DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 17A, penyisipan Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C, perubahan Lampiran II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dinamika peraturan perundang-undangan, serta Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperlukan adanya pengaturan terkait dengan pemberian punishment bagi ASN yang tidak memenuhi capaian kinerja Perangkat Daerah;
c.bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dengam memperhatikan kemampuan keuangan daerah perlu diatur kebijakan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
21.Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Demak:

a.Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 14);
b.Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 2);
c.Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 9);
d.Nomor 26 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 26); dan
e.Nomor 14 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dapat diberikan tambahan dalam pemberian TPP.
(2)Penunjukan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.
(3)TPP bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Koordinator pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diberikan sebesar TPP sesuai kelas jabatan fungsionalnya.
(4)Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja diberikan TPP sebesar TPP kelas jabatan 9.
(5)Dalam hal kelas jabatan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan lebih tinggi dari kelas jabatan 9, diberikan TPP sesuai kelas jabatan fungsionalnya.
(6)Tambahan TPP bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
(8)Bagi ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
(9)Bagi ASN yang bekerja pada Unit Kerja/UPTD/Unit Organisasi Bersifat Khusus/Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang sudah menerapkan BLUD diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
(10)Bagi ASN yang bekerja sebagai guru/pelaksana guru/CPNS/PPPK formasi guru yang belum menerima tunjangan profesi sertifikasi dan tidak mendapat tambahan penghasilan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan, diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.
(11)Perhitungan TPP pada kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada ASN atas ketercapaian target pajak bagi ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Pemberian TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) selain bersumber dari Pertimbangan Objektif Lainnya juga diberikan TPP dari kriteria beban kerja yang persentasenya diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(13)Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pajak.
(14)Besaran TPP sebagai dasar pembayaran TPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.

2.Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

TPP tidak diberikan kepada:

a.ASN yang melaksanakan tugas sebagai Guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru (sertifikasi), Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
b.ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
c.ASN yang mengambil: 1) Cuti Besar; 2) Cuti Melaksanakan Ibadah Haji; 3) Cuti Melahirkan; 4) Cuti Sakit dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) bulan kalender; dan 5) Cuti di Luar Tanggungan Negara.
d.ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
e.ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
f.ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasannya langsung;
g.ASN yang diberhentikan sementara;
h.ASN yang bertugas sebagai Sekretaris Desa atau sebutan lainnya;
i.ASN yang mendapatkan penugasan khusus sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan/atau Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD); dan
j.ASN yang berasal dari PPPK Paruh Waktu.
1. 3.Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Faktor pengurangan TPP berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan persentase capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Pasal 21B

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dikenakan pengurangan TPP apabila persentase capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dengan ketentuan sebagaimana berikut:

a.lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen), tidak dikenakan pengurangan TPP (0%) (nol persen);
b.antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 70% (tujuh puluh persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (1 persen);
c.antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen); dan
d.antara 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 30% (tiga puluh persen), dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen).

Pasal 21C

(1)Capaian Kinerja Perangkat Daerah memuat persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
(2)Pengurangan TPP berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B berlaku selama 1 (satu) tahun berikutnya sejak tahun anggaran berakhir.
(3)Pengurangan TPP dikenakan bagi seluruh ASN pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi persentase capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B.

4.Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 3 NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 KABAG ORGANISASI Realisasi Capaian Kinerja Target Indikator Kinerja Utama (IKU) X 100% LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PERUBAHAN KRITERIA DAN BESARAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERDASARKAN DISIPLIN KERJA NO URAIAN BESARAN PENGURANGAN/HARI 1 2 3
1.IZIN TIDAK MASUK KERJA DENGAN ALASAN APAPUN KECUALI SAKIT 3% (TIGA PERSEN)
2.TIDAK MASUK KERJA ≥ 20 (DUA PULUH) HARI DALAM 1 BULAN TANPA KETERANGAN (TK) TIDAK DIBAYARKAN
3.TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN 5% (LIMA PERSEN)
4.TERLAMBAT (TL) DATANG KE KANTOR

