DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Yang Meliputi kepesertaan; penyelenggaraan Jamkesda; pembiayaan dan pembayaran; dan sinergitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu menempuh upaya yang diwujudkan dalam kebijakan Universal Health Coverage di Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemenuhan Universal Health Coverage di Daerah, perlu adanya pedoman agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.
5.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Daerah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
8.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemerintah Daerah, atau pemberi kerja untuk program jaminan kesehatan.
9.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan Jamkesda.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kepesertaan;
b.penyelenggaraan Jamkesda;
c.pembiayaan dan pembayaran; dan
d.sinergitas.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Masyarakat yang dapat ditetapkan sebagai peserta PBI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.penduduk Daerah yang dibuktikan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
2. b.berstatus sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu; dan
3. c.bukan atau belum menjadi peserta JKN dan/atau asuransi kesehatan swasta.
(2)Yang dimaksud sebagai bukan atau belum menjadi peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 6

Kepesertaan jaminan kesehatan PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi mekanisme:

a.usulan; dan/atau
b.pendataan.

Pasal 7

(1)Kepesertaan jaminan kesehatan PBI Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku bagi penduduk Daerah dengan mengajukan usulan yang dilampiri persyaratan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi kartu keluarga; dan
3. c.surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk dilakukan verifikasi.
(3)Verifikasi atas usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data kemiskinan yang digunakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Usulan peserta jaminan kesehatan PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan bagi masyarakat yang sedang dalam perawatan dan membutuhkan pelayanan kesehatan dengan dibuktikan surat perawatan/atau surat keterangan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan.

Pasal 8

Kepesertaan jaminan kesehatan PBI Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah yang terdaftar pada data kemiskinan yang digunakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mendaftar sebagai peserta jaminan kesehatan PBI Daerah dilakukan verifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hasil verifikasi lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai persyaratan pengusulan peserta jaminan kesehatan dengan bantuan iuran kesehatan pada program JKN atau jaminan kesehatan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Peserta jaminan kesehatan PBI Daerah berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari hasil data kemiskinan Daerah yang digunakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3)Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan koordinasi dengan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…