DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; Bab 3. Persyaratan dan Tata Cara Pengembalian; Bab 4. Pembayaran; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan nasional akibat kelangkaan obat dan bahan medis habis pakai, maka perlu pengembalian uang yang telah dikeluarkan oleh pasien peserta jaminan kesehatan nasional di luar instalasi farmasi rumah sakit;
c.bahwa untuk menjamin tertib pengembalian uang pasien peserta jaminan kesehatan nasional, maka perlu adanya pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembalian Uang Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Yang Membeli Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Pada Fasilitas Kesehatan Di Luar Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0195); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN UANG PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG MEMBELI OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI PADA FASILITAS KESEHATAN DI LUAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang merupakan unit pelaksana teknis dinas bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan serta gawat darurat.
6.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yangm diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
7.Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
8.Direktur adalah Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
9.Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara BLUD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan anggaran, belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD.
10.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 2

(1)Pasien Peserta JKN pada BLUD RSUD berhak mendapatkan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
(2)Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar obat yang termuat dalam formularium nasional yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan formularium rumah sakit yang ditetapkan oleh Direktur.
(3)Bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan BLUD RSUD.

Pasal 3

(1)BLUD RSUD wajib menyediakan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
(2)Dalam hal terjadi kekosongan obat dan bahan medis habis pakai pada BLUD RSUD yang menyebabkan pasien Peserta JKN membeli obat dan bahan medis habis pakai sesuai salinan resep di luar instalasi farmasi BLUD RSUD, maka BLUD RSUD wajib mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN

Pasal 4

Pengembalian uang kepada pasien Peserta JKN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.foto kopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP);
b.salinan resep dari instalasi farmasi;
c.bukti pembelian yang sah dari apotek atau fasilitas kesehatan lainnya;
d.nomor kontak pasien/penanggung jawab pasien; dan
e.nomor rekening bank pasien/penanggung jawab pasien.

Pasal 5

(1)Pengembalian uang kepada pasien Peserta JKN dilakukan melalui cara:
1. a.pasien Peserta JKN menyerahkan bukti pembelian yang sah dari apotek atau fasilitas kesehatan lainnya kepada instalasi farmasi BLUD RSUD;
2. b.setelah menerima bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) Hari instalasi farmasi BLUD RSUD melakukan verifikasi persyaratan serta harga obat dan bahan medis habis pakai;
3. c.dalam hal hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, instalasi farmasi BLUD RSUD mengembalikan kepada pasien/penanggung jawab pasien untuk dilengkapi;
4. d.dalam hal hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, instalasi farmasi BLUD RSUD menyampaikan hasil verifikasi kepada kepala sub bagian keuangan BLUD RSUD;
5. e.kepala sub bagian keuangan BLUD RSUD melakukan verifikasi ulang paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atas hasil verifikasi beserta dokumen yang diterima dari instalasi farmasi BLUD RSUD;
6. f.dalam hal hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e terpenuhi, kepala sub bagian keuangan BLUD RSUD mengajukan persetujuan pembayaran kepada Direktur melalui kepala bagian tata usaha BLUD RSUD; dan
7. g.dalam hal Direktur menyetujui permohonan pembayaran, Direktur memerintahkan Bendahara BLUD untuk melakukan realisasi pembayaran.
(2)Jangka waktu penyerahan bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah mendapatkan bukti pembelian yang sah dari apotek atau fasilitas kesehatan lainnya.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Pembayaran pengembalian uang kepada pasien Peserta JKN dilakukan oleh Bendahara BLUD kepada pasien/penanggung jawab pasien secara non tunai melalu rekening pasien/penanggung jawab pasien.
(2)Dalam hal pasien/penanggung jawab pasien belum memiliki rekening, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tunai.
(3)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada jam kerja di kantor BLUD RSUD.
(4)Bendahara BLUD memberikan tanda bukti pembayaran kepada pasien/penanggung jawab pasien berupa kwitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sah.

Pasal 7

Pembayaran pengembalian uang kepada pasien Peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah disetujui oleh Direktur.

Pasal 8

(1)Besaran nilai uang yang dikembalikan kepada pasien Peserta JKN adalah sebesar nilai uang yang tertera pada bukti pembelian yang sah dari apotek atau fasilitas kesehatan lainnya.
(2)Dalam hal nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati, maka nilai uang yang dikembalikan kepada pasien Peserta JKN adalah nilai uang yang ditetapkan pada standar satuan harga barang dan jasa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembalian uang Peserta JKN yang membeli obat dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan di luar BLUD RSUD.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur. Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 11 Maret 2025 BUPATI FLORES TIMUR, ttd ANTONIUS DONI DIHEN Diundangkan di Larantuka pada tanggal 11 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR, ttd PETRUS PEDO MARAN BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YORDANUS HOGA DATON Pembina Tk.I 19780426 200212 1 007

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…