.Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja Dalam 20 tahun ke depan rencananya Kabupaten Demak akan menambah 3 unit IPLT agar pelayanan IPLT dapat melayani sebagian besar penduduk Kabupaten Demak. Hal ini juga disesuaikan dengan rencana pembagian zona pengelolaa air limbah di Kabupaten Demak yang direncanakan memiliki 3 zona pelayanan. Sehingga untuk Kabupaten Demak akan dilayani oleh 3 unit IPLT yang tersebar sehingga dapat menjangkau layanan yang lebih luas. 6.4.1.4 Rencana Zona Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Demak saat ini masih memiliki 1 unit IPLT yaitu IPLT Berahan Kulon, dimana IPLT Berahan Kulon ini juga belum berfungsi secara optimal. IPLT Berahan Kulon ini didesain untuk mengelola lumpur tinja yang berasal dari penduduk di Kabupaten Demak. Dengan penduduk sebanyak 1.240.510 jiwa pada tahun 2024 yang terbagi kedalam 14 kecamatan dengan wilayah administrasi seluas 995,42 km 2 . Mengingat wilayah yang luas dan jarak yang ideal dalam pelayanan IPLT, maka di Kabupaten Demak direncanakan memiliki 3 zona pelayanan pengelolaan air limbah, dimana di tiap zona direncanakan memiliki 1 IPLT yang melayani penduduk yang termasuk ke dalam zona. Adapun pembagian zona pelayanan pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 6-11 Pembagian Zona Pelayanan Pengelolaan Air Limbah No Zona Kecamatan Luas Penduduk 2023 Penduduk 2045 IPLT Eksisting A Zona Barat 1 Mranggen 77,59 179.998 205.377 Belum ada 2 Karangawen 81,71 97.572 128.707 3 Guntur 64,28 89.845 135.642 4 Sayung 85,79 107.555 122.556 5 Karangtengah 56,44 71.284 101.031 Jumlah 365,81 546.254 693.313 B Zona Tengah 1 Bonang 87,06 109.185 135.702 IPLT Berahan Kulon 170 No Zona Kecamatan Luas Penduduk 2023 Penduduk 2045 IPLT Eksisting 2 Demak 63,05 112.974 148.725 3 Wonosalam 62,79 88.179 131.322 4 Wedung 129,4 85.327 123.627 5 Mijen 55,00 60.323 89.049 Jumlah 397,32 455.988 628.425 C Zona Timur 1 Dempet 63,94 61.922 90.330 Belum ada 2 Kebonagung 44,46 42.411 51.022 3 Gajah 53,73 54.126 90.020 4 Karanganyar 69,87 79.809 109.028 Jumlah 232,00 238.268 340.400 Total 995,13 1.240.510 1.662.138 Sumber : Tim Penyusun 2024 Pembagian zona pelayanan air limbah di Kabupaten Demak menjadi 3 zona ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan dan akan lebih efisien untuk operasional IPLT maupun operasional armada pengangkut lumpur tinja dari pelanggan menuju ke IPLT yang direncanakan dibangun di tiap zona. Dengan rencana ini, maka Kabupaten Demak membutuhkan pembangunan IPLT baru sebanyak 2 unit, karena saat ini sudah tersedia 1 unit IPLT yaitu IPTL Berahan Kulon. Gambar 6-5 Peta Zona Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Demak 172 6.4.1.5 Pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Dalam rencana pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Kabupaten Demak dilakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesiapan daerah dalam melaksanakan LLTT, menyediakan regulasi yang mengatur penugasan, operasional, pendanaan, monitoring, dan peran serta masyarakat dan badan usaha.
2. 1.Melakukan Penilaian Mandiri Berdasarkan Komponen Kriteria Kesiapan Untuk menilai kinerja pengelolaan lumpur tinja yang akan dilakukan, maka instansi pengelola, yakni pemerintah Kabupaten Demak, melakukan penilaian mandiri terhadap aspek regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan SDM, teknis, dan pembiayaan. Penilaian dan perhitungan nilai (skor) mengacu pada tabel pedoman LLTT. Hasil penilaian mandiri oleh daerah ini selanjutnya akan diverifikasi oleh Satker PLP Provinsi Jawa Tengah melalui observasi lapangan, dan dokumen fisik (berupa Surat Minat yang ditandatangani oleh Bupati, dokumen SSK/MPSS dan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati terkait pengelolaan air limbah). Pada tahap ini, Kabupaten/Kota yang siap melaksanakan LLTT dapat diidentifikasi melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penilaian mandiri ini menjadi dasar penilaian bahwa Kabupaten Demak layak untuk mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan program LLTT.
3. 2.Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Penetapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan lumpur tinja bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem pengelolaan lumpur tinja secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Serta menetapkan peraturan- peraturan lainnya yang bersifat operasional, antara lain perwal/perbup mengenai kerja sama dengan badan usaha, retribusi serta kerja sama antar daerah.
4. 3.Penyusunan Rencana Implementasi LLTT Kabupaten Demak saat ini belum memiliki kegiatan LLTT, sehingga untuk mendukung kegiatan ini berlangsung diperlukan sebuah kajian khusus terkait dengan LLTT. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan LLTT berlangsung, antara lain :
a.Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lumpur Tinja di Tingkat Masyarakat Kegiatan LLTT di tingkat masyarakat tidak bisa dipisahkan dari upaya pemerintah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah termasuk lumpur tinja dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk berperan serta dalam melestarikan lingkungannya. Salah satunya adalah 173 berperan serta dalam kegiatan sensus tangki septik, dan keikutsertaan dalam kegiatan LLTT.
b.Sensus Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (Sensus SPALDS) Sensus SPALD-S bertujuan untuk mendata kepemilikan dan kondisi sarana SPALD setempat (tangki septik, IPAL komunal) yang ada di pemukiman, perkantoran, sekolah, hotel, dan bangunan peruntukan komersial serta fasilitas umum lainnya. Dengan demikian teridentifikasi kondisi semua tangki septik dan IPAL komunal yang ada di wilayah tersebut. Data ini memudahkan pihak pemerintah Kabupaten Demak untuk memetakan titik-titik sumber pencemaran dari tangki septik yang tidak kedap, serta menindaklanjutinya dengan program yang lain, seperti pembangunan IPAL komunal, sistem terpusat, pemicuan dan lain-lain. Untuk wilayah prioritas akan dijadikan sebagai pilot project LLTT berdasarkan:
a.IPAL Komunal eksisting
b.Perkantoran Pemerintahan
c.Sekolah-sekolah negeri dan Swasta
1. 4.Tahapan Operasional LLTT Konsep LLTT perlu menunjukkan perkiraan jumlah pelanggan, frekuensi penyedotan, jumlah truk sedot tinja dan kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh metode perhitungan yang dapat dijadikan contoh Tabel 6-12 Informasi Populasi Penduduk dan Parameter Operasional No Parameter Contoh Nilai 1 Populasi penduduk 400.000 orang 2 jumlah rumah atau rasio jumlah penghuni 5 orang/rumah 3 proporsi pengguna tangki septik 80% rumah menggunakan tangki septik 4 volume tangki truk tinja 3 m 3 5 jumlah hari kerja per tahun 250 hari/tahun 6 jumlah jam kerja per hari 8 jam/hari 7 waktu rata-rata penyedotan tangki septik 0,5 jam/rumah 8 waktu rata-rata menuju IPLT 0,5 jam/ perjalanan 9 Periode Penyedotan 3 tahun 10 Cakupan pelanggan (% rumah pengguna tangki septik merupakan pelanggan) 75% rumah pengguna tangki septik akan menjadi pelanggan 11 volume penyedotan rata-rata 1,5 m 3 /rumah Sumber: Saatnya Sekarang LLTT, 2016 174 Tabel 6-13 Contoh Perhitungan No Parameter Contoh Nilai 1 Jumlah Pelanggan (400.000 orang) / (5 orang/rumah) x (80%) x (75%) = 48.000 rumah 2 Jumlah Pelanggan yang harus dilayani per hari (rumah/hari) (48.000 rumah) / (3 tahun) / (250 hari/tahun) = 64 rumah/hari 3 Kapasitas angkut lumpur tinja dalam 1 ritase operasi 3 m 3 / ritase 4 jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam 1 rumah/siklus siklus operasi (3 m 3 /ritase) / (1,5m 3 /rumah) = 2 rumah/siklus 5 Jumlah ritase operasi yang dibutuhkan dalam 1 hari operasi (64 rumah/hari) / (2 rumah/ritase) = 32 ritase / hari 6 Waktu yang dibutuhkan truk tinja menjalani 1 ritase operasi [(2 rumah/ritase) x (0,5 jam/rumah)] + [(2 perjalanan/ritase) x (0,5 jam/perjalanan)] = 2 jam/ritase 7 jumlah ritase operasi yang dapat dijalani oleh 1 truk tinja (8 jam/hari) / (2 jam/ritase/truk) = 4 ritase/truk/hari 8 jumlah truk tinja yang dibutuhkan 32 ritase/hari) / (4 ritase/truk/hari) = 8 truk 9 Beban volume lumpur tinja yang perlu diolah (64 rumah/hari) x (1,5 m 3 /rumah) = 96 m 3 /hari Sumber: Saatnya Sekarang LLTT, 2016 Kabupaten Demak direncanakan memiliki sistem pengelolaan air limbah di berupa Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dengan kriteria sebagai berikut :
2. 1.1 KK terdiri dari 5 jiwa.
3. 2.Proporsi pengguna septik tank sebanyak 80 % dari KK di Kabupaten Demak.
4. 3.Ada 3 zona pelayanan.
5. 4.Target pelanggan LLTT sebanyak 75 % dari pengguna septik tan.
6. 5.Kapasitas truk tinja 3 m 3 .
7. 6.Jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam 1 siklus operasi adalah 2 rumah per siklus
8. 7.Waktu yang dibutuhkan 1 truk tinja dalam 1 ritase operasi adalah 2 jam per ritasi
9. 8.Jumlah ritase operasi oleh 1 truk tinja adalah 4 ritase / truk / hari dengan kriteria di atas, maka pada tahun 2045 Kabupaten Demak dengan penduduk sebanyak 1.662.138 jiwa yang terbagi menjadi 3 zona layanan IPLT, maka memperoleh hasil analisis sebagai berikut :
10. 1.Jumlah pelanggan LLTT sebanyak 199.456 KK
11. 2.Jumlah pelanggan yang harus dilayani per hari sebanyak 265 kk
12. 3.Membutuhkan truk tinja sebanyak 36 unit yang terbagi ke dalam 3 zona
13. 4.Beban lumpur tinja yang perlu diolah per hari di IPLT sebanyak 399 m 3 . Tabel 6-14 Analisis Perhitungan LLTT di Kabupaten Demak No Zona Kecamatan Luas Penduduk 2023 Penduduk 2045 Proyeksi KK 2045 (1 KK = 5 jiwa) Proporsi Pengguna Septip tank (80%) Target Pelanggan LLTT (75%) Jumlah Pelanggan yang harus dilayani per hari (rumah/ hari) Jumah Ritase dalam 1 hari Jumlah truk tinja yang dibutuhkan Beban Lumpur Tinja yang perlu diolah per hari

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) = (6) / 5 = (7) x 80 % = (8) x 75 % = (9) / 3 tahun / 250 hari = (10) / 2 = (11)/4 = (10) x 1,5 A Barat 1 Mranggen 77,59 179.998 205.377 41.075 32.860 24.645 33 17 4 50 2 Karangawen 81,71 97.572 128.707 25.741 20.593 15.445 21 11 3 32 3 Guntur 64,28 89.845 135.642 27.128 21.702 16.277 22 11 3 33 4 Sayung 85,79 107.555 122.556 24.511 19.609 14.707 20 10 3 30 5 Karangtengah 56,44 71.284 101.031 20.206 16.165 12.124 16 8 2 24 Jumlah 365,81 546.254 693.313 138.661 110.929 83.198 112 57 15 168 B Tengah 1 Bonang 87,06 109.185 135.702 27.140 21.712 16.284 22 11 3 33 2 Demak 63,05 112.974 148.725 29.745 23.796 17.847 24 12 3 36 3 Wonosalam 62,79 88.179 131.322 26.264 21.011 15.758 21 11 3 32 4 Wedung 129,4 85.327 123.627 24.725 19.780 14.835 20 10 3 30 5 Mijen 55,00 60.323 89.049 17.810 14.248 10.686 14 7 2 21 Jumlah 397,32 455.988 628.425 125.684 100.547 75.410 101 51 14 152 C Timur 1 Dempet 63,94 61.922 90.330 18.066 14.453 10.840 14 7 2 21 2 Kebonagung 44,46 42.411 51.022 10.204 8.163 6.122 8 4 1 12 3 Gajah 53,73 54.126 90.020 18.004 14.403 10.802 14 7 2 21 4 Karanganyar 69,87 79.809 109.028 21.806 17.445 13.084 17 9 2 26 Jumlah 232,00 238.268 340.400 68.080 54.464 40.848 54 27 7 80 Total 995,13 1.240.510 1.662.138 332.425 265.940 199.456 267 135 36 399 Sumber: Analisis Penyusun 2024 176

