Pemerintah Kabupaten Flores Timur
Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, mencakup pelaksanaan otonomi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Lembaga ini merupakan ujung tombak implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Flores Timur. Ruang lingkup operasionalnya meliputi aspek regulasi melalui pembentukan peraturan daerah, aspek pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup intervensi strategis seperti penyelesaian program tertunda, pengelolaan jaminan kesehatan, dan intervensi kemiskinan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai entitas pemerintahan daerah, mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan otonomi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat vital sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, sekaligus menjadi penanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan dan aspirasi warga Flores Timur.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur meliputi tiga aspek krusial: aspek regulasi melalui pembentukan peraturan daerah, aspek pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan yang terencana. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah terlibat dalam berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki program-program strategis yang menjadi prioritas, seperti penyelesaian program yang tertunda dari tahun sebelumnya dan pengelolaan jaminan kesehatan. Fokus juga diberikan pada penyelesaian pembangunan fasilitas kesehatan seperti Poli RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, serta intervensi kemiskinan dan kolaborasi dalam program rumah layak huni.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkontribusi pada isu-isu nasional melalui berbagai cara, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penguatan ketahanan pangan. Kontribusinya juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan KK, hingga perizinan usaha dan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD daerah. Masyarakat juga bergantung pada lembaga ini untuk pendaftaran sekolah negeri, pengurusan pajak daerah, serta pengaduan terkait pelayanan publik.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program, serta fokus pada isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur kesehatan, Pemkab Flores Timur berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2019
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Bab IV Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi; Bab V Izin Usaha Jasa Konstruksi; Bab VI Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX Sanksi Administrasi; Bab X Ketentuan Lain-Lain; Bab XI Ketentuan Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Besaran; Bab 4. Tata Cara Penyaluran dan Pencairan, Pelaporan, Sanksi dan Pembinaan dan Pengawasan; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Bab 3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab 4. Ketentuan Lain-Lain; Bab 5. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2021
Mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 yang telah beberapa kai diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2013; Nomor 1 Tahun 2018; Nomor 10 Tahun 2019; dan Nomor 5 tahun 2020
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Perencanaan; Bab V Perlindungan; Bab VI Pemberdayaan; Bab VII Peran Serta Masyarakat; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomro 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah yaitu ketentuan Pasal 9 dan 14, serta tambahan Pasal 15A, 18A, dan 21 A.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab III Penyelenggaraan Kearsipan Daerah; Bab IV Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Flores Timur dan Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten Flores Timur; Bab V Sumber Daya Kearsipan; Bab VI Peran Serta Masyarakat; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; Bab VIII Sanksi Administrasi; Bab IX Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2022
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemilihan Kepala Desa Serentak; Bab III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Bab IV Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calaon Kepala Desa; Bab V Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa; Bab VI Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Hasil Perselisihan Pemilihan Kepala Desa; Bab VII Pelantikan Kepala Desa; Bab VIII Masa Jabatan Kepala Desa; Bab IX Pembiayaan; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup