DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Demak

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyusunan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun 2026 -2030 ; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkung an Propinsi Dj awa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI TAHUN 2026-2030.

BAB I

Pendahuluan BAB ini berisi Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, metodologi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Instansi/Lembaga lainnya adalah instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
6.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
7.Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer;
8.Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
10.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
11.Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumber daya yang terbatas baik lahan, teknologi, sarana.
12.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

Kajian Kebijakan dan Teori BAB ini berisi tentang kajian kebijakan dan teori yang digunakan sebagai dasar dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Demak.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pengurangan dan penghapusan Merkuri dapat dilakukan lebih terarah, terencana dan berkelanjutan.

BAB III

Gambaran Umum Kabupaten Demak BAB ini berisi tentang kondisi geografis dan administrasi, sosial dan budaya, Mendeskripsikan profil daerah, identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang prioritas, identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan merkuri di daerah, dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merkuri di Kabupaten Demak.

Pasal 4

RAD-PPM menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga lainnya dalam melaksanakan kebijakan terkait Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 5

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan kajian teknis.
(2)Sistematika RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : kajian teori dan kebijakan;
3. c.bab III : gambaran umum;
4. d.bab IV : pendekatan dan metodologi;
5. e.bab V : penetapan target dan kegiatan pengurangan dan penghapusan;
6. f.bab VI : kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri; dan
7. g.bab VII : penutup.
(3)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 11 Maret 2026 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 11 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 8 NO JABATAN PARAF

1.SEKDA
2.Plt. ASISTEN I
3.Plt. KABAG HUKUM
4.KA BAPPERIDA Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak ${ttd_pengirim} Kendarsih Iriani, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP 197007081995032003 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). i Cover Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Demak ini dapat diselesaikan. Laporan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Demak berisi mengenai hasil identifikasi kondisi pengelolaan merkuri di Kabupaten Demak dan berisi tentang perumusan rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Demak. Penyusunan RAD-PPM Kabupaten Demak merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), serta kontribusi nyata terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri di Kabupaten Demak. Desember 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). iii RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang merupakan dokumen rencana tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam strategi, kegiatan dan target Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) terdapat 4 bidang prioritas yakni Energi, Manufaktur, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan Kesehatan. Periode pelaksanaan RAN PPM ditargetkan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 bahwa strategi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri melalui beberapa cara yakni : (1) Penguatan Komitmen, koordinasi dan Kerjasama; (2) Penguatan koordinasi Kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah; (3) Pembentukan sistem informasi; (4) Penguatan keterlibatan Masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; (5) Penguatan komitmen dunia usaha dalam penggunaan Merkuri; (6) Secara khusus penghapusan dengan menerapkan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri; (7) Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal atau sekitar lokasi serta (8) Penguatan penegakkan hukum. Strategi tersebut diharapkan dapat menurunkan penggunaan Merkuri di tingkat daerah dan mensukseskan RAN PPM dengan target 100% pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri. Untuk mendukung pelaksanaan RAN-PPM melalui mandatory oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengurangan dan Penghapusan penggunaan Merkuri melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan penggunaan Merkuri (RAD-PPM). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak menyusun kajian teknis RAD-PPM. Kajian ini berfokus pada 4 bidang prioritas yakni Energi, Manufaktur, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan Kesehatan. Kajian teknisi RAD-PPM menekankan tantangan terkait kontaminasi Merkuri ke lingkungan hidup dan perlunya upaya pengurangan, teknologi ramah lingkungan, peraturan, serta peningkatan kesadaran bagi usaha dan/atau kegiatan, pekerja maupun masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi di Kabupaten Demak terdapat 2 bidang prioritas yaitu bidang manufaktur dan kesehatan. Untuk bidang manufaktur yang dijumpai di Kabupaten Demak tidak terdapat usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi baterai dan Tubular Lamp (TL), namun penggunaan batu Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). iv bara di bidang manufaktur di Kabupaten Demak berupa penggunaan batu bara untuk bahan bakar boiler yaitu sebanyak 13 Perusahaan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2025 masih ditemukan penggunaan alat kesehatan (termometer, tensimeter) yang mengandung merkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Demak sebanyak 27 unit yang terdiri dari tensimeter sebanyak 24 unit dan termometer sebanyak 3 unit. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................... iii DAFTAR ISI .......................................................................................... v DAFTAR TABEL .................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ................................................................................ x BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................... 2 1.3 Sasaran ....................................................................................... 3 1.4 Ruang Lingkup ............................................................................ 4 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah ..................................................... 4 1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan .................................................. 4 1.5 Referensi Hukum......................................................................... 5 1.6 Sistem Penulisan ......................................................................... 7 BAB II KAJIAN TEORI DAN KEBIJAKAN ............................................... 8 2.1 Kajian Teori ................................................................................. 8 2.1.1 Pengertian Merkuri ............................................................ 8 2.1.2 Karakteristik Merkuri ......................................................... 8 2.2 Kajian Kebijakan ......................................................................... 10 2.2.1 Tata Cara Penyusunan RAD-PPM ....................................... 10 2.2.2 Penyusunan Kajian Teknis ................................................. 10 2.2.3 Pemantauan dan evaluasi RAN-PPM dan RAD-PPM ........... 13 BAB III GAMBARAN UMUM .................................................................. 24 3.1 Kondisi Geografis dan Administrasi ............................................. 24 3.1.1 Kondisi Geografis ............................................................... 24 3.1.2 Topografi & Bentuk Lahan ................................................. 26 3.1.3 Hidrologi ............................................................................ 28 3.1.4 Klimatologi ......................................................................... 29 3.1.5 Geologi ............................................................................... 30 3.1.6 Jenis Tanah ....................................................................... 30 3.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak ................................. 31 3.2.1 Jumlah Penduduk ............................................................. 31 3.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama ................................................................................ 33 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). vi 3.3 Kondisi Industri dan Usaha ......................................................... 33 3.4 Sarana Kesehatan dan Pendidikan .............................................. 34 3.4.1 Sarana Pendidikan ............................................................. 34 3.4.2 Sarana Kesehatan .............................................................. 34 BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI ........................................... 35 4.1 Metodologi Pengumpulan Data .................................................... 36 4.1.1 Pengumpulan Data ............................................................ 36 4.1.2 Kebutuhan Data ................................................................ 37 4.1.3 Pendekatan Penyusunan .................................................... 37 4.2 Metode Penelitian ........................................................................ 38 4.2.1 Pendahuluan ..................................................................... 38 4.2.2 Metode Analisis Data ......................................................... 38 4.2.3 Tahapan Pelaksanaan ........................................................ 39 4.2.4 Long List Sumber Emisi Merkuri ........................................ 42 BAB V PENETAPAN TARGET DAN KEGIATAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ....................................................................... 46 5.1 Baseline Bidang Prioritas............................................................. 46 5.1.1 Bidang Manufaktur ............................................................ 46 5.1.2 Bidang Energi .................................................................... 52 5.1.3 Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) ................ 56 5.1.4 Bidang Kesehatan .............................................................. 56 5.2 Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Merkuri di Kabupaten Demak ....................................................................... 63 5.3 Identifikasi Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan Merkuri ........................................................................... 64 5.4 Penentuan Target Pengurangan dan Pengahapusan Merkuri ....... 66 5.4.1 Bidang Manufaktur ............................................................ 66 5.4.2 Bidang Energi .................................................................... 66 5.4.3 Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) ................ 67 5.4.4 Bidang Kesehatan .............................................................. 67 BAB VI KEGIATAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI ... 69 6.1 Bidang Prioritas yang terdapat di Kabupaten Demak .................. 69 6.1.1 Bidang Manufaktur ........................................................... 69 6.1.2 Bidang Kesehatan ............................................................. 70 6.2 Mekanisme Penghapusan ............................................................ 72 6.2.1 Bidang Manufaktur ........................................................... 72 6.2.2 Bidang Kesehatan ............................................................. 76 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). vii BAB VII PENUTUP ................................................................................ 82 7.1 Kesimpulan ................................................................................. 82 7.2 Rekomendasi ............................................................................... 82 LAMPIRAN ............................................................................................ 84 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). viii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Data dan informasi umum pengelolaan Merkuri ................ 10 Tabel 2-2 Tabel Pengukuran Capaian Pengurangan Merkuri ............. 13 Tabel 2-3 Tabel Pengukuran Capaian Penghapusan Merkuri ............. 14 Tabel 2-4 Pelaku dan Cakupan Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM. 14 Tabel 2-5 Matriks Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM Merkuri .............................................................................. 15 Tabel 2-6 Muatan Dalam Status Pelaksanaan RAN-PPM ................... 23 Tabel 2-7 Periode Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM ...................... 23 Tabel 3-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak ... 24 Tabel 3-2 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kabupaten Demak ............................................................................... 27 Tabel 3-3 Luasan Bentuk Lahan atau Morfologi di Kabupaten Demak .......................................................................................... 27 Tabel 3-4 Luas Lahan Berdasarkan Geohidrologi di Kabupaten Demak ............................................................................... 28 Tabel 3-5 Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm) dan hari hujan Tahun 2024 .................................................................................. 29 Tabel 3-6 Luas Lahan Berdasarkan Intensitas Hujan ........................ 29 Tabel 3-7 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024 ....... 32 Tabel 3-8 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2024 ........................... 32 Tabel 3-9 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Demak Tahun 2024 .................................................................................. 33 Tabel 3-10 Jumlah Industri Menurut Skala di Kabupaten Demak Tahun 2024 ....................................................................... 33 Tabel 3-11 Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2024 ....... 34 Tabel 3-12 Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2024 ........ 34 Tabel 4-1 Kerangka Kerja Penyusunan RAD Pengurangan Emisi Merkuri .............................................................................. 39 Tabel 4-2 Contoh Template Pengumpulan Data Activity Rate (untuk Kategori 5.1: Bahan Bakar) ................................................ 41 Tabel 4-3 Long List Sumber Emisi Merkuri ........................................ 42 Tabel 5-1 Industri Pengguna Batu Bara di Kabupaten Demak ........... 46 Tabel 5-2 Jarak PLTU Batu Bara Dengan Ibukota Kabupaten Demak 53 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ix Tabel 5-3 Hasil Pemantauan Emisi Merkuri di PLTU Jawa Tengah .... 55 Tabel 5-4 Hasil Identifikasi Atas Penarikan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Kabupaten Demak ....................... 57 Tabel 5-5 Hasil Identifikasi Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2025 ...... 57 Tabel 5-6 Perkiraan Kandungan Merkuri pada Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2025 ........................................................... 59 Tabel 5-7 Hasil Identifikasi Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Klinik Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2025 .......... 61 Tabel 5-8 Alat Kesehatan Mengandung Merkuri ................................ 62 Tabel 5-9 Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Merkuri di Kabupaten Demak ............................................ 63 Tabel 5-10 Target Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sektor Prioritas Kesehatan di Kabupaten Demak .. 67 Tabel 6-1 Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pengurangan atau Pengahapusan Merkuri Sektor Manufaktur ....................... 69 Tabel 6-2 Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pengurangan atau Pengahapusan Merkuri Sektor Kesehatan .......................... 70 Tabel 6-3 Strategi dan Rencana Aksi Sektor Manufaktur ................... 73 Tabel 6-4 Strategi dan Rencana Aksi Sektor Kesehatan ..................... 77 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). x DAFTAR GAMBAR Gambar 3-1. Peta Administrasi Kabupaten Demak ............................. 25 Gambar 5-1. Peta Sebaran Industri Berbahan Bakar Batu Bara di Kabupaten Demak .......................................................... 49 Gambar 5-2. Jarak PLTU Batu Bara dengan Kabupaten Demak ......... 54 Gambar 5-3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang masih memiliki alkes ber merkuri di Kabupaten Demak ......................... 58 Gambar 5-4. Peta Sebaran Alkes Bermerkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Demak .................................... 60 Gambar 6-1. Mekanisme Penghapusan Merkuri di Fasilitas Kesehatan ...................................................................................... 76 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Merkuri merupakan logam berat beracun yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Paparan merkuri, baik melalui udara, air, maupun rantai makanan, dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, ginjal, dan perkembangan anak. Merkuri bersifat persisten, bioakumulatif, dan dapat mengalami transportasi jarak jauh melalui atmosfer, sehingga pencemaran merkuri menjadi masalah lingkungan global yang memerlukan penanganan serius. Sebagai bentuk komitmen global dalam mengatasi permasalahan merkuri, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik (yang disengaja). Untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) sebagai instrumen operasional di tingkat daerah. Amanat tersebut semakin diperkuat melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/1943/Bangda tanggal 10 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yang mewajibkan gubernur untuk menetapkan RAD-PPM provinsi melalui peraturan gubernur, sementara bupati/walikota menetapkan RAD-PPM kabupaten/kota melalui peraturan bupati/walikota. Kabupaten Demak sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah dengan aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, industri, hingga perdagangan dan jasa. Kondisi geografis Kabupaten Demak yang terletak di wilayah pesisir utara Jawa juga memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan, termasuk potensi pencemaran merkuri dari berbagai sumber. Berdasarkan empat bidang prioritas dalam RAN-PPM, yaitu Manufaktur, Energi, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), dan Kesehatan, perlu dilakukan identifikasi kondisi aktual penggunaan dan potensi merkuri di Kabupaten Demak. Hal ini penting untuk memetakan sumber-sumber Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2 merkuri, menghitung baseline emisi dan lepasan merkuri, serta merumuskan strategi dan rencana aksi yang tepat sesuai dengan kondisi lokal. Di sektor kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah mengamanatkan penghapusan penggunaan termometer raksa, tensimeter raksa, dan dental amalgam yang mengandung merkuri. Namun, implementasi di tingkat daerah masih memerlukan upaya inventarisasi, penarikan, dan pengelolaan yang sistematis. Selain fasilitas kesehatan, penggunaan alat yang mengandung merkuri juga berpotensi ditemukan di fasilitas pendidikan, terutama di ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan laboratorium IPA. Meskipun sektor pendidikan bukan termasuk bidang prioritas RAN-PPM, keberadaan merkuri di lingkungan sekolah tetap menjadi isu penting dalam upaya perlindungan kesehatan anak dan pencegahan pencemaran lingkungan. Di sektor industri, potensi penggunaan merkuri atau emisi merkuri dapat berasal dari industri yang menggunakan bahan bakar batu bara pada boiler, industri tertentu yang menggunakan merkuri dalam proses produksi, serta limbah industri yang mengandung merkuri. Identifikasi dan inventarisasi terhadap industri-industri tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui besaran emisi dan lepasan merkuri di Kabupaten Demak. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kabupaten Demak merupakan langkah strategis untuk mewujudkan komitmen daerah dalam mengurangi dan menghapuskan penggunaan merkuri secara bertahap hingga tahun 2030, sesuai dengan target nasional Indonesia Bebas Merkuri 2030. Dokumen RAD-PPM ini akan menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengurangan merkuri di Kabupaten Demak secara berkelanjutan. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kabupaten Demak adalah:
1.Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN- PPM);
2.Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/1943/Bangda tanggal 10 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3
3.Menyediakan dokumen perencanaan strategis dalam upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Demak;
4.Mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendukung target Indonesia Bebas Merkuri 2030 Tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kabupaten Demak adalah:
1.Melakukan kajian teknis yang komprehensif mengenai kondisi penggunaan dan potensi merkuri di Kabupaten Demak;
2.Mengidentifikasi sumber-sumber merkuri dari empat bidang prioritas (Manufaktur, Energi, PESK, dan Kesehatan) di Kabupaten Demak;
3.Menghitung baseline emisi dan lepasan merkuri dari berbagai sumber di Kabupaten Demak;
4.Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan merkuri di Kabupaten Demak;
5.Menetapkan target pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Demak hingga tahun 2030;
6.Merumuskan strategi, program, dan kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri yang sesuai dengan kondisi lokal Kabupaten Demak;
7.Menyediakan dokumen RAD-PPM Kabupaten Demak sebagai referensi bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pengurangan dan penghapusan merkuri;
8.Memberikan arahan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Demak 1.3 Sasaran Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) Kabupaten Demak ini adalah:
1.Tersusunnya profil daerah Kabupaten Demak yang komprehensif sebagai basis data dalam penyusunan RAD-PPM;
2.Teridentifikasinya kondisi penggunaan dan potensi merkuri pada empat bidang prioritas (Manufaktur, Energi, PESK, dan Kesehatan) di Kabupaten Demak;
3.Tersedianya data baseline emisi dan lepasan merkuri dari berbagai sumber di Kabupaten Demak;
4.Teridentifikasinya permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan merkuri di Kabupaten Demak;
5.Tersusunnya target pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Demak untuk periode 2025-2030; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4
6.Terrumuskannya strategi, program, dan kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi lokal;
7.Tersusunnya mekanisme pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengurangan dan penghapusan merkuri;
8.Tersusunnya dokumen RAD-PPM Kabupaten Demak yang siap untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
9.Tersosialisasikannya dokumen RAD-PPM kepada pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Demak. 1.4 Ruang Lingkup 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) Kabupaten Demak adalah Kabupaten Demak. 1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan Lingkup kegiatan dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) Kabupaten Demak, antara lain:
1.Tahapan Persiapan, yang meliputi:

a.Pemahaman metodologi;dan
b.Pengumpulan data awal.
1. 2.Mendeskripsikan profil daerah Berisi narasi yang mencantumkan data dan informasi:
a.Kondisi geografis;
b.Demografi Penduduk (jumlah dan distribusi penduduk, rasio jenis kelamin, pendidikan); dan
c.Mata Pencaharian penduduk.
