Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik bagi masyarakatnya, merepresentasikan negara di tingkat lokal dan memastikan terlaksananya otonomi daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tercermin dalam semangat "Saling Keruani Sangi Kerawati" yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta pelayanan publik seperti PPID, LPSE, dan EBMD. Berbagai program strategis dijalankan, mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, menunjukkan komitmen Pemkab Empat Lawang dalam memajukan wilayahnya.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang merupakan representasi negara di tingkat lokal, mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai pilar otonomi daerah, memastikan roda pemerintahan berputar dan kebutuhan masyarakat terlayani secara langsung. Slogan "Saling Keruani Sangi Kerawati" merefleksikan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, seperti yang terlihat pada APBD TA 2026. Dalam aspek pelayanan, tersedia berbagai layanan publik seperti PPID untuk transparansi informasi, LPSE untuk pengadaan barang/jasa, dan EBMD untuk pengelolaan aset daerah. Berbagai program juga dijalankan, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pengelolaan kinerja dinas-dinas terkait.
Intervensi strategis Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terlihat dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, pembangunan infrastruktur melalui Renstra dan IKU Dinas PUPR, serta peningkatan pelayanan publik melalui PPID. Fokus juga diberikan pada pengelolaan aset daerah yang inovatif dan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Selain itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui evaluasi tata kelola sekolah rakyat terintegrasi juga menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkontribusi pada isu nasional melalui komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang dibuktikan dengan predikat Kabupaten Informatif. Lembaga ini juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan aset yang efisien. Kesiapsiagaan bencana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, semakin menegaskan kontribusinya pada agenda nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam berbagai kesempatan, mulai dari mencari informasi publik melalui PPID hingga berpartisipasi dalam tender barang/jasa pemerintah melalui LPSE. Pengurusan perizinan, penyampaian aspirasi, hingga mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD, semuanya melibatkan lembaga ini. Bahkan, partisipasi dalam Musrenbang dan kesempatan melamar CPNS merupakan interaksi langsung dengan pemerintah daerah.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah institusi vital yang menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan mandat yang kuat dan ruang lingkup yang komprehensif, lembaga ini secara aktif melaksanakan program-program strategis yang mendukung kemajuan daerah dan berkontribusi pada isu-isu nasional. Perannya esensial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadikannya mitra utama bagi warga dalam mencapai kesejahteraan bersama.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, ruang lingkup pelayanan kesehatan, pendanaan, pemanfaatan dana kapitasi, pembayaran klaim dan pemanfaatan dana non kapitasi, pengelolaan pendapatan penganggaran dan pertanggungjawaban FKTP, dan indikator keberhasilan pencatatan dan pelaporan
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; Peraturan ini mengatur penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2025; Disertai daftar 44 perangkat daerah yang mengalami penyesuaian program dan kegiatan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ;Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Empat Lawang, APBD bertambah Rp 201,88 miliar, dari Rp 1,28 triliun menjadi Rp 1,49 triliun; Kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal infrastruktur (jalan, irigasi, dan bangunan); Belanja tidak terduga berkurang signifikan sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas pembangunan;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan ini memuat penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Empat Lawang; Realisasi pendapatan mencapai Rp 1,253 triliun, sedangkan belanja sebesar Rp 1,256 triliun, dengan defisit Rp 3,55 miliar yang tertutup dari penerimaan pembiayaan Rp 3,74 miliar, menghasilkan SiLPA Rp 188 juta.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2024
Dalam peraturan ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Fungsi dan Kelasifikasi Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penatausahaan; Pembinaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 61 Tahun 2018
Dalam Perbup ini diatur mengenai penyertaan modal daerah Kabupaten Empat Lawang pada PT. Bank Sumsel Babel Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan melalui rekening pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Empat Lawang Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). Dengan menetapkan kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang selaku Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pertanggungjawaban disajikan melalui laporan keuangan daerah yang terdiri dari: LRA, LP-SAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CALK; Realisasi pendapatan Rp 1,25 triliun, belanja Rp 1,26 triliun, defisit Rp 3,56 miliar, SILPA Rp 188 juta; Ekuitas akhir Rp 2,55 triliun, aset daerah Rp 2,79 triliun.