5.Tarif Dasar LLTT Tarif dasar LLTT menunjukkan tarif rata-rata yang perlu dibebankan ke tiap pelanggan rumah tangga agar secara kolektif pemasukan dari seluruh pelanggan dapat membiayai operasi LLTT secara cost recovery. Tarif dasar berbeda dengan tarif pelanggan yang akan ditagihkan ke pelanggan LLTT. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tarif pelanggan LLTT, yaitu kebijakan subsidi silang dan rencana perolehan laba, selain juga pengklasifikasian pelanggan. Gambar 6-6 Hubungan tarif dasar dengan tarif LLTT yang sebenarnya
6.Klasifikasi Pelanggan Pelanggan LLTT dapat diklasifikasikan sesuai penggunaan bangunannya. Misalnya, pelanggan rumah tangga, pelanggan pemerintah, pelanggan niaga dan pelanggan sosial. Jika operator LLTT nantinya PDAM, klasifikasi pelanggan LLTT lebih baik mengikuti klasifikasi pelanggan layanan air minum yang sudah berlaku.
7.Kriteria Zona Pelayanan Pembagian zona layanan akan mempermudah lembaga operator LLTT untuk mengelola pelanggannya dan untuk mengefisienkan pergerakan armada sedot tinjanya. Zona layanan dapat dibagi mengikuti:

a.Wilayah administrasi; dimana batasan suatu zona layanan mengikuti batasdari satu kecamatan atau beberapa kelurahan yang berdekatan.
b.Zona layanan yang sudah ada; misalnya mengikuti zona layanan air minum di kota-kota yang akan menunjuk PDAM sebagai operator LLTT.
c.Radius jarak ke IPLT; dimana suatu zona layanan terbentuk dari wilayah‐ wilayah yang berada di dalam radius 5 km dari IPLT. 177
1. 8.Pola Penyedotan dan Transportasi Ada 3 pola penyedotan lumpur tinja yang dapat diterapkan dalam LLTT, yaitu a) penyedotan keseluruhan, b) penyedotan proporsional dan c) penyedotan volume tetap. Pemilihan pola penyedotan ini akan mempengaruhi jumlah truk yang dibutuhkan dan banyaknya ritase pengangkutan lumpur tinja menuju IPLT. Gambar 6-7 Pola Penyedotan Pola transportasi yang dapat diterapkan di suatu LLTT adalah a) transportasi langsung dan b) transportasi kolektif. Pemilihan pola ini akan mempengaruhi jumlah truk yang dibutuhkan dan banyaknya ritase pengangkutan lumpur tinja menuju IPLT. Gambar 6-8 Pola Transportasi
2. 9.Periode Penyedotan Dalam merancang operasi LLTT, kita dapat menggunakan periode penyedotan antara 2 tahun - 4 tahun. LLTT di beberapa daerah dirancang dengan asumsi periode 178 penyedotan 3 tahun, mengingat tangki septik umumnya didesain untuk memiliki kapasitas penampungan lumpur selama 3 tahun menurut (SNI) No. 032398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan. 6.4.1.6 Pengembangan Pengelolaan Air Limbah di Pesisir Kabupaten Demak Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No 27/2007). Wilayah pesisir adalah lingkungan yang dinamis, unik dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pesisir antara lain adalah aktivitas di daratan, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, peningkatan permintaan akan ruang dan sumberdaya serta dinamika lingkungan pantai. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya, sehingga sangat rentan terhadap perubahan dan kerusakan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Daerah pesisir di Kabupaten Demak adalah Kecamatan Sayung, Karangtengah, Wedung dan Bonang. Diantara kecamatan tersebut ada beberapa desa yang merupakan wilayah pesisir, desa tersebut antara lain Morodemak, Betahlawang dan Purworejo di Kecamatan Bonang, Tambakbulusan di Kecamatan Karangtengah, Bedono, Sriwulan, Surodadi, Timbulsloko di Kecamatan Sayung, serta Babalan, Berahan Wetan, Berahan Kulon, Wedung dan Kedungmutih di Kecamatan Wedung. Kabupaten Demak saat ini telah mengalami beberapa kejadian terkait perubahan iklim, seperti abrasi, akresi, perubahan garis pantai dan rob. Abrasi atau erosi pantai adalah proses mundurnya pantai dari kedudukan semula yang disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara pasok dan kapasitas angkutan sedimen. Pada tahun 2015 hingga 2021, Kabupaten Demak telah mengalami perubahan garis pantai akibat abrasi sebesar 122,14 Ha (Abdullah et al, 2023). Secara keseluruhan bencana gelombang ekstrem dan abrasi memiliki total potensi luas bahaya 1.026,9 ha yang berada pada Kelas Tinggi (Pemerintah Kabupaten Demak, 2023). 179 Gambar 6-9 Perubahan Garis Pantai di Pesisir Barat Kabupaten Demak Banjir pasang surut atau rob merupakan bencana yang paling sering melanda Kabupaten Demak. Bersama dengan abrasi, mengkibatkan Kabupaten Demak mengalami perubahan garis pantai yang sangat besar terutama di bagian barat tepatnya di Kecamatan Sayung. Kejadian rob tergantung pada pasang surut air laut. Akibat dari banjir rob, terdapat 4 kecamatan (26 desa) di wilayah pesisir Demak yang memiliki kerentanan tinggi terhadap masalah rob dan intrusi air laut, yaitu Kecamatan Sayung (12 desa), Karangtengah (1 desa), Bonang (7 desa), dan Wedung (6 desa). Contoh nyatanya adalah terjadinya kehilangan mata pencaharian masyarakat di Desa Bedono sebagai petani tambak (Haloho & Purnaweni, 2020). Kendala yang dihadapi masyarakat pesisir Kabupaten Demak yang terkena banjir rob antara lain pembuangan air limbah yang belum memenuhi kategori layak, dimana seringkali ketika saat terjadi banjir rob, maka septik tank akan terkena luapan banjir rob yang membuat septik tank menjadi penuh, sehingga toilet tidak dapat digunakan sampai banjir rob surut. Dengan kondisi ini, maka diperlukan beberapa alternatif pengelolaan air limbah dari WC di tiap rumah, beberapa alternatif pengelolaan yang dapat digunakan antara lain
