DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas pelaksanaan tugas demi pelayanan terbaik bagi masyarakat;
b.bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengisi jabatan, serta memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maka diperlukan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 609 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa bantuan pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang - Undang . . . Paraf Koordinasi Kepala BKPSDM Y Kepala Bagian Hukum] 'l
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , T am b ah anLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 28).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagi berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah.
2.Biaya Pemerintah Pusat adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN.
3.Biaya Pemerintah Daerah adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APED.
4.Biaya sumber lain yang sah adalah bantuan pendidikan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5.Biaya Mandiri adalah biaya pendidikan yang ditanggung sendiri.
6.Penyelenggara Pendidikan adalah Institusi Pendidikan milik pemerintah, swasta di dalam dan luar negeri.
7.Surat keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah yang menerangkan kesesuaian rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dengan program pendidikan yang diajukan oleh PNS.
8.Rekomendasi ... Paraf Koordinasi Kepala BKPSDM Kepala Bagian Hukum ► Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau sekurang-kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh PNS Selesai Tugas Belajar. Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh suatu intansi sebagai dokumen resmi tentang orang, siswa atau mahasiswayang diperoleh sesudah tamat belajar oleh sekolah atau universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Re-entry program adalah program pendayagunaan lulusan pendidikan bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar untuk menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapatkan. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah bagi PNS selesai Tugas Belajar. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kedokteran tertentu. Pendidikan Dokter Spesialis dan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disingkat menjadi PDS dan PDGS. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya PDS dan PDGS adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Calon Peserta Bantuan Biaya PDS dan PDGS yang selanjutnya disebut Calon Peserta merupakan dokter umum dan dokter gigi. Peserta Bantuan Biaya PDS dan PDGS yang selanjutnya disebut Peserta adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan seleksi akademik. Surat Tanda Register Dokter Umum dan Dokter Gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter umum dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Tim Pelaksana dan Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis pada Pemerintah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dan Pengelola Bantuan Biaya PDS dan PDGS adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Daerah adalah Kabupaten Ende. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. Bupati adalah Bupati Ende. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang memberikan tugas belajar. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai... Paraf Koordinasi 27. SDM 2 1. 22. 23. 24. 25. 26. 20. 19. 17. 18. 13. 14. 15. 16. 12. 1 1. 10. 9. 8. Ke Ke sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28.Pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
2.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Selain persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, calon Peserta PDS dan PDGS wajib memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut:

a.calon Peserta PDS dan PDGS merupakan putera/puteri asli daerah dan berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT mengetahui RW, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
b.surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
c.memiliki STR dokter yang masih berlaku;
d.mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi dokter; dan
e.lulus seleksi akademik pada fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.
1. 3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 1 1 di disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga Pasal lOA berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

( 1) Hasil seleksi administrasi calon Peserta PDS dan PDGS dilaporkan oleh BKPSDM kepada Bupati.

(2)Hasil seleksi akademik calon Peserta PDS dan PDGS disampaikan oleh institusi pendidikan kepada Bupati melalui BKPSDM.
(3)Bupati menetapkan Peserta penerima bantuan PDS dan PDGS berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh BKPSDM.
(4)Penetapan Peserta penerima bantuan PDS dan PDGS sebagaimana pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Institusi Pendidikan.

4.Ketentuan Pasal 14 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yaitu ayat (la) dan ayat (lb)sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1 ) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (la) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PDS dan PDGS diatur dengan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah dengan Institusi Pendidikan, dan Pemerintah Daerah dengan Peserta. (lb) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (la) meliputi komponen Juran Pembangunan Institusi (IP!) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT). Paraf Koordinasi Ke ala BKPSDM Ke

(2)pendanaan . . . Pasal II ...Paraf Koordinasi alaBKPSDM
(2)pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c termasuk bantuan pendidikan dan/atau beasiswa dari lembaga non pemerintah/swasta di dalam maupun luar negeri.
(3)Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama (biaya berbagi).

5.Ketentuan Pasal 17 antara ayat (4) dan ayat (5) di disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

( 1 ) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
2. b.keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
3. c.penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
(3)Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam ha! terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(4)Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
(4a)Seluruh biaya pendidikan dalam waktu perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab PNS bersangkutan.
(5)Dalam ha! PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

6.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 di disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Ketentuan lebih lanjut terkait hak dan kewajiban PNS Togas Belajar Peserta PDS dan PDGS antara Pemerintah Daerah dengan Institusi Pendidikan, dan Pemerintah Daerah dengan Peserta diatur dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.

7.Bab XV Ketentuan Peralihan Pasal 30 diubah menjadi Pasal 3 1 , Bab XVI Penutup Pasal 3 1 diubah menjadi Pasal 32 dan Pasal 32 diubah menjadi Pasal 33, sehingga berbunyi sebagai berikut: KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 1

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 33

Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ende. Ditetapkan di Ende pada tanggal Mort 2025 Diundangkan di Ende pada tanggal 24 Marek 2025 S DAERAH KABUPATEN ENDE, RITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR Paraf Koordinasi I Kepala BKPSDM \ Kepala Bagian Hukum ,> Paraf Hierarki Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan d Keseiah teraan R at Ke ala BKPSDM

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6A

Pasal 10A

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 24A

PENUTUP

Pasal 33

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6A

Pasal 10A

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 24A

PENUTUP

Pasal 33

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2023