a.TL 1 (1 (SATU) MENIT SAMPAI DENGAN < 31 (TIGA PULUH SATU) MENIT); 0,5 % (NOL KOMA LIMA PERSEN)
b.TL 2 (31 (TIGA PULUH SATU) MENIT SAMPAI DENGAN < 61 (ENAM PULUH SATU) MENIT); 1 % (SATU PERSEN)
c.TL 3 (61 (ENAM PULUH SATU) MENIT SAMPAI DENGAN < 91 (SEMBILAN PULUH SATU) MENIT); DAN 1,25 % (SATU KOMA DUA LIMA PERSEN)
d.TL 4 (≥ 91 (SEMBILAN PULUH SATU) MENIT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR MASUK KERJA). 1,5 % (SATU KOMA LIMA PERSEN)
1. 5.IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT TUGAS ATAU DISPOSISI DARI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN, DAN DIKETAHUI OLEH PEJABAT ORGANISASI YANG DIKUNJUNGI DIBAYAR PENUH
2. 6.IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA TERKAIT DENGAN MASALAH SOSIAL YANG SIFATNYA DARURAT SEPERTI MENGURUS KELUARGA YANG MENGALAMI MUSIBAH ATAU MENINGGAL DUNIA, YANG IZINNYA HARUS DISUSULKAN KEMUDIAN DIBAYAR PENUH
3. 7.PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) TANPA KETERANGAN PSW 1 (1 (SATU) MENIT SAMPAI DENGAN < 31 (TIGA PULUH SATU) MENIT) 0,5 % (NOL KOMA LIMA PERSEN) PSW 2 (31 (TIGA PULUH SATU) MENIT SAMPAI DENGAN < 61 (ENAM PULUH SATU) MENIT) 1 % (SATU PERSEN) PSW 3 (61 (ENAM PULUH SATU) MENIT SAMPAI DENGAN < 91 (SEMBILAN PULUH SATU) MENIT) 1,25 % (SATU KOMA DUA LIMA PERSEN) PSW 4 (≥ 91 (SEMBILAN PULUH SATU) MENIT DAN ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR PULANG KANTOR) 1,5 % (SATU KOMA LIMA PERSEN)
4. 8.SAKIT DENGAN SURAT IZIN DARI PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MAKSIMAL 2 (DUA) HARI, APABILA LEBIH DARI 2 (DUA) HARI DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER DIBAYAR PENUH
5. 9.SAKIT TANPA SURAT IZIN DIANGGAP TANPA KETERANGAN (TK) 5% (LIMA PERSEN)
6. 10.CUTI TAHUNAN DIBAYAR PENUH
7. 11.CUTI SAKIT DENGAN KETENTUAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN KALENDER TIDAK DIBAYARKAN
8. 12.CUTI BESAR, CUTI MELAKSANAKAN IBADAH HAJI, CUTI MELAHIRKAN, CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA TIDAK DIBAYARKAN
9. 13.ASN YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI GURU DAN SUDAN MENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU (SERTIFIKASI) SEPERTI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH TIDAK DIBAYARKAN
10. 14.ASN YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN PADA INSTANSI DI LUAR JAJARAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK DIBAYARKAN
11. 15.ASN YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN ORGANIKNYA TIDAK DIBAYARKAN
12. 16.ASN YANG MENGAMBIL MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP) TIDAK DIBAYARKAN
13. 17.ASN YANG NYATA-NYATA TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS/JABATAN/PEKERJAAN TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERNYATAAN DARI ATASAN LANGSUNGNYA TIDAK DIBAYARKAN
14. 18.ASN YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA TIDAK DIBAYARKAN
15. 19.ASN YANG BERTUGAS SEBAGAI SEKRETARIS DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA TIDAK DIBAYARKAN
16. 20.ASN YANG MENDAPATKAN PENUGASAN KHUSUS SEBAGAI TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) DAN/ATAU TIM KESEHATAN HAJI DAERAH (TKHI) TIDAK DIBAYARKAN
17. 21.LIBUR KALENDER DAN LIBUR AKADEMIK DIBAYAR PENUH
18. 22.TUGAS BELAJAR TIDAK DIBAYARKAN
19. 23.BELUM MENYAMPAIKAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) ATAU LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 5% (LIMA PERSEN) SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT
20. 24.BELUM MENGEMBALIKAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU KUASA PENGGUNA BARANG YANG MENJADI KEWAJIBAN 5% (LIMA PERSEN) SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT
21. 25.BELUM MENYELESAIKAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN ATAU APIP 5% (LIMA PERSEN) SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MENYELESAIKAN TPTGR
22. 26.BELUM MENYELESAIKAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) SESUAI HASIL PUTUSAN MAJELIS TGR AKIBAT BMD YANG HILANG 5% (LIMA PERSEN) SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI TPTGR
23. 27.BELUM MELAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI KEPADA UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KABUPATEN DEMAK 10% (SEPULUH PERSEN) SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MELAPORKAN GRATIFIKASI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KEPADA PENERIMA GRATIFIKASI TERKAIT PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI
24. 28.PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DARI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA BERIKUT: BERLAKU BAGI SELURUH ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI TARGET CAPAIAN KINERJA DAN BERLAKU SELAMA 1 (SATU) TAHUN BERIKUTNYA
a.LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 70% (TUJUH PULUH PERSEN), TIDAK DIKENAKAN PENGURANGAN TPP 0% (NOL PERSEN);
b.ANTARA 50% (LIMA PULUH PERSEN) SAMPAI DENGAN KURANG DARI 70% (TUJUH PULUH PERSEN), DIKENAKAN PENGURANGAN TPP SEBESAR 1% (SATU PERSEN); . .
c.ANTARA 30% (TIGA PULUH PERSEN) SAMPAI DENGAN KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN), DIKENAKAN PENGURANGAN TPP SEBESAR 3% (TIGA PERSEN); DAN
d.ANTARA 0% (NOL PERSEN) SAMPAI DENGAN KURANG DARI 30% (TIGA PULUH PERSEN), DIKENAKAN PENGURANGAN TPP SEBESAR 5% (LIMA PERSEN). BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 KABAG ORGANISASI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…