3. 1.Jamban Individu untuk jamban individu yang dpat digunakan di kawasan pesisir yang sering terendam oleh banjir rob, antara lain
a.Drumikon (drum pipa konsentrasi) Drumikon (drum pipa konsentrasi) merupakan septik tank sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat, dimana septik tank ini bekerja dengan sistem yaitu air limbah dari WC masuk melalui pipa ke dalam drum, kemudian air limbah akan tertampung dan lumpur tinja akan mengendap di dalam drum, kemudian ketika drum penampungan penuh, maka air limbah akan keluar dari pipa keluaran, 180 dengan melalui pipa klorinasi, pipa resapan, sehingga air yang keluar akan lebih aman, sedangkan lumpur tinja yang mengendap dapat di kuras ketika penuh. Sumber : Pemerintah Kota Bontang Gambar 6-10 Contoh Drumikon
b.Septik tank terapung Septik tank terapung dengan menggunakan 2 drum atau tangki, dimana tangki pertama berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah WC dan menjadi tempat endapan lumpur tinja, ketika air limbah sudah menyentuh level ketinggian tertentu, maka air akan mengalir menuju ke tangki ke dua sebelum akhirnya air akan keluar melalui pipa pembuangan. Gambar 6-11 Contoh Septik Tank Terapung
1. 2.Jamban Komunal Penggunaan jamban komunal ini juga disarankan untuk digunakan di kawasan pesisir yang rawan terkena banjir rob, dimana desain jamban komunal dapat digunakan 181 untuk menampung air limbah dari 50 jiwa penduduk. Beberapa desain jamban komunal yang dapat diterapkan pada kawasan rawan banjir rob antara lain :
a.Jamban Komunal Sistem Biofilter dan Taman Sanita Pasang Surut Jamban Komunal sistem biofilter pasang surut ditujukan untuk perumahan di Kawasan pesisir dengan kondisi pasang surut dan terapung. Konstruksi tangki dari bahan FRP/plastik dan pipa fleksibel, sementara konstruksi terapung yang dapat diatur sesuai ketinggian yang diinginkan. Unit biofilter direncanakan tertutup dan dilengkapi taman sanita terapung dengan aliran air limbah terpencar melalui perpipaan berlubang, sehingga tersebar merata ke seluruah media. Media biofilter yang digunakan berupa jaring ikan bekas dan batok kelapa. Jenis tanaman air menggunakan papyrus, bambu air dan melati air. Sumber: Pusair Balitbang PUPR Gambar 6-12 Pengolahan Air Limbah Sistem Biofilter dan Taman Sanita Terapung
b.Jamban Komunal Septik Tank Terapung BIOVISI Jamban Komunal Septik Tank Terapung BIOVISI merupakan septik tank dengan teknologi modern yang mampu menyaring kotoran menjadi air ramah lingkungan dan telah melalui uji serta sertifikasi yang terakreditasi. Penggunaan septic tank terapung biovisi ini dapat digunakan secara komunal dengan kapasitas antara 2 20 jiwa. 182 Sumber: Biovisi 2024 Gambar 6-13 Alur Kerja Septik Tank Terapung Biovisi Sumber: Biovisi 2024 dan DPUPR Kota Bontang 2024 Gambar 6-14 Septik Tank Terapung Biovisi
c.MCK Adaptif MCK Adaptif merupakan salah satu metode pengelolaan air limbah yang didesain dengan menyesuaikan dengan elevasi permukaan air, dimana MCK adaptif ini dilengkapi dengan tanki septik yang memiliki ruang penampungan air limbah dan pengolahan air limbah denagn biofilter, dimana septik tank ini sesuai diterapkan di kawasan yang mudah terendam banjir, di pinggir Sungai dan di kawasan pesisir yang terpengaruh oleh rob. Pembuatan MCK Adaptif sendiri dirancang dengan memperkirakan tingkat amblesan tanah, kemudian septic tank dibangun dengan material kedap air supaya kalau terendam tidak mencemari lingkungan. MCK Adaptif memiliki kapasitas 3.000-liter dan menggunakan sistem biofilter dimana kotoran yang tertampung akan mengendap selama dua hari. Pada proses selanjutnya kotoran akan diurai oleh mikroba yang sudah ditempatkan di dalamnya. Tak lupa air sisa 183 penguraian dapat dimanfaatkan langsung untuk menyiram tanaman. Daerah yang sudah menerapkan metode ini adalah Kota Pekalongan. Penggunaan MCK adaptif terapung dengan menggunakan tangki septik 2 ruang, 1 ruangan untuk lumpur tinja dan 1 ruangan untuk proses biofilter Tangki septik 2 ruang yang dapat terapung atau dapat naik turun sesuai dengan ketinggian air Skema pengelolaan air limbah di MCK adaptif dengan penggunaan tanki septik terapung yang dilengkapi dengan sistem biofilter, kemudian air dari tangki biofilter diolah lagi di wetland sebelum dibuang keluar Sumber : Pemerintah Kota Pekalongan Gambar 6-15 MCK Komunal Adaptif Untuk penerapan septik tank terapung dapat dilakukan pada salah satu kawasan atau desa di Kabupaten Demak sebagai pilot project atau percontohan sebelum diterapkan secara lebih luas, beberapa desa yang dapat dijadikan sebagai percontohan antara lain Desa Sriwulan Kecamatan Sayung dan Desa Purworejo Kecamatan Bonang. Gambar 6-16 Alternatif Lokasi Penerapan MCK Komunal Adaptif 2 1 Di Desa Purworejo masih terdapat jamban tidak layak (sumber : foto Januari 2024) Pondok Radenpatah 3, Desa Sriwulan (sumber : foto Juni 2024) 185 6.5.2 Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung rencana pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak ini berjalan, beberapa program yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat antara lain :
1. 1.Program Sosialisasi Peningkatan Kesehatan kepada Masyarakat, kegiatannya meliputi:
a.Melakukan kampanye pengelolaan air limbah domestik.
