DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. I Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945; -2·

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 201 7, Ta m ba h ari Lern barrrn DRP.rah Nomor 182\: . 3.
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor217 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor ·3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo ( Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa:
1. a.tunjangan Komunikasi Intensif yang dibayarkan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
2. b.tunjangan Reses yang diberikan setiap 1 (satu) kali masa reses.
(2)Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, .4. dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
1. a.Tunjangan Komunikasi Intensif :
  1. 1.Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
  2. 2.Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; atau
  3. 3.Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
2. b.Tunjangan Reses :
  1. 1.Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
  2. 2.Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; atau
  3. 3.Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
(3)Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2.Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 ( satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 12 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(3)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14 harus memperhatikan asas kepatutan, .5. kewajaran,rasionalitas,standarhargasetempatyang berlaku sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(4)Besarantunjangan transportasi yang dibayarkanharussesuai denganstandarsatuanhargasewakendaraanyang berlaku untukstandarkendaraandinasjabatanbagiPimpinandan AnggotaDPRD,tidak termasukbiayaperawatandanbiaya operasionalkendaraandinasjabatan.
(5)Besarantunjanganperumahandantunjangan transportasi PimpinandanAnggotaDPRDseabgaimanadimaksudpada ayat2danayat4tidakbolehmelebihibesaran tunjangan perumahandantunjangantransportasiPimpinandanAnggota DPRDprovinsi 3.Ketentuanpasal15diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 15

(1)Belanjarumah tanggaPimpinanDPRDdisediakandalam rangkamenunjang pelaksanaanfungsi,tugasdanwewenang PimpinanDPRD.
(2)Belanjarumahtanggadibayarkansetiapbulankepada PimpinanDPRDdandianggarkandalamprogramdan KegiatanSekretariatDPRD.
(3)Kebutuhanbelanjarumah tanggaPimpinanDPRDterdiridari: a.belanjapersediaanmakanandanminumanharian; b.belanjamakanandanminuman tamu; c.belanjamakanandanminuman kegiatan; d.belanjaalatkebersihandanbahanpembersih;dan e.belanjapengisiangasLPG.
(4)Belanjarumah tanggasebagaimanadimaksudpada ayat(1) digunakan untukmemenuhikebutuhanminimal rumah tanggadengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(5)Standar kebutuhan belanja rumah tanggaPimpinanDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(2)memperhatikan batas minimal dan maksimal setiap bulan.
(6)Standar minimal dan maksimal kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(5) .6. memperhatikan asaskewajaran,rasionalitas,standarharga setempatyang berlakudankemampuankeuangandaerah sertadilaksanakansesuaiketentuanperaturanperundang- undanganyangberlaku. 4.Ketentuanpasal17diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 17

Dalam halPimpinan atauAnggotaDPRDmeninggaldunia,uang jasapengabdiandiberikankepadaahliwarisnyasesuai ketentuan peraturanperundang-undanganyangberlaku. 5.Ketentuanpasal19diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 19

Belanjapenunjangkegiatansebagaimanadimaksuddalam pasal 18disusundalamrencanakerjadan anggaranSekretariatDPRD sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 6.Ketentuanpasal22diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 22

PemberiandanaoperasionalsebagaimanadimaksuddalamPasal 21 dilakukansetiap bulandengan ketentuan: a.80%(delapanpuluhpersen)diberikansecarasekaligus untuk semuabiaya ataudisebutLumpsum;dan

b.20%(duapuluhpersen)diberikan untukdukungandana operasionallainya.
1. 7.Ketentuanpasal24 diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal23 ayat(4)melakukan pembayaranDO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. . 7.
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

8.Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

{1) Dalam rangka pertanggungjwaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(2)Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
(3)Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b disertai bukti pengeluaran uang yang lengkap dan sah.
(4)Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(5)Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
(6)Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

9.Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

( 1) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setalah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan. .8.

(2)DanaoperasionalPimpinanDPRDtidakdigunakanuntuk keperluanpribadi,kelompok,dan/ataugolongan,dan penggunaannyaharusmemperhatikan asasmanfaat, efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas. 10.Ketentuanpasal30diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 30

BesaranPenghasilanPimpinandanAnggotaDPRD sebagaimanadi dimaksuddalamPasal3danPasal4,Besaran PemeriksaanKesehatanPimpinandanAnggotaDPRD sebagaimanadi dimaksuddalamPasal5,BesaranTunjangan PerumahanPimpinandanAnggotaDPRDsebagaimanadi dimaksuddalamPasal11danPasal12,BesaranTunjangan TransportasiPimpinandanAnggotaDPRDsebagaimana dimaksud dalamPasal13danPasal14,StandarKebutuhan BelanjaRumahTanggaPimpinanDPRDsebagaimana dimaksuddalamPasal15,BesaranDanaOperasionalPimpinan DPRDsebagaimanadimaksudpadaPasal21,Besaran KompensasiKelompokPakar atauTimAhliAlatKelengkapan DPRDsebagaimanadimaksuddalamPasal27,danBesaran KompensasiKelompokTenagaAhliFraksi sebagaimana dimaksuddalamPasal28tercantumdalamLampiranyang merupakanbagian tidak terpisahkandariPeraturanBupatiini. 11.Ketentuanpasal32 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…