DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Objek dan Subjek Retribusi, Besaran Tarif Retribusi, Tempat Pembayaran, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Insentif Pemungutan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan;
c.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Demak.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan adalah retribusi yang dibayarkan oleh pemberi kerja TKA atas perpanjangan penggunaan TKA.
12.Notifikasi adalah perintah pembayaran atas perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas TKA yang dipekerjakan, sebagai pendapatan Daerah.
(2)Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas perpanjangan penggunaan TKA yang berada dalam 1 (satu) Daerah.

BAB III

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Besaran tarif retribusi Penggunaan TKA perpanjangan adalah sebesar US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
(2)Besaran tarif retribusi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai tukar uang rupiah sesuai kurs USD yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusinya.

BAB IV

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dilakukan sesuai dengan jangka waktu perpanjangan Penggunaan TKA dan dibayarkan di muka.
(2)Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan Notifikasi.
(3)Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
(4)Pembayaran dilakukan ke Rekening Kas Daerah melalui Bank Jateng Cabang Demak.
(5)Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi pembayaran oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(6)Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat melakukan konfirmasi pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan kepada Bank Jateng atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dapat digunakan untuk:
1. a.mendanai validasi pembayaran Penggunaan TKA;
2. b.kegiatan pembinaan;
3. c.pengawasan di lapangan;
4. d.penegakan hukum;
5. e.penatausahaan;
6. f.biaya dampak negatif dari pengesahan Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan; dan
7. g.kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, Dinas dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 10 Februari 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 10 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 7 NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 KA DINNAKERIND

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…