b.Melakukan Sosialisasi tentang perubahan perilaku PHBS.
c.Melakukan sosialisasi zonasi pelayanan air limbah.
1. 2.Program Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat, kegiatannya meliputi:
a.Sosialisasi lokasi rencana pembangunan IPAL Permukiman dan IPLT.
b.Sosialisasi tentang Standar Tangki Septik.
c.Sosialisasi pentingnya penyedotan lumpur tinja.
d.Sosialisasi pentingnya penyedotan program LLTT.
e.Sosialisasi tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
f.Sosialisasi tentang Kader Lingkungan dan peran serta KSM pengelola IPAL Domestik di masyarakat.
1. 3.Melakukan Sosialisasi Perubahan Tarif Penyedotan Lumpur Tinja, kegiatannya meliputi :
a.Membuat program bersama pelanggan dalam bentuk promosi dan penyesuaian tarif air limbah domestik kepada masyarakat luas;
b.Secara intensif dan berkala berkoordinasi dengan stakeholder selama 1 tahun;
c.Penyempurnaan sistem zonasi pelanggan selama 1 tahun; 186 Rencana program kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai sanitasi layak sebesar 100% di Kabupaten Demak, dengan direncakan pula peningkatan capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Demak. Ringkasan target rencana program sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi di bawah ini: Tabel 7-1 Ringkasan Rencana Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik No Sistem Cakupan layanan eksisting 2024 Target Cakupan Layanan (%) Jangka Pendek

(2025)Jangka Menengah
(2030)Jangka Panjang
(2045)1 Akses Sanitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 2 Akses Layak a Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) 83,04 % 86,04 % 92,04 % 100,00 % b Akses Belum Layak 11,82 % 7,02 % 2,82 % 0,00 % c Akses Aman 5,14 % 6,94 % 42,94 % 86,94 % d BABS 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sumber : Tim Penyusun 2024 7.1.2 Rencana Program Peraturan Kabupaten Demak saat ini belum memiliki peraturan khusus terkait dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak. Peraturan saat ini yang ada terkait dengan pengelolaan air limbah, antara lain :

1.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Demak, yang mengatur tentang sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak yang tertuang dalam rencana struktur ruang dan rencana program.
2.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ini memberikan panduan terkait dengan target capaian pengelolaan air limbah. 187
3.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak, ini memberikan peran pemerintah dalam pengelolaan air limbah.
4.Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak, mengatur pengelolaan air limbah terkait perijinan khususnya limbah B3.
5.Peraturan Bupati Demak Nomor 79 tahun 2021 ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Berdasarkan beberapa peraturan di atas, maka Kabupaten Demak membutuhkan peraturan tentang air limbah domestik, maka untuk itu perlu beberapa rencana program- program antara lain :
1.Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

a.Pengesahan Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik
b.Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1. 2.Penyusunan Peraturan mengenai Kewajiban Menyambung ke Sistem Perpipaan Air Limbah
a.Penyusunan Naskah Akademik Peraturan mengenai Kewajiban Menyambung ke Sistem Perpipaan Air Limbah
b.Pengesahan Peraturan mengenai Kewajiban Menyambung ke Sistem Perpipaan Air Limbah
c.Sosialisasi Peraturan mengenai Kewajiban Menyambung ke Sistem Perpipaan Air Limbah
1. 3.Penyusunan Peraturan mengenai penunjukan sementara lembaga pengelola SPALD
a.Penyusunan Naskah Akademik Peraturan mengenai penunjukan sementara lembaga pengelola SPALD
b.Pengesahan Peraturan mengenai penunjukan sementara lembaga pengelola SPALD
c.Sosialisasi Peraturan mengenai penunjukan sementara lembaga pengelola SPALD
1. 4.Penyusunan Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
a.Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) 188
b.Pengesahan Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
c.Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan tarif LLTT. 7.1.3 Rencana Program Kelembagaan Rencana program kelembagaan yang telah disusun dibedakan menjadi 2 tahapan. Rencana program kelembagaan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Demak ini di antaranya adalah:
1. 1.Membentuk Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik
a.Menambah SDM pada bagian pengelolaan air limbah domestik
b.Penyiapan materi pelatihan pegawai penyedot lumpur tinja
c.Pelatihan pegawai penyedot lumpur tinja.
d.Pelatihan pegawai operator IPLT
1. 2.Pembentukan UPT sebagai pengelola IPLT Berahan Kulon
a.Penyusunan Dokumen SOP tentang Operasional IPLT Berahan Kulon
b.Membuat SOP terkait Operasional IPLT Berahan Kulon 7.1.4 Rencana Program Peran Serta Masyarakat Rencana program peran serta masyarakat/Swasta/Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Demak ini di antaranya adalah:
1. 1.Sosialisasi pengelolaan air limbah tingkat rumah tangga kepada masyarakat.
