DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029 guna memastikan ketersediaan program dan kegiatan lintas sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mendukung terwujudnya KLA di Daerah melalui pedoman dan acuan dalam RAD KLA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu menyusun dokumen kebijakan, program dan kegiatan yang responsif terhadap hak dan perlindungan anak;
c.bahwa agar kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kanupaten Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN Bagian Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan landasan hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anakxdc yang masih berada dalam kandungan.
5.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah dan negara.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk mewujudkan KLA.
9.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna memastikan ketersediaan program dan kegiatan lintas sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mendukung terwujudnya KLA di Daerah melalui pedoman dan acuan dalam RAD KLA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan untuk:

a.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mewujudkan Pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
b.menjamin pemenuhan hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
c.menjamin terlindunginya Anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran;
d.memberikan kesempatan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai jenjang usianya;
e.membangun sarana prasarana Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
f.mempertegas peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjamin terpenuhinya Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui KLA.

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA A. PRINSIP Untuk mencapai KLA, diperlukan strategi dan pendekatan yang mengacu pada prinsip:

Pasal 4

(1)RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab i : pendahuluan;
2. b.bab ii : kebijakan pencapaian KLA;
3. c.bab iii : pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. d.bab iv : rencana aksi; dan
5. e.bab v : penutup.
(2)RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 20 Oktober 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 20 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 43 NO JABATAN PARAF

1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM
4.KA DINSOS P2PA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029 RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (convention on the right of the children). konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersbut. Ada banyak persoalan anak yang harus dipecahkan seperti kemiskinan, penelantaran, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bulliying, kekerasan dalam rumah tanggan (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selainitu, persolaan paling mendasar seperti masih ditemukannya anak yang mengalai gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan anak-anak usia sekolah yang putus seklah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak. Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa kecuali harus terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia sehat cerdas dan berprestasi. Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tangungjawab bersama orangtua, kelaurga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara. Kebijakan Pengembangan KLA yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembanguan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terncana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. RAD KLA berfungsi sebagia acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Adapun penysusunan RAD KLA ini ditujukan untuk penguatan nilai tawar dan keberadaan anak serta sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penysusunan RAD KLA adalah semakin terukurnya upaya pemerintah daerah dalam pelasanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan penyusunan RAD KLA. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasari Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak; C. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan kegiatan penyusunan RAD KLA adalah sebagai berikut:
1.Menyusun indikator KLA Daerah;
2.Menyediakan data capaian dan target bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan kebijakan KLA Daerah; dan
3.Merumuskan rencana aksi yang dapat dilaksanakan guan mencapai target Indikator KLA Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RAD KLA yang dapat menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam mencapai indikator KLA, RAD KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlidungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing. D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika penyusunan dokumen RAD KLA adalah sebagai berikut: 1) Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadi hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; 4) Pengahargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secaa bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya; serta 5) Tata pemerintah yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. B. ARAH KEBIJAKAN Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya KLA. Kebiajakan KLA bertujuan untuk mewujudkan Daerah menjadi KLA serta pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak. Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu: 1) Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA; 2) Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan; 3) Menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 4) Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak; 5) Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan 6) Memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. C. STRATEGI KLA menerapkan strategi pemenuhan Hak Anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam : 1) Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan 2) Setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; 3) Setiap tingkatan wilayah yaitu daerah, kecamatan, hingga desa/kelurahan Strategi yang dilakukan utnuk mewujudkan KLA adalah sebagai berikut: 1) Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. 2) Penguatan Kelembagaan Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metode dan tehnologi. 3) Perluasan jangkauan Yaitu membangun wilayah percontohan kecamatan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi. 4) Membangun jaringan Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA. 5) Pelembagaan dan Pembudayaan KLA 6) Yaitu upaya melembaga dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur. 7) Promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE) Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA, media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial. 8) Sertifikasi dan apresiasi Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA, apresiasi KLA diaktegorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA 1) Mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan; 2) Memastikan kesesuaian dengan RAD KLA; 3) Mengidentifikasi permasalah yang timbul; dan 4) Mengantisipasi paermaslahan yang timbul Pemantauan dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan dilakukan dengan cara: 1) Pengamatan 2) Pengidentifikasian; dan 3) Pencatatan. Pada point (1), pengamatan dilakukan dengan memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA serta melihat memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA. Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian. Pada point (2), pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelengaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pengidentifikasian dilakukan melalui penysusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) indikator KLA. Hasil pengidentifikasian diguanakan sebagai bahan untuk pencatatan. Pada point (3), pencatatan dilakuan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelengaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pencatatan dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KLA. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/keluarahan. Evaluasi KLA di tingkat daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk: 1) Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan 2) Melakukan idnetifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA dapat dijadikan dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan keapda kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya. B. MEKANISME PELAPORAN Hasil dari pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1) Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum situasi kabupaten/kota terkait upaya perlindungan anak, alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA, dasar hukum penyelenggaraan KLA, serta data capaian penyelenggaraan KLA; 2) Kelembagaan, yang berisi tentang proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator KLA, peraturan turunan dari Perda KLA de dalam masing-masing indikator KLA, anggaran penyelenggaraan KLA, pelibatan anak dalam penyusunan Perda KLA, keberfungsian gugus tugas KLA, penyusunan RAD penyelenggaraan KLA, laporan pemantauan dan monitoring RAD penyelenggaraan KLA, penyusunan profil KLA daerah, laporan pertangjawaban pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang, serta pembentukan dan keberfungsian APSAI; 3) Capaian 24 indikator KLA, yang berisi tentang capaian amsing-masing indikator KLA; 4) Kendala, hambatan, dan solusi, yang berisi tentang kendala, hambatan, dan solusi dari masing-masing indikator KLA; dan 5) Kesimpulan. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan penyelenggaraan KLA dilakukan setiap 1(satu) kali pada akhir tahun. C. TAHAP PELAKSANAAN Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA: No Kegiatan 1 Meninjau dan mengevaluasi penyelenggaraan KLA 2 Menyusun dan meneliti daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA 3 Merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA 4 Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan 5 Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut 6 Memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya 7 Melaporkan hasil penyelenggaraan KLA kepada Gubernur Catatan : tahap evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA dilaksanakan setiap akhir tahun. 1) Kelembagaan; 2) Hak Sipil dan Kebebasan; 3) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 4) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 5) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 6) Perlindungan Khusus. Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumentasi RAD KLA ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur serta menilai capaian pembangunan selama perencanaan ini. RAD KLA secara terperinci disajikan dalam bentuk matriks perencanaan berikut ini: MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK 2025 - 2029 No Indikato r KLA Rencana Aksi Ukuran Satu an Data Dasar 2025 2026 2027 2028 2029 Instansi Penanggung Jawab 2 0 2 3 20 24 Ta rge t Aloka si Pend anaa n Ta rg et Aloka si Pend anaa n T ar ge t Alok asi Pend anaa n T a rg et Aloka si Pend anaa n Target Aloka si Pend anaa n I KELEMBAGAAN 1 Peratur an Daerah tentang KLA Fasilitasi penyusun an Peraturan Daerah KLA Jumlah Peratura n Daerah, Peratura n Bupati, Keputusa n Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati Perat uran /Kebi jakan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000. 000, 00 2 200.0 00.00 0,00 2 200. 000. 000, 00 2 200.0 00.00 0,00 2 200. 000. 000, 00 Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penguat an pelemba gaan PUHA bagi organisa si kemasya rakatan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisas i kemasya rakatan yang mendapa t penguata n pelembag aan PUHA SDM 2 0 27 30 25.0 00.0 00,0 0 30 30.00 0.000 ,00 3 5 35.0 00.0 00,0 0 3 5 40.00 0.000 ,00 35 40.0 00.0 00,0 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kementrian Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Organisa si Kemasya rakatan Lemb aga 7 9 10 0,00 10 0,00 1 2 0 1 2 0 12 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Penguat an pelemba gaan PUHA bagi akademi si dan lembaga riset Jumlah SDM akademis i dan Lembaga Riset yang mendapa t peguatan pelembag SDM 0 5 1.00 0.00 0,00 5 1.000 .000, 00 5 1.00 0.00 0,00 5 1.000 .000, 00 5 1.00 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembanga n Daerah aan PUHA Jumlah Pergurua n Tinggi dan lembaga riset Lemb aga 0 1 0,00 1 0,00 1 0 1 0 1 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembanga n Daerah Pembentu kan tim pelaksana layanan kesejahter aan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial Jumlah tim pelaksan a layanan kesejahte raan anak integratif atau nama lain diluar panti sosial Lemb aga 27 29 1.50 0.00 0,00 29 1.500 .000, 00 3 0 1.50 0.00 0,00 3 0 1.500 .000, 00 31 1.50 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 4 Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahira n Peningkat an cakupan kepemilika n akta kelahiran bagi penduduk 1-17 tahun Persenta se cakupan kepemili kan akta kelahiran pada pendudu k 0-17 tahun % 9 8 , 3 0 98, 58 98, 60 86.3 02.0 00,0 0 98 ,7 0 86.30 2.000 ,00 9 8, 8 0 86.3 02.0 00 ,0 0 9 8, 9 0 86.30 2.000 ,00 99,00 86.3 02.0 00 ,0 0 Dinas Kependuduka n dan Pecatatan Sipil Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah KIA Keca mata n / desa / kelur ahan 6 5 . 7 5 3 82. 19 5 92. 19 5 82.5 00.0 00,0 0 10 2. 19 5 82.50 0.000 ,00 1 1 2. 1 9 5 82.5 00.0 00,0 0 1 2 2. 