DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama, Tahapan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa Bersama, Penghasilan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa Bersama, Tata Kelola Penyelenggaraan BUM Desa Bersama, Kerja Sama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Laporan dan Pertanggungjawaban, Evaluasi Kinerja, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik Desa bersama diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan berkelanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5.Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
8.Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11.BUM Desa bersama dalam hal ini BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang didirikan dari proses pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan menjadi BUM Desa bersama.
12.Usaha BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa bersama.
13.Unit Usaha BUM Desa bersama adalah badan usaha milik BUM Desa bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa bersama.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
15.Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing- masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
16.Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau Desa-Desa kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
17.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
19.Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.
20.Organisasi BUM Desa bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
21.Pengelola BUM Desa bersama adalah penasehat, pelaksana operasional, pengawas dan pegawai BUM Desa bersama.
22.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
23.Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
24.Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27.Aset BUM Desa bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip:

a.kepemilikan bersama masyarakat;
b.partisipatif dan demokratis;
c.sederhana, berpihak, dan melindungi;
d.keterbukaan dan kemandirian;
e.kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
f.terkendali dan seimbang; dan
g.berkelanjutan.

Pasal 3

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama bertujuan untuk:

a.pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa;
b.menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui proses pengambilan keputusan Musyawarah Antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel;
c.memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
d.rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama.

BAB II

PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM- MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Pasal 4

(1)Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dibentuk menjadi BUM Desa bersama.
(2)Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.pengalihan aset;
2. b.pengalihan kelembagaan;
3. c.pengalihan personil; dan
4. d.pengalihan kegiatan usaha.
(3)Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(4)Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.

Pasal 5

(1)Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2 ) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.
(2)Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
(3)Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PNPM-MPd;
2. b.pengembangan modal dari surplus/jasa pinjaman perguliran; dan
3. c.kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.

Pasal 6

(1)Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd.
(2)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bersama dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.
(3)Modal masyarakat Desa dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd dan tidak dapat ditarik/diminta oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 7

(1)Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa bersama.

Pasal 8

(1)Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
(2)Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan semua Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM- MPd.
(3)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.waktu;
2. b.tempat;
3. c.agenda; dan
4. d.penyelenggara.
(4)Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
1. a.Kepala Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
2. b.ketua BPD dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
3. c.pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
4. d.unsur kecamatan; dan
5. e.perwakilan masyarakat dari masing-masing dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM- MPd.
(5)Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa sekurang- kurangnya setelah memenuhi kuorum atau 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari kehadiran peserta yang diundang.
(6)Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, Musyawarah Antar Desa melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
(7)Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
1. a.wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
2. b.wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
3. c.wakil dari tokoh masyarakat.
(8)Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipilih dalam musyawarah Desa masing-masing Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
(9)Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa dan/atau kelurahan yang memiliki hak suara.
(10)Dalam hal setelah adanya hasil keputusan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hak dan kedudukan masyarakat diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 9

(1)Dalam hal hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), pengalihan kelembagaan tetap dijamin dalam pengambilan keputusan kepengurusan serta pelaksanaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam BUM Desa bersama.
(2)Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 10

(1)Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Desa bersama dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
(2)Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…