DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi; Bab 4. Lokasi, Jenis dan Besaran Subsidi; Bab 5. Penyedia Barang; Bab 6. Penerima; Bab 7. Pelaksanaan; Bab 8. Mekanisme Pencairan Subsidi; Bab 9. Pelaporan; Bab 10. Monitiring dan Evaluasi; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pasar murah bersubsidi, perlu ditetapkan pedoman melalui Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
6.Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 100);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3.Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
5.Inspektorat adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8.Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan penyedia untuk upaya pengendalian inflasi daerah atau terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidentil berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.
9.Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah.
10.Penyedia Barang adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan/atau badan hukum lain yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang kebutuhan pokok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pasar murah bersubsidi di Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan Subsidi bahan kebutuhan pokok;
b.jenis komoditas;
c.sumber dana dan alokasi Subsidi;
d.penetapan besaran harga dan besaran Subsidi serta kupon;
e.persyaratan dan tugas penyedian komoditi;
f.masyarakat penerima kupon;
g.penatausahaan;
h.pelaporan; dan
i.monitoring dan evaluasi.

BAB III

PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi harga bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat melalui kegiatan Pasar Murah.
(2)Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Kegiatan Pasar Murah oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melakukan perencanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
2. b.menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
3. c.melakukan sosialisasi kegiatan Pasar Murah bersubsidi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
4. d.melaksanakan pemilihan penyedia barang untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
5. e.melakukan kegiatan Pasar Murah bersubsidi pada lokasi dan waktu yang telah ditetapkan;
6. f.melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pasar Murah bersubsidi; dan
7. g.melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegitan Pasar Murah bersubsidi.
(5)Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
2. b.pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
3. c.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
4. d.pengalokasian besaran Subsidi harga dan Subsidi bahan kebutuhan pokok;
5. e.penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi berdasarkan harga pasar dikurangi Subsidi;
6. f.pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
7. g.penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
8. h.pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditis untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pasar Murah;
9. i.verifikasi persyaratan dari Penyedia Barang untuk pengajuan pencairan dana Subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. j.koordinasi tingkat kecamatan/kelurahan/desa terkait calon penerima kupon sasaran partisipan Pasar Murah bersubsidi;
11. k.penyediaan serta pembagian kupon kepada sasaran kegiatan berdasarkan usulan dari kelurahan/desa;

BAB IV

PENYEDIA BARANG

Pasal 6

(1)Kegiatan Pasar Murah bersubsidi dilaksanakan pada lokasi dalam wilayah Daerah.
(2)Teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

Pasal 7

(1)Jenis barang yang disediakan pada kegiatan Pasar Murah bersubsidi adalah barang kebutuhan pokok yang telah mendapatkan Subsidi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.beras;
2. b.gula pasir;
3. c.minyak goreng; dan/atau
4. d.barang kebutuhan pokok lainnya.
(3)Jenis barang kebutuhan pokok yang disubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dinas berdasarkan pemantauan harga dan ketersediaan barang di Daerah.

Pasal 8

Besaran Subsidi terhadap barang kebutuhan pokok ditetapkan sebesar paling banyak 50% (lima puluh persen) dari harga yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1)Setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Dinas.
(2)Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.surat penyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
2. b.Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.rekening bank;
5. e.surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok yang ditetapkan pada setiap lokasi kegiatan Pasar Murah bersubsidi; dan
6. f.mampu mendistribusikan barang kebutuhan pokok sesuai jenis dan jumlah, waktu dan tempat berdasarkan perjanjian.
(3)Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, mendistribusikan dan menjual barang kebutuhan pokok pada Pasar Murah bersubsidi.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang mempunyai kewajiban:
1. a.membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi kepada panitia pelaksana;
2. b.mengusulkan harga jual barang dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
3. c.mengganti barang dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
4. d.mengantar dan/atau mengambil sisa barang dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi; dan
5. e.menyampaikan kegiatan pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi kepada kepala Dinas melalui panitia pelaksana disertai dokumen pengeluaran yang sah.

BAB V

PENERIMA

Pasal 10

(1)Penerima subsidi barang kebutuhan pokok dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
(2)Masyarakat penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kupon sebagai instrumen yang digunakan untuk membeli barang kebutuhan pokok pada kegiatan Pasar Murah bersubsidi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…