1. 3.Kajian Teknis
a.Identifikasi kondisi umum pengelolaan merkuri pada bidang prioritas di Kabupaten Demak Berisi narasi yang mencantumkan data dan informasi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas RAN-PPM di Kabupaten Demak meliputi: 1) Sektor Manufaktur. 2) Sektor Energi 3) Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil. 4) Sektor Kesehatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5
b.Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Merkuri Di Daerah Berisi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan Merkuri dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh: peredaran Merkuri ilegal, belum adanya inventori Merkuri di daerah, sulitnya koordinasi pengumpulan data, dll. Disampaikan pula dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Merkuri bagi kesehatan dan lingkungan hidup
c.Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri. Memuat hasil identifikasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang- undangan dan kebijakan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berhubungan dengan pengelolaan Merkuri. Sebagai contoh, Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/ kebijakan pelarangan penggunaan Merkuri
1. 4.Penentuan Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Pada Bab ini berisi tentang penentuan target pengurangan dan penghapusan merkuri berdasarkan baseline merkuri nasional dan target RAN-PPM sesuai dengan bidang prioritas RAD-PPM di Kabupaten Demak.
2. 5.Strategi Pelaksanaan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Pada Bab ini berisi tentang strategi dan kegiatan untuk pengurangan dan penghapusan merkuri disertai dengan institusi yang bertanggung jawab. berdasarkan strategi RAN-PPM di Kabupaten Demak. 1.5 Referensi Hukum Sejumlah dasar hukum yang terkait dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Demak antara lain:
3. 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
4. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6
6. 4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
9. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. 9.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
12. 10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
13. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
15. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7 1.6 Sistem Penulisan Sistematika penyajian pada laporan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Demak, antara lain : Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 8 BAB II KAJIAN TEORI DAN KEBIJAKAN 2.1 Kajian Teori 2.1.1 Pengertian Merkuri Beberapa pengertian terkait dengan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM), antara lain :
16. 1.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
17. 2.Pengurangan merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri.
18. 3.Penghapusan merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
19. 4.Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
20. 5.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
21. 6.Merkuri, juga dikenal sebagai air raksa, adalah logam berat berbahaya yang secara alami ditemukan di kerak bumi dan dapat mencemari lingkungan. Meskipun memiliki beberapa kegunaan historis dalam alat seperti termometer, merkuri sangat beracun dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem saraf, ginjal, serta organ lain jika terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit. Paparan merkuri bisa terjadi melalui makanan laut yang tercemar, penggunaan produk ilegal seperti krim pemutih wajah, atau aktivitas industri. 2.1.2 Karakteristik Merkuri Merkuri di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan karakteristik beracun, karsinogenik dan berbahaya bagi lingkungan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 9 Karakteristik beracun adalah B3 yang bersifat racun bagi manusia yang akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Merkuri termasuk kategori sangat beracun berdasarkan uji pada rat dengan LD50 sebesar 37 mg/kg yang disimbolkan dengan gambar tengkorak. Karsinogenik adalah B3 dengan sifat bahan penyebab sel kanker, yakni sel liar yang dapat merusak jaringan tubuh. Sedangkan gambar simbol yang ada gambar ikannya merupakan karakteristik berbahaya bagi lingkungan, karena bahan tersebut dapat merusak lingkungan terutama di lingkungan perairan. Merkuri atau Raksa (dalam bahasa Latinnya Hydrargyrum, air/cairan perak) merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol Hg dan nomor atom 80.
22. 1.Sifat dan Kegunaan Merkuri
a.Logam Cair: Merkuri adalah satu-satunya logam yang berwujud cair pada suhu ruangan.
b.Mudah Menguap: Logam ini mudah menguap dan membentuk gas, yang dapat menyebar di udara.
c.Kegunaan Historis: Dulu digunakan dalam termometer, barometer, lampu fluoresen, dan sebagai bahan tambalan gigi (amalgam).
1. 2.Bahaya dan Keracunan Merkuri
a.Racun Sistem Saraf: Merkuri sangat beracun bagi sistem saraf, terutama bagi janin dan anak-anak.
b.Kerusakan Organ: Paparan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, ginjal, dan organ tubuh lainnya.
c.Gejala Keracunan: Tremor, gangguan memori, perubahan suasana hati (cemas, mudah marah), dan mati rasa pada tangan atau kaki bisa menjadi tanda keracunan.
1. 3.Sumber Paparan
a.Produk Ilegal: Penggunaan krim pemutih wajah ilegal yang mengandung merkuri sangat berbahaya bagi kulit dan kesehatan.
b.Makanan Laut: Mengonsumsi ikan dan makanan laut yang terkontaminasi merkuri dapat menyebabkan keracunan.
c.Aktivitas Manusia: Penambangan, pembakaran bahan bakar fosil, dan pembuangan limbah industri dapat meningkatkan kadar merkuri di lingkungan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 10 2.2 Kajian Kebijakan Kajian kebijakan yang digunakan sebagai referensi untuk penyusunan kegiatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. 2.2.1 Tata Cara Penyusunan RAD-PPM Tata cara penyusunan rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri, antara lain :
1. 1.Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun RAD-PPM.
2. 2.RAD-PPM disusun dengan tahapan:
a.penyusunan kajian teknis;
b.penyusunan materi RAD-PPM; dan
c.penetapan RAD-PPM. 2.2.2 Penyusunan Kajian Teknis Penyusunan kajian teknis rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri dilakukan dengan cara:
1. 1.mendeskripsikan profil daerah; Berisi narasi yang mencantumkan data dan informasi:
a.Kondisi geografis;
b.Demografi Penduduk (jumlah dan distribusi penduduk, rasio jenis kelamin, pendidikan); dan
c.Mata Pencaharian penduduk.
1. 2.mengidentifikasi kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas:
a.manufaktur;
b.energi;
c.pertambangan emas skala kecil; dan
d.kesehatan. Berisi narasi yang mencantumkan data dan informasi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas RAN-PPM yang meliputi: Tabel 2-1 Data dan informasi umum pengelolaan Merkuri No Bidang Prioritas Daftar data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Merkuri di setiap bidang prioritas 1 Manufaktur 1) Jumlah industri manufaktur yang menggunakan Merkuri:
a.industri baterai;
b.industri lampu;
c.industri lainnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 11 No Bidang Prioritas Daftar data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Merkuri di setiap bidang prioritas 2) Jenis baterai yang diproduksi, Merkuri yang digunakan, jumlah penggunaan Merkuri; 3) Jenis lampu yang diproduksi, Merkuri yang digunakan, jumlah penggunaan Merkuri; 4) Jenis produksi lain, Merkuri yang digunakan, jumlah penggunaan Merkuri; 5) Jumlah kandungan emisi dan lepasan Merkuri pada industri non-ferrous metals, yaitu industri yang menggunaan boiler berbahan bakar batu bara; 6) Upaya pengurangan emisi dan lepasan Merkuri. 2 Energi 1) Lokasi pembangkit listrik (PLTU) berbahan bakar batu bara baik yang eksis dan rencana pembangunan; 2) Lokasi usaha; 3) Konsumsi/kebutuhan batu bara per tahun (dalam satuan Ton); 4) Jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri di PLTU berbahan bakar batu bara; 5) Upaya pengurangan emisi Merkuri 3 Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) 1) Jumlah dan lokasi PESK yang telah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 2) Jumlah dan lokasi PESK yang belum memiliki IPR:
a.yang masih menggunakan merkuri;
b.yang tidak menggunakan merkuri; 3) Penggunaan alat pengolahan (tromol/gelundung) di PESK:
a.Jumlah alat pengolahan;
b.Kapasitas alat pengolahan; dan
c.Penggunaan alat pengolahan secara mandiriataupun bersama (komunal); 4) Teknologi pengolahan emas alternatif non-merkuri yang telah digunakan; 5) Jarak lokasi pengolahan emas dengan pemukiman penduduk; 6) Metode pemurnian (pembakaran) emas:
a.pembakaran secara terbuka;
b.pembakaran secara tertutup; 7) Lokasi dan jarak lokasi pemurnian emas dengan pemukiman penduduk; 8) Jumlah dan komposisi tenaga kerja:
a.di lokasi penambang; • Pria: …. orang; • Wanita: …. orang;
b.di lokasi pengolahan; • Pria: …. orang; • Wanita: …. orang;
c.di lokasi pemurnian; • Pria: …. orang; • Wanita: …. orang; 9) Upaya pengelolaan limbah tailing (merkuri dan/atau non- merkuri) sisa kegiatan pengolahan emas, yang dilakukan masyarakat serta pemerintah; 10) Upaya pengelolaan emisi merkuri dari kegiatan pemurnian emas; 11) Kasus indikasi keracunan Merkuri yang pernah terdeteksi; 12) Upaya promosi kesehatan dan upaya penanggulangan dampak kesehatan yang pernah dilakukan; 13) Upaya penanggulangan dampak kesehatan akibat pajanan merkuri yang pernah dilakukan 14) Jumlah Koperasi/Badan Usaha penambang; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 12 No Bidang Prioritas Daftar data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Merkuri di setiap bidang prioritas 15) Status perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan IPR, dapat disebutkan daerah yang sedang dalam pengajuan atau akan diajukan menjadi WPR; 16) Status kawasan pertambangan (masuk dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan atau tidak masuk RTRW); 17) Kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas bagi aparat, masyarakat dan/atau penambang mengenai dampak penggunaan Merkuri yang pernah dilakukan; 18) Hasil kajian yang pernah dilakukan di kabupaten/kota maupun provinsi terkait dengan kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia (darah, urin, rambut, atau kuku) di masyarakat. 4 Kesehatan 1) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang masih menggunakan alat kesehatan mengandung Merkuri; 2) Jumlah alat kesehatan (termometer, sfigmomanometer/ tensimeter) mengandung merkuri yang ada di Fasyankes di Kabupaten/Kota dan Provinsi; 3) Jumlah dental amalgam yang masih digunakan di Fasyankes, baik alat dan bahannya di Kabupaten/Kota dan Provinsi; 4) Jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri pada fasilitas insinerator di rumah sakit; 5) Jumlah Kasus keracunan merkuri dari alat kesehatan mengandung Merkuri (termometer, sfigmo- manometer/tensimeter, dental amalgam) yang pernah dialami oleh petugas Fasyankes maupun masyarakat; 6) Gangguan kesehatan akibat pajanan Merkuri dari alat kesehatan mengandung Merkuri (termometer, sfigmomanometer/tensimeter, dental amalgam) yang terdeteksi pada petugas Fasyankes maupun masyarakat; 7) Upaya penghapusan dan penarikan alat kesehatan mengandung Merkuri yang sudah dilakukan; 8) Upaya penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri yang sudah dilakukan; 9) Hasil kajian yang pernah dilakukan di Kabupaten/Kota maupun Provinsi terkait dengan kadar Merkuri dalam matriks tubuh manusia (darah, urin, rambut, atau kuku) untuk petugas Fasyankes Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
1. 3.mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan merkuri; Berisi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan merkuri dari hulu hingga hilir. Sebagai contoh peredaran merkuri ilegal, belum adanya inventori merkuri di daerah, sulitnya koordinasi pengumpulan data, dll. Disampaikan pula dampak yang ditimbulkan dari penggunaan merkuri bagi kesehatan dan lingkungan hidup
2. 4.mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan merkuri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 13 Memuat hasil identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang- undangan dan kebijakan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berhubungan dengan pengelolaan merkuri. Sebagai contoh Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/kebijakan pelarangan penggunaan merkuri. Kajian teknis rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri disusun dalam dokumen yang berisi informasi:
3. 1.bidang prioritas yang relevan pada wilayah administratifnya;
4. 2.lokasi, jenis, dan jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan emisi dan lepasan merkuri;
5. 3.jenis dan jumlah produk yang mengandung merkuri;
6. 4.bentuk pengelolaan merkuri, emisi dan/atau lepasan merkuri;
7. 5.permasalahan dan tantangan;
8. 6.Peraturan perundang-undangan terkait merkuri 2.2.3 Pemantauan dan evaluasi RAN-PPM dan RAD-PPM Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
9. 1.Ruang Lingkup Pemantauan Sesuai dengan kewajiban dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM, ruang lingkup pemantauan terdiri atas:
a.capaian Pengurangan merkuri;
b.capaian Penghapusan merkuri; Berdasarkan ruang lingkup tersebut, Matriks pemantauan capaian pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2-2 Tabel Pengukuran Capaian Pengurangan Merkuri Bidang Wilayah Nasional Provinsi Kabupaten/kota Manufaktur Penurunan jumlah penggunaan merkuri secara nasional Penurunan jumlah penggunaan merkuri di provinsi Penurunan jumlah penggunaan merkuri di kabupaten/kota Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan merkuri dalam RAN-PPM Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan merkuri dalam RAD-PPM Provinsi Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan merkuri dalam RAD-PPM Kabupaten/Kota Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 14 Bidang Wilayah Nasional Provinsi Kabupaten/kota Energi Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan merkuri secara nasional Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan merkuri di provinsi Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan merkuri di Kabupaten/Kota Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan merkuri dalam RAN-PPM Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan merkuri dalam RAD-PPM Provinsi Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan merkuri dalam RAD-PPM Kabupaten/Kota Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tabel 2-3 Tabel Pengukuran Capaian Penghapusan Merkuri Bidang Wilayah Nasional Provinsi Kabupaten/kota PESK jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK secara nasional jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK di Provinsi jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK di Kabupaten/ kota Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan merkuri dalam RAN-PPM Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan merkuri dalam RAD-PPM Provinsi Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan merkuri dalam RAD-PPM Kabupaten/Kota Kesehatan Jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan merkuri secara nasional Jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan merkuri di Provinsi Jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan merkuri di Kabupaten/ Kota Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan merkuri dalam RAN-PPM Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan merkuri dalam RAD-PPM Provinsi Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penghapusan merkuri dalam RAD-PPM Kabupaten/Kota Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
1. 2.Pelaku Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM Pelaku yang terlibat dalam kegiatan Pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2-4 Pelaku dan Cakupan Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM Pelaku Cakupan Pemantauan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keseluruhan RAN-PPM dan RAD-PPM Seluruh Indonesia Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian Keseluruhan RAN-PPM Gubernur Keseluruhan RAD-PPM Provinsi dan RAD-PPM Kab/Kota Bupati/Wali kota Keseluruhan RAD-PPM Kabupaten/Kota
2. 3.Matriks Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 15 Kegiatan pemantauan dapat digambarkan dalam matriks pemantauan pelaksanaan RAN-PPM sebagaimana tercantum pada tabel berikut : Tabel 2-5 Matriks Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM Merkuri Sasaran/ objek Bidang Prioritas Instrumen Pemantauan Referensi Sumber Data Subjek Target capaian • Manufaktur • Energi • PESK • Kesehatan
3. 1.Sistem Informasi Monev
4. 2.Status Pelaksanaan RAN-PPM
5. 3.Uji Petik dan Kunjungan Lapangan
6. 1.Lampiran I Perpres 21/2019
7. 2.Pedoman Pelaksanaan Perpres 21/2019
8. 1.Sistem Informasi Monev
9. 2.Status Pelaksanan RAN-PPM
10. 1.Menteri LHK
11. 2.Menteri dan Kepala Lembaga
12. 3.gubernur
13. 4.bupati/wali kota Indikator Keberhasilan Semua Bidang 1. Sistem Informasi Monev
14. 2.Status Pelaksanaan RAN-PPM
15. 1.Lampiran II Perpres 21/2019
16. 2.Pedoman Pelaksanaan Perpres 21/2019
17. 1.Sistem Informasi Monev
18. 2.Status Pelaksanan RAN-PPM
19. 1.Menteri LHK
20. 2.Menteri dan Kepala Lembaga
21. 3.Gubernur
22. 4.bupati/wali kota Keberlanjutan Semua Bidang 1. Notulensi Rapat Koordinasi Komite
23. 2.Notulensi Rapat Koordinasi Kelompok Kerja
24. 3.Laporan tentang hambatan pelaksanaan
25. 1.Pedoman Pelaksanaan Perpres 21/2019
26. 2.Pedoman Penyusunan RAD
27. 1.Notulensi Rapat Koordinasi Komite
28. 2.Notulensi Rapat Koordinasi Pokja
29. 3.Sistem Informasi Monev
30. 4.Laporan hambatan
31. 1.Menteri LHK
32. 2.Menteri dan Kepala Lembaga
33. 3.Gubernur
34. 4.bupati/wali kota Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
35. 4.Metode Pemantauan Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui tahapan:
a.Pengumpulan Data dan Informasi Langkah pertama dari kegiatan pemantauan adalah pengumpulan data dan informasi mengenai: 1) Data dan Informasi Capaian Pengurangan Merkuri Data dan Informasi yang diperlukan Diperoleh dari Dilakukan dengan cara Penurunan jumlah penggunaan merkuri di bidang manufaktur Penggunaan merkuri di industri batu baterai
1. 1.inventarisasi industri batu baterai yang menggunakan merkuri;
2. 2.penerimaan laporan penggunaan merkuri oleh industri;
3. 3.pengujian produk batu baterai yang menggunakan erkuri;
4. 4.uji petik dan kunjungan lapangan Penggunaan merkuri di industri lampu
5. 1.inventarisasi industri lampu yang menggunakan merkuri;
6. 2.penerimaan laporan penggunaan merkuri oleh industri; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 16 Data dan Informasi yang diperlukan Diperoleh dari Dilakukan dengan cara
7. 3.pengujian produk lampu yang menggunakan merkuri;
8. 4.uji petik dan kunjungan lapangan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan merkuri
9. 1.data hasil uji emisi di PLTU;
10. 2.data kandungan Merkuri dalam abu batu bara (fly ash dan bottom ash) yang digunakan pada PLTU
11. 1.inventarisasi data PLTU;
12. 2.penerimaan laporan pemantauan emisi dan abu batubara (fly ash dan bottom ash) dari kegiatan PLTU;
13. 3.inventarisasi emisi merkuri di PLTU;
14. 4.inventarisasi kandungan merkuri pada abu batubara (fly ash dan bottom ash) di PLTU; dan
15. 5.uji petik dan kunjungan lapangan Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 2) Data dan Informasi Capaian Penghapusan Merkuri Data dan Informasi yang diperlukan Diperoleh dari Dilakukan dengan cara jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil
16. 1.jumlah izin pertambangan rakyat yang diterbitkan untuk setiap kabupaten/kota;
17. 2.laporan kegiatan formalisasi PESK; dan
18. 3.laporan penindakan PESK tidak berijin
19. 1.inventarisasi PESK yang berlokasi di WPR;
20. 2.pengumpulan data kegiatan formalisasi;
21. 3.pengumpulan data penindakan PESK tidak berijin; dan
22. 4.uji petik dan kunjungan lapangan jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan merkuri.