1 9 5 82.50 0.000 ,00 132.1 95 82.5 00.0 00,0 0 Dinas Kependuduka n dan Pecatatan Sipil Sosialisasi dan Advokasi kebijakan pemenuha n hak sipil Anak melalui kepemilika n akta kelahiran Jumlah kecamata n / desa/ keluraha n tersosiali sasikan kebijaka n pemenuh an hak anak untuk mempero leh akta kelahiran secara gratis Keca mata n / desa / kelur ahan 1 4 14 14 14.3 03.9 00,0 0 14 14.30 3.900 ,00 1 4 14.3 03.9 00 ,0 0 1 4 14.30 3.900 ,00 14 14.3 03.9 00 ,0 0 Dinas Kependuduka n dan Pecatatan Sipil 5 Keterse dia an Fasilitas Informa si Layak Anak (ILA) Penyeleng garaan sistem elektronik yang aman, handal dan bertangun gjawab Persenta se konten internet bermuat an negatif yang ditangani % 1 0 0 10 0 10 0 0,00 10 0 0,00 1 0 0 0 1 0 0 0 100 0 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 10 0 13.2 50.0 00,0 0 10 0 13.25 0.000 ,00 1 0 0 13.2 50.0 00,0 0 1 0 0 13.25 0.000 ,00 100 13.2 50.0 00,0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penyebara n informasi layak Anak Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar melalui forum anak Ekse mpla r (prod uk konte n cetak ,digit al) 4 4 4 0,00 4 0,00 4 0 4 0 4 0 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 10 2.16 2.50 0,00 12 4.325 .000, 00 1 4 6.48 7.50 0,00 1 6 8.650 .000, 00 18 10.8 12.5 00,0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah sosialisas i informasi layak anak melalui media below the line Kegia tan - - 5 - 8 - 1 0 0 1 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah sosialisas i informasi layak anak melalui media below the line Kegia tan 10 10.5 00.0 00,0 0 10 10.50 0.000 ,00 1 0 10.5 00.0 00,0 0 1 0 10.50 0.000 ,00 10 10.5 00.0 00,0 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Fasilitasi Pemenuha n Hak Anak atas ILA Jumlah daerah yang tersosiali sasikan hak anak atas ILA Keca mata n Desa / kelur ahan 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 14.7 00.0 00,0 0 14 14.70 0.000 ,00 1 4 14.7 00.0 00,0 0 1 4 14.70 0.000 ,00 14 14.7 00.0 00,0 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pusat informasi sahabat anak (PISA) Kabu paten - - - - - - - - - - 0 0 0 0,00 1 50.00 0.000 ,00 0 0 0 0 1 50.0 00.0 00,0 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpusta kaan yang dikemba ngkan dan dibina (kabupat en memiliki layanan perpusta kaan anak dan ekstensifi kasi layanan melalui mobil perpusta kaan Perp ustak a an kabu paten / keca mata n/ desa/ kelur ahan 0 0 3 8.40 0.00 0,00 3 8.400 .000, 00 3 8.40 0.00 0,00 3 8.400 .000, 00 3 8.40 0.00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan keliling) Jumlah kegiatan pembuda yaan kegemar an membaca dan literasi Kegia tan 0 5 10.0 00.0 00,0 0 5 10.00 0.000 ,00 5 10.0 00.0 00,0 0 5 10.00 0.000 ,00 5 10.0 00.0 00,0 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 4 6.00 0.00 0,00 6 12.00 0.000 ,00 8 18.0 00.0 00,0 0 1 0 24.00 0.000 ,00 12 26.0 00.0 00,0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tingkat kemanfa atan perpusta kaan oleh anak % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 12 21.7 25.0 00,0 0 12 21.72 5.000 ,00 1 2 21.7 25.0 00,0 0 1 2 21.72 5.000 ,00 12 21.7 25.0 00,0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Layanan perpusta kaan berbasis inklusi sosial Perp ustak aan kabu paten / keca mata n / desa/ kelur ahan 5 13.2 25.0 00,0 0 5 13.22 5.000 ,00 5 13.2 25.0 00,0 0 5 13.22 5.000 ,00 5 13.2 25.0 00,0 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pojok baca digital area publik dikabupa ten / kecamata n/ desa/ keluraha n Pojok baca digita l 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pojok baca digita l 1 25.00 0.000 ,00 2 50.0 00.0 00,0 0 3 75.00 0.000 ,00 4 100. 000. 000, 00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 Pelemba ga an Partisip asi Anak Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak Jumlah kecamata n dan desa / keluraha n yang memiliki forum anak aktif Keca mata n /desa / kelur a han 3 4 16.0 00.0 00,0 0 5 20.00 0.000 ,00 5 20.0 00.0 00 5 20.00 0.000 5 20.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berencana Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Jumlah anak anggota forum anak sebagai 2P FA Kabu paten FA Keca mata n FA Desa / kelur a han 50 50 6.00 0.00 0,00 50 6.000 .000, 00 5 0 6.00 0.00 0,00 5 0 6.000 .000, 00 50 6.00 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelatihan Partisipa si Anak dalam Perencana an Pembangu nan (PAPP) bagi forum Anak Jumlah anak menerap kan PAPP Anak 50 50 6.00 0.00 0,00 50 6.000 .000, 00 5 0 6.00 0.00 0 5 0 6.000 .000 50 6.00 0.00 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembanga n Daerah Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak Jumlah fasilitator forum anak terlatih Kabu paten / keca mata n / desa/ kelur ahan 4 4 2.50 0.00 0,00 4 2.500 .000, 00 4 2.50 0.00 0,00 4 2.500 .000, 00 4 2.50 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemua n forum anak nasional Kabu paten 1 2 2.50 0.00 0,00 2 2.500 .000, 00 2 2.50 0.00 0 2 1.500 .000 4 2.50 0.00 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak III KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 7 Pencega han Perkawi nan Anak Pencega han Perkawi nan Anak Persenta se perempu an berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 3% (9047 -273) 3 % 2,7 % (80 24- 22 3) 0,0 0% 0,00 0 % 0,00 0 0 0 0 0 0 Kementerian Agama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadilan Agama Jumlah kecamata n / desa/ keluraha n yang difasilitas i dalam pencegah an perkawin an anak Keca mata n / desa/ kelur ahan 0 0 0 0,00 90 % 0,00 0 0 0 0 0 0 Kementrian Agama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadilan Agama Pembinaa n dan/atau bimbingan bagi keluarga Jumlah keluarga yang menerim a bimbinga n dan layanan pengasu han berbasis hak anak Pasa ngan 0 27 0 14 0 14.0 00.0 00,0 0 14 0 14.00 0.000 ,00 1 4 0 14.0 00.0 00,0 0 1 4 0 14.00 0.000 ,00 140 14.0 00.0 00,0 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8 Penguat an Kapasit as Lembag a Konsult asi Penyedi a Layana n Pengasu ha n Anak bagi Orang Tua dan Keluarg a Pembina an dan/ata u bimbingan bagi keluarga Jumlah keluarga yang menerim a bimbinga n dan layanan pusaka Sakinah Pasa ngan 9 0 4 7 80 24 10 0% 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Kementerian Agama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kecamata n yang difasilitas i dalam penguata n dan pengemb angan pusat pembelaj aran keluarga (PUSPAG A) Keca mata n 14 14 0 14 0 1 4 0 1 4 0 14 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Fasilitasi pembinaa n keluarga balita dan Anak Persenta se anak usia 0-6 tahun yang memilki perkemb angan yang baik % 0 60 65 7 0 7 5 80 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Dinas Kesehatan Jumlah keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun (baduta) pada locus prioritas yang mendapa rtkan promosi KIE pengasu han 1000 hari pertama kehidupa n (HPK) dalam pencegah an stunting Kelua rga 52 01 3 52 01 3 52 01 3 5 2 0 1 3 5 2 0 1 3 52013 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Fasilitasi pembentu kam dan pelayanan keluarga dananggot a keluarga di Pusat Pelayana n Keluarga Sejahter a (PPKS) Jumlah keluarga uyang mengaks es PPKS Kelua rga 1 9 3 14 44 0 48.0 00.0 00,0 0 0 48.00 0.000 ,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyedia an layanan pendidik an yang merata dan berkuali tas jenjang Pendidika n Anak Usia Dini, Pendidik an Dasar dan Pendidika n Menengah Persenta se SD yang memiliki lingkung an kondusif dalam pembang unan karakter % 7 2 , 9 1 75, 96 78, 60 700. 