DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Bab 3. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Bab 4. Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Bab 5. Penilaian dan Pembiayaan Tambahan Penghasilan Pegawai; Bab 6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Bab 7. Ketentuan Lain-Lain; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0197);
17.Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
19.Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
10.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11.Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13.Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15.Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja.
16.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
17.Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
18.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
19.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Pemberian TPP dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.tempat bertugas;
4. d.kondisi kerja; dan
5. e.kelangkaan profesi.

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN.
(2)Besaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
(3)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ATPPBK = (%KKD x BTPP) Keterangan: ATPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Kerja Beban %KKD = Persentase Kemampuan Keuangan Daerah BTPP = Basic TPP

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b, diberikan kepada seluruh ASN.
(2)Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
(3)Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ATPPPK = (%KKD x BTPP) Keterangan: ATPPPK = Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja %KKD = Persentase Kemampuan Keuangan Daerah B TPP = Basic TPP

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
(2)Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dengan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Daerah.
(3)Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah.
(4)Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 50% (lima puluh persen) dari Basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi, seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
(2)Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radio aktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
6. f.pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
(3)Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ATPPTP = (%KKD * BTPP) Keterangan: ATPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja %KKD = Persentase Kemampuan Keuangan Daerah BTPP = Basic TPP

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan Daerah.
(2)Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ATPPPK = (%KP * BTPP) Keterangan: ATPPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi %KP = Persentase Kelangkaan Profesi BTPP = Basic TPP

Pasal 9

(1)Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang; dan
(2)Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 10

(1)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi Pegawai ASN yang:
1. a.diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
2. b.belum melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025;
3. c.menjabat sebagai kepala desa;
4. d.bertugas sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan yang menerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru;
5. e.diberhentikan sementara dari jabatan karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. f.diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. g.tugas belajar;
8. h.sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
9. i.sedang menjalani masa persiapan pensiun;
10. j.pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam bulan berkenaan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
11. k.jabatan fungsional dokter yang menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TPP bagi Pegawai ASN pindahan dari daerah lain atau instansi vertikal diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan penempatan diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
(3)TPP bagi guru Pegawai ASN yang tidak menerima Tunjangan Profesi Guru dan/atau Tunjangan Khusus Guru diberikan TPP berdasarkan kriteria Prestasi Kerja.
(4)TPP bagi ASN yang ditugaskan sebagai penjabat kepala desa diberikan sebesar 40% (empat puluh persen). (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…