23. 1.data inventarisasi alat kesehatan mengandung merkuri
24. 2.Kuesioner yang disebarkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
25. 3.laporan penghapusan dan penarikan alat kesehatan mengandung merkuri
26. 1.pengumpulan data alat kesehatan mengandung merkuri melalui:
a.sistem aplikasi ASPAK; dan
b.sistem aplikasi data monitoring dan evaluasi elektronik (E-Monev Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes).
1. 2.Penerimaan kuesioner yang sudah diisi dari Fasyankes dan Dinas Kesehatan Kab./Kota
2. 3.penerimaan laporan penarikan dan penghapusan alat kesehatan mengandung merkuri;
3. 4.penerimaan laporan penggantian alat kesehatan mengandung merkuri; dan
4. 5.uji petik dan kunjungan lapangan. Keterangan: Rincian dari data dan informasi yang diperlukan untuk alat kesehatan mengandung merkuri:
a.jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang tersedia di fasyankes;
b.jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang dihapus dan ditarik;
c.jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang disimpan;
d.jumlah dan jenis alkes mengandung Merkuri yang telah dikelola lebih lanjut;
e.jumlah Fasyankes yang melaksanakan penghapusan dan penarikan alkes mengandung Merkuri;
f.jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan penghapusan dan penarikan alkes mengandung Merkuri; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 17
g.jumlah Provinsi yang melaksanakan penghapusan dan penarikan alkes mengandung merkuri.
h.informasi mengenai jumlah Merkuri yang digunakan untuk penambalan gigi dengan dental amalgam; dan
i.informasi mengenai penggunaan merkuri pada kegiatan penambalan gigi dalam satu tahun di Kabupaten/Kota
b.Pengukuran Capaian Kegiatan Langkah pemantauan yang kedua adalah pengukuran terhadap indikator pemantauan. Pengukuran penting dilakukan untuk memantau progres kegiatan pelaksanaan RAN-PPM secara numerik sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi. Satuan yang digunakan dalam pengukuran adalah persentase progres kegiatan baik dibandingkan terhadap tahun berjalan maupun terhadap keseluruhan target. Ruang lingkup pengukuran capaian kegiatan meliputi: 1) pengukuran capaian Pengurangan Merkuri; Pengukuran capaian pengurangan merkuri dilakukan terhadap: Data dan Informasi yang diperlukan Diperoleh dari Metode penurunan jumlah penggunaan merkuri di bidang manufaktur pengukuran penggunaan merkuri di industri batu baterai Pengukuran penggunaan merkuri di industri batu baterai dilakukan berdasarkan data dalam satuan persentase berat/berat (%b/b):
a.laporan kandungan merkuri dalam batu baterai; dan/atau
b.hasil uji kandungan merkuri dalam batu baterai. Satuan persentase berat/berat menunjukan jumlah merkuri dalam setiap satuan produk batu baterai. Pengukuran capaian dilakukan dengan membandingkan data kandungan merkuri dalam batu baterai dengan capaian target. Hasil pengukuran disampaikan dalam persentase capaian target tahun berjalan dan capaian target akumulatif. a= Merkuri dalam batu baterai di tahun x (%) b= target capaian tahun x (%) ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan merkuri pengukuran penggunaan merkuri di industri lampu Pengukuran penggunaan merkuri di industri lampu dilakukan berdasarkan data dalam satuan berat (kg) yang diperoleh dari:
a.laporan penggunaan merkuri dalam lampu; dan/atau
b.hasil pengawasan kegiatan manufaktur lampu. Penjumlahan keseluruhan penggunaan lampu selama satu Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 18 Data dan Informasi yang diperlukan Diperoleh dari Metode tahun merupakan hasil pengukuran penggunaan merkuri di industri lampu. Pengukuran capaian dilakukan dengan membandingkan data kandungan Merkuri dalam batu baterai dengan capaian target. Hasil pengukuran disampaikan dalam persentase capaian target tahun berjalan dan capaian target akumulatif a= jumlah penggunaan merkuri di tahun x (kg) b= target capaian tahun x (kg) perhitungan emisi Merkuri Tahapan-tahapan perhitungan emisi merkuri pada PLTU Batubara adalah sebagai berikut
a.Menentukan Data Aktivitas Data aktivitas merupakan data konsumsi per jenis bahan bakar yang telah dikonversi ke satuan energi. Rumus mengkonversi data konsumsi bahan bakar batubara dari satuan unit masa (ton) ke satuan energi (TJ) adalah sebagai berikut: DABB =FBB x NCV x 10-3 DA = Data Aktivitas (TJ) FBB = Konsumsi batubara dalam setahun (Ton) NCV = Nilai kalor bersih batubara (TJ/Gg) spesifik
b.Menentukan Nilai Nett Caloric Value (NCV) Spesifik Nilai Nett Caloric Value (NCV) spesifik adalah nilai NCV yang didapatkan dari analisis kualitas batubara yang dilakukan oleh pihak laboratorium yang terakreditasi yang mengeluarkan sertifikat kualitas bahan bakar atau yang disebut dengan Certificate of Analysis (CoA). Namun terdapat PLTU Batubara yang tidak memiliki data NCV spesifik pada CoA, maka untuk menghitung nilai NCV didapatkan dari konversi nilai Gross Caloric Value (GCV).
c.Konversi GCV ke NCV Untuk melakukan konversi Gross Calorific Value (GCV) atau High Heating Value (HHV) menjadi Nett Calorific Value (NCV) atau Low Heating Value (LHV) pada batubara mengacu kepada ASTM D5865-12 sebagaimana persamaan di bawah ini. Kandungan hidrogen, moisture, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 19 Data dan Informasi yang diperlukan Diperoleh dari Metode dan oksigen diperoleh dari hasil analisis ultimate atas batubara pada kondisi as received.. NCV = GCV – 0,212H – 0,0245M – 0,008Y NCV = Net Calorific Value (TJ/Gg) GCV = Gross Calorific Value (TJ/Gg) H = Hidrogen (%, as received) M = Total Moisture (%, as received) Y = Oksigen (%, as received)
d.Nilai Faktor Emisi Merkuri PLTU Batubara Secara umum nilai faktor emisi didapatkan berdasarkan sebagai berikut : Emission factor = Input factor x output distribution factor to air Namun nilai faktor emisi Merkuri nasional mengacu kepada hasil kajian UNEP di tahun 2017 yaitu 1,91.10-6 ton Hg/TJ
e.Menghitung Emisi Merkuri PLTU Batubara Secara umum, emisi merkuri merupakan perkalian antara data aktivitas (konsumsi bahan bakar) dengan faktor emisi bahan bakar, dengan rumus sebagai berikut: 𝐸=𝐷𝐴 𝑥 𝐹𝐸 E = Emisi Merkuri (Ton) DA = Data Aktivitas (TJ) FE = Faktor Emisi (Ton/TJ) Maka dengan secara sederhana berdasarkan tahapan-tahapan di atas, di dapatkan rumus sebagai berikut : E = FBB x NCV x 10-3 x FE E = Emisi Merkuri (Ton) FBB = Konsumsi batubara dalam setahun (Ton) NCV = Nilai kalor bersih batubara (TJ/Gg) spesifik FE = Faktor Emisi (TonTJ) Setelah selesai melakukan penghitungan, agar dapat diperiksa kembali nilai satuan unit (ton, (TJ/Gg), (ton/TJ)). Dalam melakukan penghitungan capaian pengurangan emisi bidang energi setiap tahunnya didapatkan dari selisih antara emisi dari kondisi baseline dengan emisi pada saat inventarisasi. Baseline adalah kondisi tanpa adanya intervensi kebijakan untuk melakukan pengurangan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 20 Data dan Informasi yang diperlukan Diperoleh dari Metode emisi Merkuri (Business as Usual) sedangkan hasil inventarisasi adalah kondisi setelah adanya intervensi kebijakan untuk melakukan pengurangan emisi Merkuri. Persentase penurunan emisi adalah penurunan emisi Merkuri dibandingkan dengan jumlah emisi Merkuri BAU. Persentase penurunan emisi merkuri x = penurunan emisi Merkuri y = jumlah emisi Merkuri BAU Hasil pengukuran disampaikan dalam persentase capaian target tahun berjalan. a = persentase penurunan emisi merkuri di tahun x (%) b = target penurunan emisi merkuri di tahun 2030 (%) Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 2) pengukuran capaian Penghapusan Merkuri; Pengukuran capaian penghapusan merkuri dilakukan terhadap: a) jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil Data untuk melakukan pengukuran jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil diperoleh dari: • izin pertambangan yang diterbitkan kepada PESK; • laporan formalisasi; dan/atau • laporan penindakan PESK tidak berizin. Salah satu persyaratan penerbitan izin pertambangan kepada PESK adalah ketentuan teknis pengolahan emas yang melarang penggunaan Merkuri. Dengan terbitnya izin dapat dipastikan bahwa PESK yang memiliki izin pertambangan tidak menggunakan merkuri dalam proses pengolahan emasnya. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaporan kegiatan PESK yang memiliki izin pertambangan dapat mencegah penggunaan merkuri di PESK tersebut. PESK yang tidak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 21 memiliki izin akan diproses melalui kegiatan penindakan, sehingga data penindakan dapat digunakan sebagai data pengukuran jumlah penggunaan merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil. Pengukuran capaian penghapusan merkuri di bidang PESK adalah dengan membandingkan jumlah lokasi (kabupaten/kota) hasil formalisasi dengan baseline pada tahun 2018 yaitu sebanyak 180 lokasi (kabupaten/kota) yang memiliki PESK dalam wilayahnya. Jumlah lokasi (kabupaten/kota) hasil formalisasi adalah kabupaten/kota yang seluruh PESK-nya telah mendapatkan izin pertambangan dan/atau telah melalui proses penindakan. Lokasi (kabupaten/kota) dinyatakan memenuhi capaian apabila seluruh PESK yang berada di lokasi tersebut telah memiliki izin pertambangan. b) jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri; Capaian dari Bidang Prioritas Kesehatan adalah tidak ada penggunaan alat kesehatan mengandung merkuri (termometer, tensimeter, dan dental amalgam). Adapun data tersebut didapatkan dari Fasyankes dan Dinas Kesehatan yang melaporkan melalui: • data sistem aplikasi ASPAK; dan/atau • data monitoring dan evaluasi elektronik (E-Monev Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes). Jumlah termometer, tensimeter, dan dental amalgam yang tidak digunakan di fasyankes dan telah melalui proses penghapusan merupakan capaian penghapusan merkuri bidang kesehatan. Hasil pengukuran disampaikan dalam persentase capaian target. c) Pengukuran Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Merkuri dan Kegiatan Penghapusan Merkuri. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri dilakukan dengan menghitung pencapaian indikator keberhasilan yang tercantum dalam Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 22 Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019. Ketentuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan meliputi: • data keluaran dihitung apabila sudah selesai atau bukan dalam proses pembuatan; • kegiatan yang sedang dalam proses tidak dianggap sebagai data keluaran; • data keluaran yang tidak tercapai pada tahun berjalan akan menjadi target data keluaran di tahun berikutnya; • capaian indikator keberhasilan RAN-PPM merupakan akumulatif dari capaian seluruh bidang, strategi, kegiatan, dan uraian kegiatan; dan • hasil pengukuran disampaikan dalam persentase capaian target. Contoh: • keberhasilan kegiatan penyusunan peraturan menteri, harus dibuktikan dengan peraturan menteri yang telah diundangkan oleh Kemenkumham; • keberhasilan kegiatan pemantauan emisi dan lepasan merkuri berupa dokumen laporan pelaksanaan pemantauan; atau • keberhasilan kegiatan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan merkuri harus dibuktikan dengan adanya peta informatif yang menunjukkan lokasi sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan merkuri. 3) Pengelolaan hambatan pelaksanaan. Status pelaksanaan RAN-PPM diperlukan supaya evaluasi dapat dilakukan dengan cepat. Status pelaksanaan RAN-PPM merupakan rangkuman dari pengukuran capaian pengurangan merkuri, pengukuran capaian penghapusan merkuri, pengukuran capaian indikator keberhasilan, dan penyelesaian hambatan. Pembuatan dan pemutakhiran status pelaksanaan RAN-PPM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebelum rapat koordinasi kelompok kerja dilaksanakan. Ketua Kelompok Kerja menjadi penanggung jawab dalam mengkoordinir pembuatan status pelaksanaan RAN-PPM Bidang Prioritas. Ketua Komite menjadi penanggung jawab dalam mengkoordinir pembuatan status Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 23 pelaksanaan RAN-PPM. Muatan dalam Status Pelaksanaan RAN- PPM dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2-6 Muatan Dalam Status Pelaksanaan RAN-PPM Pemantauan Muatan dalam Status Capaian Pengurangan Merkuri Persentase capaian Pengurangan Merkuri bidang manufaktur:
1. 1.Persentase capaian pengurangan manufaktur batu baterai;
2. 2.Persentase capaian pengurangan manufaktur lampu; Persentase capaian Pengurangan Merkuri bidang energi Capaian Penghapusan Merkuri Persentase capaian Penghapusan Merkuri bidang PESK Persentase capaian Penghapusan Merkuri bidang kesehatan Capaian Indikator Keberhasilan Persentase capaian indikator keberhasilan untuk masing-masing kegiatan dan strategi. Hambatan Pelaksanaan Laporan pengelolaan hambatan pelaksanaan RAN-RAD- PPM Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
3. 5.Periode Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM Periode pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2-7 Periode Pemantauan Pelaksanaan RAN-PPM Pelaku Periode Menteri LHK 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Menteri /Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Gubernur 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Bupati/Wali kota 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 24 BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Kondisi Geografis dan Administrasi 3.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Demak terletak pada koordinat 6°43’26’’ – 7°09’43’’ Lintang Selatan dan 110°27’58’’ – 110°48’47’’ Bujur Timur dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km yang terbentang di 13 desa, yaitu desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Letak geografis Kabupaten Demak berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai, yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Berikut merupakan batas-batas Wilayah Kabupaten Demak secara administrative, yaitu : • Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa • Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan • Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan • Sebelah Barat : Kota Semarang Tabel 3-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak No Kecamatan Luas (km2) % Luas Wilayah Jumlah Desa 1 Mranggen 77,59 7,80 19 2 Karangawen 81,71 8,21 12 3 Guntur 64,28 6,46 20 4 Sayung 85,79 8,64 20 5 Karangtengah 56,44 5,67 17 6 Bonang 87,06 8,75 21 7 Demak 63,05 6,33 19 8 Wonosalam 62,79 6,31 21 9 Dempet 63,94 6,42 16 10 Kebonagung 44,46 4,47 14 11 Gajah 53,73 5,40 18 12 Karanganyar 69,87 7,02 17 13 Mijen 55,00 5,53 15 14 Wedung 129,42 13,00 20 Jumlah 995,42 100,00 249 Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 25 Gambar 3-1. Peta Administrasi Kabupaten Demak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 26 Secara administratif, Kabupaten Demak terbagi atas 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 243 desa yang terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 RW dan 6.942 RT. Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 995,42 km2. Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Demak, yaitu dengan luas wilayah seluas 129,42 km2 atau 13,00% dari luasan Kabupaten Demak. Sementara itu kecamatan dengan luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 44,46 km2 atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten Demak. 3.1.2 Topografi & Bentuk Lahan Kabupaten Demak memiliki bentuk relief bumi yang bermacam- macam, terdiri dari dataran pantai yang tersebar di sepanjang pantai utara jawa yaitu Kecamatan Sayung, Bonang dan Wedung, dataran rendah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Demak dan sedikit daerah perbukitan di bagian selatan dari Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yaitu Kecamatan Mranggen. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Demak antara 0-100 m di atas permukaan air laut. Topografi Kabupaten Demak terbagi menjadi 3 (tiga) region, yaitu:
4. 1.Region A elevasi antara 0-3 mdpl meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung.
5. 2.Region B, terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah elevasi, yaitu:
a.Elevasi 3-10 mdpl meliputi sebagian besar dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Demak.
b.Elevasi 10-25 mdpl meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen
c.Elevasi 25-100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
1. 3.Region C, elevasi lebih dari 100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Pada Region A elevasi ini relatif rendah dan berada dekat dengan permukaan air laut, sehingga wilayah ini memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap banjir dan intrusi air laut serta risiko perubahan iklim. Keberadaan elevasi rendah meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan air laut dan badai, yang dapat menyebabkan banjir lebih sering dan parah. Selain itu, intrusi air laut dapat mengganggu kualitas air tanah dan pertanian, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Kabupaten Demak relatif datar, sebagian besar berada pada lahan dengan kemiringan 0-8% yang terletak di bagian utara. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 27 bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Desa Sumberejo di Kecamatan Mranggen. Kedua Desa ini memiliki kemiringan 0-2%, 2-8%, 15- 40%, dan yang lebih besar dari 40%. Berdasarkan kemiringan tanahnya, Kabupaten Demak dibedakan dalam 4 kategori, yaitu:
2. 1.Daerah dengan kemiringan 0-2 % lahan datar ini mendominasi di seluruh wilayah Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Wedung, Mijen, Bonang, Karanganyar, Gajah, Demak, Karang Tengah, Wonosalam, Kebonagung, Dempet, Guntur, Sayung, sebagian Kecamatan Mranggen bagian utara dan sebagian Kecamatan Karangawen bagian utara.
3. 2.Daerah dengan kemiringan 2-15% lahan sangat landai ini hanya terdapat di dua Kecamatan yaitu di sebagian kecil Kecamatan Mranggen dan sebagian di Kecamatan Karangawen.