000. 000, 00 80 ,3 8 780.0 00.00 0,00 8 5, 2 2 600. 000. 000, 00 8 6, 8 2 500.0 00.00 0,00 87,15 400. 000. 000, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persenta se SMP yang memiliki lingkung an kondusif dalam pembang unan karakter % 6 6 , 0 8 72, 3 74, 38 800. 000. 000, 00 84 ,3 8 880.0 00.00 0,00 8 5, 5 5 600. 000. 000, 00 8 7, 7 8 50.00 0.000 ,00 88,08 400. 000. 000, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persenta se SMA yang memiliki lingkung an kondusif dalam pembang unan karakter % 93 93 93 9 3 9 3 93 Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah II Persenta se SLB yang memiliki lingkung an kondusif dalam pembang unan % 1 1 1 1 1 1 Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah II karakter Penguat an karakter bagi ekosiste m pendidik an dan kebuday aan Jumlah konten penguata n karakter satuan pendidik an yang dihasilka n dan disebarlu askan Konte n 4 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah konten penguata n karakter keluarga yang dihasilka n dan disebarlu askan Konte n 4 8 48 48 - 48 - 4 8 - 4 8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi Jumlah konten penguata n karakter masyara kat yang dihasilka n dan disebarlu askan Konte n 2 4 0 24 0 24 0 - 24 0 - 2 4 0 - 2 4 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informatika Fasilitasi Program Ketahana n Keluarga Anti Narkoba Jumlah kecamata n/ desa/ keluraha n yang melaksan akan program ketahana n keluarga anti narkoba Keca mata n/ desa/ kelur ahan 4 2 12 - 12 - 1 2 - 1 2 Sat Narkoba Kepolisian Resor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9 Pengem ba ngan Anak Usia Dini Holistik dan Integrati f (PAUD- HI) Peningkat an Satuan PAUD yang menyeleng garakan layanan holistik integratif Persenta se satuan PAUD yang menyelen ggarakan layanan holistik integratif Satu an Pendi dikan 3 9 6 39 6 45 0 750. 000. 000, 00 46 0 750.0 00.00 0,00 4 6 0 750. 000. 000, 00 4 6 0 750.0 00.00 0,00 460 750. 000. 000, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persenta se satuan PAUD yang menerap kan evaluasi peserta didik berkemb ang sesuai harapan Satu an Pendi di kan 4 6 7 46 7 46 7 750. 000. 000, 00 46 8 750.0 00.00 0,00 4 6 8 750. 000. 000, 00 4 6 8 750.0 00.00 0,00 468 750. 000. 000, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 Standar isa si Lembag a Pengasu han Alternat if Pelaksan aan Standar Nasional Pengasu han Anak (SNPA) di Lembaga Kesejaht eraan Sosial Anak (LKSA) Jumlah LKSA yang terakredi tasi Lemb aga 27 27 1.50 0.00 0,00 27 1.500 .000, 00 2 7 1.50 0.00 0,00 2 7 1.500 .000, 00 27 1.50 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguat an kapasita s pesantre n dalam memberi kan pengasu han alternatif bagi santri/wat i Jumlah pesantre n yang telah difasilitas i pembent ukan pesantre n ramah anak Lemb aga 20 6 20 6 12.0 00.0 00,0 0 20 6 12.00 0.000 ,00 2 0 6 1200 0000 ,00 2 0 6 1200 0000, 00 206 1200 0000 ,00 Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jumlah model pesantre n ramah anak Lemb aga 4 4 0,00 4 0,00 4 0 4 0 4 0 Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah pengasu h pesantre n yang dilatih pengasu han anak berbasis hak anak Oran g 90 90 21.0 00.0 00,0 0 90 21.00 0.000 ,00 9 0 21.0 00.0 00,0 0 9 0 21.00 0.000 ,00 90 21.0 00.0 00,0 0 Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 11 Keterse dia an Infrastr uktur Ramah Anak di Ruang Publik Pemban gunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Jumlah RBRA RBR A 1 1 1 24.5 64.0 00,0 0 Dinas Lingkungan Hidup Standar disasi RBRA Jumlah RBRA RBR A 1 1 24.5 64.0 00,0 0 1 100.0 00.00 0,00 1 Dinas Lingkungan Hidup Fasilitasi pengemba ngan transporta si angkutan umum massal ramah anak Jumlah pemberia n bus sekolah bantuan Unit 1 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Dinas Perhubungan Pembangu nan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS) Jumlah ZoSS yang terbentu k Loka s i 0 18 5 100. 000. 000, 00 8 150.0 00.00 0,00 1 2 225. 000. 000, 00 1 5 281.2 50.00 0,00 20 375. 000. 000, 00 Dinas Perhubungan IV Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 12 Persalin an di Fasilitas Kesehat an Peningk atan kesehatan ibu dan Anak Persenta se persalina n di fasilitas pelayana n kesehata n % 1 0 0 10 0 10 0 200. 000. 000, 00 10 0 200.0 00.00 0,00 1 0 0 300. 000. 000, 00 1 0 0 300.0 00.00 0,00 100 300. 000. 000, 00 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat Persenta se kunjunga n neonatal % 9 9 , 7 9 99, 79 10 0 11.5 20.5 00,0 0 10 0 20.00 0.000 ,00 1 0 0 20.0 00.0 00,0 0 1 0 0 20.00 0.000 ,00 100 20.0 00.0 00,0 0 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat Skrining deteksi dini Pra- persalinan Cakupan ibu hamil di skrining HIV dan sifilis % 9 0 , 5 7 85, 39 10 0 785. 600. 000, 00 10 0 785.6 00.00 0,00 1 0 0 785. 600. 000, 00 1 0 0 785.6 00.00 0,00 100 785. 600. 000, 00 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat Cakupan ibu hamil di skrining hepatitis B % 9 0 , 5 7 83, 83 10 0 156. 447. 100, 00 10 0 156.4 47.10 0,00 1 0 0 156. 447. 100, 00 1 0 0 156.4 47.10 0,00 100 156. 447. 100, 00 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pusat Kesehatan Masyarakat 13 Status Gizi Balita Suplement asi vitamin A pada balita Persenta se balita usia 6-59 bulan mendapa tkan vitamin A % 1 0 0 99 10 0 0,00 10 0 5.000 .000, 00 1 0 0 5.00 0.00 0,00 1 0 0 5.000 .000, 00 100 5.00 0.00 0,00 Dinas KesehatanPusat Kesehatan Masyarakat Pemantau an tumbuh kembang balita Persenta se balita yang dipantau pertumb uhan dan perkemb anganny a % 9 3 , 5 7 10 0 10 0 16.2 00.0 00,0 0 10 0 16.20 0.000 ,00 1 0 0 16.2 00.0 00,0 0 1 0 0 16.20 0.000 ,00 100 16.2 00.0 00,0 0 Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam Gizi Jumlah daerah yang memiliki forum anak 2P gizi FA kabu p aten FA keca mata n FA desa/ 4 0 50 6.00 0.00 0,00 0 0,00 5 0 6.00 0.00 0 0 0 50 6.00 0.00 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan kelur a han Pelatihan bagi forum Keluarga dalam 2P Gizi Jumlah daerah yang memiliki forum keluarga 2P gizi Foru m kelua rga kabu paten Foru m kelua rga keca mata n Foru m kelua rga desa/ kelur ahan 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Dinas Kesehatan 14 Pemberi an Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah Peningk atan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun Persenta se bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapa tkan asi eksklusif % 7 4 , 9 4 80 80 5.00 0.00 0,00 80 5.000 .000, 00 8 0 5.00 0.00 0,00 8 0 5.000 .000, 00 80 5.00 0.00 0,00 Dinas Kesehatan 2 Tahun Fasilitasi peningkat an ASI eksklusif Jumlah kecamata n,desa/ keluraha n yang di fasilitasi dalam penanga nan stunting melalui kampung keluarga berkualit as (KB) Keca mata n Desa / kelur ahan 24 9 24 9 24 9 2 4 9 2 4 9 249 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15 Fasilitas Kesehat an dengan Pelayan an Ramah Anak Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan Persenta se fasilitas kesehata n tingkat pertama sesuai standar % 1 0 0 10 0 10 0 6.63 5.00 0,00 10 0 6.635 .000, 00 1 0 0 6.63 5.00 0,00 1 0 0 6.635 .000, 00 100 6.63 5.00 0,00 Dinas Kesehatan Persenta se rumah sakit terakredi tasi % 1 0 0 10 0 10 0 101. 