DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 16);
5.Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 60); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 60) diubah, dengan Pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 9 NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 Plt. KA BPKPAD LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 No KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) TAMBAH/ KURANG 3 4 5 6 7 8 I PENDAPATAN 1 5.02.0.00.0.00.04.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.0.00.0.00.04.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH -
4.PENDAPATAN DAERAH - 4. PENDAPATAN DAERAH 396,720,000 396,720,000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER - 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 396,720,000 396,720,000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 396,720,000 396,720,000 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) - 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 396,720,000 396,720,000 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik - 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 396,720,000 396,720,000 4.2.01.09.02.0043 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian - 4.2.01.09.02.0043 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian 396,720,000 396,720,000 II BELANJA 1 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - 1 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian - 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 396,720,000 396,720,000
5.BELANJA DAERAH - 5. BELANJA DAERAH 396,720,000 396,720,000 5.1 BELANJA OPERASI - 5.1 BELANJA OPERASI 396,720,000 396,720,000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396,720,000 396,720,000 5.1.02.02 Belanja Jasa - 5.1.02.02 Belanja Jasa 396,720,000 396,720,000 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor - 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 396,720,000 396,720,000 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan - 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 396,720,000 396,720,000 2 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 1 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,217,020,000 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,217,020,000 -
5.BELANJA DAERAH 4,217,020,000 5. BELANJA DAERAH 4,217,020,000 - 5.1 BELANJA OPERASI 4,217,020,000 5.1 BELANJA OPERASI 4,217,020,000 - 5.1.01 Belanja Pegawai 4,217,020,000 5.1.01 Belanja Pegawai 4,217,020,000 - 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,514,115,000 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2,514,115,000 - 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,764,198,000 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,764,198,000 - 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,237,249,000 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,237,249,000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 526,949,000 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 526,949,000 - DAFTAR PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025 SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN NOMOR 9 TAHUN 2025 No KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) TAMBAH/ KURANG 3 4 5 6 7 8 SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 177,920,000 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 177,920,000 - 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 123,120,000 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 123,120,000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 54,800,000 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 54,800,000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67,160,000 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67,160,000 - 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67,160,000 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67,160,000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 18,130,000 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 72,500,000 54,370,000 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18,130,000 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 72,500,000 54,370,000 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 115,825,000 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 61,455,000 54,370,000- 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 82,825,000 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28,455,000 54,370,000- 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 33,000,000 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 33,000,000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 149,570,000 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 149,570,000 - 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 99,670,000 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 99,670,000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 49,900,000 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 49,900,000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44,440,000 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44,440,000 - 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 42,640,000 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 42,640,000 - 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1,800,000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1,800,000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30,000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30,000 - 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20,000 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20,000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10,000 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10,000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 106,140,000 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 106,140,000 - 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65,340,000 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65,340,000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 40,800,000 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 40,800,000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,400,000 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4,400,000 - 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3,200,000 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3,200,000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1,200,000 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1,200,000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12,975,000 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12,975,000 - 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9,275,000 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9,275,000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3,700,000 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3,700,000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 53,327,000 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 53,327,000 - 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 37,527,000 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 37,527,000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 15,800,000 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 15,800,000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,702,905,000 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,702,905,000 - 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 675,000,000 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 675,000,000 - 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 500,000,000 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 500,000,000 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 175,000,000 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 175,000,000 - 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1,027,905,000 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1,027,905,000 - 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 750,000,000 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 750,000,000 - No KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) TAMBAH/ KURANG 3 4 5 6 7 8 SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 277,905,000 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 277,905,000 - BUPATI DEMAK, TTD EISTI'ANAH

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024