2. 2.Mengaktifkan kembali KSM Pengelola Air Limbah Domestik dan Kader lingkungan. 7.1.5 Rencana Program Teknis-Teknologis Rencana program teknis-teknologis yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Demak ini di antaranya adalah:
3. 1.Peningkatan Pelayanan Tangki Septik Aman
a.Pendataan Penerima Hibah Tangki Septik.
b.Pembangunan Hibah tangki septik dan Jamban Individu.
c.Sosialisasi tangki septik aman/sesuai standart.
1. 2.Pengeoperasionalan IPLT Berahan Kulon
2. 3.Perencanaan pengelolaan IPLT
a.Penyusunan FS IPLT Baru.
b.Pembebasan lahan IPLT Baru.
c.Penyusunan DED IPLT Baru. 189
d.Penyusunan Dokumen Lingkungan IPLT Baru.
e.Pembangunan/kontruksi IPLT Baru.
f.Operasional IPLT Baru.
1. 4.Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
a.Penyusunan program LLTT.
b.Sosialisasi program LLTT.
c.Pendataan calon pelanggan LLTT
d.Pelaksanaan program LLTT
1. 5.Monitoring IPAL yang sudah terbangun
2. 6.Penyediaan prasarana dan sarana SPALD Terpusat Skala Permukiman
3. 7.Penyediaan prasarana dan sarana SPALD Terpusat Skala Kawasan 7.2 Rencana Tahapan Pelaksanaan 7.2.1 Rencana Jangka Pendek / Tahap Mendesak Rencana jangka pendek merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 1 – 2 tahun kedepan rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah domestik.
4. 1.Penyusunan regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik
5. 2.Membentuk Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik (UPTD Air Limbah)
a.Menambah SDM pada bagian pengelolaan air limbah domestik
b.Pelatihan pegawai untuk pelaksanaan penyedot lumpur tinja dan IPLT
1. 3.Mengaktifkan kembali KSM Pengelola Air Limbah Domestik dan Kader lingkungan
2. 4.Peningkatan Pelayanan Tangki Septik Aman
a.Pendataan Penerima Hibah Tangki Septik
b.Pembangunan Hibah tangki septik dan Jamban Individu
c.Sosialisasi tangki septik aman/sesuai standart
1. 5.Pengeoperasionalan IPLT Berahan Kulon
2. 6.Monitoring IPAL yang sudah terbangun 7.2.2 Rencana Program Jangka Menengah Rencana jangka menengah merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 5 (lima) tahun mendatang, rencana pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sesuai dengan permasalahan yang ada dan strategi yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan SPALD pada daerah dan kawasan perencanaan.
3. 1.Percepatan penyusunan regulasi air limbah 190
a.Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan membentuk dan memastikan pelaksanaan produk hukum daerah terkait pengelolaan air limbah domestik sesuai tingkatannya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta kebijakan sanitasi lainnya sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
b.Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan air limbah domestik berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang.
c.Penyusunan peraturan ditingkat Kabupaten Demak terkait dengan layanan lumpur tinja terjadwal.
1. 2.Prioritasi Pembangunan Sistem Terpusat (Perpipaan)
a.Pemastian target air limbah dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD;
b.Peningkatan koordinasi lintas sektor;
c.Pemastian Pengembangan SPALD Terpusat pada pengembangan perumahan dan permukiman;
d.Pembangunan Sistem Terpusat (Perpipaan) serta Pengarusutamaan penanganan greywater di semua kegiatan.
1. 3.Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
a.Penyusunan Program LLTT.
b.Sosialisasi program LLTT.
c.Pendataan calon pelanggan LLTT.
d.Pelaksanaan program LLTT.
1. 4.Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman
a.Peningkatan kapasitas dan keberfungsian utilitas infrastruktur terbangun;
b.Modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
c.Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
d.Pelaksanaan modifikasi dan/atau pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun melalui peningkatan peran pembinaan dan fasilitasi Pemerintah 191 Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
e.Peningkatan peran pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah melalui penguatan kapasitas lembaga pengelola, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pendanaan pembangunan atau perbaikan, serta operasi dan pemeliharaan.
1. 5.Penguatan keberlanjutan sanitasi total berbasis masyarakat
a.Pemicuan Sanitasi total berbasis masyarakat 5 (lima) pilar dengan meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan stop BABS;
b.Penetapan target dan prioritas program perilaku hidup bersih dan sehat secara sistematis dan terstruktur yang ditujukan kepada masyarakat di desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan;
c.Promosi program melalui komunikasi langsung tatap muka dan komunikasi tidak langsung melalui media yang difasilitasi desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan;
d.Sosialisasi program secara masif dengan dukungan perangkat desa/kelurahan serta pelibatan pimpinan lembaga pendidikan, keagamaan, dan swasta;
e.Pemicuan kepada masyarakat desa/kelurahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/sanitarian, kader, relawan, dan/atau masyarakat
f.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat
1. 6.Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal
a.Pemantauan terhadap peningkatan perubahan perilaku masyarakat secara terjadwal dan berjenjang dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan;
b.Pelaksanaan pemantauan secara terjadwal dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
c.Pelaksanaan pemantauan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan
1. 7.Pembinaan pengelolaan air limbah
a.Penguatan kapasitas lembaga pengelola, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pendanaan pembangunan atau perbaikan, serta operasi dan pemeliharaan;
b.Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten;
c.Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa; 192
d.Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
e.Pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah terhadap operator layanan Sanitasi di setiap rantai layanan pengelolaan Sanitasi. 7.2.3 Rencana Program Jangka Panjang Rencana jangka panjang merupakan perencanaan penyelenggaraan SPALD sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan.
1. 1.Prioritasi Pembangunan Sistem Terpusat (Perpipaan)
a.Pemastian target air limbah dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD;
b.Peningkatan koordinasi lintas sektor;
c.Pemastian Pengembangan SPALD Terpusat pada pengembangan perumahan dan permukiman;
d.Pembangunan Sistem Terpusat (Perpipaan) serta Pengarusutamaan penanganan greywater di semua kegiatan
1. 2.Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman
a.Peningkatan kapasitas dan keberfungsian utilitas infrastruktur terbangun;
b.Modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
c.Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
d.Pelaksanaan modifikasi dan/atau pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun melalui peningkatan peran pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
e.Peningkatan peran pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah melalui penguatan kapasitas lembaga pengelola, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pendanaan pembangunan atau perbaikan, serta operasi dan pemeliharaan.