091. 000, 00 10 0 101.0 91.00 0,00 1 0 0 101. 091. 000, 00 1 0 0 101.0 91.00 0,00 100 101. 091. 000, 00 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Anak Jumlah Kecamat an yang mencapai 80% imunisas i dasar lengkap anak usia 0-11 bulan Juml a h (angk a absol ut) 1 4 14 14 150. 800. 000, 00 14 150.8 00.00 0,00 1 4 150. 800. 000, 00 1 4 150.8 00.00 0,00 14 150. 800. 000, 00 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis Persenta se kecamata n mampu profilaksi s % 1 0 0 10 0 10 0 0,00 10 0 0,00 1 0 0 0 1 0 0 0 100 Dinas Kesehatan Pemutusa n penularan hepatitis B dari ibu ke Anak Persenta se bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari 24 jam setelah kelahiran % 8 6 , 0 1 89, 26 10 0 0,00 10 0 0,00 1 0 0 0 1 0 0 0 100 Dinas Kesehatan Terapi pencegaha n TB bagibalita kontak serumah dengan pasien TBC Persenta se balita kontak serumah denganp asien TB mendapa t TPT % 8 9 , 7 89, 9 90 0,00 90 0,00 9 0 0 9 0 0 90 0 Dinas Kesehatan Pelayanan deteksi dini Anak dengan Pneumoni a Persenta se kecamata n yang 50% Pusat Kesehata n Masyara kat melakuk % 1 0 0 10 0 10 0 7.90 0.00 0,00 10 0 30.00 0.000 ,00 1 0 0 30.0 00.0 00,0 0 1 0 0 30.00 0.000 ,00 100 30.0 00.0 00,0 0 Dinas Kesehatan an tata laksana standar pneumon ia Balita memiliki buku KIA Persenta se balita yang memiliki buku KIA % 1 0 0 10 0 10 0 0,00 10 0 10.00 0.000 ,00 1 0 0 10.0 00.0 00,0 0 1 0 0 10.00 0.000 ,00 100 10.0 00.0 00,0 0 Dinas Kesehatan Peningkat an kesehata n Anak Usia sekolah dan remaja Kecamat an yang menyelen ggarak an pelayana n kesehata n usia sekolah dan remaja Keca mata n 1 4 14 14 14 175.0 00.00 0,00 1 4 175. 000. 000, 00 1 4 175.0 00.00 0,00 14 175. 000. 000, 00 Dinas Kesehatan Fasilitasi pelayanan ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarak at Jumlah Pusat Kesehata n Masyara kat yang difasilitas i dengan pelayana n ramah anak Pusat Kese h atan Masy a rakat 2 7 27 27 0,00 27 2 7 2 7 27 Dinas Kesehatan Jumlah Pusat Kesehata n Masyara kat yang difasilitas i dalam pelayana n ramah anak di Pusat Kesehata n Masyara kat Pusat Kese h atan Masy a rakat 2 7 27 27 0,00 27 2 7 2 7 27 Dinas Kesehatan Pelatiha n Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehata n/ Pusat Kesehata n Masyara kat terlatih KHA Oran g 4 27 5.50 0.00 0,00 27 5.500 .000, 00 2 7 5500 000 2 7 5500 000 27 5500 000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16 Lingkun gan Sehat Peningk atan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujud Persenta se sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumny a sesuai standar % 1 0 0 10 0 10 0 2.85 0.00 0.00 0,00 10 0 3.000 .000. 000,0 0 1 0 0 3.00 0.00 0.00 0,00 1 0 0 3.000 .000. 000,0 0 100 3.00 0.00 0.00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perusahaan Umum Daerah Air Minum nya Kabupate n Sehat Persenta se desa/ keluraha n dengan stop buang air besar sembara ngan % 1 0 0 10 0 10 0 91.2 00.0 00,0 0 10 0 120.0 00.00 0,00 1 0 0 120. 000. 000, 00 1 0 0 120.0 00.00 0,00 100 120. 000. 000, 00 Dinas Kesehatan Kabupate n sehat Kabu paten 1 1 1 28.8 00.0 00,0 0 1 50.00 0.000 ,00 1 50.0 00.0 00,0 0 1 50.00 0.000 ,00 1 50.0 00.0 00,0 0 Dinas Kesehatan Persenta se tempat pengelola an pangan (TPP) yang memenu hi syarat sesuai standar % 7 5 80 80 120. 319. 900, 00 80 120.3 19.90 0,00 8 2 120. 319. 900, 00 8 3 120.3 19.90 0,00 85 120. 319. 900, 00 Dinas Kesehatan Persenta se tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakuka n pengawa san sesuai standar % 7 5 80 80 120. 319. 900, 00 80 120.3 19.90 0,00 8 0 120. 319. 900, 00 8 0 120.3 19.90 0,00 80 120. 319. 900, 00 Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Promosi Kesehat an Persenta se posyand u aktif % 1 0 0 99, 69 95 88.2 59.2 00,0 0 95 88.25 9.200 ,00 9 5 88.2 59.2 00,0 0 9 5 88.25 9.200 ,00 95 88.2 59.2 00,0 0 Dinas Kesehatan Peningkat an kontribusi pemenuha n akses air minum jaringan perpipaan Jumlah sambung an rumah yang mendapa tkan layanan SPAM berbasis masyara kat Samb unga n ruma h 1 5 7 8 0 64 0 2.00 0.00 0.00 0,00 10 0 500.0 00.00 0,00 1 0 0 500. 000. 000, 00 1 0 0 500.0 00.00 0,00 100 500. 000. 000, 00 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun Liter/ detik 5 4 0 0,00 2, 00 800.0 00.00 0,00 2, 0 0 800. 000. 000, 00 2, 0 0 800.0 00.00 0,00 2,00 800. 000. 000, 00 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah peningka tan kapasitas SPAM eksisting Liter/ detik 4 9 17 14 3.65 0.00 0.00 0,00 8, 00 1.900 .000. 000,0 0 8, 0 0 1.90 0.00 0.00 0,00 8, 0 0 1.900 .000. 000,0 0 8,00 1.90 0.00 0.00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningk atan kontribu si pemenuha n akses sanitasi Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapa tkan layanan sanitasi berbasis masyara KK 2 5 2 3 20 12 10 55 8.21 0.00 0.00 0,00 20 0, 00 1.000 .000. 000,0 0 2 0 0, 0 0 1.00 0.00 0.00 0,00 2 0 0, 0 0 1.000 .000. 000,0 0 200,0 0 1.00 0.00 0.00 0,00 Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kat Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapa tkan layanan sistem pengelola an air limbah KK 1 4 . 8 4 3 17. 52 8 10 0 0 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapa tkan layanan sistem pengelola an drainase lingkung an KK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendapa tkan layanan system pengelola an persamp KK 8 8 8 8 8 8 8 Dinas Lingkungan Hidup ahan Sosialisa si bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi Jumlah SDM forum anak sebagai 2P sanitasi Foru m anak 0 0 10 1.00 0.00 0,00 1 0 1.00 0.00 0,00 10 1.00 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 17 Keterse dia an Kawasa n Tanpa Rokok (KTR) dan Laranga n Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok Implement asi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kecamat an, desa/kel urahan menerap kan KTR Keca mata n Desa / kelur a han 0 14 kec , 24 9 des a/ kel ura ha n 14 ke c, 24 9 de sa /k elu ra ha n 70.0 00.0 00,0 0 Dinas Kesehatan Sosialisa si bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P Jumlah SDM forum anak sebagai 2P hebat tanpa rokok Sekol ah 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan V KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA 18 Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Peningkat an Pemerataa n layanan pendidika n bermutu di seluruh jenjang Angka partisipa si kasar pendidik an anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun % 9 1 , 6 7 91, 70 91, 90 32.6 60.8 14.0 00,0 0 91 ,9 0 32.66 0.814 .000, 00 9 2, 0 0 32.6 60.8 14.0 00,0 0 9 2, 2 0 32.66 0.814 .000, 00 92,60 32.6 60.8 14.0 00,0 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka partisipa si kasar SD/ MI/ SDLB/ sederajat % 9 2 , 7 0 93, 80 93, 90 115. 