Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengemban mandat utama untuk mewujudkan "Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan", berfokus pada transformasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan pembangunan daerah yang holistik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di wilayah Kabupaten Gorontalo. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, termasuk penetapan kebijakan di berbagai sektor, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan layanan pemerintahan digital dan penanganan sampah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga aktif menjalankan program strategis seperti percepatan digitalisasi dan persiapan Penas 2026, menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan pembangunan berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengemban mandat fundamental untuk mewujudkan "Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan". Mandat ini berfokus pada transformasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan pembangunan daerah yang holistik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di wilayah Kabupaten Gorontalo.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Gorontalo mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menetapkan berbagai kebijakan di sektor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan pemerintahan. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan pemerintahan digital dan pengaduan online.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi transformasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi untuk peningkatan nilai tambah produk lokal dan percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Pemerintah kabupaten juga memprioritaskan penanganan sampah, pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan peran guru, serta persiapan Penas 2026 yang melibatkan penyiapan akomodasi dan mobilisasi puluhan ribu peserta.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting dalam isu nasional, terutama sebagai tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas) 2026 yang diharapkan menggerakkan ekonomi nasional. Kontribusinya juga terlihat dalam agenda digitalisasi nasional melalui pengembangan layanan pemerintahan digital dan upaya reformasi tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan agenda nasional. Proyek "Maryam Go" yang disiapkan sebagai proyek percontohan nasional menunjukkan potensi inovasi daerah yang dapat direplikasi di tingkat nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk berbagai layanan esensial, mulai dari layanan pemerintahan digital (e-Gov Services) hingga layanan pengaduan online (LAPOR!). Selain itu, masyarakat juga berurusan dengan pemerintah daerah untuk urusan kependudukan, perizinan, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Layanan-layanan ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkemajuan, dengan fokus pada transformasi ekonomi berbasis teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Melalui berbagai program strategis dan layanan yang mudah diakses, pemerintah daerah tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada agenda pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kepegawaian dan eselon, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 6 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 6 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang pendirian badan usaha milik daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar serta ketentuan lain-lain.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 2 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018
Dalam peraturan ini mengatur tentang pajak parkir termasuk di dalamnya mengatur tentang objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, perhitungan dan wilayah pemungutan pajak, masa pajak, saat pajak terutang, dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta kadaluwarsa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 6 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.