1. 3.Penguatan keberlanjutan sanitasi total berbasis masyarakat
a.Pemicuan Sanitasi total berbasis masyarakat 5 (lima) pilar dengan meningkatkan rogram perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan stop BABS;
b.Penetapan target dan prioritas program perilaku hidup bersih dan sehat secara sistematis dan terstruktur yang ditujukan kepada masyarakat di desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan; 193
c.Promosi program melalui komunikasi langsung tatap muka dan komunikasi tidak langsung melalui media yang difasilitasi desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan;
d.Sosialisasi program secara masif dengan dukungan perangkat desa/kelurahan serta pelibatan pimpinan lembaga pendidikan, keagamaan, dan swasta;
e.Pemicuan kepada masyarakat desa/kelurahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/sanitarian, kader, relawan, dan/atau masyarakat
f.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat
1. 4.Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal
a.Pemantauan terhadap peningkatan perubahan perilaku masyarakat secara terjadwal dan berjenjang dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan;
b.Pelaksanaan pemantauan secara terjadwal dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
c.Pelaksanaan pemantauan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan
1. 5.Pengembangan pola kerja sama pembiayaan sanitasi.
a.Fasilitasi forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah terbentuk di daerah guna memicu partisipasi peran swasta secara aktif dalam membantu alokasi pendanaan Pembangunan Sanitasi;
b.Pelibatan kerja sama antara swasta dengan operator layanan Sanitasi untuk meningkatkan peran swasta sebagai off taker;
c.Penguatan kerja sama kelompok masyarakat pengelola sarana prasarana Sanitasi dengan unit pelaksana teknis daerah, badan layanan umum daerah, maupun badan usaha milik daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
1. 6.Pembinaan pengelolaan air limbah
a.Penguatan kapasitas lembaga pengelola, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pendanaan pembangunan atau perbaikan, serta operasi dan pemeliharaan;
b.Pembinaan Pengembangan SPALD Kabupaten;
c.Pembinaan Pengembangan SPALD Desa;
d.Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
e.Pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah terhadap operator layanan Sanitasi di setiap rantai layanan pengelolaan Sanitasi. 194 Rencana program pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak dibedakan menjadi 5 (lima) aspek yaitu pengaturan, teknis, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan kelembagaan. Kelima aspek ini ada dalam setiap sub-kegiatan pengelolaan air limbah. Program-program yang telah disusun ini kemudian dibedakan berdasarkan jangka perencanaan. 195 Tabel 8-1 Indikasi Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik No Kegiatan/Sub Kegaiatan Lokasi Satuan Tahun Pelaksanaan Sumber keuangan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045 APBN APBD Prov APBD Kab Swasta/ MasyarakatVol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) ASPEK TEKNIS A SPALD Setempat 1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah a Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat Kab Demak LS 50 1.250 50 1.250 50 1.250 50 1.250 50 1.250 50 1.250 DINPUTARU b Persentase rumah tangga bersanitasi Kab Demak % 99,74 6.100 100 11.100 0 - 0 - 0 - 0 - DINPUTARU c Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan SPALD Kab Demak LS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DINPUTARU d Operasi dan Pemeliharaan SPALD Eksisting Kab Demak LS 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 19 38 DINPUTARU e Hibah Pembangunan Jamban Individu Kab Demak LS 200 600 200 600 200 600 200 600 200 600 200 600 DINPUTARU f Pembangunan SPAL pada kawasan Industri Kec Sayung, Kec Karang tengah, Kec Mijen, Kec Mranggen, Kec Karangawen LS 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 DINPUTARU g Pemanfatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Seluruh IbuKota Kecamatan LS 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 DINPUTARU Demak, DLH Demak 2 Perencanaan Pengelolaan IPLT Berahan Kulon a Tersedianya biaya operasional IPLT Berahan Kulon Kab Demak LS 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 DINPUTARU b Tersedianya biaya operasional sarana pengangkut lumpur tinja Kab Demak LS 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 DINPUTARU c Biaya operasional tenaga kerja truk tinja Kab Demak LS 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 DINPUTARU d Penambahan sarana pengangkut lumpur tinja (truk penyedot lumpur tinja) Kab Demak LS 1 1.000 DINPUTARU 3 Perencanaan Pengelolaan IPLT Zona Barat a Penyusunan FS IPLT Zona Barat Kab Demak LS 1 200 DINPUTARU, BAPPEDALITBANG DEMAK b Penyusunan Masterplan dan DED IPLT Zona Se Barat latan Kab Demak LS 1 300 DINPUTARU, BAPPEDALITBANG DEMAK c Penyusunan Dokumen Izin LIngkungan IPLT Zona Barat Kab Demak LS 1 300 DINPUTARU, DLH DEMAK 196 No Kegiatan/Sub Kegaiatan Lokasi Satuan Tahun Pelaksanaan Sumber keuangan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045 APBN APBD Prov APBD Kab Swasta/ MasyarakatVol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) d Pembebasan Lahan IPLT Zona Barat Kab Demak LS 3.000 DINPUTARU e Pembangunan IPLT Zona Barat Kab Demak LS 12.000 DINPUTARU f Operasional IPLT Zona Barat Kab Demak LS 1.000 DINPUTARU g Penambahan sarana pengangkut lumpur tinja (truk penyedot lumpur tinja) Kab Demak LS 3.000 DINPUTARU 4 Perencanaan Pengelolaan IPLT Zona Timur a Penyusunan FS IPLT Zona Timur Kab Demak LS 200 DINPUTARU, BAPPEDALITBANG DEMAK b Penyusunan Masterplan dan DED IPLT Zona Timur Kab Demak LS 300 DINPUTARU, BAPPEDALITBANG DEMAK c Penyusunan Dokumen Izin LIngkungan IPLT Zona Timur Kab Demak LS 300 DINPUTARU, DLH DEMAK d Pembebasan Lahan IPLT Zona Timur Kab Demak LS 3.000 DINPUTARU e Pembangunan IPLT Zona Timur Kab Demak LS 12.000 DINPUTARU f Operasional IPLT Zona Timur Kab Demak LS 1.000 DINPUTARU g Penambahan sarana pengangkut lumpur tinja (truk penyedot lumpur tinja) Kab Demak LS 5.000 DINPUTARU 5 Layanan