635. 398. 824, 00 94 ,0 0 115.6 35.39 8.824 ,00 9 4, 3 0 115. 635. 398. 824, 00 9 4, 5 0 115.6 35.39 8.824 ,00 94,70 115. 635. 398. 824, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Angka partisipa si kasar SMP/ MTS/ SMPLB/ sederajat % 9 3 , 8 0 93, 90 94, 00 44.0 44.7 62.3 00,0 0 94 ,4 0 44.04 4.762 .300, 00 9 4, 5 0 44.0 44.7 62.3 00,0 0 9 4, 7 0 44.04 4.762 .300, 00 94,90 44.0 44.7 62.3 00,0 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementrian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Angka partisipa si kasar SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ sederajat % Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvin si Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama 18 a Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Peningkat an Pemerataa n layanan pendidika n bermutu di seluruh jenjang Angka partisipa si kasar pendidik an anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun % 9 1 . 6 7 91. 7 91, 90 32.6 60.8 14.0 00,0 0 91 ,9 0 32.66 0.814 .000, 00 9 2, 0 0 32.6 60.8 14.0 00,0 0 9 2, 2 0 32.66 0.814 .000, 00 92,60 32.6 60.8 14.0 00,0 0 Kementerian Agama Angka partisipa si kasar SD/ MI/ SDLB/ sederajat % 9 2 . 7 93. 8 93, 9 115. 635. 398. 824, 00 94 ,0 0 115.6 35.39 8.824 ,00 9 4, 3 0 115. 635. 398. 824, 00 9 4, 5 0 115.6 35.39 8.824 ,00 94,70 115. 635. 398. 824, 00 Kementerian Agama Angka partisipa si kasar SMP/ MTS/ SMPLB/ sederajat % 9 3 . 8 93. 9 94, 00 44.0 44.7 62.3 00,0 0 94 ,4 0 44.04 4.762 .300, 00 9 4, 5 0 44.0 44.7 62.3 00,0 0 9 4, 7 0 44.04 4.762 .300, 00 94,90 44.0 44.7 62.3 00,0 0 Kementerian Agama Angka partisipa si kasar SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ sederajat % 8 8 . 1 2 88. 9 89, 00 90 9 0. 2 9 0. 5 90.8 Kementerian Agama Jumlah kecamata n dengan persenta se siswa kelas 1 yang melalui Keca mata n 1 4 14 14 0,00 14 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 14 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TK/ RA/ BA diatas 50% jumlah kecamata n dengan APK PAUD (3- 6 tahun) diatas 53.10% Keca mata n 1 4 14 14 0,00 14 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 14 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah kecamata n dengan APK SD/ MI/ SDLB sekurang - kurangny a 100% Keca mata n 1 4 14 14 0,00 14 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 14 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumlah kecamata n dengan APK SMP/ MTs/ SMPLB sekurang - kurangny a 100% Keca mata n 1 4 14 14 0,00 14 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 14 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumlah APK SMA/MA / SMLB sekurang - kurangny a 95% Kabu paten Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama 19 Sekolah Ramah Anak (SRA) Fasilitasi pelaksana an kebijakan SRA di setiap jenjang pendidika n Jumlah SRA yang ditetapka n melalui SK Kepala Daerah/ Dinas Sekol ah 19 37 19 37 0 19 37 0 1 9 3 7 0 1 9 3 7 0 1937 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama Koordina si SRA Kegia t an 6 3 0 10 2.000 .000 1 0 2.00 0.00 0 1 0 2.000 .000 10 2.00 0.00 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama Jumlah Dokume nLaporan Monitori ng dan Evaluasi SRA Doku men 2 60 0 20 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 200 0 Dinas Pendidikandan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama Jumlah satuan pendidik an yang di fasilitasi tentang Pemenuh an Hak Anak atas pendidik an (pelatiha n KHA dan SRA) Satu a n pendi dikan PAU D , TK, RA/S D/MI /MTs /SM K/ SLB /SM A /MA/ 18 0 60 20.0 00.0 00 20 0 20.00 0.000 2 0 0 20.0 0000 0 2 0 0 20.00 0.000 200 20.0 00.0 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKementerian Agama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumlah Daerah yang difasilitas i dalam pengemb angan model SRA sesuai standar -SD -SMP -SMA -SMK -MI -MTS -MA -SLB 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama Penggiat SRA terlatih (fasilitato r SRA) Oran g 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agama Kecamat an yang difasilitas i dalam pengemb angan fasilitas dan Budaya Anak Keca mata n 1 4 14 14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Kecamat an difasilitas i dalam pengemb angan model PKA sesuai standar Keca mata n 1 4 14 14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Promosi pelaksan aan kebijaka n kreativita s dan budaya (festival kreatifita s anak) Kegia t an 5 5 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Fasilitas i pendidik an pencega han narkoba pada lembaga pendidika n Jumlah kecamata n yang menjadi sasaran pelaksan aan pendidik an pencegah an narkoba pada lembaga Pendidik an Keca mata n 3 3 2 50.0 00.0 00,0 0 2 50.00 0.000 ,00 2 60.0 00.0 00 2 60.00 0.000 2 60.0 00.0 00 Sat Narkoba Kepolisian Resor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembina an dan penghar gaan gerakan peduli dan berbudaya lingkunga n hidup di sekolah Jumlah sekolah peduli dan berbuday a lingkung an hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri) Sekol ah 1 4 3 18 1 20 1 50.0 00.0 00,0 0 22 1 70.00 0.000 ,00 2 4 1 80.0 00.0 00,0 0 2 6 1 90.00 0.000 ,00 281 100. 000. 000, 00 Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak Jumlah Anak yang mengikut i kegiatan Pekerja Sosial Goes To School Anak 0 0 30 0 1.00 0.00 0,00 30 0 1.200 .000, 00 3 5 0 1.40 0.00 0,00 3 5 0 1.600 .000, 00 400 1.80 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Fasilitas i Satuan Pendidik an Aman Bencana (SPAB) Jumlah kecamata n yang menerap kan SPAB Keca mata n 0 1 1 27.9 89.2 00 2 27.98 9.200 2 27.9 89.2 00 2 27.98 9.200 2 27.9 89.2 00 Badan Penanggulang an Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakDinas Pendidikan dan Kebudayaan 20 Fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativit as, dan rekreatif yang ramah anak Fasilitasi Kepemuda an kader Jumlah Kepemud aan kader yang di fasilitasi dalam peningka tan keteramp ilan kreativita s seni, budaya, dan ekonomi kreatif Oran g (dala m ribua n) 5 7 5 18 60 47 0 429. 200. 000, 00 63 0 650.0 00.00 0,00 6 3 0 650. 000. 000, 00 6 3 0 650.0 00.00 0,00 630 650. 000. 000, 00 Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Fasilitasi kreativit as Anak dan kegiatan budaya Napak tilas Kepemud aan kreatif Oran g 8 0 0 40 60.2 00.0 00,0 0 40 100.0 00.00 0,00 4 0 100. 000. 000, 00 4 0 100.0 00.00 0,00 40 100. 000. 000, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kecamat an yang di fasilitasi dalam pengemb angan fasilitas Keca mata n 1 4 14 7 26.2 17.3 00,0 0 7 26.21 7.300 ,00 7 26.2 17.3 00 7 26.21 7.300 7 26.2 17.3 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata kreativita s dan budaya anak Jumlah kecamata n yang di fasilitasi dalam pengemb angan model PKA sesuai standar Keca mata n 1 4 14 7 26.2 17.3 00,0 0 7 26.21 7.300 ,00 7 26.2 17.3 00 7 26.21 7.300 7 26.2 17.3 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Promosi pelaksan aan kebijaka n kreativita s dan budaya (Festival Kreativita s Anak) Kegia tan 5 5 5 159. 