DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2026; Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD, KUA-PPAS, dan RKA PD; Menyusun arah pembangunan berdasarkan prinsip efisiensi, sinergi antar sektor, dan keberlanjutan; Menetapkan mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 2 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan N omenklatur Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
11.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 1); 4 MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratura n Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Ka bupaten Empat Lawang. 2 . Pemerinta h Kabupaten adalah Pem erintah Kabupaten Empat Lawang.
3.Bupa ti adalah Bupati Empat Lawa ng
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daera h, Penelitian dan Pengemba n gan yang selanjutnya disebut Ba pped a dan Litba ng adalah Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Empat Lawan g. 6 . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang sela njutnya disingkat APIP a dalah Inspektorat Ka bupaten Empat Lawang.
7.Rencana Kerja Pem erintah Daerah yan g selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
8.Renca na Kerja Perangkat Daera h yan g s elanjutnya disebut Renja Peran gkat Daerah adalah dokumen peren canaan p erangkat daerah untuk periode 1 (satu) ta hun.
9.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daera h yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang penda patan, b elanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Angga ra n Sementara yang selanjutnya 5 disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD tahun 2026 untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai d engan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, insegratif dan spasial serta mengacu prinsip mengedepankan program strategis dalam menyusun penganggaran, berbasis hasil evaluasi rencana pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berpedoman terhadap pencapaian sasaran RPD Kabupaten tahun 2024-2026, standar pelayanan minimal, tujuan pembangunan berkelanjutan, musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2025 serta mengacu kepada prioritas nasional. 6

BAB III

PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Bupati ini disusun RKPD Kabupaten tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pernbangunan Daerah, Pagu Indikatif berdasarkan fungsi Perangkat Daerah.
(2)RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan:
1. a.sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah b . sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS; dan
2. c.sebagai pedoman dalarn rnenetapkan RKA tahun 2025.

Pasal 5

(1)Naskah RKPD Kabupaten tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. c.BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
4. d.BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
5. e.BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6. f.BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
7. g.BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH
8. h.BAB VIII PENUTUP
(2)Ketentuan mengenai sisternatika Naskah RKPD Kabupaten Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 7

Pasal 6

(1)berdasarkan RKPD Kabupaten tahun 2026 yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja setiap program.
(2)Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Sappeda dan Litbang, S adan Pendapatan Daerah, dan Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selama 5 (Lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Kepala Sappeda dan Litbang menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi an tara RKA Perangkat Daerah tahun 2026 dengan RKPD tahun 2026
(2)RKPD Kabupaten tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di review oleh APIP melakukan reviu terhadap RKPD Kabupaten tahun 2026. I ' ' 8

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang. Ditetapkan di T bing Tinggi Juli 2025 LAWA~ I H. JONCIKM Diundangkan di Tebing Tinggi pada ta ngga l o,- Juli 2025 I KABUPATEN EMPAT LAWANG. SEKRETARIS DAERAH / Berita Daera h Ka bupa ten Em pat La wa n g Tahun 2 025 Nomor .......

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…