Lumpur Tinja Terjadwal a Penyusunan program LLTT Kab Demak LS 1 100 1 100 DINPUTARU b Sosialisasi program LLTT Kab Demak LS 1 100 1 100 DINPUTARU c Pendataan calon pelanggan LLTT Kab Demak LS 1 100 DINPUTARU d Pelaksanaan program LLTT Kab Demak LS 1 100 DINPUTARU B SPALD Terpusat 1 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik terpusat a Perencanaan dan Pembangunan IPAL Permukiman Kab Demak LS 3 2.250 3 2.250 3 2.250 3 2.250 3 2.250 3 2.250 DINPUTARU b Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan IPALD Kab Demak LS 3 36 3 36 3 36 3 36 3 36 3 36 DINPUTARU c Biaya pemantauan kondisi IPAL Permukiman Kab Demak LS 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 DINPUTARU Aspek Non Teknis 1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik 197 No Kegiatan/Sub Kegaiatan Lokasi Satuan Tahun Pelaksanaan Sumber keuangan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045 APBN APBD Prov APBD Kab Swasta/ MasyarakatVol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) a Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab Demak LS 1 100 Dinputaru, Bappelitbangda Kab Demak b Pengesahan Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab Demak LS 1 100 Dinputaru, Bappelitbangda Kab Demak c Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab Demak LS 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 Dinputaru, Bappelitbangda Kab Demak 2 Penyusunan peraturan tentang layanan lumpur tinja terjadwal Dinputaru, Bappelitbangda Kab Demak a Penyusunan peraturan tentang layanan lumpur tinja terjadwal Kab Demak LS 1 100 Dinputaru, Bappelitbangda Kab Demak b Sosialisasi peraturan tentang layanan lumpur tinja terjadwal Kab Demak LS 1 10 Dinputaru, Bappelitbangda Kab Demak 3 Peningkatan pelayanan air limbah domestik a Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan sekolah tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik dengan pendekatan STBM Kab Demak LS 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 Dinputaru, Bappelitbangda Kab Demak, DINKES Kab Demak b Pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap sarana SPALD terbangun baik Setempat maupun Terpusat Kab Demak LS 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 DINPUTARU, DLH Kab Demak c Sosialisasi mengenai tangki septik aman/standar Kab Demak LS 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 DINPUTARU, DLH Kab Demak d Sosialisasi mengenai manfaat IPAL Permukiman Kab Demak LS 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 14 28 DINPUTARU, DLH Kab Demak 4 Peningkatan SDM pengelola air limbah a Penambahan SDM pada pengelolaan air limbah domestik Kab Demak LS 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 DINPUTARU b Melakukan koordinasi antar lembaga pengelola air limbah Kab Demak LS 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 DINPUTARU c Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam mengawasi, mengelola dan memelihara infrastuktur sistem sanitasi lingkungan terutama pengolahan limbah cair pemukiman Kab Demak LS 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 DINPUTARU 198 No Kegiatan/Sub Kegaiatan Lokasi Satuan Tahun Pelaksanaan Sumber keuangan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 - 2035 2036 - 2040 2041 - 2045 APBN APBD Prov APBD Kab Swasta/ MasyarakatVol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) Vol Biaya (juta) d Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan staf pengelola Kab Demak LS 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 DINPUTARU e Peningkatan sarana dan prasarana kerja seperti penambahan jumlah komputer dan laboratorium pengujian Kab Demak LS 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 DINPUTARU f Pembentukan operator air limbah (UPTD Air Limbah) Kab Demak LS 1 50 DINPUTARU Sumber : Tim Penyusun 2024 199
1. 1.Capaian akses sanitasi di Kabupaten Demak tahun 2024 yaitu akses sanitasi layak sebesar 83,04,%, sanitasi belum layak (cumbleng) sebesar 11,82 %, akses sanitasi aman sebesar 5,14 %.
2. 2.Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam capaian akses sanitasi aman.
3. 3.Masih kurang optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak, dimana ditunjukkan dengan truk tinja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak saat ini 2 unit dan IPLT Berahan Kulon saat ini juga belum optimal beroperasi.
4. 4.Perkiraan proyeksi penduduk Kabupaten Demak tahun 2045 sebanyak 1.494.621 jiwa sampai di tahun 2045 sebesar 1.662.1.38 jiwa.
5. 5.Perkiraan timbulan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan domestik tahun 2045 diperkirakan sebanyak 159.565,25 m 3 /hari, yang terdiri dari timbulan air limbah kegiatan komersial sebanyak 7.978,26 m 3 /hari, air limbah kegiatan sosial sebesar 4.786,96 m 3 /hari.
6. 6.Perkiraan Jumlah timbulan air limbah kakus di tahun 2045 sebesar 34.466,09 m 3 /hari.
7. 7.Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Demak direncanakan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona tengah, zona barat dan zona timur, dimana pada masing masing zona akan dibangun 1 unit IPLT yang melayani pengolahan lumpur tinja pada zona tersebut. 9.2 Rekomendasi Rekomendasi dari rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
8. 1.Mendorong kerjasama dan koordinasi antar OPD terkait pengelolaan air limbah domestik.
9. 2.Peningkatan SDM pengelola air limbah domestik dengan penambahan personil dan pelatihan-pelatihan terkait.
10. 3.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan limbah domestik yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD/instansi terkait.
11. 4.Meningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan limbah domestik kepada masyarakat.
12. 5.Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) tentang pengoperasian dan pemeliharaan IPAL domestik, serta menyosialisasikan SOP kepada semua operator IPAL domestik.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan BAB ini berisi mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pendekatan dan Metodologi BAB ini berisi tentang pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Demak.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017