594. 200, 00 5 159.5 94.20 0,00 5 159. 594. 200, 00 5 159.5 94.20 0,00 5 159. 594. 200, 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Peningkat an pendidika n reproduksi dikalanga n Kepemuda an melalui pendidika n kepemimp inan Kepemuda an dalam rumah Jumlah Kepemud aan yang terfasilita si dalam pendidik an kepemim pinan dalam rumah tangga Oran g - - 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Dinas Kepemudaan dan Olahraga tangga Kegiatan kreatifitas dan budaya Fasilitasi kecamata n ketersedi aan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak Keca mata n 1 4 14 7 26.2 17.3 00,0 0 7 26.21 7.300 ,00 7 26.2 17.3 00 7 26.21 7.300 7 26.2 17.3 00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kegiatan kreatifitas dan budaya Jumlah pojok baca digital yang terbangu n dan terseleng gara di daerah Lemb aga - - - - - - - - - - - - Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Fasilitasi masjid ramah anak Jumlah Masjid terfasilita si ramah anak Loka si 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 Kementerian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 21 .a Pelayan an bagi anak korban kekeras an dan eksploit asi anak Fasilitasi pencega han dan penanga nan anak korban kekerasan dan eksploitasi Prevalens i kekerasa n terhadap Anak % 1 , 1 3 % 0,9 6 % 0,7 5 % 70.0 00.0 00,0 0 0, 50 % 75.00 0.000 ,00 0, 4 0 % 80.0 00.0 00 0, 3 0 % 85.00 0.000 0,25 % 90.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Unit Perlindungan Perempuan Anak, Kepolisian Resor Jumlah OPD yang telah menerbit kan kode etik bagi penyelen ggara Perlindu ngan Anak OPD 5 10 15 25.0 00.0 00,0 0 25 35.00 0.000 ,00 3 5 40.0 00.0 00 4 0 45.00 0.000 42 50.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jumlah kecamata n desa/kel urahan yang diadvoka si tentang Perlindu ngan Anak dari kekerasa n dan eksploita si Keca mata n Desa / kelur a han 1 0 12 14 25.0 00.0 00,0 0 14 30.00 0.000 ,00 1 4 40.0 00.0 00 1 4 40.00 0.000 14 45.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jumlah kecamata n desa/kel urahan Terlatih internet aman untuk Anak Keca mata n, Desa / kelur a han Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah desa/ keluraha n yang mencana ngkan desa/kel urahan tanpa kekerasa n Desa / kelur a han 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah desa/kel urahan yang mempun yai/ mengem bangkan sistem monitori ng dan evaluasi Perlindu ngan Anak dari kekerasa n dan eksploita si Desa / kelur a han 2 3 4 30.0 00.0 00,0 0 5 35.00 0.000 ,00 6 40.0 00.0 00 8 50.00 0.000 10 60.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jumlah SDM dan sarana/p rasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasa Oran g 3 2 5 60.0 00.0 00,0 0 7 70.00 0.000 ,00 9 75.0 00.0 00 1 0 80.00 0.000 10 80.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak n dan penelant aran Pelatiha n bagi forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan Jumlah kecamata n dan desa/kel urahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencega h kekerasa n terhadap Anak Keca mata n Desa / kelur a han 2 2 8.00 0.00 0,00 2 8.000 .000, 00 2 8000 000 2 8000 000 2 8000 000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jumlah forum Anak (termasu k pendamp ing forum Anak) yang terlatih dalam penyusu nan Profil KLA yang memerlu kan perlindu ngan khusus Foru m Anak 4 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pelatihan bagi lembaga layanan penanga nan anak korban kekerasan Lembaga layanan korban kekerasa n dan eksploita si UPTD 1 1 1 100. 000. 000, 00 1 110.0 00.00 0,00 1 120. 000. 000 1 130.0 00.00 0 1 140. 000. 000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasa n dan Eksploita si Kabu paten /kota 1 1 1 60.0 00.0 00,0 0 1 65.00 0.000 ,00 1 70.0 00.0 00 1 75.00 0.000 1 80.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Demak Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajem en kasus Kabu paten /kota 1 1 1 25.0 00.0 00,0 0 1 30.00 0.000 ,00 1 35.0 00.0 00 1 40.00 0.000 1 45.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Demak Jumlah kecamata n dan desa/ keluraha n yang tersosiali sasikan pembeba san Anak dari eksploita Keca mata n Desa / kelur a han 1 4 14 10 18.7 00.0 00,0 0 10 18.70 0.000 ,00 1 0 18.7 00.0 00,0 0 1 0 18.70 0.000 ,00 10 18.7 00.0 00,0 0 Dinas Pariwisata si Jumlah destinasi wisata yang tersosiali sasikan pembeba san Anak dari eksploita si Kabu paten /kota 1 4 14 10 18.7 00.0 00,0 0 10 18.70 0.000 ,00 1 0 18.7 00.0 00,0 0 1 0 18.70 0.000 ,00 10 18.7 00.0 00,0 0 Dinas Pariwisata Jumlah desa/ keluraha n yang mencana ngkan perdesaa n wisata yang ramah anak bebas eksploita si Desa / kelur a han 1 4 14 10 18.7 00.0 00,0 0 10 18.70 0.000 ,00 1 0 18.7 00.0 00,0 0 1 0 18.70 0.000 ,00 10 18.7 00.0 00,0 0 Dinas Pariwisata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyusu nan materi KIE pencegaha n danpenan ga nan korban kekerasa n dan eksploitasi Tersedia nya materi KIE pencegah an dan penanga nan korban Kekerasa n dan eksploita si Medi a 1 5 - - - 10 30.00 0.000 ,00 1 0 35.0 00.0 00 1 0 40.00 0.000 10 45.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21 .b Anak yang dibebas ka n dari pekerja anak dan bentuk- bentuk pekerjaa n terburu h untuk anak (BPTA) Pencegaha n dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja. Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja Anak 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA Anak 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pencanan gan zona bebas pekerja anak Jumlah kecamata n dan desa/kel urahan yang mencana ngkan zona bebas pekerja Anak Keca mata n Desa / kelu- raha n 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Penangan an kasus pekerja anak Pekerja Anak yang terlindun gi hak- haknya sesuai Kasu s 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Konvensi Hak Anak Pemeriksa an penerapan norma perlindun gan pekerja anak Jumlah perusaha an yang menerap kan norma perlindu ngan pekerja Anak Perus ahaa n 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemberian Nutrisi ,P MT untuk Anak Dengan HIV AIDS Jumlah Anak yang mnendap atkan Nutrisi Anak 18 18 3.60 0.00 0,00 18 3.600 .000, 00 1 8 3600 000 1 8 3600 000 18 3600 000 Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Demak Pelayanan dan pembiayaa n Khitan untuk Anak Dengan HIV AIDS jumlah anak yang mendapa tkan pelayana n khitan Anak - 1 1 1.50 0.00 0,00 2 3.000 .000, 00 - - - - 2 3000 000 Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Demak Sosialisasi HIV AIDS pada Siswa siswi SLTP, SMA Jumlah sekolah yang tersosiali sasi HIV AIDS sekol ah 2 0 41 20 6.00 0.00 0,00 20 6.000 .000, 00 2 0 6000 000, 00 2 0 6000 000 20 6000 000 Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Demak Fasilitasi pengem bangan kecamat an desa/ keluraha n tanggap ancama n narkoba Jumlah kecamata n dan desa/ keluraha n berkateg ori “Tanggap Ancaman Narkoba” Keca mata n Desa / kelur a han 4 k e c , 4 d e s a 2 kec , 2 des a 5 ke c, 5 de sa 90.0 00.0 00,0 0 5 ke c, 10 de sa 90.00 0.000 ,00 5 k ec , 1 0 d es a 90.0 00.0 00,0 0 5 k e c, 1 0 d e s a 90.00 0.000 ,00 5 kec, 10 desa 90.0 00.0 00,0 0 Sat Narkoba Kepolisian Resor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22 .b Pelayan an bagi anak korban bencana dan konflik Fasilitas penanga nan korban dan pengung si Jumlah kegiatan penanga nan korban dan Pengung si Kegia t an - 2 2 83.0 00.0 00,0 0 2 85.00 0.000 ,00 2 8700 0000 2 9000 0000 2 9200 0000 Badan Penanggulang an Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fasilitasi desa/kelu rahan Sosial bencana Jumlah desa/kel urahan Sosial bencana yang dikemba ngkan Desa / kelur a han 6 d e s a 2 des a 5 de sa 282. 