4. 3.Daerah dengan kemiringan 15-40% lahan agak curam meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen
5. 4.Daerah dengan kemiringan > 40% lahan curam sangat sedikit, hanya terdapat di Kecamatan Karangawen. Tabel 3-2 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kabupaten Demak Kemiringan Lereng Luasan (Ha) Persentase 0 - 8 % 97.105,21 97,55% 8 - 15 % 1.405,40 1,41% 15 - 25 % 689,37 0,69% 25 - 40 % 285,61 0,29% >40 % 56,41 0,06% Total 99.542 100,00% Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 Kabupaten Demak didominasi oleh dataran fluviomarin yang memberikan dampak lingkungan terhadap Kabupaten Demak, yaitu menjadikan wilayah ini cukup rentan terhadap bencana banjir (Nurkholis et al, 2016). Secara lengkap, pembagian bentuk lahan atau morfologi di Kabupaten Demak tersaji di tabel berikut : Tabel 3-3 Luasan Bentuk Lahan atau Morfologi di Kabupaten Demak Bentuk lahan / Morfologi Luas (Ha) Dataran Aluvial Material Aluvium 15.631,20 Dataran Fluvio-marin Pesisir Utara Jawa Material Aluvium 62.623,60 Delta Wulan Material Aluvium 2.064,10 Lembah Sinklinorium Randublatung Batupasir dan Batulempung Napalan 332,50 Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan 6.365,90 Rataan Pasang Surut Pantai Utara Jawa Material Aluvium 12.346,30 Sumber: Peta Ekoregion Provinsi Jawa Tengah, 2022 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 28 3.1.3 Hidrologi Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati oleh 12 sungai, yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang Lama, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko dan Kali Babon. Berdasarkan sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), Kabupaten Demak berada di DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang. Selain air permukaan, Kabupaten Demak juga memiliki potensi air tanah melalui cekungan air tanah. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang Demak. Hidrologi Kabupaten Demak terbagi menjadi tiga, yaitu Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas, Akuifer Produktivitas Sedang, dan Daerah Air Tanah Langka. Diantara ketiga jenis hidrologi tersebut, jenis hidrologi Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas merupakan jenis hidrologi paling mendominasi di Kabupaten Demak. Sementara itu jenis hidrologi akuifer produktivitas sedang merupakan jenis hidrologi dengan persebaran paling sedikit di Kabupaten Demak. Lebih jelasnya terkait luasan wilayah berdasarkan hidrologi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3-4 Luas Lahan Berdasarkan Geohidrologi di Kabupaten Demak Geohidrologi Luasan (Ha) Persentase Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas 94.812,12 95,25% Akuifer Produktivitas Sedang 814,37 0,82% Daerah Air Tanah Langka 3.915,51 3,93% Total 99.542 100,00% Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 Berdasarkan tabel luasan lahan menurut geohidrologi di atas, terdapat sebaran geohidrologi daerah air tanah langka yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak bagian selatan, yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen. Kondisi geohidrologi daerah dengan air tanah langka dapat mempengaruhi keadaan kerentanan wilayah tersebut. Ketersediaan air tanah yang langka dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah (land subsidence). Hal ini dapat berdampak pada kawasan permukiman dan dapat mengancam terjadinya banjir. Pengelolaan akuifer yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai akibat pada lingkungan, seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah. Oleh karena itu, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 29 pengelolaan akuifer harus dilakukan dengan memperhatikan hasil aman (safe yield) dan aspek keseimbangan infiltrasi dan pengambilan air. 3.1.4 Klimatologi Jumlah hari hujan di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebanyak 148 hari dengan curah hujan sebanyak 2.885,7 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan februari yaitu sebanyak 580,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 17 hari, sedangkan puncak kemarau terjadi pada bulan agustus, dimana pada bulan tersebut tidak terjadi hujan. Tabel 3-5 Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm) dan hari hujan Tahun 2024 No Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan 1 Januari 303,4 23 2 Februari 580,5 17 3 Maret 544,7 14 4 April 364,1 18 5 Mei 97 4 6 Juni 177,7 12 7 Juli 36,2 4 8 Agustus 0 0 9 September 67,7 7 10 Oktober 191 10 11 November 257 18 12 Desember 266,4 21 Jumlah 2.885,7 148 Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 Berdasarkan data curah hujan bulanan maka didapatkan intensitas hujan melalui analisis frekuensi curah hujan. Wilayah Kabupaten Demak terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu wilayah dengan intensitas hujan 1.750- 2.250 mm, 2.250-2.750 mm, dan 2.750-3.250 mm. Berikut merupakan luas lahan di Kabupaten Demak berdasarkan intensitas hujan yang terjadi. Tabel 3-6 Luas Lahan Berdasarkan Intensitas Hujan Intensitas Curah Hujan Luasan Persentase 1.750-2.250 83.664,97 84,05% 2.250-2.750 11.588,39 11,64% 2.750-3.250 4.288,64 4,31% Total 99.542 100,00% Sumber : RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 Intensitas di wilayah Kabupaten Demak dengan curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Wedung seperti Kelurahan Berahan Wetan, Berahan Kulon, Babalan, dan Kedungmutih. Wilayah tersebut juga berbatasan langsung dengan laut. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan erosi yang berbahaya di wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume air yang mengalir ke laut, sehingga dapat menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 30 3.1.5 Geologi Kondisi geologi adalah kondisi wilayah berdasarkan dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari:
6. 1.Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen;
7. 2.Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
8. 3.Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
9. 4.Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan
10. 5.Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen. Daerah Demak secara umum didominasi dan disusun oleh endapan Kuarter berupa endapan aluvial pantai/aluvium. Dataran aluvium di wilayah Demak hingga kedalaman 100 m didominasi oleh lapisan lempung lunak dalam kondisi konsolidasi yang normal dengan sedikit sisipan pasir lepas. Kondisi ini menyebabkan mudah mengalami pemampatan alamiah maupun pemampatan oleh karena beban antropogenik yang dikerjakan pada wilayah tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tanah (land subsidence). Di daerah pesisir Demak kecepatan penurunan tanah diperkirakan berkisar 5-11 cm/tahun. Beberapa tempat di daerah pesisir memiliki elevasi yang lebih rendah dibanding muka air laut, sehingga bila terjadi banjir rob akan menjorok jauh masuk ke daratan. 3.1.6 Jenis Tanah Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak ada 4 jenis yaitu Aluvial Hidromorf, Gromosol Kelabu Tua, Mediteran Coklat Tua, dan Regosol, untuk penyebaran dari keempat jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak sebagai berikut :
11. 1.Jenis Tanah Aluvial Hidromorf Jenis tanah ini terdapat di bagian barat dari Kabupaten Demak yaitu terdapat di sebagian Kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung dan terdapat di bagian pesisir Kabupaten Demak dengan luasan 15.034 ha. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 31
12. 2.Jenis Tanah Gromosol Kelabu Tua Jenis tanah ini mendominasi seluruh wilayah di Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Kebonagung, Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wonosalam, Demak, Karang Tengah, sebagian dari Kecamatan Guntur sebelah utara, sebagian dari Kecamatan Sayung bagian timur, sebagian dari Kecamatan Bonang sebelah timur dan sebagian Kecamatan Wedung bagian timur dengan total luasan jenis tanah gromosol kelabu sebesar 68.114 ha.
13. 3.Jenis Tanah Mediteran Coklat Tua Jenis tanah ini terdapat di bagian selatan Kabupaten Demak yaitu meliputi sebagian dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen bagian selatan dengan total luasan tanah 7.194 ha jenis tanah ini tergolong keberadaannya sangat sedikit di bandingkan dengan jenis tanah yang lainnya.
14. 4.Jenis Tanah Regosol Jenis tanah ini terdapat di sebagian besar Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen karena tanah regosol banyak di temui di lahan yang memiliki kemiringan lereng beragam, luas jenis tanah ini sebesar 10.022 ha. Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim penghujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembab sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu, kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala- gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut. 3.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak 3.2.1 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2024 mencapai 1.252.970 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,07%. Jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 181.444 jiwa dan paling sedikit berada di Kecamatan Kebonagung 42.699 jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Demak sebanyak 1.257 jiwa/km2, angka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Mranggen yaitu Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 32 sebanyak 2.327 jiwa/km2, sedangkan kecamatan yang memiliki angka kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Wedung yaitu sebanyak 669 jiwa/km2. Berikut ditampilkan rincian jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2024. Tabel 3-7 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 2020-2024 Kepadatan Penduduk per Km2
15. 1.Mranggen 181.444 0,86 2.327
16. 2.Karangawen 98.566 1,09 1.189
17. 3.Guntur 91.123 1,52 1.445
18. 4.Sayung 108.177 0,62 1.282
19. 5.Karangtengah 72.140 1,28 1.244
20. 6.Bonang 110.024 0,82 1.261
21. 7.Demak 113.928 0,90 1.735
22. 8.Wonosalam 89.384 1,46 1.422
23. 9.Dempet 62.686 1,31 976
24. 10.Kebonagung 42.699 0,72 962
25. 11.Gajah 54.948 1,62 1.060
26. 12.Karanganyar 80.582 1,03 1.127
27. 13.Mijen 61.019 1,23 1.130
28. 14.Wedung 86.250 1,15 669 Jumlah 1.252.970 1,07 1.257 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 Kondisi penduduk di Kabupaten Demak berdasarkan kelompok umur maka didominasi oleh kelompok umur produktif (30-34 tahun) sejumlah 102.826 jiwa dan umur produktif (25-29 tahun) sejumlah 100.634 jiwa. Sementara itu di Kabupaten Demak untuk usia + 75 tahun masih terdapat 23.752 jiwa, kondisi ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Demak tinggi. Angka harapan hidup di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Tabel 3-8 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2024 No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 0-4 50.568 48.548 99.116 2 5-9 51.152 48.603 99.755 3 10-14 49.170 46.175 95.345 4 15-19 48.370 45.729 94.099 5 20-24 49.903 46.445 96.348 6 25-29 51.862 48.772 100.634 7 30-34 53.075 49.751 102.826 8 35-39 51.501 48.934 100.435 9 40-44 45.682 44.882 90.564 10 45-59 41.689 43.340 85.029 11 50-54 37.677 39.284 76.961 12 55-59 33.848 34.526 68.374 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 33 No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 13 60-64 26.481 27.527 54.008 14 65-69 19.696 20.866 40.562 15 70-74 11.858 13.304 25.152 16 75+ 9.517 14.235 23.752 Jumlah 632.049 620.921 1.252.970 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 3.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Pada tahun 2024 terdapat 662.147 penduduk bekerja berdasarkan pekerjaan utama di Kabupaten Demak, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 393.144 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 269.003 jiwa. Distribusi pekerjaan yang paling dominan di Kabupaten Demak yaitu sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 291.191 jiwa, dan berusaha sendiri sejumlah 133.885 jiwa. Tingginya pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai di Kabupaten Demak karena didukung dengan kondisi wilayah dengan potensi dan perkembangan industri yang pesat seperti industri tekstil. Pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Demak memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tenaga kerja, dan pendapatan daerah. Tabel 3-9 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Demak Tahun 2024 Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah Berusaha sendiri 77.118 56.767 133.885 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 54.016 21.608 75.624 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 9.501 5.427 14.928 Buruh/Karyawan/pegawai 167.513 123.678 291.191 Pekerjaan bebas 76.334 20.443 96.77 Pekerjaan keluarga/tidak dibayar 8.662 41.080 49.742 Jumlah 393.144 269.003 662.147 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 3.3 Kondisi Industri dan Usaha Kabupaten Demak memiliki berbagai jenis industri yang tersebar di seluruh wilayah. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 2.456 unit usaha industri yang terdiri dari industri besar sebanyak 23 unit, industri menengah sebanyak 87 unit, industri kecil sebanyak 456 unit, dan industri mikro sebanyak 1.890 unit, dengan total investasi sebanyak Rp 7.246,13 milyar. Sektor industri di Kabupaten Demak menyerap tenaga kerja sebanyak 24.418 jiwa. Tabel 3-10 Jumlah Industri Menurut Skala di Kabupaten Demak Tahun 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 34 No Skala Industri Jumlah Unit Tenaga Kerja Nilai Investasi (miliar Rp) 1 Industri Besar 23 8.765 4.567,89 2 Industri Menengah 87 5.432 1.876,45 3 Industri Kecil 456 3.987 567,23 4 Industri Mikro 1.890 6.234 234,56 Total 2.456 24.418 7.246,13 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 3.4 Sarana Kesehatan dan Pendidikan 3.4.1 Sarana Pendidikan Dalam Pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting dan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kabupaten Demak pada tahun 2024 mempunyai sarana pendidikan berupa sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA dengan rincian jumlah SD 488 unit, SMP 85 unit, dan SMA 32 unit dengan rincian ditampilkan dalam tabel berikut : Tabel 3-11 Sarana Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun 2024 No Kecamatan SD MI SMP MTs SMA SMK MA
29. 1.Mranggen 53 25 15 24 5 13 21
30. 2.Karangawen 29 15 6 11 2 4 6
31. 3.Guntur 39 12 4 11 1 3 8
32. 4.Sayung 36 16 8 10 2 4 8
33. 5.Karangtengah 27 6 4 4 3 4 2
34. 6.Bonang 36 18 8 15 2 3 6
35. 7.Demak 53 7 11 7 6 8 2
36. 8.Wonosalam 43 5 7 7 3 7 4
37. 9.Dempet 32 5 2 5 1 0 2
38. 10.Kebonagung 26 3 2 7 0 2 3
39. 11.Gajah 31 2 6 5 1 3 4
40. 12.Karanganyar 30 4 2 9 1 1 4
41. 13.Mijen 27 4 5 6 2 4 3
42. 14.Wedung 26 20 5 13 3 2 7 Jumlah 488 142 85 134 32 58 80 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 3.4.2 Sarana Kesehatan Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kesehatan, meliputi rumah sakit umum, klinik, dan puskesmas. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Demak pada tahun 2023 terdiri dari rumah sakit sebanyak 5 unit, klinik sebanyak 56 unit, puskesmas rawat inap sebanyak 15 unit dan puskesmas non rawat inap sebanyak 12 unit. Tabel 3-12 Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 35 No Kecamatan Rumah Sakit Klinik Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Non Rawat Inap
43. 1.Mranggen 1 15 1 2
44. 2.Karangawen 1 5 2 0
45. 3.Guntur 0 2 2 0
46. 4.Sayung 0 1 0 2
47. 5.Karangtengah 0 4 0 1
48. 6.Bonang 0 2 1 1
49. 7.Demak 2 15 0 3
50. 8.Wonosalam 1 5 1 1
51. 9.Dempet 0 2 1 0
52. 10.Kebonagung 0 1 1 0
53. 11.Gajah 0 0 1 1
54. 12.Karanganyar 0 2 1 1
55. 13.Mijen 0 1 2 0
56. 14.Wedung 0 1 2 0 Jumlah 5 56 15 12 Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025 BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 36 4.1 Metodologi Pengumpulan Data 4.1.1 Pengumpulan Data Metodologi untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan referensi/data yang ada serta melakukan survey lapangan ke lokasi perencanaan dengan pengumpulan data secara langsung. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan sebagai berikut 1 Survei dan Inventarisasi Lapangan Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer tentang keberadaan dan karakteristik sumber emisi merkuri. Survei dilakukan dengan melakukan pengamatan di lapangan dan dapat melakukan wawancara maupun mengisi kuesioner terstruktur dan lembar observasi di lokasi-lokasi potensial, seperti: a Kawasan industri b Sentra pengolahan ikan di wilayah pesisir. c TPA dan lokasi pembuangan sampah. d Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). e Sarana pendidikan f Lokasi aktivitas informal (bank sampah e-waste, home industry). 2 Studi Literatur dan Dokumen Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah dokumen- dokumen terkait, seperti : a Dokumen kebijakan (UU, PP, Perda, Perbup) tentang lingkungan hidup dan B3. b Laporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan SLB3. c Data statistik daerah (BPS), RPJMD, dan dokumen rencana tata ruang. d Laporan tahunan dinas-dinas terkait (DLH, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan). 3 Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) Wawancara dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur kepada narasumber kunci untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Narasumber target antara lain: a Pejabat teknis di Dinas Lingkungan Hidup, Kesehatan, Perindustrian, dan Kelautan-Perikanan. b Manajer atau penanggung jawab lingkungan di industri lainnya. c Pengelola TPA dan petugas pengelola limbah medis. d Ketua kelompok nelayan dan pengolah ikan. e Pelaku usaha di sektor informal (pengumpul e-waste). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 37 4 Focus Group Discussion (FGD) FGD dilaksanakan untuk menggali persepsi, membangun konsensus, dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak secara kolektif. FGD akan diselenggarakan dalam dua tahap: a FGD Teknis : Melibatkan dinas-dinas terkait untuk membahas aspek teknis dan kelembagaan rencana aksi. b FGD Multipihak : Melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi, LSM, dan dunia usaha untuk memastikan rencana aksi responsif terhadap kebutuhan dan kondisi di lapangan 4.1.2 Kebutuhan Data Data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten Demak antara lain : 1 Kondisi fisik kawasan, meliputi : a Foto dan Peta b Lokasi dan batas wilayah 2 Kondisi masyarakat setempat, meliputi : a Data kependudukan b Kondisi sosial-ekonomi c Kondisi merkuri, meliputi : 1) Data industri pengguna merkuri 2) sebaran sarana kesehatan 3) sebaran sarana pendidikan 4.1.3 Pendekatan Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Merkuri Kabupaten Demak ini mengadopsi pendekatan partisipatif, berbasis bukti (evidence-based), dan sistematis. Pendekatan partisipatif diwujudkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) kunci sejak tahap persiapan hingga finalisasi untuk memastikan rasa kepemilikan dan kelayakan implementasi rencana. Pendekatan berbasis bukti dilakukan dengan mengandalkan data primer dan sekunder yang valid untuk mengidentifikasi sumber emisi, memetakan permasalahan, dan merumuskan strategi yang efektif. Secara sistematis, pekerjaan ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan terstruktur yang saling berkaitan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, perumusan aksi, penyusunan dokumen, hingga finalisasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 38 4.2 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) Kabupaten Demak, antara lain : 4.2.1 Pendahuluan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten dalam pengurangan emisi merkuri memerlukan dasar data yang akurat dan metodologis untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tepat sasaran, efektif, dan terukur. Dokumen ini menguraikan metodologi komprehensif yang mengadopsi United Nations Environment Programme (UNEP) Toolkit for Identification and Quantification of Mercury Releases Level 2. Metodologi ini terdiri dari empat tahap utama: (1) Identifikasi Sumber, (2) Pengumpulan dan Verifikasi Data, (3) Kuantifikasi Emisi, dan (4) Analisis dan Perumusan Rencana Aksi. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten untuk memetakan secara detail sumber-sumber emisi merkuri, menghitung besaran emisi per kategori, dan menentukan prioritas intervensi berdasarkan data yang terkuantifikasi. 4.2.2 Metode Analisis Data
57. 1.Analisis Deskriptif Kuantitatif Data kuantitatif yang terkumpul dari survei dan dokumen (seperti jumlah limbah, estimasi penggunaan bahan baku) akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk memberikan gambaran umum (general portrait) tentang kondisi eksisting sumber emisi merkuri.
