DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Alokasi Dana Desa; Bab 4. Pelaporan; Bab 5. Sanksi; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
9.Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 45); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

a.meningkatkan fungsi pemerintahan Desa;
b.meningkatkan kapasitas aparatur Desa;
c.meningkatkan ketersediaan infrastruktur prasarana dan sarana Desa; dan
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10,73% (sepuluh koma tujuh tiga persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Rumus perhitungan ADD kabupaten adalah sebagai berikut: Pagu ADD = 10,73% x (DAU + DBH) Keterangan: Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten DAU = Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten DBH = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten.
(2)Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu Desa adalah sebagai berikut: ADD per Desa = Pagu ADD-(SilTap+Tunj. BPD)+(SilTap Desa+Tunj. BPD) 229 Keterangan: ADD per Desa = jumlah pagu ADD Desa di Kabupaten. SilTap = jumlah pengasilan tetap aparat Desa se-Kabupaten. Tunj. BPD = jumlah tunjangan BPD se-kabupaten. SilTap Desa = jumlah penghasilan tetap aparat Desa di Desa yang bersangkutan. Tunj. BPD Desa = jumlah tunjangan BPD di Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp78.039.795.760,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
(2)ADD setiap Desa di Daerah untuk tahun anggaran 2025 dialokasikan berdasarkan:
1. a.total jumlah penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD; dan
2. b.selisih pagu ADD se-kabupaten dengan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD se-kabupaten yang dibagi secara merata kepada 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Desa.

Pasal 7

(1)Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
1. a.menghitung terlebih dahulu penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD; dan
2. b.menghitung selisih total ADD dengan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah tunjangan BPD dan dibagi secara merata kepada 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Desa.
(2)Besaran ADD untuk masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
(2)ADD dipergunakan untuk:
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD; dan
2. b.membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

(1)Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
(2)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
(3)Dalam hal terdapat perubahan ADD pada tahun berjalan, maka penyalurannya akan diperhitungkan pada tahap berikutnya atau tahun berikutnya jika telah ditetapkan perubahannya dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 10

(1)Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berkenaan.
(2)Besaran ADD setiap bulan adalah 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADD setiap Desa.
(3)Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilaksanakan berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati dengan melampirkan APB Desa tahun anggaran berkenaan dan laporan ADD tahun anggaran atau bulan sebelumnya dari Kepala Desa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…