085. 200 6 de sa 282.0 85.20 0 6 d es a 282. 085. 200 6 d e s a 282.0 85.20 0 6 desa 282. 085. 200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perlindun gan Sosial bagi anak korban bencana alam Jumlah Anak sekolah yang mendapa tkan edukasi bencana Anak 2 . 9 2 4 1.6 00 2.0 00 62.1 51.8 00 20 00 62.15 1.800 2. 0 0 0 62.1 51.8 00 2. 0 0 0 62.15 1.800 2.000 62.1 51.8 00 Badan Penanggulang an Bencana Daerah Penanga nan anak korban bencana dan konflik Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukunga n psikososi al Daer a h - - 1 4.00 0.00 0,00 1 4.000 .000, 00 1 4.00 0.00 0,00 1 4.000 .000, 00 1 4.00 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Penanggulang an Bencana Daerah Palang Merah Indonesia Demak Jumlah orang yang difasilitas i pemberia n bantuan spesifik Anak tentang Perlindu ngan Anak dari bencana Oran g - - 10 0 10.0 00.0 00,0 0 25 0 10.00 0.000 ,00 2 5 0 1000 0000 2 5 0 1000 0000 250 1000 0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Penanggulang an Bencana Daerah Penangan an anak korban bencana dan konflik Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapa tkan layanan psikososi al Oran g - - 20 0 5.00 0.00 0,00 10 0 5.000 .000, 00 1 0 0 5000 000 1 0 0 5000 000 100 5000 000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Penanggulang an Bencana Daerah Palang Merah Indonesia Fasilitasi perlindun gan anak dalam situasi darurat Jumlah forum koordina si pelaksan aan kebijaka n Perlindu ngan Anak dalam bencana dan konflik sosial Kegia tan 1 1 1 5.30 0.00 0,00 1 5.300 .000, 00 1 5300 000 1 5300 000 1 5300 000 Badan Penanggulang an Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Peningkat an pertahana n iklim Tersedia nya data dan informasi kerentan an dan risiko perubaha n iklim serta rekomen dasi strategi adaptasi perubaha n iklim daerah Doku men 0 0 1 50.0 00.0 00 1 50.00 0.000 1 50.0 00.0 00 1 50.00 0.000 1 50.0 00.0 00 Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulang an Bencana Daerah Jumlah desa berketah anan iklim Desa 0 11 11 50.0 00.0 00 11 50.00 0.000 1 1 50.0 00.0 00 1 1 50.00 0.000 11 50.0 00.0 00 Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulang an Bencana Daerah 23 .a Pelayan an bagi anak penyan dan g disabilit as kelompo k minorita s dan terisolas i Fasilitasi perlindun gan anak penyanda ng disabilit as kelompok minoritas dan terisolasi Jumlah kecamata n dan desa/kel urahan yang diadvoka si tentang pelaksan aan kebijaka n Perlindu ngan Anak penyand ang disabilita s Keca mata n Desa / kelur a han 14 14 14 1 4 1 4 14 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah forum koordina si pelaksan aan kebijaka n disabilita s, minoritas dan terisolasi Foru m 2 2 2 2 2 2 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindu ngan Anak berkebut uhan khusus, terutama bagi Anak penyand ang disabilita s, minoritas , dan terisolasi Medi a 0 0 1 1 1 1 1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah lembaga layanan yang mendapa tkan pelatihan penangga nan Perlindu ngan Anak berkebut uhan khusus Lemb aga 0 0 1 1 1 1 1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kecamata n dan desa/kel urahan yang difasilitas i untuk pendamp ingan bagi Anak berkebut uhan khusus Keca mata n Desa / kelur a han 14 14 14 1 4 1 4 14 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberia n Bantuan Alat bantu (Kursi Roda) bagi anak Penyand ang Disabilita s Buah 3 3 5 8.70 0.00 0,00 5 12.50 0.000 ,00 5 12.5 00.0 00,0 0 5 12.50 0.000 ,00 5 12.5 00.0 00,0 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberia n Permaka nan (susu Isokalori untuk Anak Stunting) Buah 6 2 16 2 80 110. 289. 600, 00 26 0 330.0 00.00 0,00 2 6 0 330. 000. 000, 00 2 6 0 330.0 00.00 0,00 260 330. 000. 000, 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23 .b Pelayan an bagi anak dengan perilaku sosial menyim pa ng (PSM) Fasilitas i perlindu ngan anak PSM Jumlah kecamata n dan desa/kel urahan yang diadvoka si tentang pelaksan aan Perlindu ngan Anak dengan PSM Keca mata n Desa / kelur ahan 1 2 14 14 20.0 00.0 00,0 0 14 20.00 0.000 ,00 1 4 22.0 00.0 00 1 4 22.00 0.000 14 22.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah forum koordina si pelaksan aan kebijaka n Perlindu ngan Anak kelompo k minoritas dan teritorial serta Anak PSM Foru m 1 2 2 10.0 00.0 00,0 0 2 10.00 0.000 ,00 2 10.0 00.0 00 2 11.00 0.000 2 11.0 00.0 00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindu ngan Anak berkebut uhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM Medi a 1 1 1 5.00 0.00 0,00 1 5.000 .000, 00 1 6.00 0.00 0 1 6.000 .000 1 6.00 0.00 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persenta se ABH yang mendapa tkan penetapa n diversi ditingkat penyidik an % 0 , 0 3 0,0 2 0,0 3 4.50 0.00 0,00 0, 03 4.500 .000, 00 0, 0 4 5.50 0.00 0 0, 0 3 4.500 .000 0,03 4.50 0.00 0 Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Peningka tan kapasitas ABH ABH Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah daerah yang difasilitas i dalam pencegah an agar Anak tidak menjadi ABH Kabu paten Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24 .b Pelayan an bagi Anak Korban Jaringa n Teroris me danStig matisa si Akibat dari Pelabela n terkait dengan Kondisi Orang Tuanya Fasilitasi penangan an anak korban jaringan terorisme Jumlah daerah yang difasilitas i dalam pencegah an agar Anak tidak menjadi korbanja ringan terorisme Kabu paten /kota (Keca mata n) 2 2 3 40.5 00.0 00,0 0 4 100.0 00.00 0,00 4 100. 000. 000 5 125.0 00.00 0 5 125. 000. 000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 25 Desa/K elu rahan Layak Anak (DEKEL A) Fasilitas i Pelaksan aan Kebijaka n Desa Layak Anak Jumlah Desa/Kel urahan Layak Anak Desa 42 80 12.0 00.0 00,0 0 80 12.00 0.000 ,00 8 0 12.0 00.0 00,0 0 8 0 12.00 0.000 ,00 80 12.0 00.0 00,0 0 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26 Kecama tan Layak Anak (KELAN A) Fasilitasi Pelaksana an Kebijakan Kecamata n Layak Anak Jumlah Kecamat an Layak Anak Keca mata n 0 14 4 6.00 0.00 0,00 4 6.000 .000, 00 4 6.00 0.00 0,00 4 6.000 .000, 00 4 6.00 0.00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH NO JABATAN PARAF
1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM
4.KA DINSOS P2PA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…