58. 2.Analisis Spasial Data lokasi sumber emisi akan diplot menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis ini akan menghasilkan peta tematik sebaran sumber merkuri, yang sangat berguna untuk identifikasi daerah prioritas (hotspot) dan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
59. 3.Analisis Kebijakan Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi keselarasan peraturan daerah dengan kebijakan nasional serta mengidentifikasi kekosongan dan kelemahan regulasi dalam pengendalian merkuri. Hasilnya adalah rekomendasi penguatan aspek hukum dan kelembagaan.
60. 4.Analisis Stakeholder Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan, memetakan peran, pengaruh, dan kepentingan mereka terhadap isu merkuri. Hasil pemetaan stakeholder akan menjadi dasar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 39 untuk merancang strategi komunikasi dan pelibatan yang efektif dalam implementasi RAD. 4.2.3 Tahapan Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) Kabupaten Demak tersebut dijelaskan sebagai berikut:
61. 1.Tahap 1 - Identifikasi Sumber: Melakukan pencatatan dan pemilahan terhadap semua aktivitas potensial penghasil merkuri di wilayah kabupaten, dari sektor energi, industri, hingga limbah domestik.
62. 2.Tahap 2 - Pengumpulan dan Verifikasi Data: Mengumpulkan data spesifik untuk setiap sumber yang teridentifikasi, seperti jumlah bahan bakar yang digunakan, kapasitas produksi, jenis teknologi pengendalian polusi, dan data kunci lainnya. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi melalui cross-check dengan data sekunder dan observasi lapangan.
63. 3.Tahap 3 - Kuantifikasi Emisi: Memasukkan data yang telah terverifikasi ke dalam template kalkulasi UNEP Toolkit Level 2. Pada tahap ini, emisi merkuri ke berbagai media (udara, air, tanah) akan dihitung secara numerik (dalam kg/tahun).
64. 4.Tahap 4 - Analisis dan Perumusan Rencana Aksi: Hasil kuantifikasi dianalisis untuk menentukan sumber kontributor emisi terbesar (hotspots). Berasis analisis ini, dirumuskan rencana aksi yang strategis, realistis, dan terukur, lengkap dengan target pengurangan, indikator kinerja, dan pemangku tanggung jawab. Dengan mengikuti kerangka metodologis ini, Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) Kabupaten Demak tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi juga menjadi alat manajemen yang berbasis bukti untuk mengendalikan pencemaran merkuri secara berkelanjutan. Tabel 4-1 Kerangka Kerja Penyusunan RAD Pengurangan Emisi Merkuri No Tahap Aktivitas/ Kegiatan Output yang Dihasilkan Tujuan 1 Identifikasi Sumber • Pertemuan Koordinasi Awal: Membentuk tim teknis dan mensosialisasikan rencana kegiatan. • Desk Study: Mereview dokumen perizinan industri (IPLC, Izin Lingkungan), laporan statistik (energi, pertambangan,
65. 1.Daftar Pemangku Kepentingan.
66. 2.Long List Sumber Emisi Merkuri per Kategori UNEP Toolkit.
67. 3.Peta Sebaran Geografis Memastikan tidak ada sumber emisi yang terlewat dan memfokuskan pengumpulan data pada sumber yang relevan di kabupaten. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 40 No Tahap Aktivitas/ Kegiatan Output yang Dihasilkan Tujuan kesehatan), dan kajian lingkungan sebelumnya. • Pemetaan Awal: Membuat daftar panjang (long list) semua fasilitas dan aktivitas yang berpotensi menggunakan/ menghasilkan merkuri berdasarkan kategori UNEP Toolkit (misal: PLTU, tambang emas rakyat, klinik gigi, penimbunan sampah). Sumber Potensial. 2 Pengumpulan & Verifikasi Data • Penyusunan Kuesioner: Membuat formulir pengumpulan data yang sesuai dengan setiap kategori sumber (misal, untuk PLTU: data konsumsi batubara, jenis APC; untuk klinik gigi: data penggunaan amalgam). • Survei dan Wawancara: Tim surveyor mengunjungi lokasi (industri, fasilitas kesehatan, lokasi tambang) untuk mengisi kuesioner dan wawancara. • Verifikasi Data: Membandingkan data primer dari survey dengan data sekunder dari Dinas Terkait (ESDM, Perindustrian, Kesehatan, LH).
68. 1.Database Terisi untuk setiap Sumber (berisi Activity Rate dan informasi teknologi).
69. 2.Laporan Verifikasi Data yang menyoroti perbedaan dan keputusan akhir atas data yang digunakan. Memperoleh data Activity Rate dan parameter pendukung yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai input untuk perhitungan. 3 Kuantifikasi Emisi • Input Data ke Toolkit: Memasukkan data Activity Rate dan memilih Input Factor serta Output Distribution Factor yang sesuai dengan kondisi di kabupaten (misal, memilih skenario teknologi pengendalian polusi yang sesuai). • Validasi Model: Memastikan semua formula dalam spreadsheet toolkit berjalan dengan benar dan tidak ada kesalahan perhitungan. • Kalkulasi:
70. 1.Spreadsheet UNEP Toolkit Level 2 yang telah terisi untuk Kabupaten.
71. 2.Tabel Ringkasan Emisi Merkuri per Kategori Sumber dan per Media (Udara, Air, Tanah, Limbah).
72. 3.Grafik Komposisi Sumber Emisi (Pie Chart/Bar Chart). Mendapatkan estimasi kuantitatif (dalam kg/tahun) dari emisi merkuri sehingga besaran masalah dapat dipahami secara numerik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 41 No Tahap Aktivitas/ Kegiatan Output yang Dihasilkan Tujuan Menjalankan model untuk menghasilkan estimasi emisi. 4 Analisis & Perumusan Rencana Aksi • Analisis Hotspot: Mengidentifikasi 3-5 kategori sumber penyumbang emisi terbesar berdasarkan hasil kuantifikasi. • Analisis Kesempatan Pengurangan: Menganalisis peluang teknis, ekonomis, dan kebijakan untuk mengurangi emisi dari setiap hotspot (misal, beralih teknologi, meningkatkan efisiensi, pengelolaan limbur yang lebih baik). • Perumusan Rencana Aksi: Menyusun dokumen RAD yang berisi program, kegiatan, target pengurangan, indikator, penanggung jawab, dan kerangka waktu yang jelas. • Stakeholder Validation Workshop: Memaparkan hasil dan draft RAD kepada semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan komitmen.
73. 1.Dokumen Analisis Hotspot dan Peluang Pengurangan Emisi.
74. 2.Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Emisi Merkuri yang final.
75. 3.Berita Acara dan Komitmen Pemangku Kepentingan. Mentransformasi data dan analisis menjadi sebuah rencana implementatif yang strategis dan mendapat dukungan luas untuk menurunkan emisi merkuri di kabupaten. Dengan mengikuti kerangka kerja yang terstruktur ini, diharapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) Kabupaten Demak dapat berjalan secara sistematis, transparan, dan menghasilkan output yang berbasis data serta dapat diimplementasikan Tabel 4-2 Contoh Template Pengumpulan Data Activity Rate (untuk Kategori 5.1: Bahan Bakar) No Kategori Sumber Sub-Kategori Nama Fasilitas/ Lokasi Aktivitas yang Diukur Satuan Jumlah (per Tahun) Keterangan (misal, jenis teknologi pengendalian) 1 5.1.1 Pembakaran Batubara di PLTU Pembakaran Lignit PLTU X Konsumsi Batubara Ton/tahun 2.000.000 Teknologi: Electrostatic Precipitator (ESP) - Level 1 2 5.1.2.1 Pembakaran Batubara di Boiler Industri Pembakaran Batubara Keras Pabrik Kertas Y Konsumsi Batubara Ton/tahun 50.000 Teknologi: Fabric Filter (FF) - Level 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 42 No Kategori Sumber Sub-Kategori Nama Fasilitas/ Lokasi Aktivitas yang Diukur Satuan Jumlah (per Tahun) Keterangan (misal, jenis teknologi pengendalian) 3 5.1.6 Produksi Panas & Listrik dari Biomassa Pembakaran Biomassa Pabrik Gula Z Konsumsi Bagasse (kering) Ton/tahun 100.000 Tidak ada pengendalian polusi khusus 4.2.4 Long List Sumber Emisi Merkuri Long List (Daftar Panjang) ini merupakan inventarisasi menyeluruh dari semua aktivitas potensial penghasil merkuri yang mungkin terdapat di suatu kabupaten. Daftar ini disusun berdasarkan kategorisasi baku dari UNEP Toolkit, yang membagi sumber emisi menjadi 10 Kelompok Utama. Setiap kabupaten diharapkan untuk meninjau daftar ini dan melakukan penilaian awal (quick scan) terhadap keberadaan (exists?) setiap sub-kategori, dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom "Ada/Tidak" yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah ini merupakan fondasi kritis sebelum melakukan pengumpulan data yang lebih mendetail. Tabel 4-3 Long List Sumber Emisi Merkuri No Kategori & Sub-Kategori UNEP Toolkit Ada/Tidak (✓) Contoh Sumber di Tingkat Kabupaten 1 Kategori 5.1: Ekstraksi dan Penggunaan Bahan Bakar/Sumber Energi a 5.1.1 Pembakaran Batubara di Pembangkit Listrik PLTU, PLTU ml (mine mouth), Pembangkit Listrik Industri yang menggunakan batubara. b 5.1.2.1 Pembakaran Batubara di Boiler Industri Boiler di pabrik kertas, tekstil, makanan, kayu lapis, dsb. c 5.1.2.2 Penggunaan Batubara Lainnya Produksi coke, pembakaran batubara untuk keperluan rumah tangga/UMKM (pembakaran bata, gula merah, dll). d 5.1.3 Minyak Mineral - ekstraksi, penyulingan, dan penggunaan SPBU, depot BBM, penggunaan heavy fuel oil (MFO) di industri, penggunaan solar di generator set. e 5.1.4 Gas Alam - ekstraksi, penyulingan, dan penggunaan Stasiun Penerima Gas Alam (jika ada), jaringan distribusi gas, penggunaan di industri/rumah tangga. f 5.1.5 Bahan Bakar Fosil Lainnya Pembakaran gambut (peat) untuk energi atau pertanian. g 5.1.6 Produksi Panas & Listrik dari Biomassa Pembangkit/listrik tenaga biomassa (cangkang sawit, sekam padi), boiler biomassa di industri, pembakaran kayu bakar rumah tangga skala besar. h 5.1.7 Produksi Panas Bumi (Geothermal) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). 2 kategori 5.2: Produksi Logam Primer (Virgin) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 43 No Kategori & Sub-Kategori UNEP Toolkit Ada/Tidak (✓) Contoh Sumber di Tingkat Kabupaten a 5.2.1 Ekstraksi dan Pemrosesan Awal Merkuri (Primer) Tidak berlaku (dilarang), hanya untuk dicatat. b 5.2.2 Ekstraksi Emas (dan Perak) dengan Proses Amalgamasi Merkuri Lokasi PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), tambang emas rakyat yang menggunakan tromol/glundung dengan merkuri. <-- SANGAT KRITIS c 5.2.3 Ekstraksi dan Pemrosesan Awal Seng Smelter seng (biasanya skala nasional, jarang di kabupaten). d 5.2.4 Ekstraksi dan Pemrosesan Awal Tembaga Smelter tembaga (biasanya skala nasional). e 5.2.5 Ekstraksi dan Pemrosesan Awal Timbal Smelter timbal atau daur ulang aki bekas ilegal. f 5.2.6 Ekstraksi Emas dengan Metode SELAIN Amalgamasi Merkuri Tambang emas perusahaan yang menggunakan sianida (sisa merkuri mungkin masih ada di batuan). g 5.2.7 Ekstraksi dan Pemrosesan Awal Aluminium Smelter aluminium (biasanya skala nasional). h 5.2.8 Logam Non-Besi Lainnya Produksi logam lain seperti nikel, mangan, dll. i 5.2.9 Produksi Logam Besi Primer Pabrik pig iron/baja primer (blast furnace). 3 Kategori 5.3: Produksi Mineral & Material Lain Dengan Campuran Merkuri a 5.3.1 Produksi Semen Clinker Pabrik semen. <-- PENTING b 5.3.2 Produksi Pulp dan Kertas Pabrik pulp dan kertas. c 5.3.3 Produksi Kapur dan Agregat Ringan Pembakaran batu kapur (kapur tohor), industri bata ringan (hebel). 4 Kategori 5.4: Penggunaan Merkuri Secara Sengaja Dalam Proses Industri a 5.4.1 Produksi Klor-Alkali dengan Teknologi Sel Merkuri Pabrik klor-alkali (bahan baku PVC, soda kaustik).<-- Sangat Langka, Sedang Dialihkan b 5.4.2 Produksi Vinyl Chloride Monomer (VCM) dengan Katalis Merkuri Pabrik plastik/PVC. c 5.4.3 Produksi Asetaldehida dengan Katalis Merkuri Pabrik kimia organik. d 5.4.4 Produksi Bahan Kimia dan Polimer Lain dengan Merkuri Industri cat lama yang menggunakan merkuri sebagai antijamur. 5 Kategori 5.5: Produk Konsumen Yang Menggunakan Merkuri Secara Sengaja a 5.5.1 Termometer dengan Merkuri Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium, penggunaan di rumah tangga (demam).<-- UMUM b 5.5.2 Saklar dan Relay Listrik dengan Merkuri Bangunan tua, panel listrik industri lama, switch lampu neon tua. c 5.5.3 Sumber Cahaya dengan Merkuri Lampu Fluorescent (TL), Lampu CFL (hemat energi), Lampu Mercury Vapor. <-- SANGAT UMUM d 5.5.4 Baterai dengan Merkuri Baterai merkuri oksida (untuk alat bantu dengar, instrumentasi), baterai alkaline lama. e 5.5.5 Poliuretana dengan Katalis Merkuri Industri furniture, busa, insulasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 44 No Kategori & Sub-Kategori UNEP Toolkit Ada/Tidak (✓) Contoh Sumber di Tingkat Kabupaten f 5.5.6 Biocida dan Pestisida dengan Merkuri Kantor pertanian, gudang pestisida, bekas ladang yang menggunakan fungisida merkuri. g 5.5.7 Cat dengan Merkuri Cat kapal laut (antifouling), cat dinding lama. h 5.5.8 Farmasi untuk Manusia dan Hewan Vaksin, antiseptik (Merkurokrom/obat luka merah), kosmetik pemutih kulit ilegal. i 5.5.9 Kosmetik dan Produk Terkait dengan Merkuri 6 Kategori 5.6: Penggunaan Produk/Proses Sengaja Lainnya a 5.6.1 Tambal Gigi Amalgam Merkuri Semua Klinik Gigi, Dokter Gigi, Puskesmas yang melayani penambalan gigi. <-- SANGAT UMUM b 5.6.2 Manometer dan Pengukur dengan Merkuri Alat ukur tekanan darah di faskes, manometer di industri, barometer. c 5.6.3 Bahan Kimia dan Peralatan Laboratorium dengan Merkuri Laboratorium sekolah, universitas, kesehatan, dan industri yang menggunakan reagent merkuri (contoh: Kalorimeter bom). d 5.6.4 Penggunaan Logam Merkuri dalam Ritual Keagamaan & Pengobatan Tradisional Praktik supranatural, pengobatan tradisional tertentu. e 5.6.5 Berbagai Penggunaan Produk, Logam Merkuri, dan Sumber Lain Patung/artikel religi, mainan, pembuatan emas palsu. 7 Kategori 5.7: Produksi Logam Daur Ulang ("Secondary") 7.1 5.7.1 Produksi Merkuri Daur Ulang Penyulingan merkuri bekas dari PETI atau industri. 7.2 5.7.2 Produksi Besi/Baja Daur Ulang Industri peleburan besi/baja bekas (skrap). 7.3 5.7.3 Produksi Logam Daur Ulang Lainnya Peleburan aluminium, tembaga, timbal (khususnya daur ulang aki bekas tidak terkontrol). 8 KATEGORI 5.8: Insinerasi (Pembakaran) Sampah 8.1 5.8.1 Insinerasi Sampah Kota/Umum Insinerator sampah perkotaan (jika ada). 8.2 5.8.2 Insinerasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Insinerator limbah B3 medis atau industri. 8.3 5.8.3 Insinerasi Limbah Medis Insinerator di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik. <-- PENTING 8.4 5.8.4 Insinerasi Lumpur Sewage Fasilitas pengolahan lumpur tinja. 8.5 5.8.5 Pembakaran Sampah Informal Pembakaran sampah secara terbuka di TPA, pemukiman, dan tempat usaha. <-- SANGAT UMUM 9 Kategori 5.9: Penimbunan Sampah/Lahan Urug Dan Pengolahan Air Limbah 9.1 5.9.1 Landfill/TPA Terkontrol Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. <-- PENTING 9.2 5.9.2 Pembuangan Di Bawah Pengendalian Tertentu Landfill industri, tempat penimbunan residu. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 45 No Kategori & Sub-Kategori UNEP Toolkit Ada/Tidak (✓) Contoh Sumber di Tingkat Kabupaten 9.3 5.9.3 Pembuangan Lokal Informal Limbah Produksi Industri Pembuangan limbah industri (lumpur, padat) secara ilegal ke lingkungan. 9.4 5.9.4 Dumping Sampah Umum secara Informal Tempat pembuangan sampah liar (illegal dumping). 9.5 5.9.5 Sistem/Pengolahan Air Limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik & Industri. 10 Kategori 5.10: Crematoria dan Pemakaman 10.1 5.10.1 Crematoria/Pembakaran Jenazah Tempat pembakaran jenazah (krematorium). 10.2 5.10.2 Pemakaman Pemakaman umum (kontribusi sangat kecil dari tambal gigi amalgam pada jenazah). Petunjuk Penggunaan Long List:
76. 1.Lakukan Peninjauan Awal: Tim teknis kabupaten (misal, dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian) bersama-sama meninjau setiap poin dalam daftar.
77. 2.Tandai Keberadaan (✓): Beri tanda centang (✓) pada kolom "Ada" atau "Tidak" berdasarkan pengetahuan lokal tentang kondisi di kabupaten.
78. 3.Prioritaskan Sumber yang Ada: Fokuskan sumber daya pengumpulan data dan investigasi lapangan hanya pada sub-kategori yang ditandai "Ada".
79. 4.Catat Keterangan Spesifik: Pada kolom "Contoh Sumber", dapat ditambahkan nama-nama spesifik fasilitas atau lokasi yang diketahui (misal, "PLTU ABC", "Lokasi PETI di Desa XYZ", "Rumah Sakit Umum Daerah", dll). Dokumen Long List yang telah diisi ini akan menjadi peta jalan (roadmap) yang jelas untuk tahap pengumpulan data lebih lanjut dalam menyusun inventarisasi merkuri dan Rencana Aksi Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 46 BAB V PENETAPAN TARGET DAN KEGIATAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN 5.1 Baseline Bidang Prioritas 5.1.1 Bidang Manufaktur 5.1.1.1. Industri Manufaktur pengguna boiler batu bara Bidang manufaktur dalam kaitannya dengan kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri merujuk pada sektor industri yang menggunakan, menghasilkan, atau berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung merkuri selama proses produksinya. Untuk Bidang manufaktur jenis kegiatan utama yang menghasilkan merkuri adalah industri lampu dan industri baterai, dimana kedua industri ini menggunakan merkuri di produknya, sehingga perlu dilakukan pembatasan. Berdasarkan data yang ada, di Kabupaten Demak saat ini tidak terdapat jenis manufaktur industri lampu dan industri baterai. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2025, di wilayah administrasi Kabupaten Demak terdapat 13 industri manufaktur yang menggunakan boiler berbahan bakar batu bara. Tabel 5-1 Industri Pengguna Batu Bara di Kabupaten Demak No Usaha/kegiatan Jenis Usaha Alamat Titik Koordinat Jenis Limbah (ton/tahun) Fly Ash Bottom Ash 1 PT. Nusantara Building Industries Industri Lembaran Krisotile Jl Raya Semarang Demak, Wonokerto, Karangtengah Km 17 S : 06o 55’ 38,4” E : 110o 34’ 8,4” 287,07 439,65 2 PT. Bahana Buana Box Industri kemasan dari kertas dan karton Jl Raya Semarang Demak, Wonokerto, Karangtengah Km 17 S : 06o 55’ 33,972” E : 110o 34’ 7,806” 5,15 474,54 3 PT. Charoen Pokphand Indo Industri Pakan Ternak Jl Raya Semarang Demak km 8 S : 06o 56’ 77,0” E : 110o 29’480” 53,27 774 4 PT. Hartono Istana Teknologi Industri Elektronika Jl Raya Semarang Demak km 9, trimulyo, Sayung TP LB3 1 S : 06o 56’ 96,5” E : 110o 29’ 85,8” TP LB3 2 S : 06o 56’ 96,5” E : 110o 29’ 85,8” 602,7 1.180 5 PT Surya Rengo Containers Industri Karton Box Jl Raya Semarang Demak km 13,5, Loireng, Sayung S : 06o 56’ 01,0” E : 110o 32’ 15,5” 84,98 1.174,1 7 6 CV. Saprotan Utama (Kembangarum) Industri Pupul dan Pestisida Desa Kembangarum, Kec Mranggen S : 07o 02’ 16,4” E : 110o 32’ 14,4” 62 441,07 7 PT. Glory Semarang Industri Garmen Desa Dukun, Kec. Karangtengah S : 06o 55’ 30,7” E : 110o 34’ 46,7” 52 208 8 PT. Aroma Kopikrim Indonesia Industri Instan Kopi dan Krimer Jl Raya Semarang Demak km 12, Sayung S : 06o 56’ 16,6” E : 110o 31’ 44,2” 961,6 0 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 47 No Usaha/kegiatan Jenis Usaha Alamat Titik Koordinat Jenis Limbah (ton/tahun) Fly Ash Bottom Ash 9 PT Bahana Box Kemasan Karton Gelombang Jl Raya Semarang Demak km 16, Ds Batu, Kec Karangtengah S : 06o 55’ 46,0” E : 110o 33’ 27,7” 53,29 213 10 PT Surya Pratista Hutama Industri Mie Desa Geneng Kec Mijen S : 06o 51’ 09,9” E : 110o 43’ 14,8” 2.040 75,07 11 PT New Hope Indonesia Industri Makanan Ternak Jl Raya Semarang Demak km 7 No 9, Trengguli, Wonosalam S : 6°52'42.84" E : 110°42'20.20" 31,07 26,16 12 PT Kino Food Indonesia Industri kembang gula lainnya, minuman lainnya, makanan dari cokelat dan kembang gula, industri makanan bayi dan Industri es krim Jl Raya Semarang Demak km 10, Sayung S : 06o 56’ 30,7” E : 110o 30’ 48,0” 0 0 13 CV Saprotan Utama (Kalitengah) Industri pupuk dan pestisida Ds Kalitengah, Kec Mranggen S : 07o 02’ 58,4” E : 110o 35’ 24,7” 62,92 0,23 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025 Berdasarkan tabel di atas, terdapat 13 kegiatan usaha yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar boiler. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar berpotensi menyebabkan terjadinya pelepasan merkuri ke media lingkungan hidup. Pelepasan merkuri ini diperoleh dari fly ash dan bottom ash, dimana dari limbah sisa pembakaran batu bara, masih mungkin terdapat kandungan logam berat lain seperti Arsen (As), Timbal (Pb), Kadmium (Cd), Merkuri (Hg). Dari ke 13 industri tersebut yang paling banyak menghasilkan fly ash adalah PT Surya Pratista Hutama yaitu sebanyak 2.040 ton per tahun, sedangkan limbah bottom ash paling banyak berasal dari PT Surya Rengo Containers yaitu sebanyak 1.174,17 ton per tahun. Pengelolaan limbah fly ash dan bottom ash dari masing masing industri melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin khusus sebagai pengelola limbah B3. Dari limbah faba tersebut, berpotensi mengandung merkuri meskipun tergolong kecil, namun secara jangka panjang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kegiatan usaha tersebut, karena merkuri yang dihasilkan dapat menyebar melalui udara maupun terakumulasi di perairan sekitar, sehingga kondisi ini perlu dilakukan kegiatan pengelolaan maupun meminimalisir kandungan merkuri yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 48 terlepas ke alam. Namun hingga saat ini belum terdapat hitungan kandungan merkuri yang terkandung di limbah faba pada masing masing industri. PT. Nusantara Building Industries PT. Nusantara Building Industries PT. Bahana Buana Box Sumber : Tim Penyusun 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 49 Gambar 5-1. Peta Sebaran Industri Berbahan Bakar Batu Bara di Kabupaten Demak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 50 5.1.1.2. Dampak Emisi Merkuri Pada Bidang Industri Manufaktur Emisi merkuri pada bidang industri manufaktur berpotensi ditemukan pada industri manufaktur yang menggunakan boiler berbahan batu bara untuk kegiatan industrinya. Merkuri berpotensi ditemukan pada sisa pembakaran batu bara yang terdiri dari :
80. 1.Fly ash • abu halus yang ikut terbawa gas buang pembakaran batubara, • memiliki ukuran partikel sangat halus, seperti debu. • Posisi saat pembakaran: Terbawa oleh gas buang dan biasanya ditangkap oleh alat seperti pengendap elektrostatik atau filter sebelum dikeluarkan melalui cerobong.
81. 2.Bottom ash • adalah abu kasar yang mengendap di dasar tungku. • Ukuran partikel: Lebih besar dan lebih berat dibandingkan fly ash. • Posisi saat pembakaran : Jatuh ke dasar tungku dan terkumpul di ash hopper (penampung abu). Dari fly ash dan bottom ash ini terdapat beberapa partikel yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Adapun partikel-partikel tersebut antara lain karbon dalam bentuk abu atau fly ash (C), debu-debu silika (SiO2), debu- debu alumina (Al2O3) serta logam berat seperti tembaga (Cu), timbal (Pb), cadmium (Cd), merkuri (Hg) dan arsen (As). Partikel-partikel tersebut merupakan bagian dari zat toksik yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Fly ash dan bottom ash (faba) dari sisa pembakaran batu bara ada mesin boiler dikategorikan sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), terutama ketika tidak dikelola dengan baik, hal ini biasanya dapat dilihat pada warna hitam pekat yang ada di cerobong pembuangan boiler dan terkadang juga terlihat pada atap atap perusahaan yang menggunakan boiler berbahan bakar batu bara. Dari kandungan faba ini berpotensi mengandung merkuri meskipun dalam konsentrasi yang kecil, namun jika bersifat terus menerus maka akan dapat berdampak buruk kepada lingkungan sekitar baik untuk alam maupun untuk makhluk hidup. Beberapa potensi buruk bagi kesehatan yang mungkin muncul karena merkuri, antara lain :
82. 1.emisi merkuri dapat memicu keracunan,
83. 2.gagal ginjal,
84. 3.menyebabkan penyakit kulit,
85. 4.gangguan pencernaan, paru- paru dan
86. 5.penyakit kanker. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 51
87. 6.Emisi merkuri juga dapat meningkatkan penderita autism spectrum disorder dan penderita attention deficit hyperactive disorder pada anak- anak (Febrion, C., & Falah, U.S.,2018). 5.1.1.3. Upaya Pengurangan Emisi Merkuri Upaya pengurangan merkuri pada Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) melalui pengolahan pendahuluan pada batubara dan gas buang boiler industri dan PLTU atau berfokus pada pemanfaatan kembali material tersebut sebagai adsorben.
88. 1.Pengolahan Gas Buang (Flue Gas Treatment) : Metode utama untuk mengendalikan emisi merkuri dari boiler industri atau PLTU adalah dengan menangkapnya sebelum merkuri mencapai cerobong asap. Ini biasanya melibatkan:
a.Adsorpsi Karbon Aktif: Menyuntikkan bubuk karbon aktif ke dalam aliran gas buang. Merkuri menempel pada karbon dan kemudian dikumpulkan bersama FABA dalam alat pengendap elektrostatik (electrostatic precipitator - ESP) atau penyaring kantung (baghouse filter).
b.Peningkatan Oksidasi: Memastikan merkuri dalam gas buang teroksidasi menjadi bentuk yang lebih mudah larut dalam air, sehingga dapat ditangkap oleh sistem desulfurisasi gas buang basah (wet flue gas desulfurization - WFGD).
1. 2.Pengelolaan dan Regulasi: Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri dan menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Regulasi ini mendorong pengelolaan FABA yang aman dan pemanfaatan yang bertanggung jawab untuk menurunkan risiko pencemaran lingkungan.
2. 3.Pemanfaatan FABA sebagai Adsorben: FABA memiliki potensi sebagai bahan adsorben alami karena sifatnya yang berpori dan kandungan karbonnya. Inovasi penelitian menunjukkan bahwa FABA dapat digunakan untuk menyerap logam berat, termasuk merkuri, dari limbah cair. Proses ini sering melibatkan aktivasi fly ash, misalnya dengan perendaman dalam larutan asam (HCl atau H₂SO₄) dan proses kalsinasi (pembakaran suhu tinggi) untuk meningkatkan efisiensi penyerapan. Secara ringkas, upaya paling efektif untuk mengurangi kadar merkuri pada FABA adalah melalui kombinasi teknologi penangkapan emisi di boiler industri dan pemanfaatan FABA yang sudah dihasilkan sebagai material Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 52 konstruksi atau adsorben setelah melalui pengujian dan pengelolaan yang tepat. 5.1.2 Bidang Energi Bidang prioritas energi yang berpotensi menghasilkan merkuri adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) karena masih banyak menggunakan bahan bakar batubara. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan instalasi yang mengkonversi energi panas menjadi energi Listrik melalui reaksi kimia. Di Indonesia penggunaan PLTU dinilai lebih efisien dan ekonomis karena didukung oleh ketersediaan sumber daya batu bara yang melimpah. Provinsi Jawa Tengah saat ini Terdapat 6 (enam) PLTU yang tersebar di beberapa wilayah antara lain:
3. 1.Kabupaten Cilacap terdapat 2 (dua) PLTU
4. 2.Kabupaten Batang terdapat 1 (satu) PLTU
5. 3.Kabupaten Jepara terdapat 2 (dua) PLTU
6. 4.Kabupaten Rembang terdapat 1 (satu) PLTU Jika dilihat berdasarkan data, maka tidak ada PLTU batu bara di Kabupaten Demak, namun dari sebaran PLTU yang ada di Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat PLTU yang letaknya termasuk dekat dengan Kabupaten Demak yaitu PLTU yang berada di Kabupaten Jepara. Dimana di Kabupaten Jepara terdapat 2 PLTU yaitu PLTU Tanjung Jati dan PLTU Bhumi Jati Power. PLTU Tanjung Jati merupakan salah satu pembangkit PLN yang memenuhi kebutuhan listrik sistem interkoneksi Jawa-Bali. PLTU Tanjung Jati memiliki 4 unit pembangkit dengan bahan bakar batu bara yang mampu menghasilkan listrik per unitnya 660 MW. PLTU ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional sebesar 12% atau setara dengan kebutuhan listrik sekitar 5 juta pelanggan rumah tangga. Sedangkan PLTU Bhumi Jati Power memiliki 2 unit pembangkit dengan bahan bakar batu bara yang mampu menghasilkan listrik per unitnya 1.000 MW. Dengan kondisi tersebut maka limbah merkuri dari PLTU tidak secara langsung bisa ditemukan di wilayah Kabupaten Demak, hal ini dipengaruhi dengan jarak yang cukup jauh antara Kabupaten Demak dengan lokasi PLTU di sekitar. Jarak PLTU terdekat dengan Kabupaten Demak adalah PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Bhumi Jati Power yang terletak di Kabupaten Jepara dengan jaraka ke Ibukota Kabupaten Demak kurang lebih 65 km. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 53 Tabel 5-2 Jarak PLTU Batu Bara Dengan Ibukota Kabupaten Demak No Nama PLTU Lokasi PLTU Jarak dengan Ibukota Demak (km) 1 PLTU Sumber Segara Primadaya Kabupaten Cilacap 300 km 2 PLTU Adipala Kabupaten Cilacap 285 km 3 PLTU Bhimasena Power Indonesia Kabupaten Batang 128 km 4 PLTU Tanjung Jati B Kabupaten Jepara 65 km 5 PLTU Bhumi Jati Power Kabupaten Jepara 66 km 6 PLTU Rembang Kabupaten Rembang 109 km Sumber : Tim Penyusun 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 54 Gambar 5-2. Jarak PLTU Batu Bara dengan Kabupaten Demak 128 km Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 55 FABA (Fly ash bottom ash) adalah limbah yang timbul dari hasil pembakaran batu bara pada PLTU yang melayang ke atas dan jatuh ke bawah. Zat yang melayang ke atas atau terbang disebut fly ash, sedangkan zat yang jatuh ke bawah atau terendapkan disebut bottom ash. Kandungan yang terdapat dalam FABA sendiri bergantung kepada jenis mineral yang terdapat dalam batu bara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Material FABA yang merupakan hasil sisa pembakaran batubara di PLTU pada temperatur tinggi, sehingga kandungan unburnt carbon di dalam FABA menjadi minimum dan lebih stabil ketika disimpan sehingga tidak dimasukkan lagi sebagai limbah B3. Sedangkan pada proses pembakaran di industri lain, dengan fasilitas stoker boiler dan/tungku industri yang digunakan untuk pembuatan steam dengan temperatur rendah, limbah FABA yang dihasilkan merupakan limbah B3, yaitu fly ash kode limbah B409 dan bottom ash kode limbah B410. Pembakaran batubara di PLTU yang menggunakan temperatur tinggi menyebabkan FABA dapat dimanfaatkan seperti sebagai bahan bangunan, substitusi semen, jalan, tambang bawah tanah atau underground mining, dan restorasi tambang. Walaupun dinyatakan sebagai Limbah non-B3, namun penghasil limbah non-B3 tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan pada masing masing kegiatan usaha. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara emisi di beberapa PLTU melampaui baku mutu emisi merkuri yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Melalui Peraturan Menteri tersebut ditetapkan Baku Mutu Emisi Merkuri sebesar 0,03 (mg/Nm). Dari hasil pemantauan emisi merkuri pada 6 PLTU di Jawa Tengah tidak ditemukan PLTU yang melebihi baku mutu emisi merkuri. Berikut hasil pemantauan emisi merkuri secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 5-3 Hasil Pemantauan Emisi Merkuri di PLTU Jawa Tengah No Nama PLTU Baku Mutu Emisi Hg (mg/Nm3) Emisi Hg (mg/Nm3) 2021 2022 2023 1 PLTU Sumber Segara Primadaya 0,03 0,018 0,018 0,018 2 PLTU Adipala 0,03 0,01 0,01 0,01 3 PLTU Bhimasena Power Indonesia 0,03 - 0,0001 0,0001 4 PLTU Tanjung Jati B 0,03 0,018 0,018 0,018 5 PLTU Bhumi Jati Power 0,03 - 0,0001 0,0001 6 PLTU Rembang 0,03 0,011 0,011 0,011 Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 56 5.1.3 Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) merupakan kegiatan penambangan emas tradisional yang umumnya dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil dengan teknologi sederhana dan modal terbatas. Bidang PESK termasuk dalam bidang priritas penghasil merkuri, dikarenakan bidang PESK menggunaan merkuri (Hg) dalam proses amalgamasi, yaitu teknik pemisahan emas dari bijihnya dengan bantuan merkuri. Logam merkuri dicampur langsung dengan bijih emas untuk membentuk amalgam emas- merkuri, lalu dipanaskan untuk menguapkan merkuri dan meninggalkan emas murni. Metode ini sangat berbahaya karena merkuri yang menguap akan mencemari udara, dan sisa merkuri yang terbuang ke tanah dan air mencemari lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri tidak terdapat kegiatan PESK di Kabupaten Demak dan hingga saat ini juga tidak ditemukan kegiatan tambang emas di Kabupaten Demak. 5.1.4 Bidang Kesehatan 5.1.4.1. Kondisi Penggunaan Alkes Mengandung Merkuri Bidang Kesehatan termasuk salah satu bidang prioritas dalam rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri dikarenakan penggunaan merkuri dalam bidang kesehatan khususnya pada penggunaan alat kesehatan berupa thermometer, tensimeter dan amalgam. Dimana dalam alat kesehatan tersebut terutama keluaran lama, masih mengandung merkuri atau air raksa. Namun saat ini penggunaan alat kesehatan tersebut sudah digantikan dengan alat sejenis yang digital, sehingga sudah tidak menggunakan merkuri lagi. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, penggunaan merkuri di Kabupaten Demak dijumpai pada bidang prioritas kesehatan dimana berdasarkan baseline merkuri ditemukan pada penggunaan alat kesehatan yang mengandung merkuri di Kabupaten Demak sebanyak 43 alat kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, alat kesehatan yang mengandung merkuri di failitas pelayanan kesehatan di Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 57 Kabupaten Demak sudah dilakukan penarikan tahap pertama pada 30 November 2022 (berita acara terlampir). Jumlah penarikan alat kesehatan yang mengandung merkuri di Kabupaten Demak sebanyak 257 unit yang terdiri dari termometer sebanyak 33 unit, tensimeter meja sebanyak 219 unit, tensimeter berdiri sebanyak 2 unit dan dental amalgam sebanyak 3 unit. Tabel 5-4 Hasil Identifikasi Atas Penarikan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Kabupaten Demak No Jenis Alat Kesehatan Jumlah (unit) Jumlah Limbah (Kg) 1 Termometer 33 2,7 kg 2 Tensimeter Meja 219 266,85 kg 3 Tensimeter Berdiri 2 3,5 kg 4 Dental Amalgam 3 0,30 kg Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025 Untuk penggunaan alat kesehatan bermerkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Demak di tahun 2025 dari 32 fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Rumah sakit dan puskesmas masih terdapat 4 fasilitas kesehatan yang masih memiliki alat kesehatan bermerkuri, antara lain :
7. 1.Puskesmas bonang 2 terdiri dari tensimeter air raksa sebanyak 3 unit dan termometer air raksa sebanyak 1 unit.
8. 2.Puskesmas Wedung 1 terdiri dari tensimeter air raksa sebanyak 3 unit dan termometer air raksa sebanyak 2 unit.
9. 3.Puskesmas Wedung ll berupa tensimeter 16 sebanyak unit
10. 4.Puskesmas wonosalam 1 berupa tensimeter 1 sebanyak unit Tabel 5-5 Hasil Identifikasi Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2025 No Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah (unit) 1 RSUD Sunan Kalijaga Nihil 2 RSUD Sultan Fatah Nihil 3 RS Pelita Anugerah Nihil 4 RS Charlie Nihil 5 RS Fatima Zahra Nihil 6 RSI NU Nihil 7 Puskesmas Mijen 1 Nihil 8 Puskesmas mrangge 2 Nihil 9 Puskesmas Karangawen 2 Nihil 10 Puskesmas Demak 1 Nihil 11 Puskesmas Demqk 3 Nihil 12 Puskesmas Guntur 1 Nihil 13 Puskesmas Dempet Nihil 14 Puskesmas Guntur 2 Nihil 15 Puskesmas Gajah 2 Nihil 16 Puskesmas kebonagung Nihil 17 Puskesmas Sayung 1 Nihil 18 Puskesmas Bonang 2 tensimeter 3 unit, termometer 1 unit 19 Puskesmas Bonang 1 Nihil Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 58 No Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah (unit) 20 Puskesmas Mranggen 1 Nihil 21 Puskesmas Gajah 1 Nihil 22 Puskesmas Wonosalam 2 Nihil 23 Puskesmas Wedung 1 tensimeter 3 unit termometer 2 unit 24 Puskesmas Wedung ll tensimeter 16 unit 25 Puskesmas Sayung 2 Nihil 26 Puskesmas Karanganyar 1 Nihil 27 Puskesmas Demak 2 Nihil 28 Puskesmas Mijen II Nihil 29 Puskesmas Karanganyar 2 Nihil 30 Puskesmas Karangawen 1 Nihil 31 Puskesmas Mranggen 3 Nihil 32 Puskesmas Wonosalam 1 tensimeter 1 unit Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025 Puskesmas Bonang II Puskesmas Wonosalam I Puskesmas Wedung I Puskesmas Wedung II Gambar 5-3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang masih memiliki alkes ber merkuri di Kabupaten Demak Potensi kandungan merkuri pada alkes bermerkuri di Kabupaten Demak dengan menggunakan pedoman UNDP-GEF12, jumlah merkuri dalam termometer adalah sekitar 1 gram (kisaran 0,5 – 1,5 gram) dan dalam sfigmomanometer berkisar antara 80 – 200 gram (rata rata 140 gram) dengan dasar tersebut, maka dapat diperkirakan kandungan merkuri pada alat kesehatan yang bermerkuri di Kabupaten Demak sebagai berikut :
11. 1.Termometer sebanyak 3 unit diperkirakan kandung merkuri sebanyak 3 gram
12. 2.Tensimeter sebanyak 23 unit diperkirakan kandung merkuri sebanyak 3.220 gram Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 59 Tabel 5-6 Perkiraan Kandungan Merkuri pada Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2025 No Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah (unit) Asumsi kandungan merkuri per alkes (gram) Asumsi kandungan merkuri total (gram) 1 Puskesmas Bonang 2 tensimeter 3 unit, 140 gram / unit 420 termometer 1 unit 1 gram /unit 1 2 Puskesmas Wedung 1 tensimeter 3 unit 140 gram / unit 420 termometer 2 unit 1 gram /unit 2 3 Puskesmas Wedung ll tensimeter 16 unit 140 gram / unit 2.240 4 Puskesmas Wonosalam 1 tensimeter 1 unit 140 gram / unit 140 Total 3.223 Sumber : Tim Penyusun 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 60 Gambar 5-4. Peta Sebaran Alkes Bermerkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Demak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 61 Sedangkan untuk klinik kesehatan yang ada di Kabupaten Demak di tahun 2025 dari 42 klinik, ada 1 klinik yang masih memiliki alat kesehatan bermerkuri/air raksa berupa tensimeter yaitu klinik Darrusalam sebanyak 1 unit, sedangkan untuk 41 klinik lainnya sudah teridentifikasi tidak memiliki alat kesehatan bermerkuri. Tabel 5-7 Hasil Identifikasi Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Klinik Kesehatan di Kabupaten Demak Tahun 2025 No Klinik Kesehatan Ada atau Tidak 1 Klinik Hidayah Waru Nihil 2 Klinik Narwastu Nihil 3 Klinik syafakillah Nihil 4 Klinik mitra permata hati Nihil 5 Klinik Sumber Medika Mranggen Nihil 6 Klinik Rifda Nihil 7 Klinik Darul Amin Nihil 8 Klinik Ananda Sehat Nihil 9 Klinik Anugrah Nihil 10 Klinik Mutiara Bunda Demak Nihil 11 klinik surya medika karangawen Nihil 12 Klinik keluarga sakinah Nihil 13 klinik pratama mitra husada kebonagung Nihil 14 Klinik Pratama Polres Demak Nihil 15 Klinik Irma Solikin Nihil 16 Klinik ANISAH Nihil 17 Klinik syafana medika Nihil 18 Klinik Pucang Anom Medika Nihil 19 Klinik Rutan Demak Nihil 20 KHS Nihil 21 Klinik Nayaka Husada 4 Karangtengah Nihil 22 klinik Harapan Kasih Mlaten Nihil 23 klinik Dwi PuspitaKarangawen Nihil 24 Klinik Kawan Sejati Nihil 25 Klinik Hamzah Nihil 26 klinik syafana medika guntur Nihil 27 Klinik Nahdhotul Ulama Mranggen Nihil 28 Klinik Pratama Derla Nihil 29 Klinik hidup sehat Nihil 30 Klinik wahyu anugrah husada Nihil 31 Klinik Doa Sehat Nihil 32 Klinik dr. Legowaspada Nihil 33 Klinik kasih sayang bunda Nihil 34 Klinik Kartika 19/Demak Nihil 35 Klinik Darussalam ada tensimeter air raksa sebanyak 1 unit 36 Klinik Dwi Puspita Karangawen Nihil 37 Klinik Dwi Puspita Mranggen Nihil 38 Klinik dr.Slamet Widodo Nihil 39 Klinik dr. Indah Nihil 40 Klinik Nayaka 05 mangunjiwan Nihil 41 klinik Rista Nihil 42 Klinik Khoir Akbar Nihil Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2025 Penggunaan merkuri pada alat alat kesehatan yang umum dijumpai pada fasilitas kesehatan antara lain termometer dan tensimeter. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 62 Tabel 5-8 Alat Kesehatan Mengandung Merkuri No Alat Kesehatan Keterangan 1 Termometer Termometer demam standar mengandung sekitar ½ gram hingga 0,6 gram merkuri cair (air raksa) 2 Tensimeter Tensimeter merkuri adalah alat ukur tekanan darah. Tensimeter air raksa (sfigmomanometer merkuri) umumnya mengandung antara 85 hingga 200 gram merkuri. Sumber: Tim Penyusun 2025 5.1.4.2. Dampak Penggunaan Alkes Mengandung Merkuri Bidang Kesehatan penggunaan alat kesehatan yang mengandung merkuri dapat memberikan dampak bagi penggunanya, terutama ketika alkes bermerkuri yang digunakan mengalami kerusakan, karena umumnya alkes mengandung merkuri terbuat dari kaca, dimana merkuri yang ada akan bereaksi terhadap suhu tubuh dari pelanggan. Jika terjadi kerusakan pada alkes bermerkuri misalnya alkes pecah, maka hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Jika alkes bermerkuri mengalami kerusakan atau pecah, maka perlu dilakukan penanganan secara serius sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika alkes mengandung merkuri ini pecah, maka merkuri dalam alkes, akan keluar dan mencemari lingkungan serta berbahaya bagi kesehatan pengguna. Merkuri berbentuk lipofilik dan setelah diserap dapat dengan mudah menghambat peredaran darah menuju otak. Secara intraseluler merkuri dengan cepat dioksidasi oleh katalase menjadi merkuri anorganik (Hg2+) yang dapat bertahan di otak selama bertahun-tahun. Paparan dan/atau kontaminasi merkuri dianggap sebagai kontributor potensial terhadap masalah kesehatan; misalnya, paparan merkuri dapat menyebabkan cacat sistem saraf pusat, erethisme serta aritmia, kardiomiopati, gagal napas dan kerusakan ginjal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 63 5.1.4.3. Upaya Pengurangan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri Upaya pengurangan alat kesehatan yang mengandung merkuri di Kabupaten Demak dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain :
13. 1.Updating data alkes yang mengandung merkuri di fasilitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak setiap tahun.
14. 2.Melakukan penarikan dan penghapusan alat kesehatan yang mengandung merkuri yang masih digunakan di fasilitas kesehatan.
15. 3.Melakukan penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan alat kesehatan teknologi terbaru yang saat ini banyak beredar yaitu alat kesehatan digital yang lebih modern.
16. 4.Melakukan pengecekan secara berkala di pasaran terkait dengan peredaran alat kesehatan di Kabupaten Demak.
17. 5.Memasukkan persyaratan untuk bebas atau tanpa alat kesehatan mengandung merkuri disaat pengurusan izin kegiatan usaha khususnya pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik kesehatan, apotik, tempat praktek dokter maupun sarana dan fasilitas kesehatan lainnya. 5.2 Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Merkuri di Kabupaten Demak Berdasarkan data dan identifikasi awal, maka dari 4 bidang prioritas pengurangan dan penghapusan merkuri yang dijumpai di Kabupaten Demak hanya ada 2 bidang yaitu bidang manufaktur dan bidang kesehatan. Pada bidang manufaktur, terdapat 2 kegiatan usaha yang menggunakan batu bara untuk bahan bakar dimana penggunaan batu bara ini berpotensi menghasilkan merkuri. Sedangkan pada bidang kesehatan di Kabupaten Demak berdasarkan baseline terdapat alat kesehatan yang masih menggunakan merkuri, namun berdasarkan data dan informasi terbaru, pada tahun 2022 sudah dilakukan penarikan alat kesehatan bermerkuri dan pemusnahan alat bermerkuri di Kabupaten Demak, khususnya alat kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Demak. Permasalahan dan tantangan dalam melakukan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Demak disajikan pada Tabel berikut : Tabel 5-9 Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Merkuri di Kabupaten Demak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 64 No Bidang Prioritas Permasalahan Tantangan 1 Manufaktur • Masih adanya kegiatan usaha yang menggunakan batu bara untuk bahan bakar kegiatan usaha • Belum adanya pemantauan emisi lepasan merkuri pada industri pengguna barubara • Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 • Kontaminasi merkuri sangat sulit terdeteksi, apalagi merkuri yang dihasilkan sangat sedikit • Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan dampak buruk merkuri pada tubuh dan lingkungan • Penggunaan bahan bakar Batubara pada aindustri manufaktur bukan termasuk bidang prioritas, meskipun berpotensi menghasilkan merkuri pada limbah faba. • Penggunaan bahan alternatif selain batu bara untuk bahan bakar • Inventarisasi yang sulit untuk dilakukan • Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan manufaktur yang berbahan bakar batu bara • perlunya media khusus dalam nyediakan pemantauan merkuri 2 Kesehatan • Masih terdapat alat kesehatan ber merkuri yang digunakan di fasyankes • Belum adanya data penggunaan alat kesehatan bermerkuri khususnya pada fasilitas kesehatan yang dikelola oleh swasta • Belum adanya data terkait penggunaan alat kesehatan bermerkuri khususnya yang berasal dari fasilitas UKS di sarana Pendidikan • Masih kurangnya kegiatan sosialisasi terkait penggunaan alkes ber merkuri • Belum terdatanya alkes bermerkuri yang masih berpotensi beredar di pasaran • Penarikan alkes ber merkuri di fasyankes yang masih ada • Updating data alat kesehatan pada fasilitas kesehatan swasta • Melakukan inventarisasi alkes ber merkuri di UKS di sarana pendidikan • Sosialisasi bahaya alkes bermerkuri kepada masyarakat. • mengontrol peredaran alat kesehatan bermerkuri di pasaran Sumber: Tim Penyusun 2025 5.3 Identifikasi Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan Merkuri Upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan tingkat pusat yang berhubungan dengan pengelolaan merkuri yaitu :
18. 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
19. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 65
20. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri).
21. 4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
22. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
23. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
24. 7.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
25. 8.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara.
26. 9.Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri.
27. 10.Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
28. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri. Kabupaten Demak saat ini belum memiliki peraturan yang khusus terkait pengelolaan merkuri, baik itu peraturan daerah maupuan peraturan bupati hingga surat keputusan bupati maupun OPD. Namun jika melihat konteks yang lebih luas, maka di Kabupaten Demak sudah terdapat beberapa peraturan secara makro terkait limbah, antara lain :
29. 1.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.
30. 2.Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak.
31. 3.Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijkan dan Strategi Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 66 5.4 Penentuan Target Pengurangan dan Pengahapusan Merkuri Penentuan target pengurangan dan penghapusan merkuri ditentukan berdasarkan pada: Baseline merkuri nasional dan Target RAN-PPM RAD-PPM. Sesuai dengan bidang prioritas RAD-PPM. 5.4.1 Bidang Manufaktur Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN- PPM. Indonesia menargetkan pengurangan merkuri sebesar 50% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat baseline tahun 2018–2019. Target ini mencakup pengurangan merkuri dalam proses produksi serta dalam produk jadi seperti:
32. 1.Lampu fluoresen (CFL)
33. 2.Produk elektronik yang masih menggunakan senyawa merkuri Industri manufaktur untuk industri baterai, Lampu dan elektronik lainnya yang menggunakan senyawa merkuri tidak teridentifikasi di Kabupaten Demak. namun terdapat 13 industri yang menggunakan batu bara untuk bahan bakar boiler. Penggunaan batu bara untuk bahan bakar, berpotensi menghasilkan merkuri sebagai dampak akhir berupa limbah. Penggunaan batu bara ini dinilai masih efektif dan efisien bagi industri tersebut hal ini menyesuaikan dengan teknologi yang masih digunakan saat ini. Penggunaan bahan bakar alternatif lainnya saat ini masih belum dapat dilakukan, mengingat kebutuhan energi yang cukup besar, merkuri yang dihasilkan dari industri ini juga merupakan produk limbah fly ash dan bottom ash sisa pembakaran batu bara, yang berpotensi mengandung merkuri dan terlepas ke lingkungan sekitar. Sehingga untuk mengurangi kandung merkuri ini, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berkiut :
34. 1.Melakukan pengelolaan limbah fly ash dan bottom ash yang ada, agar tidak mencemari lingkungan
35. 2.Menggunakan teknologi boiler terbaru untuk mengurangi jumlah limbah sehingga hasil akhir dari limbah akan sedikit mengandung merkuri. 5.4.2 Bidang Energi Sektor energi, terutama PLTU berbahan bakar batubara, merupakan salah satu penyumbang utama emisi merkuri ke atmosfer. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), Indonesia menetapkan target pengurangan emisi merkuri di sektor energi sebesar 33% pada tahun 2030 dari baseline yang diukur pada tahun dasar implementasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 67 5.4.3 Bidang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia telah diidentifikasi sebagai kontributor utama penggunaan dan pelepasan merkuri ke lingkungan. Menurut data KLHK, lebih dari 57% penggunaan merkuri nasional berasal dari sektor ini, terutama di daerah-daerah dengan praktik penambangan informal dan ilegal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), Indonesia menargetkan penghapusan total penggunaan merkuri di sektor PESK pada tahun 2025. Namun karena berdasarkan baseline nasional, tidak terdapat kegiatan pertambangan emas skala kecil (PESK) di Kabupaten Demak, sehingga tidak ditetapkan target pengurangan dan penghapusan merkuri di bidang pertambangan emas skala kecil (PESK). 5.4.4 Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia wajib bebas dari alat kesehatan berbasis merkuri sejak akhir tahun 2020. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah mentargetkan persentase penurunan penggunaan alat Kesehatan berbahan merkuri 100% pada tahun 2029. Berikut disajikan target Rencana Aksi PPM pada Tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak pada sektor prioritas Kesehatan. Tabel 5-10 Target Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sektor Prioritas Kesehatan di Kabupaten Demak No Target Rencana Aksi 2019 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Nasional (RAN Permen LHK) a Baseline (unit) : 21.663 b Target capaian (unit) c Persentase penurunan (%) 100% 2 Provinsi Jawa Tengah a Baseline (unit) : 21.997 b Target capaian (unit) c Persentase penurunan (%) 100% 3 Kabupaten Demak a Baseline (unit) : 43 27 0 b Target capaian (unit) 0 c Persentase penurunan (%) 100 Sumber : Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak 2025 Berdasarkan data dari DLHK Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, bahwa alat kesehatan yang mengandung merkuri di Kabupaten Demak sudah dilakukan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 68 penarikan dan penghapusan pada tahun 2022. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak di tahun 2025 terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dan klinik yang masih memiliki alat kesehatan bermerkuri atau air raksa sebanyak 27 unit yang terdiri dari tensimeter sebanyak 24 unit dan termometer sebanyak 3 unit. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 69 Strategi RAN-PPM, Bidang prioritas RAD-PPM; dan Target RAD-PPM. 6.1 Bidang Prioritas yang terdapat di Kabupaten Demak 6.1.1 Bidang Manufaktur Berdasarkan hasil identifikasi sumber merkuri pada sektor prioritas bidang industri manufaktur, di Kabupaten Demak terdapat 13 industri yang menggunakan batubara sebagai sumber energi. Tabel 6-1 Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pengurangan atau Pengahapusan Merkuri Sektor Manufaktur No Pertimbangan/Analisa/penapisan Jika tidak ada atau belum pernah dilakukan, Strategi dan Kegiatan yang harus dipilih Kegiatan Strategi 1 Jika di daerah kerja Anda terdapat lokasi berikut: • Industri Manufaktur Lampu • Industri Manufaktur Baterai Apakah dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas mengenai pengurangan merkuri di sektor industi manufaktur terhadap aparat pemerintah Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai pengurangan merkuri di sektor industri manufaktur Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait Apakah dilakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala terhadap industri tersebut? Melakukan pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah Apakah dilakukan sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan di industri? Mengadakan sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari industri manufaktur Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi Sumber: RAN-PPM Permen LHK No 81 Tahun 2019 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 70 6.1.2 Bidang Kesehatan Upaya penghapusan alat Kesehatan yang mengandung merkuri melalui penarikan melalui beberapa kebijakan, antara lain :
36. 1.Dikeluarkannya peraturan yang berkaitan dengan penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermekuri pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2019.
37. 2.Surat Edaran Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/V/0720/2018 tentang Penetapan Masa Berlaku Izin Edar dan Peredaran Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri dikeluarkan tanggal 15 Mei 2018
38. 3.Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02.1/2899/2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri dikeluarkan tanggal 11 Juli 2019
39. 4.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2019
40. 5.Inventarisasi alat Kesehatan di fasyankes sejak awal tahun 2020 Tabel 6-2 Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pengurangan atau Pengahapusan Merkuri Sektor Kesehatan No Pertimbangan/Analisa/penapisan Jika tidak ada atau belum pernah dilakukan, Strategi dan Kegiatan yang harus dipilih Kegiatan Strategi 1 Jika di daerah kerja Anda terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang masih menggunakan alat kesehatan Apakah dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai upaya penghapusan merkuri di sektor kesehatan Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah mengenai upaya penghapusan merkuri di sektor kesehatan Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi Apakah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat terkait penarikan/ penggantian Koordinasi dengan Pemerintah pusat terkait penarikan/ penggantian Alkes yang mengandung Merkuri Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah 2 (Termometer, tensimeter) mengandung Merkuri dan/atau dental amalgam? Alkes yang mengandung Merkuri Apakah dilakukan inventarisasi penggunaan merkuri dalam produk dan Inventarisasi penggunaan merkuri dalam produk dan proses pada alat Pembentukan sistem informasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 71 No Pertimbangan/Analisa/penapisan Jika tidak ada atau belum pernah dilakukan, Strategi dan Kegiatan yang harus dipilih Kegiatan Strategi proses pada alat kesehatan mengandung Merkuri kesehatan mengandung Merkuri Apakah dilakukan program penyuluhan dan sosialisasi kepada tenaga medis mengenai penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri dan risiko pajanan merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Mengembangkan program penyuluhan dan sosialisasi kepada tenaga medis mengenai penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri dan risiko pajanan merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi Apakah dilaksanakan sosialisasi dan peningkatan kemampuan kepada tenaga medis tentang risiko kesehatan penggunaan dan penanganan merkuri. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kemampuan kepada tenaga medis tentang risiko kesehatan penggunaan dan penanganan merkuri. Apakah dilaksanakan penggantian alat kesehatan mengandung merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Melaksanakan penggantian alat kesehatan mengandung merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Penerapan teknologi alternatif tanpa merkuri Apakah dilakukan pengawasan penyimpanan limbah alat kesehatan mengandung merkuri di storage depo yang tersedia di setiap provinsi Mengawasi penyimpanan limbah alat kesehatan ber- merkuri di storage depo yang tersedia di setiap provinsi Apakah dilakukan pengawasan proses penarikan/penggantian peredaran alat kesehatan bermerkuri di daerah Mengawasi proses penarikan/penggantian peredaran alat kesehatan bermerkuri di daerah Penguatan penegakan hukum Apakah dilakukan penertiban tata niaga alat kesehatan berMerkuri ilegal Penertiban tata niaga alat kesehatan bermerkuri ilegal 3 Jika di daerah kerja Anda terdapat peredaran kosmetik bermerkuri Mengawasi dan menindak peredaran produk kosmetik bermerkuri Penguatan penegakan hukum Sumber: RAN-PPM Permen LHK No 81 Tahun 2019 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 72 6.2 Mekanisme Penghapusan 6.2.1 Bidang Manufaktur Untuk melakukan penghapusan merkuri yang beredar di lingkungan maupun di masyarakat baik berupa alat kesehatan, kosmetik maupun efek timbulan merkuri yang berasal dari kegiatan manufaktur, maka diperlukan langkah langkah komprehensif yang melibatkan beberapa stakeholder dan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat serta perlu melibatkan masyarakat dalam kegiatan penghapusan merkuri yang ada di Kabupaten Demak. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 73 Tabel 6-3 Strategi dan Rencana Aksi Sektor Manufaktur No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 1 Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD Penguatan dan implementasi regulasi dan kebijakan Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengurangan dan penghapusan Merkuri Kab. Demak Tersedianya Peraturan Bupati Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Peraturan Bupati 1 2 Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah Pemantauan status emisi dan lepasan di manufaktur Pemantauan status emisi dan lepasan di manufaktur Melakukan pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan Daerah • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kegiatan 1 1 1 1 1 Melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi manufaktur pengguna boiler berbahan bakar batu bara Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas udara di lokasi manufaktur pengguna boiler berbahan bakar batu bara Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan Daerah • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kegiatan 1 1 1 1 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 74 No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 3 Penyusunan Database Pengembangan basis data dan informasi Identifikasi penggunaan Merkuri dalam produk dan proses di industri manufaktur database merkuri terbaru Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kegiatan 1 1 1 1 1 4 Penguatan dan implementasi regulasi dan kebijakan Penguatan dan implementasi regulasi dan kebijakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pedoman Teknis penggunaan Merkuri pada industri berbahan bakar batubara Tersedianya laporan emisi Merkuri di industri yang menggunakan Boiler berbahan bakar batubara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan 1 1 1 1 1 5 Penguatan komitmen dunia usaha Advokasi pada industri/ manufaktur dalam rangka pengurangan Merkuri melaksanakan kegiatan advokasi pada industri/ manufaktur dalam rangka pengurangan Merkuri Terlaksananya kegiatan advokasi pada industri/ manufaktur dalam rangka pengurangan Merkuri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Lingkungan Hidup kegiatan 1 1 1 1 1 Sosialisasi pengurangan Merkuri pada industri/ manufaktur yang Melakukan sosialisasi pengurangan Merkuri kepada industri/ manufaktur Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengurangan Merkuri pada industri/ Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kegiatan 1 1 1 1 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 75 No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 menggunakan bahan bakar batu bara yang menggunakan bahan bakar batu bara manufaktur yang menggunakan bahan bakar batu bara Sumber : Tim Penyusun 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 76 6.2.2 Bidang Kesehatan Kegiatan penghapusan alat kesehatan bermerkuri di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan Penggunaan Merkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dimana dalam peraturan ini kegiatan penghapusan merkuri di bidang kesehatan dilakukan beberapa tahap, yaitu :
41. 1.Inventarisasi alat kesehatan bermerkuri.
42. 2.Penyusunan rencana penghapusan.
43. 3.Penggantian alat kesehatan alternatif.
44. 4.Pengangkutan atau penyimpanan di institusi khusus limbah B3 untuk kemudian dihancurkan atau dimusnahkan.
45. 5.Pelaporan kepada dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian kesehatan. Gambar 6-1. Mekanisme Penghapusan Merkuri di Fasilitas Kesehatan Sumber: Permenkes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan Penggunaan Merkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kebijakan Tertulis Inventarisasi Alkes Bermerkuri Alkes Rusak/Pecah Alkes Utuh/Tidak Rusak/ Tidak Pecah Penggantian dengan alkes non merkuri TPS Limbah B3 Ruang Khusus Pengangkutan Limbah B3 (Berizin) Pengangkutan Alkes Bermerkuri Pengumpulan Limbah B3 (Berizin) Storage Depo Pengelolaan Limbah B3 (Berizin) Penyimpanan Akhir/Ekspor Berita Acara Penghapusan barang Kebijakan dan dukungan sarana/prasarana Fasyankes Kebijakan dan dukungan sarana/prasarana Instansi Lingkungan Hidup Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 77 Tabel 6-4 Strategi dan Rencana Aksi Sektor Kesehatan No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 1 Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD Penguatan dan implementasi regulasi dan kebijakan Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengurangan dan penghapusan Merkuri Kabupaten Demak Tersedianya Peraturan Bupati Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Peraturan Bupati 1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terintegrasinya Dokumen RAD PPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kegiatan 1 1 1 1 1 2 Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Antar Pemerintah Pusat dan Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun provinsi terkait Penarikan/ Penggantian Alat Kesehatan yang mengandung Merkuri Mengajukan Penjadwalan Ulang untuk penarikan Alat Kesehatan Mengandung Merkuri oleh KLHK di Jawa Tengah atau Pengelolaan Lanjutan oleh Fasyankes Adanya penjadwalan ulang untuk penarikan alat kesehatan mengandung Merkuri oleh KLHK di Jawa Tengah atau dilakukan pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah kegiatan 1 1 1 1 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 78 No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 lanjutan oleh Fasyankes 3 Pembentukan Database Penyediaan Data dan Informasi Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri Inventarisasi dan Identifikasi Kembali terhadap Alat Kesehatan yang mengandung Merkuri di Unit Kesehatan Sekolah (UKS), klinik perusahaan, rumah sakit pendidikan, maupun BKKBN, dan lain-lain Tersedianya data dan informasi mengenai penggunaan Dinas Kesehatan Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pendidikan dan kebudayaan kegiatan 1 1 1 1 1 4 Penguatan Ketertiban Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pembinaan kepada Pemilik Alat Kesehatan (Penanggung Jawab Fasyankes) tentang Bahaya Penggunaan Merkuri Melaksanakan Sosialisasi kepada Pemilik Alat Kesehatan (Penanggung Jawab Fasyankes) tentang Bahaya Penggunaan Merkuri Terlaksananya sosialisasi kepada pemilik alat kesehatan (penanggung jawab fasyankes) tentang bahaya penggunaan Merkuri Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah kegiatan 1 1 1 1 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 79 No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan kegiatan 1 1 1 1 1 Pendataan alat kesehatan bermerkuri yang masih digunakan oleh masyarakat Melakukan pendataan alat kesehatan bermerkuri di masyarakat terdatanya alat kesehatan bermerkuri di masyarakat Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah kegiatan 1 1 1 1 1 Pendataan alat kesehatan bermerkuri yang masih diperjualbelikan di Kabupaten Demak Melakukan pendataan alat kesehatan bermerkuri di warung, toko obat, apotek yang masih diperjualbelikan terdatanya alat kesehatan bermerkuri yang beredar di pasaran di Kabupaten Demak Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah • DINDAGKOP UKM kegiatan 1 1 1 1 1 Peningkatan pemahaman dan melakukan sosialisasi melalui media Terlaksananya sosialisasi melalui media Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan kegiatan 1 1 1 1 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 80 No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 pengetahuan masyarakat elektronik dan online tentang bahaya penggunaan merkuri elektronik dan online tentang bahaya penggunaan merkuri Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah • Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 Penerapan Teknologi Alternatif Tanpa Merkuri Penggantian alat kesehatan mengandung merkuri di fasilitas pelayanan Kesehatan Melakukan penggantian alat kesehatan mengandung merkuri di fasilitas pelayanan Kesehatan Dilakukannya penggantian alat kesehatan bermerkuri menjadi nonmerkuri di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Kesehatan Daerah kegiatan 1 1 1 1 1 pengawasan kegiatan penyimpanan alkes mengandung merkuri Melakukan pengawasan kegiatan penyimpanan alkes mengandung merkuri terlaksanaya pengawasan kegiatan penyimpanan alkes mengandung merkuri Dinas Kesehatan Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pendidikan kegiatan 1 1 1 1 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 81 No Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Keberhasilan Instansi Penanggung Jawab Instansi Pendukung Satuan Output Pelaksanaan 2026 2027 2028 2029 2030 dan Kebudayaan Penggantian alat kesehatan mengandung merkuri di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap sekolah Melakukan penggantian alat Kesehatan mengandung merkuri di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap sekolah Dilakukannya penggantian alat kesehatan bermerkuri menjadi non merkuri di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap sekolah Dinas Kesehatan Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kegiatan 1 1 1 1 1 6 Penguatan penegakan hukum Pengawasan peredaran alat kesehatan bermerkuri di Kabupaten Demak Melakukan pengawasan peredaran alat kesehatan bermerkuri di Kabupaten Demak Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran alat kesehatan bermerkuri di Kab Demak Dinas Kesehatan Daerah • DINDAGKOP UKM • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kegiatan 1 1 1 1 1 Sumber : Tim Penyusun 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
46. 1.Bidang Manufaktur. Pada bidang manufaktur tidak terdapat industri bermerkuri secara langsung yaitu industri lampu maupun baterai di Kabupaten Demak, namun terdapat industri yang menggunakan batu bara untuk bahan bakar boiler sebanyak 13 unit usaha/kegiatan.
47. 2.Bidang Kesehatan.
a.Berdasarkan baseline merkuri dari pemerintah pusat tahun 2019 terdapat 43 alat kesehatan yang mengandung merkuri di Kabupaten Demak.
b.Sudah dilakukan penarikan dan penghapusan alat kesehatan bermerkuri dari fasilitas kesehatan miliki pemerintah di Kabupaten Demak di tahun 2022.
c.Kondisi saat ini tahun 2025 masih terdapat alat kesehatan mengandung merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Demak sebanyak 27 unit yang terdiri dari termometer sebanyak 3 unit, tensimeter sebanyak 24 unit. 7.2 Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri di Kabupaten Demak antara lain :
1. 1.Peningkatan koordinasi antar OPD di Kabupaten Demak terkait manufaktur yang masih menggunakan batu bara agar terpantau dalam pengelolaan limbahnya.
2. 2.Melakukan updating data alat kesehatan yang bermerkuri yang berpotensi masih ada di Kabupaten Demak, antara lain :
a.Melakukan pengawasan peredaran alat kesehatan bermerkuri di Kabupaten Demak agar tidak diperjualbelikan lagi.
b.Pendataan alat kesehatan bermerkuri di fasilitas kesehatan milik swasta.
c.Alat kesehatan bermerkuri yang berada di masyarakat.
1. 3.Sosialisasi bahaya alat kesehatan bermerkuri kepada masyarakat di Kabupaten Demak. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. 4.Pemantauan rutin terhadap sumber sumber penghasil limbah fly ash dan bottom ash batu bara di Kabupaten Demak.
3. 5.Melakukan pengecekan kadar merkuri terhadap limbah fly ash dan bottom ash batu bara di Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak Pada tanggal BUPATI DEMAK, TTD ESTI’ANAH NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 KA BAPPERIDA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). LAMPIRAN Berita Acara Penarikan dan Pemusnahan Alat Kesehatan Bermerkuri Kabupaten Demak Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BUPATI DEMAK, TTD ESTI’ANAH NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 KA BAPPERIDA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…